Beranda blog Halaman 253

Kepsek Bakal Dimutasi Bahkan Diproses Hukum Jika Lalai Dalam Pengelolaan Dana BOS

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tahapary: Kebijakan Diambil Atas Kesepakatan Bersama Dinas Dikbud dan DPRD Maluku

Ambon, MALUKU.News – Kepala Sekolah (Kepsek) yang dinilai lalai dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terancam dimutasi bahkan diproses hukum.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Tahapary menyatakan Kebijakan itu diambil atas kesepakatan bersama Komisi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku, menindaklanjuti hasil audit BPK RI Perwakilan Maluku, terhadap pengelolaan dana BOS yang belum memadai.

“Berdasarkan audit BPK, tata kelola pengelolaan dana BOS belum sesuai dengan regulasi, terutama mengutamakan prinsip transparansi, partisipasi untuk menciptakan akuntabilitas publik. Kita tidak memungkiri itu, karena hasil pengawasan komisi IV dari sekolah-sekolah yang diambil sampling mengalami hal yang sama,”ungkapnya di Ambon, Selasa (31/05/20220).

Dijelaskan Tahapary, dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang memadai, sejak tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah mengambil kebijakan agar semua sekolah agar dalam penyusunnan sampai penetapan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) melibatkan empat komponen utama yakni, Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru baik ASN, honor maupun kontrak, dan orang tua murid lewat komite.

“Namun dalam pelaksanannya, kebijakan ini terkesan diabakaikan, dimana dalam penyusunan RKAS hanya melibatkan kepala sekolah dan bendahara berdasarkan hasil temuan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Tahapary, telah disepakati mulai tahun 2022 yang akan diaudit tahun 2023, proses penyusunnan RKAS sudah harus mengutamakan prinsip partisipasi dan transparan.

“Setiap sekolah diwajibkan mengumumkan di papan atau baliho di setiap sekolah, apa-apa saja yang dilakukan. Kemudian setelah melaksanakan RKAS, mengelola dana bos pertanggungjawabannya juga harus melibatkan empat komponen tadi,” katanya.

“Jadi setelah kepala sekolah dan bendahara membuat pertanggungjawaban meeka juga harus bertangguyngjawab menyampaikan kepada orang tua lewat dewan komite sekolah, dan dipajang dipapan informasi, rincian penggunanaan dana BOS. dengan cara begitu maka manajemen pengelolaan dana BOS semakin baik. sehingga tidak lagi menjadi catatan bagi BPK dikemudian hari,”katanya lagi.

Tahapary menandaskan, pihakanya sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk langsung dibuat instruksi kepada semua Kepsek, apabila tidak menerapkan kebijakan itu maka akan diberikan sanksi berupa mutasi.

“Bahkan jika dalam pengelolaan dana BOS terdapat temuan, bisa langsung diproses hukum. untuk ke jalur hukum, kita sudah minta inspektorat tiap tahun secara internal mengaudit, kalaupun ada temuan berarti proses penegakan hukum,”tegasnya.

Tahapary menambahkan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan telah membuat namanya klinik dana BOS, atau lembaga konsultasi yang didalamnya terhadap inspektorat, kejaksaan, maupun pengadilan, guna mempermudah sekolah-sekolah yang masih kebigungan menterjemahkan 12 item pengelolaan dana BOS.

“Namun jika dalam pelaksanannya, Kepsek masih lalai, dan ditemukan pelanggaran maka akan dilangsung diproses hukum. jika kepksek masih lalai, tidak melakukan proses itu, dan menimbulkan pelanggaran hukum korupsi pasti diproses hukumm, dan secara manajerial di mutasikan tidak layak melagi memimpin satuan pendidikan, jika pengelolaan dana BOS tidak benar,”pungkasnya.

DPRD Maluku Akan Awasi Perbaikan Temuan BPK Atas LKPD TA 2021

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku berjanji akan mengawasi seluruh perbaikan yang dilakukan Pemeerintah Daerah Provinsi setempat melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terhadap hasil pemeriksaan BPK RI Perawakilan Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Pemerintah Provinsi Maluku TA 2021.

“Kami tentu akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan memperlajari hasil audit BPK, dan dari sana apa pertimbangan kita atau apa pikiran kitra yang bisa disampaikan ke Pemda dalam rangka memperbaiki atau memperhatikan tiga catatan dari hasil audit BPK dimaksud,”ungkap Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, senin (30/05/2022).

Dijelaskan Wattimury, sesuai ketentuan perundang-undangan Pemerintah Provinsi Maluku diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari BPK. Untuk itu, masing-masing OPD aharus mempunyai inisiatif dalam menyelesaikan temuan dimaksud sesuai sebelum batas waktu yang ditentukan.

“kami inginkan agar temuan itu segera ditindaklanjuti, dengan begitu apa yang menjadi harapan kita bisa dijawab pemda dengan cara menindaklanjutinya,”pungkasnya.

Wattimury : Opini WTP Maluku Gambarkan Tertibnya Penggunaan Anggaran

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun anggaran 2021 menggambarkan tertibnya penggunaan anggaran pembangunan di Maluku.

“Dari sini kita juga beranggapan meski pun anggaran daerah tahun 2021 yang kecil nilainya dalam APBD setidaknya telah dimanfaatkan sesuai tujuannya,” ujarnya di Ambon, Senin (30/05/2022).

Menurut Wattimury, opini WTP diberikan BPK RI untuk ketiga kalinya secara berturut-turut kepada Pemprov Maluku. namun masih ada tiga catatan penting dalam bentuk rekomendasi BPK RI kepada pemprov untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari, yakni persoalan pelayanan publik, perjalanan dinas OPD, serta pengelolaan dana BOS.

“Datatan BPK RI selain harus diselesaikan pemprov dalam waktu 60 hari, juga akan diperhatikan untuk waktu-waktu mendatang. Untuk masalah laporan itu BPK RI yang lebih mengetahuinya, tetapi yang pasti adalah dari sisi pemanfaatan anggaran tidak ada masalah sehingga diberikan kepada pemprov opini WTP,” ungkapnya.

Wattimury menandaskan, disamping itu juga ada kekurangan-kekurangan misalnya peningkatan pelayanan publik, pengelolaan dana BOS, serta perjalanan dinas setiap OPD.

“Kalau menyangkut pengelolaan dana BOS ini ada di sekolah-sekolah dan bukan di pemprov, tetapi perlu ada koordinasi dan pengawasan ke level bawah sehingga betul dana BOS dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya,” tandasnya.

Sama halnya dengan perjalanan dinas dari setiap organisasi perangkat daerah, apakah tiketnya atau misalnya belum dikumpul sehingga menjadi catatan BPK RI dalam bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti segera oleh pemprov.

Kalau opini disclaimer pada beberapa tahun sebetulnya bisa diakibatkan penataan aset-aset pemda, termasuk rumah-rumah dinas yang sudah diputihkan namun masih tetap tercatat dalam aset pemda.

Namun dengan opini WTP yang diraih selama tiga kali berturut-turut ini membuktikan penataan berbagai aset daerah saat ini semakin baik.

DPRD juga mengharapkan OPD terkait punya inisiatif dalam rangka memperhatikan temuan-temuan BPK, terutama berbagai catatan yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi.

Hal lain yang bisa diharapkan di sini adalah dengan tertibnya anggaran melalui opini WTP yang diberikan BPK RI ke pemprov dalam mengaudit anggaran 2021.

Maka DPRD yakin di waktu mendatang semakin memberikan kepastian kepada pemerintah untuk memanfaatkan anggaran yang ada sesuai perencanaan karena keuangan daerah memang terbatas tetapi kebutuhan pembangunan sangat banyak.

“Anggaran kita di APBD sangat sedikit tetapi hampir setiap daerah membutuhkan perhatian pemprov melalui kegiatan pembangunan,” katanya.

Sehingga diharapkan pada waktu mendatang dibuat perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, pengawasan internal melalui BPK RI tetap dilaksanakan sebaiknya sehingga hasil auditnya bisa mendapatkan WTP ke empat kali.

Pelaksanaan Embarkasi Antara CJH di Maluku Efektif Dimulai Tahun 2023

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary menyatakan pelaksanaan embarkasi antara untuk para calon jamaah haji (CJH) di Maluku secara efektif akan dimulai pada tahun 2023 mendatang.

“Walaupun secara efektifnya baru dimulai tahun 2023, namun untuk tahun ini sudah dimulai pra embarkasi antara. Pra embarkasi antara ini untuk melakukan penyelenggaraan haji di Provinsi Maluku,” ujarnya Ambon, Jumat (27/05/2022).

Dijelaskan Samson, Komisi IV DPRD Maluku bersama pemda dan dihadiri Kanwil Kemenag sudah memutuskan untuk keberangkatan jamaah haji tahun 2022, dan juga bertepatan dengan penetapan Perda tentang Penyelengara haji oleh Pemprov Maluku.

“Itu berarti seluruh komponen pembiayaan jamaah haji mulai dari asrama haji sampai berangkat ke Makassar dan kembali ke Kota Ambon, ditanggulangi oleh Pemprov sesuai regulasi di perda tentang penyelenggara haji provinsi,” bebernya.

Samson menambahkan, sedangkan komponen dari kabupaten/kota ke provinsi itu masuk tanggung jawab kabupaten dan kota.

“Sebelumnya transportasi ditanggung masing-masing jamaah haji, terutama dari Ambon menuju Makassar dan sebaliknya, kemudian kali ini ditanggulangi pemprov dalam bentuk subsidi kepada jamaah haji,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Hj. Yamin mengatakan, Provinsi Maluku mendapat kuota haji tahun 2022 sebanyak 496 jemaah dan jumlah kuota haji yang didapatkan sesuai pembagian secara nasional.

Kemudian ada tiga maskapai penerbangan telah melakukan penawaran untuk mengangkut jamaah haji dari Ambon ke Makassar, dan sesuai regulasi dipilih penawaran terendah tetapi tidak mengabaikan keselamatan dengan servis.

“Yang melakukan penawaran itu adalah maskapai penerbangan Garuda dengan penerbangan carter yang diambil Ambon-Makassar dan sebaliknya Makassar-Ambon,” katanya.

Pemprov Maluku Raih Opini WTP Tiga Tahun Berturut-Turut

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Dengan capaian tersebut berarti Pemerintah Provinsi Maluku meraih WTP selama tiga tahun berrturut-turut sejak tahun 2019.

WTP merupakan opini terbaik sebagai bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto mewakili anggota Komisi IV kepada Gubernur Murad Ismai dan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury pada Rapat paripurna dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah dan kinerja (LFAR) atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan tahun anggaran 2021, di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, jumat (27/05/2022).

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam sambutanya, mengatakan pengelolaan keuangan daerah sangat penting, dikarenakan setiap proses yang dibutuhkan harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolan keuangan, guna menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliriuan dalam menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan, berdampak pada terjdinya kerugian keuangan negara.

“Kita baru saja mendengar secara bersama penyampaian BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dengan Opini WTP. Itu artinya laporan keuangan kita telah disajikan secara wajar dalam semua hal, posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau laporan dan realisasi anggaran telah sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku. Laporan keuangan juga telah disajikan secara informatif,”tuturnya.

Dijelaskan, hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda Maluku tahun anggaran 2021 yang sudah diserahkan dijadikan sebagai dasar pijak bagi DPRD Maluku untuk lebih mampu melaksanakan fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi pembentukan perda dalam konteks penyelenggaraan pemda.

Hasil ini juga akan dilaksanakan sebagai pedoman dalam melaksanakan perluadan khususnya, khususnya dalam upaya penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun yang akan datang.

Sementara itu, Gubernur Murad Ismail, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas opini WTP dari BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Maluku TA 2021 dengan capaian opini WTP tiga kali secara berturut-turut.

Menurut Murad Capain itu memiliki dua makna penting, satu menjadikan tangan kita untuk harus tetap mempertahankan, bahkan ditingkatkan lagi penyajian laporan keuangan, maupun tata kelolaan.

Kedua, menjadi motivasi agar kita lebih kerja keras, cerdas dan tuntas dalam proses pembangunan di Provinsi Maluku.

“Kepada pimpinan dan anggota DPRD Maluku yang senantiasa melakukan evaluasi pengawasan selama pelaksanaan APBD Maluku tahun 2021,”ucapnya.

Maluku Tampilkan Produk UKM di JCC

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Di ajang Indonesia Maju Expo dan Forum 2022, Provinsi Maluku memperkenalkan produk UKM seperti minyak kayu putih, madu, abon, kain tenun dan beberapa produk lainnya.

Kegiatan tersebut berlangsung di Assembely Hall Jakarta Covention Center (JCC) yang berlangsung dari tanggal 26 -29 Mei 2022 dengan menampilkan hasil produk UKM dari berbagai daerah.

Widya Pratiwi Murad selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Maluku (Dekranasda) mengaku bersyukur dan bangga dapat berpartisipasi pada pameran Indonesia Maju Expo dan Forum 2022 dengan memperkenalkan produk-produk asal negeri 1000 pulau tersebut guna mensejahterakan UMKM yang ada di Maluku.

Selain itu juga, pemasaran produk UMKM melalui platform digital dan juga medsos.

Widya mengakui, sulitnya dalam mengenalkan produk UKM di masa pandemi.

“Dan sekarang ini saatnya kami ingin maju dari ketertinggalan kami khususnya untuk wilayah Maluku,” akuinya.

Widya menambahkan, produk yang ditawarkan kali ini berbahan baku lebih banyak dari sagu dan beberapa dari buah pala karena di Maluku sendiri bahan baku tersebut banyak sekali.

Di samping itu pihaknya juga memperkenalkan produk-produk tenun dengan kelompok – kelompok tenun binaannya.

DPRD Maluku Salurkan Bantuan Lima Ton Beras Bagi Warga Terdampak Covid-19

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menyalurkan bantuan lima ton beras untuk warga terdampak pandemi.COVID-19 yang membutuhkan di seluruh kabupaten dan kota di Maluku.

“Langkah ini diambil untuk membantu meringankan sedikit beban warga ekonomi lemah maupun pasca pandemi COVID-19 yang melanda berbagai daerah,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Temy Oersipuny di Ambon, Rabu (25/05/2022).

Ia menjelaskan pengadaan bantuan beras tersebut merupakan kerja sama antara Komisi II DPRD Maluku dengan PT. Pertamina MOR VIII Maluku selaku BUMN yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility).

“Bantuan ini atas permintaan Komisi II DPRD ke pihak Pertamina dan sebenarnya diajukan untuk dibagikan saat Lebaran 1443 Hijriah, namun panjangnya prosedur BUMN tersebut maka baru bisa direalisasi bulan ini,” katanya.

Lima ton beras yang dikemas dalam 1.000 karung ukuran 5 kilogram itu akan dibagikan oleh setiap anggota komisi II kepada warganya di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Saya dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru dijatah 100 karung beras dan kebetulan ada banyak warga maupun mahasiswa asal Aru di Kota Ambon, maka bantuan CSR ini akan dibagikan kepada mereka,” ujarnya.

Menurut dia, penyaluran bantuannya akan disasarkan pada warga dan mahasiswa asal Kepulauan Aru dari dua komunitas yang ada di kawasan Poka, IAIN, Talake, Tawiri, dan sejumlah lokasi lain di Pulau Ambon.

“Di sini ada banyak mahasiswa dan mahasiswi sehingga pembagian beras ini disalurkan kepada mereka maupun warga yang bukan berstatus mahasiswa,” ujarnya

Pemprov Maluku : Pelantikan 4 Penjabat Dirangkai dengan Halal Bihalal

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan proses pelantikan 4 Penjabat Bupati dan Walikota, dirangkai dengan Halal Bi Halal antara Pemda, TNI/Polri, dan masyarakat digelar di Tribun Lapangan Merdeka, Selasa (24/5/2022).

“Jadi betul besok, empat penjabat Bupati dan Walikota, dilantik sekaligus dirangkai dengan Halal Bi Halal, Pemprov, TNI/Polri, dan masyarakat, Jadi setelah pelantikan baru digelar Halal Bi Halal,”kata Karo Pemerintahan Setda Provinsi Maluku, Dominggus (Boy) Kaya, Senin (24/5/2022).

Kaya menyampaikan, proses pelantikan 4 penjabat Bupati dan Walikota, molor karena menunggu kedatangan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Andi Chandra As’adudin, karena berada di luar Maluku.

“Jadi memang agendanya Minggu (22/5/2022) 4 penjabat dilantik. Tapi karena Penjabat Bupati SBB berada diluar Maluku, makanya dimundurkan. Jadi proses pelantikan dilakukan Selasa besok. Itu pertimbanganya,” jelasnya.

Empat penjabat Bupati dan Walikota yang telah ditetapkan Mendagri, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku, Djalaludin Salampesssy, ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Buru, sesuai SK Mengadri Nomor : 131. 18-1212 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Buru tertanggal 13 Mei 2022.

Sedangkan , Daniel Indey yang saat ini menjabat sebagi Kepala Kesbangpol provinsi Maluku ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, sesuai SK Mendagri Nomor : 131.81-1211 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati KKT tertanggal 13 Mei 2022.

Kepala BINDA Sulawesi Tengah, Andi Chandra As’adudin, ditunjuk Penjabat Bupati SBB, sesuai SK Mendagri Nomor 131. 81-1164 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati SBB tertanggal 12 Mei 2022.

Sementara, Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena, ditunjuk Penjabat Walikota Ambon, berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131.81-1165 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Ambon, tertanggal 13 Mei 2022.

Akhirnya Pempus Kembali Bahas Rancangan Perpres LIN

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Wattimury: Ini merupakan langkah maju, kita harapkan LIN secepatnya terwujud

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Kelautan Periknanan kembali membahas rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang diusulkan pemerintah provinsi Maluku yang sempat mandek tahun 2013.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menilai sikap Pempus untuk melanjutkan kembali pembahasan rancangan Perpres LIN merupakan langkah maju bagi Maluku, yang selama ini serius dalam memperjuangkan LIN.

“Apalagi dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Kelautan Periknanan, dihadiri Sekda, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Hukum dan beberapa OPD, menindaklanjuti surat Gubernur Murad Ismail, ternyata Maluku telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai LIN. Ini merupakan langkah maju, kita harapkan LIN secepatnya terwujud,”ucapnya di Ambon, Senin (23/05/2022).

Wattimury berharap, guna mendukung seluruh proses perjuangan tersebut adanya dukungan seluruh elemen masyarakat untuk proses pembangunan Maluku, sehingga di waktu yang akan datang keberhasilan pembangunan akan terus diikuti dari partisipasi masyarakat.

“Apalah artinya Gubernur, DPRD kalau tanpa dukungan dari masyarakat. Kita tahu bersama, setidaknya pembangunan dibentuk oleh empat hal, yaitu penetapan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan melalui wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD, partisipasi pembangunan dalam pembayaran pajak, retribusi dan lain sebagainya,” katanya.

“Partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan, dan menjaga hasil pembangunan. wujud partisipasi ini harus terus kita kembangkan, lakukan terus menerus di semua tempat berada, sehingga Maluku sejahtera, maju sesuai visi misi Gubernur bisa tercapai dibawah koordinasi Pemda termasuk di dalamnya DPRD,”katanya menambahkan.

Santap Papeda, Gubernur MI : Luar Biasa

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail bersama istri Ny. Widya Pratiwi Murad mengikuti kegiatan ‘Papeda Merah Putih’, yang diselenggarakan Kodam XVI/Pattimura bertempat di Jembatan Merah Putih (JMP), Minggu (22/5/2022) pagi.

Kegiatan ini dalam rangka HUT ke 23 yang mengusung tema “Dua Puluh Tiga Tahun Pengabdian, Kodam XVI/Pattimura Bertekad Hadir Membawa Solusi Sebagai Prajurit Pelindung dan Perekat Bangsa”.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid itu, memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori menyantap Papeda terbanyak, karena melibatkan 12 ribu prajurit dan keluarga Kodam XVI/Pattimura, yang wilayah kerjanya meliputi provinsi Maluku dan Maluku Utara (Malut).

Jumlah Papeda yang disajikan sebanyak 35 ribu bungkus, dengan panjang 123 meter diatas JMP Ambon.

Jumlah ini mengalahkan rekor lama milik Pemkot Jayapura pada 5 Maret 2020 lalu dimana, Pemkot Jayapura saat itu, memecahkan rekor MURI setelah menyajikan 11 ribu bungkus Papeda dengan panjang 110 meter di lapangan Trisila Hamadi Jayapura.

Pemecahan rekor MURI sepanjang 123 meter itu, memiliki makna. Angka 1 mengisyaratkan Kodam Pattimura sebagai pelindung dan perekat bangsa, sedangkan angka 23 merupakan usia pengabdian Kodam di Maluku dan Maluku Utara, yang ditata pada bentangan tengah JMP.

Olehnya itu, akses lalu lintas JMP ditutup u sementara sejak pukul dari pukul 05.00 – 08.00 WIT.

Dipilihnya JMP , karena merupakan salah satu icon Kota Ambon. Tak hanya makan Papeda, rangkaian hari jadi Kodam juga dimeriahkan dengan pelaksanaan Senam Zumba dan hiburan lainnya, serta penyerahan Piagam Pemecahan Rekor MURI Dunia oleh Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri kepada Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon.

Pembukaan acara Papeda Merah Putih ditandai dengan penembakan pistol ke udara oleh Gubernur Maluku , Murad Ismail, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon dan Kapolda Maluku Irjen. Pol Drs Lotharia Latif.

Gubernur Maluku Murad Ismail mengatasnamakan pemerintah daerah, keluarga dan seluruh masyarakat Maluku memberikan apresiasi kepada Kodam XVI/Pattimura atas terselenggaranya acara tersebut sebagai terpanjang di dunia.

“Dengan diberinya rekor MURI ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kita orang Maluku saja belum berpikir tentang Papeda terpanjang ini, namun Kodam sudah, melalui Almarhum Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Stefanus Mahury. Mari kita sama-sama berdoa, dengan adanya ide dari Pak Kasdam ini, mendiang dapat diterima disisi Tuhan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah berencana menyelenggarakan kegiatan yang sama, yakni menyajikan kuliner dari bahan dasar Sagu sebanyak 365 macam makanan. Namun karena dengan adanya Covid-19, rencana tersebut ditunda.

“Kalau ini Papeda. Saya (Kami) dulu mau bikin makanan yang bahan dasarnya dari Sagu. Sebanyak 365 macam makanan. Tunggu saja. Nanti kita rembuk dengan pihak MURI. Pelaksanaanya tidak di JMP. Rencananya di lapangan Tahapary atau Merdeka,” ujar Murad.

Dalam sambutannya, Pangdam XVl/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon menyampaikan, keluarga besar Kodam XVl/Pattimura mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada pihak- pihak yang sudah mensuport kegiatan ini.

“Papeda mempunyai filosofi yaitu unsur perekat dengan kerendahan hati didorong semangat yang tulus, keluarga Kodam XVl/Pattimura juga harus hadir sebagai pelindung dan perekat Bangsa sehingga bumi raja – raja selalu aman, kondusif dan sejahtera”, ungkap pangdam

Dirinya juga berterimakasih kepada Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara untuk pemecahan rekor dunia secara Hybrid.

Dirinya berharap, agar semua masyarakat tetap semangat dan bergandengan tangan bersama-sama satu irama untuk melaksanakan tugas sesuai perintah bapak KASAD, guna memberikan solusi.

“Disini kami tidak bermaksud untuk megah-megahan tetapi dari hati yang paling dalam, kami ingin mewujudkan Filosofi hadir sebagai pelindung dan perekat Bangsa”, pungkas Pangdam XVI/Pattimura.

1...252253254...291Halaman 253 dari 291