Beranda blog Halaman 256

Watubun Ingatkan Sebelum April Warga Kariuw Sudah Harus Kembali Ke Negerinya

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan TNI-Polri agar sebelum bulan april semua warga Kariu yang sementara ini mengungsi di Aboru pasca konflik dengan Dusun Ory – Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sudah harus kembali negerinya.

Ketegasan ini disampaikan Watubun dihadapan Kapolda Irjen Pol Drs Lotharia Latif, Kasdam Pattimura Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadli Ie dalam rapat besama komisi I di kantor DPRD Maluku, kamis (03/02/2022).

Dikatakan, penanganan warga konflik yang sementara berada di Negeri Aboru harus secepatnya diselesaikan, jika tidak maka akan terjadi isu politik yang digiring dari lambatnya penanganan.

“Berdasarkan gambaran pemerintah pusat, untuk soal dana penangana bencana paling lambat enam bulan keatas. saya kira ini teori, kita harus lakukan langkah penangana cepat. karena itu saya minta urusan kariu yang ada di Aboru tidak boleh lebih dari bulan April, sebelum bulan april mereka sudah harus kembali ke Kariu. Mau bangun tenda apakah, mereka harus sudah pindah ke kampung halamannya, saya minta tolong harus disikapi,”Tegas Benhur.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya mendukung sepenuhnya proses penanganan warga Kariu, bila perlu dibuat persetujuan mendahului antara Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku, agar secepatnya tertangani.

“Karena itu saya minta, masalah ini soal tanggung jawab pemprov, kita selesaikan dan kita siap. bila perlu pak Sekda dibuat persetujuan mendahului antara pemda dan DPRD, supaya apa yang harus ditangani, ditangani segera,”ucapnya.

Untuk pemerintah kabupaten Maluku Tengah, dirinya meminta kepada Penjabat Sekda Maluku, Kapolda dan Kasdam mendesak Bupati Maluku Tengah untuk intesifkan komunikasi, bila perlu sifatnya menekan agar persoalan ini segera diselesaikan. Mengingat sampai saat ini masih ada banyak masalah yang terjadi di Maluku Tengah.

“Bayangkan ada masalah di daerah lain kapan di bawa ke provinsi, palingan keamanan kita koordinasi dengan pimpinan di daerah, sisanya ditangani kepala daerah setempat, dan saya minta kepala daerah ini harus ditertibkan, jangan mereka acuh tentang masalah ini. sebab mereka punya masalah lalu kita semua disalahkan,”tuturnya.

Desakan untuk kembali warga Kariu ke tanah leluhurnya sebelum bulan April juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut

“Seharusnya Pemda Maluku punya target orang Kariu mau kembali dari aboru kapan, jangan sampai seminggu pasca konflik pemda belum punya desain apa apa soal rencana balik. Untuk itu, apa yang disampaikan Pak benhur sebelum bulan April harus dilakukan, karena HUT RMS, kita berharap itu tidak boleh terjadi,”pintanya.

Dari sisi anggaran pembangunan rumah warga terbakar akibat konflik, ungkap Sairdekut jika satu rumah Rp100 juta dari 211 rumah, jika ditotalkan hanya Rp21 miliar lebih. Anggaran tersebut tidak ada nilainya jika ditanggulangi secara bersama Pemda Malteng.

“Jadi mari putus akang cepat, jangan soal urusan pusat, daerah manapun lalu tentukan siapa yang kerjakan untuk segera diselesaikan, kalau tidak bisa diberikan kepada TNI dan Polri bangun rumah saudara kita di Kariu. Sehingga tidak ada nama lagi usulan bupati ke provinsi, kemudian ke kementerian PUPR jadi ribet barang-barang. saya kira hal gampang, karena ini bencana,”bebernya.

Terkait proses hukum, menurutnya tetap harus dilakukan, tidak boleh negara kalah terhadap individu, kelompok ataupun perorangan. Jika sampai terjadi, maka akan banyak orang menggunakan situasi ini menjadi situasi yang mudah diselesaikan, akhirnya negara dikorbankan.

Menyikapi hal tersebut, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie mengaku mendukung apa yang menjadi desakan dari untuk pengembalian warga Karius ke negerinya sebelum bulan April.

“Kita sepakat, nanti koordinasi ini kita lakukan dengan Malteng, untuk duduk bersama hitung, Malteng berapa, provinsi berapa,”tandasnya.

Prinsinya, kata Sadli langkah ini perlu dilakukan secepatnya, guna mengatasi masalah baru kedepan.

“Pokoknya kita didukung anggota dewan kami akan lakukan langkah langkah itu terkait peyediaan anggaran dalam rangka rekontruksi warga Kariu diawali dengan dana mendesak,”pungkasnya.

Wagub Orno Hadiri Penyerahan SK Hutan Sosial dan Tora se-Indonesia

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menghadiri acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) se-Indonesia oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, Kamis (3/2/2022).

Wagub mengikutinya dari lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Ambon.

Prosesi Penyerahan SK dilakukan Presiden di Sumatera Barat, turut didampingi sejumlah
Menteri di antaranya, Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Uno, Menteri PUPR RI, Basuki
Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Barat.

Turut hadir secara virtual para Gubernur dan penerima SK Hutan Sosial dan Tora se-
Indonesia.

Sebagaimana diketahui sejak lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus
terhadap redistribusi aset melalui program reforma agraria.

Program ini penting untuk pemerataan ekonomi, khususnya di pedesaan dan sekitar Kawasan hutan. Reforma agraria juga juga menjadi salah satu jawaban untuk mengatasi sengketa agraria yang terjadi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya, meminta agar masyarakat yang memperoleh hak pengelolaan hutan dan lahan dari pemerintah menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan produktif.

Ini dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi masyarakat.

“Apa saja yang akan dilakukan bapak/ibu setelah menerima SK ini. Jangan setelah diberikan lahan tersebut tidak di apa-apain. Segera di tanami, 50 persen dari lahan yang sudah ada dengan menanam pohon berkayu, 50 persen lagi sisanya bisa ditanami tanaman apa saja. Silakan tanami jagung, kedelai, padi atau ditanami buah-buahan. Saya harap bapak/ibu dapat memanfaatkan lahan yang sudah ada ini, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi ekonomi masyarakat,’’ imbau Presiden.

Kepala negara pun mengingatkan, akan melakukan pengecekan guna memastikan lahan tersebut betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif dan tidak ditelantarkan.

Mengakhir sambutannya, Presiden mengingatkan agar hak pengelolaan tersebut tidak
dipindahtangankan.

“Jangan sampai sudah dapat SK ini kemudian dipindah tangankan ke orang lain. Hati-hati SK yang sudah kita berikan ke bapak-ibu sekalian betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif dan jangan dipindahtangankan atau diuangkan. Jika ditahu, kita akan cabut SK-nya. Hati-hati kita berikan untuk kegiatan produktif, tidak untuk dipindah tangankan,” tegas Presiden mengingatkan.

Untuk Provinsi Maluku, penyerahan SK Hutan Sosial dan Tora diserahkan Wakil Gubernur
Barnabas Orno usai penyerahan secara simbolis oleh Presiden Jokowi bagi penerima SK se-
Indonesia.

Saat penyerahan Wagub didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie.

Para penerima masing-masing, penerima SK Penetapan Hutan Adat, Jerry Notanubun dari
Kabupaten Maluku Tenggara, penerima SK Hutan Sosial, dari Persatuan Pengelolaan Hutan
Desa, Kabupaten Buru Selatan, yang di terima oleh Balitaran Latbual dan penerima SK Tora, Arifin Ipa, tokoh masyarakat Desa Waiperang.

DPRD Maluku Ingatkan Pemerintah Harus Persuasif Kembalikan Pengungsi Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil ketua komisi III DPRD Maluku, Rofiq Afifudin mengingatkan pemerintah harus menggunakan strategi pendekatan persuasif kepada pengungsi Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah untuk mengembalikan mereka ke tempat semula.

“Bangun pos pengamanan di wilayah itu dan kembalikan warganya karena kalau terlalu lama di tempat pengungsian juga bisa menjadi masalah,” kata Rofiq di Ambon, Rabu (02/02/2022).

Penjelasan Rofiq disampaikan dalam rapat kerja komisi bersama Dinas PUPR Maluku, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Bappeda provinsi, Balai Pelaksana Penyediaan perumahan wilayah Maluku, BPBD provinsi, dan sejumlah OPD dari Kabupaten Maluku Tengah.

Dia juga mengusulkan dibentuknya tim penanganan infrastruktur agar bisa bekerja secara maksimal dan persoalan pengungsi Kairuw harus diselesaikan pada 2022.

“Ini sudah menjadi persoalan nasional sebab dari Kemenkopolhukam juga turun ke sana sehingga Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal harus merangkul seluruh tokoh untuk berbicara agar pengungsi Kariuw dikembalikan ke desanya,” ujar Rofiq.

Wakil ketua komisi III lainnya, Hatta Hehanussa yang memimpin rapat kerja tersebut mengatakan, ada 211 rumah yang terbakar dan 100 lainnya tidak terbakar sehingga pengungsi harus kembali.

“Tidak perlu ada relokasi ke tempat yang baru sebab langkah ini juga tidak menyelesaikan masalah sehingga sangat tidak tepat untuk dilakukan,” tandasnya.

Sementara ketua komisi III, Richard Rahakbauw menjelaskan, komisi bersama OPD terkait dari Pemkab Maluku Tengah maupun Pemprov Maluku dan pemerintah di tingkat pusat melalui setiap balai yang ada melakukan rapat kerja dalam rangka koordinasi saling bahu-membahu untuk penanganan masalah pengungsi Kariuw yang sementara berada di Aboru.

Kemudian untuk membahas koordinasi masing-masing OPD dalam rangka penanganan sarana dan prasarana umum maupun rumah penduduk yang terbakar akibat konflik.

“Yang pertama adalah masalah MCK yang sangat dibutuhkan para pengungsi Kariuw di Aboru, sehingga Balai Cipta Karya telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjangnya untuk membangun MCK, tetapi nanti dikoordinasikan dengan Pemkab Maluku Tengah untuk menyiapkan transportasi,” ujarnya

Untuk masalah rumah penduduk yang terbakar ada 211 rumah tetapi ada juga 100 rumah yang tidak terbakar, nantinya komisi akan melakukan rapat kembali dan mengusulkan tidak usah direlokasi.

Komisi juga meminta Pemkab Maluku Tengah berkoordinasi dengan Bupati dalam rangka memperpanjang masa berlaku SK penanggulangan darurat sosial, sebab Balai Cipta Karya yang ingin membangun sekolah dasar Kariuw yang terbakar harus dalam keadaan status tanggap darurat sosial.

Mudah-mudahan dalam tenggang waktu 90 hari status tanggap darurat sosial ini bisa terealisasi pembangunan sekolah dan rumah penduduk, jadi intinya adalah fokus membangun sarana/prasarana yang rusak.

Menyangkut penyelesaian masalah konflik merupakan tugas komisi I DPRD Maluku dan kita akan mendorong pimpinan DPRD melakukan rapat gabungan komisi untuk membahas masalah kamtibmas, pengembalian pengungsi ke tempat semula, dan membangun sarana/prasarana yang rusak.

Anggaran pembangunan rumah dan sekolah yang rusak nantinya dari Balai Perumahan, Balai Cipta Karya, BKP provinsi dan kabupaten, sehingga komisi III meminta dilakukan koordinasi soal besaran biayanya.

Sebab ada rumah yang masuk kategori rusak ringan, sedang, dan rusak berat dengan klasifikasi harga yang berbeda-beda, dan kewenangannya harus diatur secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih saat penanganan.

Rahakbauw : Selain Kebutuhan Pokok, MCK jadi Perhatian Pemerintah Bagi Pengungsi Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Selain bantuan kebutuhan pokok masyarakat yang telah disalurkan, kini Mandi Cuci Kakus (MCK) menjadi perhatian Pemerintah untuk membantu warga negeri Kariu yang sementara mengungsi di Aboru, imbas konflik sosial dengan Dusun Ory – Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau, Kabupaten Maluku Tengah beberapa waktu lalu.

“Dari hasil rapat yang dibutuhkan penanganan MCK, oleh karena itu balai Cipta Karya telah menyiapkan sarana prasaran penunjang untuk membangun MCK,”ungkap Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw usai rapat bersama Balai, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Ambon, Rabu (02/02/2022).

Dikatakan, untuk pelaksanaannya Balai telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, guna menyiapkan transportasi laut dalam rangka distribusi seluruh peralatan MCK bagi pengungsi.

Sementara untuk rumah warga, kata Rahakbauw dari data yang diterima komisi, untuk rumah yang terbakar, baik rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang sebanyak 211 unit, termasuk seekolah. Sedangkan 100-an unit tidak terbakar.

Untuk penanganannya, Rahakbauw mengakui masih perlu dikoordinasi kembali, selain harus ada perpanjangan surat keputusan (SK) penanganan darurat sosial dari Bupati, juga mengantisipasi terjadinya kesalahan data, yang nantinya akan membuat penanganan menjadi kacau.

“Jadi perlu dikordiinasi dengan baik, kalau sampai double kan kacau balau. Jadi masih didata, seminggu mitra kembali akan memberikan data ke kita,”ucapnya.

Jika semua proses berjalan denngan baik, Rahakbauw mmemastikan dalam waktu dekat penanganan rumah, sekolah dan fasilitas infrrastruktur lainnya sudah bisa terselesaikan.

Ditanya biaya ganti rugi, menurut Rakbauw juga perlu dikoordinasikan lagi, manaa yang menjadi tanggungjawab Balai, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sesuai klasifikasi kerusakan.

“Intinya kita fokus untuk membangun kembali sarana prasana infrastruktur, jadi balai dengan tanggungjawabnya, begitu juga Dinas Perumahan Kawaasan Permukiman provinsi maupun Kabupaten Maluku Tengah,”tuturnya.

Terlepasas hal tersebut, pihaknya juga akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD untuk dilakukan rapat antara komisi I dan III guna membicarakan keamanan dan ketertibann masyarakat, serta mengembalikan pengungsi ke negerinya.

“Jadi untuk relokasi kita sarankan tetap di negeri asal mereka, sambil menunggu proses pekerjaan infrastruktur yang rusak akibat konflik termasuk rumah warga,”pungkasnya.

KEMA Buru Ambon Minta Dukungan DPRD Maluku Kawal Proses Brigpol Batuwael

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Kesatuan Mahasiswa Adat (KEMA) Buru Ambon meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku untuk mengawal seluruh proses yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku penembakan di tambang emas Gunung Botak, yang adalah oknum Brimob Kompi 3 Ton A Pelopor Namlea, Brigpol Andreas Batuwael, sehingga membuat Made Nurlatu (49) meninggal dunia, sabtu (29/01/2022) lalu.

Permintaan ini disampaikan KEMA Buru dalam orasinya di kantor DPRD Maluku, rabu (02/02/2022).

Dalam aksinya, KEMA Buru Ambon menekankan lima tuntutan.

Satu, mengutuk keras tindakan represif penembakan oleh oknum anggota Brimob Brigpol Andreas Batuwael di tambang emas gunung botak.

Dua, meminta Kapolda Maluku dan Kapolres Pulau Buru agar dapat transparan dan menindak oknum anggota Brimob sesuai prosedur hukum yang berlaku di NKRI.

Tiga, mendesak Kapolda Maluku dan Kapolres Pulau Buru untuk memberhentikan oknum Brigpol Andreas Batuwael dari satuan Brimob atau Kepolisian NKRI.

Empat, mendesak DPRD Maluku dapil Buru-Buru Selatan untuk melakukan kunjungan kerja di Buru terkhususnya tambang emas gunung botak.

Lima, meminta Kapolda Maluku dan Kapolres untuk membiayai kehidupan keluarga korban dalam hal ini istri dan anak-anak.

Dalam aksi KEMA Buru Ambon dipimpin Bahta Gibrihi selaku koordinator aksi yang berlangsung selama tiga jam, direspon DPRD Maluku dengan hadirnya pimpinan dan ketua Komisi I.

Ketua Komisi I, Amir Rumra saat menerima pendemo menyampaikan dengan tegas mengutuk aksi penembahan oleh oknum anggota Brimob Brigpol Andreas Batuwael. Dan berjanji akan menyampaikan aspirasi ini ke Kapolda dalam rapat bersama yang akan berlangsung, kamis 3 Februari (hari ini-red)

“Besok kita ada rapat bersama Kapolda dan pangdam untuk membahas persoalan di negeri Kariu. Hal ini juga akan disampaikan sebagaai bukti perhatian DPRD atas aspirasi yang telah disampaikan KEMA Buru Ambon,”pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif dalam kunjungan di Polres Pulau Buru, minggu (31/01/2022), menyatakan Brigpol Andre Batuwael terancam mendapat pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH) terkait kasus penembakan warga di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Tambang Rakyat Jadi Solusi Kurangi Kekerasan di Gunung Botak

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugi menyatakan pemerintah sebaiknya menjadikan lokasi gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku yang memiliki potensi logam mulia sebagai wilayah pertambangan rakyat sebagai salah satu solusi mengurangi terjadinya aksi kekerasan di wilayah itu.

“Solusinya harus diberlakukan tambang rakyak sehingga aparat keamanan juga bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya dengan baik,” ujarnya di Ambon, Selasa (01/02/2022).

Anggota DPRD provinsi Maluku asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Buru dan Buru Selatan ini dimintai tanggapannya terkait insiden penembakan warga oleh seorang oknum anggota Brimob di kawasan gunung Botak hingga korban meninggal dunia.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di gunung Botak sudah dinyatakan ditutup oleh pemerintah dan mendapat pengawalan ketat aparat TNI/POLRI sejak beberapa tahun lalu.

Padahal kegiatan ini masih tetap berlangsung secara diam-diam hingga akhirnya muncul kejadian penembakan di lokasi itu.

Menurut dia, bila pemerintah menjadikan gunung Botak sebagai wilayah pertambangan rakyat maka harus dibarengi dengan regulasi terkait pengolahannya guna mencegah dampak buruk terhadap lingkungan.

“Pengolahan tambang emas selalu menggunakan bahan kimia berbahaya yang menimbulkan pencemaran sehingga harus ada regulasi terkait proses pengolahan yang ramah lingkungan guna meminimalisir tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan,” tandas Ikram.

Pattiselano Silaturahmi dengan Insan Pers Jelang Purna Tugas

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Menjelang purna tugas, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Elvis Pattiselano melakukan silahturahmi dengan insan pers di wilayah tersebut.

Momen tersebut berlangsung seusai acara peresmian Pojok Baca Disperindag Maluku, Senin (31/1/2022).

Menurutnya, selama 33 tahun 11 bulan, pers telah banyak membantu kegiatan dinas yang dikomandoinya baik itu bazar maupun turun ke pasar- pasar untuk pemberitaan .

Bahkan menurut Pattiselano lagi, semua pemberitaan yang disampaikan ke publik itu positif.

“Pengalaman saya sebagai ASN, pers selalu ada sebagai mitra dan setiap saat berkomunikasi dengan baik. Danke untuk semuanya,” ucapnya.

Pattiselano berharap, kerjasama yang telah dibangun dengan pers selama empat tahun menjadi Kepala Dinas dapat berlanjut walapun dirinya telah pensiun.

“Pers dapat terus menyampaikan berita yang membangun dan menjalin kerja sama dengan pemrintah sebagai mitra yang baik,” pungkasnya.

266 Mahasiswa IAIN Ambon di Wisuda, Ini Harapan Gubernur Murad

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon menyelenggarakan Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana ke-25 dan Magister ke-16 Periode II serta Dies Natalis ke-16, di Auditorium IAIN Ambon, Kamis, (29/12/2022).

Dalam sidang senat yang dipandu Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin itu, mewisudakan sebanyak 266 wisudawan. Ratusan lulusan itu terdiri dari 25 orang dari Program Pasca Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 72 orang, 155 orang dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebanyak 114 orang.

Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, IAIN Ambon sebagai kampus kebanggaan umat Islam di Maluku, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan melalui iman dan taqwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling menyempurnakan sehingga lahir lulusan yang memiliki keunggulan komparatif di bidang masing-masing.

“Saya mengharapkan semua wisudawan dapat mengambil peran dalam proses pembangunan sesuai bidang keilmuan dan potensi yang dimiliki. Jadikanlah diri Anda sebagai pelopor kemajuan masyarakat,” kata Gubernur.

“Dalam dunia yang semakin kompetitif, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri sehingga memperoleh kualitas individu yang lebih baik dalam menjalani kehidupan di masyarakat,” kata Gubernur.

Kepala daerah menjelaskan sebagaimana pesan Al-Qur’an dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 : Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Para wisudawan pun diingatkan Gubernur untuk tidak berhenti belajar.

“Dalam dunia yang semakin kompetitif, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri sehingga memperoleh kualitas individu yang lebih baik dalam menjalani kehidupan di masyarakat,” jelas Gubernur.

Gubernur lalu memberikan apresiasi dan dukungan seluruh civitas akademika IAIN Ambon atas perjuangan untuk pengembangan lembaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ambon.

“Semoga proses alih status yang menjadi harapan kita semua dapat segera diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Gubernur.

“Kepada para orang tua beserta keluarga, saya ucapkan selamat karena telah bekerja keras untuk mendukung kesuksesan anak-anak hingga mencapai jenjang pendidikan tinggi,” tutup Gubernur.

Ditempat yang sama, Rektor IAIN Zainal Abidin Rahawarin dalam laporan akademiknya mendoakan para lulusan yang telah dikukuhkan dalam pelaksanaan wisuda hari ini, terus menambah jumlah alumni IAIN Ambon di masyarakat, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

“Dan di sisi lain, meskipun dalam kondisi krisis seprti pandemi Covid-19, minat masyarakat mengirim anak-anaknya untuk studi disini tetap tinggi. Dan jumlah mahasiswa yang studi di IAIN Ambon mencapai 6602 mahasiswa,” ujar Rektor.

Rektor kemudian menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah banyak membantu IAIN Ambon sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan SDM di Provinsi Maluku, juga kerjasama dalam berbagai program pengembangan akademik dan kelembagaan.

Rektor juga menjelaskan mengenai pelaksanaan perubahan dan peningkatan kualitas akademik selama dua tahun terakhir, diantaranya pembukaan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, pembukaan tiga prodi pascasarjana dan empat prodi strata satu, akreditasi institusi dan membiayai proses akselerasi guru besar di lingkungan IAIN Ambon untuk menambah jumlah guru besar yang telah ada.

“Juga meningkatkan networking dengan berbagai lembaga penyediaan sarana dan prasarana serta proses alih status IAIN menjadi UIN Ambon,” tutup Rektor.

Sidang senat dihadiri, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdani, S. Tp, M.T, Sekda Maluku Sadali Ie, Kadis Pendidikan Maluku Insun Sangadji, civitas akademika dan undangan lainnya.

Pangdam XVI Minta Polisi Cepat Tangkap Pelaku Konflik Ori – Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon meminta aparat kepolisian begerak cepat menangkap dan memproses hukum para pelaku yang terlibat konflik antar warga Ori – Kariuw, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu (26/1).

“Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan efek jera kepada orang lain,” tandasnya di Ambon, Kamis (26/01/2022).

Tampubolon yang merupakan Mantan Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI itu mengaku telah membicarakan langkah-langkah penanganan dan penyelesaian konflik Ori – Kariuw secara komprehensif bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif.

“Sudah ada langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan bersama, sekaligus dijadikan sebagai skala prioritas berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan,”ungkapnya.

Menurut Tampubolon, penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada pelaku serta oknum-oknum yang ikut memperkeruh suasana dan menciptakan situasi tidak harmonis di tengah-tengah masyarakat hingga terjadi konflik, harus segera dilakukan agar memberikan efek jera.

“Bentrokan yang mengakibatkan tiga warga meninggal dan puluhan rumah warga terbakar, perlu menjadi bahan evaluasi semua pihak, terutama pola pendekatan persuasif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pangdam juga meminta masyarakat untuk dapat menahan diri, tidak emosional serta tidak terprovokasi berbagai hasutan serta informasi yang belum diketahui kebenarannya maupun sumbernya.

“Mari menahan diri kita masing-masing. Ikuti imbauan pemerintah serta tokoh agama dan pemuka masyarakat, sehingga suasana harmonis dan penuh rasa kekeluargaan dapat tercipta kembali,”katanya.

Pangdam juga telah bertemu para pimpinan agama di Maluku pada Rabu (26/1) untuk meminta masukan terkait upaya penyelesaian konflik yang dapat dilakukan, termasuk meminta peran aktif tokoh agama untuk membantu memediasi penyelesaian antarwarga kedua wilayah bertetangga itu.

DPRD Maluku Menilai Persoalan Batas Tanah Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah Daerah

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Salah satu persoalan yang sering terjadi hingga menimbulkan konflik antara desa/megeri yaitu batas tanah. Seperti yang terjadi baru-baru ini antara Dusun Ory – Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala menyatakan peristiwa yang terjadi antara negeri bertetangga Ory – Kariuw, tentunya harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam menyelesaikan persoalan batas tanah. Bukan hanya Pelauw – Kariu, tetapi juga negeri/desa lainnya yang belum diselesaikan.

“Hal ini harus segera dicari solusi oleh Pemkab Malteng untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negeri yang terkait batas tanah,”tandasnya di Ambon, Kamis (27/01/2022).

Sangkala yang merupakan wakil rakyat dari bumi Pamahanunusa itu mencotohkan seperti halnya dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan membentuk tim bersama yang di SK-kan Gubernur, melibatkan semua pihak untuk menyelesaikannya. Hal ini yang patut diterapkan Bupati Maluku Tengah dengan melibatkan semua pihak, guna menyelesaikan persoalan yang sering terjadi antara negeri/desa.

“Yang dilakukan Pemda NTT mungkin level provinsi karena batas antar kabupaten/kota, tetapi kalau batas antar negeri, maka tim bersama ini harus dibentuk oleh Bupati melibatkan semua pihak, lalu duduk satu meja mulai bekerja untuk menyelesaikannya,”tuturnya.

Menurut Sangkala, jika upaya Pemkab Malteng dalam penyelesaian batas tanah ada pihak-pihak yang tidak puas, maka diberikan ruang untuk beproses hukum. Dan segera melahirkan kepastian hukum, sehingga tidak berlarut-larut.

“Kalau tidak ada kepastian hukum maka kita hanya seperti menunggu bom waktu saja, kapan waktu masyarakat panas atau emosi pasti meledak lagi, tidak akan pernah selesai ini barang konflik,”tandasnya sembari semoga penghujung masa pengabdian Bupati Malteng bisa memberikan terbaik untuk penyelesaian batas tanah negeri/desa.

1...255256257...280Halaman 256 dari 280