Beranda blog Halaman 256

Penjabat Sekda Maluku : Tradisi Pukul Sapu Harus Dipromosikan Secara Luas

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli Ie, menghadiri acara adat Pukul Sapu Lidi di Negeri Morela dan Mamala, Senin (09/05/2022).
Kegiatan ini sudah menjadi tradisi turun temurun sejak tahun 1646, yang dilaksanakan setiap tujuh hari setelah lebaran.

Sadli lebih dulu menghadiri atraksi Pukul Sapu Lidi di Negeri Morela.

Di kesempatan itu, saat berada di arena pementasan, Sadli bersama Raja Negeri Morela Fadil Sialana dan beberapa para tokoh adat menyulutkan obor pertanda atraksi akan dimulai.

Selanjutnya, Sadli menghadiri atraksi yang sama di Negeri Mamala.

Disini, ia diberi kesempatan oleh panitia untuk memukul tubuh salah satu peserta atraksi dengan batang lidi ‘enau’ yang berukuran besar (lingkaran pangkal 0,5 cm dan bonggolnya selebar 3-5 cm), sebagai tanda dimulainya acara.

Penjabat sekda dalam sambutannya mengatakan, atraksi ini adalah aset pariwisata unik dan istimewa yang tidak ada di tempat lain, sehingga perlu dikemas dalam kreasi dan inovasi yang semakin menarik agar menjadi lebih terkenal dan diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara

“Saya berharap agenda Pukul Sapu Lidi ini akan terus menjadi agenda pariwisata nasional, yang mesti didorong dan dipromosikan secara lebih luas,” katanya

Dikatakannya , acara adat Pukul Sapu Lidi adalah sebuah warisan budaya leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Acara ini menjadi berbeda dan sangat istimewa karena dilakukan pada hari ketujuh setelah perayaan Idul Fitri, dan tidak ditemukan di daerah lain.

“Bahkan memiliki nilai historis berharga. Maka menjadi tugas dan kewajiban kita, untuk menjaga kewarisannya secara berkelanjutan kepada anak cucu masa kini dan depan,” harapnya.

Oleh sebab itu, Sadli menyampaikan beberapa pesan yang dapat dipetik dari pelaksanaan atraksi budaya ini.

Pertama, acara ini sebagai warisan budaya para leluhur dengan nuansa keagamaan yang kental, merupakan nilai historis dan penjelmaan dari jiwa keberanian yang terus tertanam dalam karakter anak-anak Maluku pada umumnya, dan generasi Negeri Mamala/Morela (Jazirah) pada khususnya, dalam menjaga dan melestarikannya secara turun-temurun.

Kedua, semangat dan daya juang setiap peserta yang terlibat dalam atraksi akan termotivasi untuk tetap bertahan sambil terus melakukan perlawanan di setiap kesempatan.

Ketiga, sikap memaafkan dan berdamai di akhir atraksi ini, dapat dilihat saat setiap peserta akan saling membantu mengoles minyak (Mengobati) pada luka di tubuh masing-masing.

“Ini bentuk keteladanan hidup yang harus terus diwariskan anak cucu, bahwa walau kita berbeda, hal itu menjadi lumrah dalam relasi sosial sebagai komunitas masyarakat. Disini kita belajar bahwa ketika menghadapi persoalan, jangan mudah menyerah. Tetaplah bertahan dan semangat untuk mendapatkan hasil terbaik,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, menurut Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu L. Leleury mengakui atraksi Pukul Sapu Lidi memiliki keunikan tersendiri.

Selain karena merupakan tradisi masyarakat di setiap tanggal 7 Syawal, acara ini juga menjadi pagelaran yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Maluku termasuk wisatawan lokal dan mancanegara.

“Olehnya itu, atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghargaan atas digelarnya kembali acara adat ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita sebagai generasi yang tidak akan pernah melupakan sejarah, tradisi dan budaya,” kata Leleury.

Acara ini dihadiri anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, Danlantamal IX Ambon Said Latuconsina, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Tengah M. Bahrun Kalauw dan undangan lainnya.

Pertamina Patra Regional Pamalu Terima Penghargaan Dari Pemprov Papua Barat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memberikan penghargaan kepada Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku (Pamalu) sebagai wajib pungut (WAPU) teraktif dalam menyetorkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemprov Papua Barat kepada wajib pajak yang secara rutin taat dan patuh membayar pajak dan wajib pungut (WAPU) kepada lembaga konsisten memungut pajak diwujudkan dalam pemberian penghargaan sesuai dengan kategori masing-masing.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, I Ketut Permadi Aryakumara, melalui Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial and Trading Regional Papua Maluku, Edi Mangun dalam siaran pers yang diterima media ini di Ambon, Sabtu (07/05/2022) mengatakan penghargaan itu diberikan kepada Pertamina karena telah melakukan berpartisipasi sebagai WAPU untuk PBBKB

“Yang mana sebelumnya antara Gubernur Papua Barat dan Pertamina telah menanda tangani Master Of Understanding (MoU) untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor, dan penyetoran ini dilakukan secara rutin, jadi pajak dari pembeli atau pelanggan di SPBU itu kami yang pungut dan kemudian kami yang setor ke pemerintah daerah, dan MoU telahditanda tangani bersama antara Pertamina dan Gubernur Papua Barat, tanggung jawab kami Patra Niaga Regional Papua Maluku memungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor di 4 provinsi, yakni di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, semua pelanggan yang mengisi bahan bakar di SPBU telah dikenai tarif pajak bahan bakar-nya,” bebernya.

Edi menegaskan, berdasarkan data pembayaran PBBKB dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan, dimana tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 26% dibandingkan tahun 2020 dengan nilai dari Rp117,314 Milyar ditahun 2020 menjadi Rp148,049 Milyar ditahun 2021.

“Catatan penyetoran kami ditahun 2021 mengalami kenaikan 26% dibandingkan tahun 2020, dengan nilai Rp148,049 Milyar, sedangkan di Triwulan I tahun 2022 naik 52% dibandingkan di Triwulan I tahun 2021, dengan nilai Rp46,442 Milyar ditriwulan I tahun 2022 dibandingkan Rp30,501 Milyar ditriwulan I tahun 2021 dan diperkirakan penyetoran ditahun 2022 naik antara 35%.- 45%,” bebernya.

Edi menambahkan, kenaikan penerimaan setoran PBBKB di Papua dan Maluku itu disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya tren penurunan tarif Pertalite menjadi 5% dari 7,5%.

“Berdasarkan keputusan Menteri ESDM menjadi JBKP, tren kenaikan harga BBM selain JBKP dan JBT menjadi dasar PBBKB, dan tren kenaikan konsumsi BBM masyarakat setelah masa pandemi,” pungkasnya.

Mentan Minta Maluku Kembangkan Kedelai dan Jagung

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Gubernur Murad Ismail (MI) menyiapkan lahan untuk pengembangan komoditas kedelai dan jagung pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Menindaklanjuti itu, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, telah menyiapkan lahan melebihi permintaan mantan Gubernur Sulsel dua periode tersebut.

Permintaan Mentan itu disampaikan setelah silahturahmi Gubernur Maluku dengan orang pertama di Kementerian Pertanian itu pada salah satu restoran di Kota Makassar, Jumat (6/5/2022).

Pertemuan itu sekaligus membicarakan pengembangan pertanian di Provinsi Maluku bersama Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah dan Kepala Biro Umum Setda Maluku Affandy Hasanussi, S.STP, M.Si.

Dalam pertemuan itu, SYL menyampaikan kepada Gubernur Murad agar Pemda Provinsi Maluku menyiapkan lahan masing-nasing kabupaten/kota 1.000 hektar guna pengembangan kedelai dan jagung tersebar di 11 kabupaten/kota.

Kepala Distan Maluku, Dr Ilham Tauda mengatakan, pertemuan Mentan dengan Gubernur Murad di Kota Makassar bukanlah yang pertama kali.

Gubernur sebelumnya memberikan arahan kepada dirinya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Distan Maluku, beberapa waktu lalu agar segera bertemu dengan Mentan SYL.

“Jadi arahan Pak Gubernur kepada saya dan Pak Ketua TGPP Hadi Basalamah, agar segera bertemu dengan Pak Menteri Pertanian pada 29 Maret 2022 lalu di Jakarta,” tuturnya, ketika dihubungi, Sabtu (7/5/2022).

Diakui Tauda, pada pertemuan saat itu Mentan menyampaikan, ada rencana pengembangan jagung dan kedelai di Provinsi Maluku.

Setelah pertemuan itu, pihaknya langsung menindaklanjuti arahan Mentan.

“Jadi kita sudah tindaklanjuti awal April 2022 lalu, kita sudah bertemu dengan beberapa Dinas Pertanian kabupaten/kota dan kita telah melakukan kesepakatan dengan kabupaten/kota yang ingin mengembangkan jagung dan kedelai,”paparnya.

Distan Maluku kemudian melakukan rencana pengembangan jagung dan kedelai di sejumlah kabupaten/kota.

Dicontohkannya, di Kabupaten Maluku Tengah rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 3.000 hektar, Kabupaten Buru, rencana pengembangan Jagung 500 hektar, Kabupaten Seram Bagian Barat, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar, Kabupaten Seram Bagian Timur, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 500 hektar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar di Kabupaten Maluku Tenggara, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar dan Kedelai 500 hektar. Kabupaten Kepulauan Aru, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar. Kabupaten Maluku Barat Daya, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar. Kota Tual, rencana pengembangan Jagung 500 hektar.

“Jadi untuk realisasinya tergantung kesiapan dan komitmen Kabupaten/Kota,”terangnya

Lanjut Tauda, alasan para petani didaerah ini tidak mengembangkan tanaman kedelai, karena berkaitan dengan persoalan pasar.

“Jadi hasil petani tidak terserap oleh pasar. Akibatnya para petani enggan untuk menanam kedelai. Tapi hasil pembicaraan kita dengan Pak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan akan menyiapkan pasar. Jadi rencana pengembangan kedelai, Kementerian Pertanian siapkan pasar dan sarana produksinya, termasuk pupuk bibit dan peralatan,” jelasnya.

Tauda menambahkan Distan Maluku, akan melakukan desk dengan Kementerian Pertanian untuk rencana pengembangan kedelai.

Prinsipnya, pasca pertemuan dengan Menteri Pertanian pada 29 Maret dan 6 Mei 2022, pihaknya sudah siapkan segala sesuatu sesuai arahan Gubernur Maluku.

Terkait penerima bantuan, Tauda mengakui, dalam mekanismenya, jika sudah disetujui Pemerintah Pusat, pihaknya akan mendata calon penerima bantuan untuk memastikan petani penerima.

“Tentunya kita akan mengarahkan pada kabupaten/kota yang berkomitmen dan telah melakukan kesepakatan dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Jadi penentuan penerima bantuan ada di kabupaten/kota,”sambungnya.

Soal pemasaran hasil produksi Kedelai, Tauda mengaku, pihaknya fokus pada pengembangan kawasan karena sangat memudahkan.

“Terutama suplai logistik. Khusus transportasi di kabupaten/kota itu ada kesepakatan dengan pembeli. Jadi akan dibeli langsung ditingkat produksi dan langsung dipasarkan. Nanti kita tidak siapkan sarana transportasi karena sudah terpusat langsung dengankabupaten/kota,” pungkasnya.

DPRD Maluku Ingatkan Dishub dan ASDP Utamakan Keselamatan Penumpang Saat Mudik Lebaran

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT Angkuatan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) wilayah Cabang Ambon untuk tetap mengutamakan keselamatan penumpang saat mudik lebaran.

“Dalam memastikan arus mudik berjalan aman, dan lancar, Dinas Perhungan dan ASDP harus mengawasi secara ketat angkutan penumpang maupun barang agar tidak boleh melebih kapasitas kapal. Kami ingatkan Dinas Perhubungan dan ASDP agar kapal yang berangkat jangan sampai membawa penumpang yang over kapasitas,”tegasnya di Ambon, Rabu (27/04/2022).

Dijelaskan Sangkala, selain kapasitas muatan, Dinas Perhubungan dan ASDP agar tetap memperhatikan safety atau keselamatan penumpang berupa pelampung dan lain sebagainya, guna mengantisipasi cuaca buruk yang kapan saja bisa terjadi ditengah laut.

“kita tidak tahu kondisi lautan, tetapi tetap keamanan itu dijaga dan diperhatikan, semua fasilitas keamanan pelampung lainnya harus dipastikan tersedia dengan baik, baik di pelabuhan besar maupun pelabuhan rakyat,”tuturnya.

Menurut Sangkala, tak hanya transportasi laut, tetapi perlu juga dilakukan pengawasan terhadap transportasi darat. Selain mengurangi kemacetan, juga menekan tingkat kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran.

“Kepada masyarakat agar selalu berhat-hati selama mudik, dan tetap menjaga kemanan serta ketertiban masyarakat di bulan yang suci ini,” katanya.

“Kita akan memasuki hari kemenangan setelah satu bulan penuh berpuasa, untuk itu mari kita rayakan idul fitri dengan sukacita. Jaga stabilitas, silaturahmi ini kemudian dioptimalkan, jangan kita rusak lagi hal-hal yang kemudian memicu ketegangan dan menyebabkan silaturahmi kita menjadi rusak di hari raya Idul Fitri,”katanya menambahkan.

DPRD Maluku Desak Pemkab Malteng Buka Ruang Dialog Dengan Masyarakat Tulehu

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Masyarakat Negeri Tulehu memblokir jalan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng), serta penetapan Raja negeri setempat.

Aksi pemblokiran jalan dengan cara membakar ban bekas dan meletakan bebatuan di tengah jalan, membuat lalulintas menuju kota Ambon maupun dari Ambon menunju Negeri Tulehu macet total.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala mendesak Pemerintah Kabupaten Malteng untuk membuka ruang dialog bersama masyarakat negeri Tulehu untuk mecari solusi akan persoalan dimaksud.

“Saya harap Pemda Malteng agar lebih aspiratif terhadap dinamika permasalahan di negeri Tulehu, sehingga tidak menganggu suasana berlebaran apalagi di bulan suci Ramadhan ini. Saya yakin dan percaya masalah pemerintahan pasti ada solusi, untuk perlu dibuka ruang dialog guna mencari solusi penyelesaian,”ujar Sangkala kepada wartawan diruang kerjanya, rabu (27/04/2022).

Menurutnya, persoalan yang terjadi di negeri Tulehu harus secepatnya diselesaikan, kalau tidak akan terjadi aksi susulan yang tentunya akan menganggu arus lalu lintas, serta distriusi sembilan bahan pokok ke wilayah terdekat, seperti Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur menjelang hari raya Idul Fitri.

“Kita akan memasuki libur panjang hari Raya Idul Fitri, tentunya akan terjadi kepadatan arus mudik, karena jalan tersebut merupakan jalan umum satu-satunya yang menghubungkan wilayah kota Ambon ke tiga dfaerah, SBB, Malteng dan SBT. Untuk itu harus secepatnya diselesaikan, kalau tidak masalah ini tidak berkepanjangan,”tuturnya.

Wakil rakyat dari bumi pamahanunusa ini memberikan apresiasi yang tinggi atas respone cepat yang dilakukan pihak kepolisian, sehingga akses jalan yang tersendak selama empat ini bisa dibuka kembali, setelah ada negosiasi antara masyarakat adat negeri Tulehu dengan pemerintah setempat dalam hal ini Camat Salahutu.

DPRD Malteng Didesak Segera Proses Pemekaran Kecamatan Banda Besar

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) didesak untuk segera memproses pemekaran Kecamatan Banda Besar.

Desakan ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Fraksi Partai Demokrat, Halimun Sahulatu kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (26/04/2022).

Halimun mengakui, semua dokumen sebagai syarat pemekaran kecamatan Banda Besar telah diusulkan Pemerintah Daerah, hanya sampai saat ini belum ada kejelasan dari DPRD setempat.

“Alasan Kenapa DPRD Maluku Tengah harus mementingkan kepentingan rakyat terkait dengan proses pemekaran Kecamatan Banda Besar, karena semua dokumennya telah diusulkan oleh Pemda, Hanya saja sampai saat ini, tidak ada proses kejelasan dari DPRD Malteng,”tuturnya.

Dikatakan, pemekaran Kecamatan Banda Besar merupakan keinginan besar yang sudah sangat ditunggu oleh masyarakat, sehingga perlu diutamakan.

“Jangan hanya karena kepentingan kelompok, golongan, lalu kemudian pemekaran itu menjadi berlarut-larut dan tidak jadi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Halimun berharap DPRD Maluku Tengah secepatnya memproses usulan Pemda, sehingga pemekaran Kecamatan Banda Besar segera dapat terwujud.

Ini Tanggapan Watubun Terhadap Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Batabual

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Aliansi Mahasiswa Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru meminta dukungan DPRD Maluku memperjuangkan jalan dan listrik yang selama dikeluhkan masyarakat setempat.

Keluhan ini disampaikan Aliansi Mahasiswa Batabual dalam aksi demo di kantor DPRD Maluku, Ambon, Rabu (20/04/2022).

Ada empat tuntutan dibacakan Nasir Biloro selaku koordinator aksi, yaitu satu mendesak DPRD Provinsi Maluku segera memanggil kepala PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk menanyakan kendala yang terjadi PLN Kecamatan Batabual.

Dua, mendesak DPRD Maluku segera memanggil Dinas PUPR Maluku untuk menanyakan perihal jalan lintas Batabual.

Tiga, mendesak DPRD Maluku segera mengintruksikan kepada DPRD Kabupaten Buru untuk memanggil PLN Batabual terkait tidak normalnya listrik PLN di Kecamatan Batabual.

Emopat, mendesak DPRD Provinsi segera berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru untuk mempercepat jalan lintas kecamatan Batabual.

Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Maluku Benhur dihadapan pendemo, mengungkapkan secara tata tertib DPRD Maluku tidak bisa mengintruksikan, tetapi hanya bersifat koordinasi.

Namun melalui pimpinan partai dibawah, pihaknya akan meminta segera berkoordinasi, memanggil Pemda dan PLN setempat untuk mempertanyakan janjinya.

“Menurut penjelasan ketua Komisi II, sebenarnya PLN sudah menyiapkan mesin penggerak untuk kecamatan batabual. Tetapi kita harus menerima informasi ini untuk memgetahui kendala disana, seperti apa. Sehingga kita berkoordinasi sesegera mungkin, agar sebelum lebaran kita pastikan mereka sudah harus melakukan rapat dan memastikan PLN menjamin listrik di Batabual,”tuturnya.

Terkait jalan, menurut Benhur untuk menyelesaikannya perlu ditingkatkan status ke nasional, sehingga menjadi tanggungjawab penuh pemerintah pusat melalui APBN.

“Alokasi jalan untuk tingkat provinsi paling tinggi 10 km. Sehingga Perlu ditingkatkan nasional supaya ditangani langsung dari pempus sehingga proses penyelesaian jalan bisa tercapai dengan waktu sesingkat singkatnya,”pungkas Watubun.

Disperindag Maluku : Stok Sembako Aman Hingga 3 Bulan Kedepan

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Kondisi stok sembako di Maluku dilaporkan aman dan tersedia hingga tiga bulan ke depan.

“Sementara, terkait harga barang relatif seperti minyak goreng yang memang secara nasional mengalami gejolak namun semuanya masih terjangkau,” terang Plt. Kepala Dinas Perindag Maluku Yahya Kota kepada pers, di Ambon, Rabu (20/4/2022).

Lanjutnya, Disperindag Maluku juga melakukan meninjauan di Pasar Mardika Ambon, Selasa (19/4/2022).

Dilaporkan, harga cabai turun sekitar Rp500. Sedangkan telur terhitung harganya stabil pada kisaran Rp1700-1800/butir.

“Untuk gula mengalami kenaikan Rp500, hal ini dipicu karena daerah penghasil komoditi tersebut baru panen bulan Mei nanti sehingga terkoreksi naik 4 persen,” rincinya.

Terigu juga mengalami kenaikan sedikit pada kisaran Rp1750 diakibatkan karena bahan baku terigu yakni gandum yang biasanya diimpor dari Ukraina terkendala karena kondisi global.

“Impor gandum sendiri dari Australia yang mengakibatkan produsen di Makassar sulit mendapatkan barang yang bagus dalam jumlah besar sehingga berakibat pada produksi yang tersendat. Dampaknya pemintaan ke Maluku berkurang. Tetapi intinya naiknya harga terigu masih dalam kewajaran,” tandas Yahya.

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga barang, sesuai hasil rakor dengan instansi terkait di Mapolda Maluku .

“Memang pemantauan ini dilakukan setiap hari namun dengan adanya pergerakan harga yang belum stabil pada beberapa komoditi maka Disperindag Maluku bersiaga,” tadnasnya.

Selain pemantauan ke pasar rakyat, pihaknya juga melakukan pemantauan harga pada sejumlah gerai modern distributor yang ada di Kota Ambon yang jumlahnya kurang lebih 22 agen

Saoda : Mitan Dikembalikan Ke Kuota Normal, Solar Tunggu Pembahasan DPR RI

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya membatalkan penurunan kuota Minyak Tanah (Mitan) 2 persen bagi Maluku.

Pembatalan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tethol menindaklanjuti rapat bersam antara DPRD Maluku, PT Pertamina dan Pemerintah Daerah Maluku bersama BPH beberapa waktu di Jakarta.

“Kita ditemui salah satu Komisaris BPH Migas, jadi pengurangan Mitan 2 persen telah dibatalkan, dan dikembalikan ke kuota normal,”ungkap Saoda di Ambon, senin (18/04/2022).

Sedangkan Solar yang dikurangi 5 persen, kata Saoda masih sementara dalam pembahasan DPR RI dan BPH migas.

“Kami yakin perjuangan kami disetujui BPH Migas, karena kami sampaikan bahwa kouta normal saja kadang di akhir tahun terjadi kelangkaan apalagi pengurangan, maka itu kami minta mencabut kembali keputusan dikembalikan ke normal,”tandasnya.

Keyakinan ini, menurutnya perjuangan ke BPH Migas tidak hanya begitu saja, karena didukung dengan data melalui surat Gubernur, baik dari sektor perikanan, perindustrian perdagangan, maupun transportasi.

“Sektor perikanan menyangkut kebutuhan nelayan, perindustrian dan perdagangan menyangkut kebutuhan rumah tangga, dan perhubungan untuk transportasi rakyat yang mengarah ke solar dan mitan. Jadi tidak hanya pergi begitu saja tetapi juga dengan data,”pungkasnya.

Wenno: Rekonsiliasi Kariu-Pelauw Lamban, Pemkab Malteng Belum Bentuk Tim

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) dinilai acuh dalam penyelesaian konflik negeri bertetangga Kariu – Pelauw. Pasalnya, sejak konflik sosial 26 februari lalu, hingga kini Pemda Malteng dibawah kepeimpinan Abua Tuasikal selaku Bupati belum juga mengambil langkah strategis apapun untuk melakukan rekonsiliasi perdamaian antar kedua negeri yang berada di kecamatan pulau haruku itu.

“Ini menjadi tanggungjawab Pemda Malteng, mereka yang harus membentuk tim, berinisiatif mengangagas perdamaian, dan bisa membawa pulang masyarakat kariu di pengungsian ke negerinya. Namun sejak 26 februari sampai hari ini kelihatan bahwa Pemda Malteng tidak melakukan sesuatu. Terlihat Pemprov Maluku sudah membentuk tim, namun Pemda sampai hari ini belum ada,”ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno usai rapat bersama Pemda Maluku bahas perdamaian Kariu-Pelauw, di balai rakyat, Ambon, senin (18/04/2022).

Menyikapi hal tersebut, pihakanya telah mendorong Pemprov Maluku untuk melakukan koordinasi bersama Pemda Maluku guna membentuk tim dimaksud.

“Ini patut diselesaikan, supaya tim Pemda Malteng ini bisa berkoordinasi baik Pemda Maluku, TNI-Polri termasuk pimpinan DPRD, supaya proses ini bergerak, jangan hanya diam ditempat,”ucapnya.

Menurut Wenno, jika hal ini terus di diamkan, maka akan menambah beban Pemerintah Provinsi dalam hal proses pengamanan, yang membutuhkan anggaran cukup besar.

“Saat ini aparat TNI-Polri yang ada disana sudah 400 personil, dalam 3 bulan saja menghabiskan Rp1,2 miliar, ini menjadi beban kita, mau sampai kapan kita membiayai ini. APBD kita akan habis, karena itu jalan terbaik pemda Provionsi membantu supaya pemda Malteng bergerak cepat, sehingga proses perdamaian terwujud, masyarakat Kariu bisa kembali ke kampung halaman,”pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie mengatakan akan membantu berkoordinasi dengan Pemda Maluku untuk secepatnya melakukan langkah-langkah percepatan penanganan konflik negeri bertetangga ini.

“Kita tidak bisa tinggal diam, mari kita bersatu, tadi juga ada kesimpulan akan ada rapat gabungan pemprov Maluku, DPRD, Pemda dan DPRD Malteng, Kapolda dan Pangdam untuk mencari langkah strategis yang tetap dalam penyelesaian konflik Kariu agar tidak berlama-lama di daerah pengungsian,”tuturnya.

Terkait anggaran penagaman, pihaknya tetap merespon sesuai mekanisme yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

1...255256257...291Halaman 256 dari 291