Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan pertemuan bersama di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur setempat, Rabu (23/3/2022).

Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut dalam rangka membahas tentang  Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN).

Rapat  dipandu Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan S. E. Huwae, dihadiri Staff Ahli Bidang Ketahanan Nasional Ahmad Sajili, Staff Ahli Bidang SDM dan Teknology Kemenko Polhukam Rukman Ahmad dan Staff Ahli Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman A. Simatupang.

Kemudian, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Meikyal Pontoh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris dan pimpinan OPD terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim dari Kemenko Polhukam yang  berkesempatan datang ke Maluku untuk membahas M-LIN. Ia pun menyampaikan beberapa hal.

Pertama, Pemprov Maluku telah menyiapkan dokumen Grand Design dan dokumen Studi Kelayakan M-LIN. Kedua dokumen itu telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 523/349 tanggal 26 Januari 2021.

“Pemprov Maluku telah memfasilitasi penyiapan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar. 300 hektar dari luasan tersebut menjadi bagian Ambon New Port, yang pembebasan lahannya diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat,” urainya.

Mengenai penyiapan lokasi kawasan seluas 700 hektar tersebut, lanjut Sadli, pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Negeri Liang dan Waai pada Desemebr 2020, juga terdapat 105 sertifikat lahan dengan total luasan kurang lebih 50 hektar. Sedangkan untuk 650 hektar lahan yang tersisa merupakan tanah petuanan kedua negeri.

“Untuk mendukung M-LIN, telah dilakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian sarana tangkap dan budi daya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Terkait penyiapan SDM, hingga saat ini kami masih menunggu kejelasan master plan proses bisnis dari KKP. Berapa yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaskud,” tutup Sadli.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris menyampaikan secara teknis perkembangan informasi M-LIN.

Ia menyatakan, asal mula kebijakan LIN berawal dari pidato Presiden RI SBY yang menyatakan “Maluku ditetapkan sebagai LIN” saat pembukaan Sail Banda di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, 10 Agustus 2010.

Sejumlah progres pun disusun, diantaranya MoU antara Menteri KP Cicip Sutardjo dan Gubernur Maluku Said Assagaf saat itu, yakni tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Maluku sebagai LIN dan Pergub tentang Pembentukan Badan Pengelola LIN Provinsi Maluku.

“Tentunya ada alasan kenapa Maluku jadi LIN? Pada saat Konferensi Nasional (Konas) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan di Manado tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan World Asian Conference. Selanjutnya di tahun 2010 di Maluku, kira-kira kebijakan apa yang akan dikeluarkan pempus terkait pengelolaan yang sama? Terbesitlah ide untuk menjadikan Maluku sebagai LIN karena Maluku layak untuk dijadikan LIN,” ujar Haris.

Ia menjelaskan, ada beberapa syarat yang nantinya dituangkan dalam rancangan Perpres tentang M-LIN. Diantaranya, syarat suatu daerah untuk dijadikan sebagai LIN, minimal memiliki dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Maluku memiliki tiga wilayah yaitu WPP 714 (Laut Banda dan sekitarnya) 715 (laut Seram dan sekitarnya) dan 718 (Laut Arafura dan sekitarnya).

“Minimal dua, sedangkan di Maluku ada tiga. Syarat pertama terpenuhi,” jelas Haris.

Syarat kedua, kepemilikan potesi sumber daya ikan minimal 20 persen. Potensi tersebut tertuang dalam Permen KP Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. “Sumber daya ikan nasional itu 12,5 juta ton per tahun. Sedangkan tiga WPP DI Maluku tercatat 4,6 juta ton per tahun. Hal ini berarti, ada 37 persen potensi sumber daya ikan nasional, ada di tiga WPP tadi. Syarat kedua juga terpenuhi,” pungkas Haris.

Ketiga, lanjutnya, produksi perikanan minimal 9 persen. Rata-rata produksi perikanan di Maluku dalam lima tahun terakhir tercatat sekitar 500 ribu ton per tahun. Angka ini setara dengan 12 – 14 persen dari produksi ikan nasional.

“Syarat ketiga juga terpenuhi,” lanjut Haris.

Syarat terakhir, minimal ada pusat pelayanan perikanan terpadu di daerah. Di maluku, ada dua pusat perikanan secara nasional yaitu PPN Tantui Ambon dan Kota Tual. “Sehingga dari empat syarat diatas, Maluku memenuhi syarat. Belum tentu provinsi lain memenuhi sekaligus empat syarat tersebut,” tutup Haris.

Menanggapi paparan diatas, Staff Ahli Bidang Ketahanan Nasional (Kemenko Polhukam) Ahmad Sajili merasa yakin dengan potensi ikan di perairan laut Maluku, entah potensi dari segi jumlah maupun kandungan nutrisi daging, yang membuat konsumen doyan mengkonsumsi ikan dari perairan Maluku.

Dari potensi itulah, pihaknya akan mencari peluang agar M-LIN bisa terwujud. Namun secara umum, hasil pertemuan akan disampaikan tim ke Menko Polhukam Mahfud MD.

“Mari kita sama-sama. Hal-hal teknis tentunya pemerintah daerah yang tahu. Kan master plan-nya sudah ada! Kita mencari apa (Peluang) yang kita lobi pak? Karena apapun itu masukan, apalagi sekarang kan orang butuh apa yang bisa dijual? Saya melihat, ini potensi Maluku. kedepan apa yang harus kita harapkan, nanti kami coba dari segi pendekatan. Saya rasa ini menjadi sebuah dorongan. Saya sudah yakin kemampuan ikan disini dengan migrasi ikan Tuna, apalagi ada Sirip Biru. Inikan satu pasaran yang mungkin hanya ada di Pulau Seram yang migrasinya tiap tiga bulan,” pungkas Sajili.

Sebagai informasi, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima progress mengenai perkembangan M-LIN.

Pertama, Perjanjian Kerjasama antara tujuh Eselon I KKP dengan Pemprov Maluku (Sekda), pada Januari 2015.

Kedua, Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional pada Buku III Agenda Pembangunan Wilayah.

Ketiga, Surat Menteri Sekretaris Kabinet RI No. B-556/SESKAB/XII/2014 tanggal 2 Desemeber 2014 sebagai Izin Prinsip untuk Penyusunan Perpres tentang LIN oleh Menteri KKP.

Keempat, pembahasan konsep awal Perpres antara KKP RI dengan Pemda Maluku. Dan kelima, SK Menteri KKP Nomor 34 tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Perpres tentang LIN Maluku.

Langgur, MALUKU.News – Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku resmi digelar.

Giat tersebut berlangsung di aula Kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Rabu (23/3/2022).

Bupati setempat M. Thaher Hanubun membuka secara resmi giat tersebut yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Forum OPD tersebut diikuti oleh Kepala Dinas dan perwakilan Kominfo 11 kabupaten/kota se – Provinsi Maluku.

Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin hadir memimpin langsung Forum OPD tersebut.

Hadir juga perwakilan Dari Bappeda Provinsi Maluku dan narasumber dari Jakarta.

Di momen yang sama turut pula diberikan cinderamata dari Bupati Malra kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi dan beberapa Kepala Dinas Kominfo lainnya.

Begitu juga sebaliknya, penyerahan cinderamata dari Kepala Dinas Kominfo Maluku kepada Pemda Kabupaten Malra.

Tarian panah dan ukulele mewarnai forum OPD tersebut yang juga dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Forkopimda, pimpinan OPD dan juga tokoh agama.

Langgur, MALUKU.News – Para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) asal 10 kabupaten/kota telah tiba di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Rombongan yang tergabung dalam Forum OPD Kominfo se-Maluku ini disambut ritual adat setibanya di Bandara Udara Karel Sadsuitubun menumpangi pesawat Wings Air, Selasa (22/3/2022) sekitar pukul 14.30 Wit.

Mereka disambut dengan ritual adat Rinin, pengalungan kalung tradisional dan tarian khas di bumi “Larvul Ngabal”.

Selain ritual adat, forum yang dipimpin Kepala Dinas Kominfo Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si. ini juga disuguhi tarian-tarian.

Kapala Dinas Kominfo setempat, Antonius U.W. Raharusun mengatakan, pihaknya menyambut para peserta berdasarkan arahan Bupati Malra M. Thaher Hanubun untuk memberikan kesan positif kepada tamu yang datang di daerah ini.

“Jadi memang setiap tamu yang berkunjung di Malra, kita berlakukan yang sama,” akuinya, Selasa (22/3/2022).

Kebetulan, kata dia, Kabupaten Malra, sebagai tuan rumah pelaksanaan forum OPD Kominfo se Maluku. Karena itu, pihaknya mempersiapkan penyambutan.

“Jadi memang pengalungan kalung adat atau Rinin merupakan ciri khas kita ada bia-bia, kerang-kerangan. Kemudian ada kulit kelapa yang dimodifikasi jadi ciri khas kita bagi para tamu yang dating,” sambungnya.

Kemudian, lanjut Raharusun, Rinin merupakan tradisi dan budaya orang Kei dimana tamu yang baru datang menginjak kaki di tanah Kei, dilakukan penyucian kepada yang bersangkutan.

“Sehingga dia selama ada di sini leluhur Kei memberikan keleluasaan, Keselamatan dan berkat kepada yang bersangkutan,”jelasnya.

Begitu juga penyambutan tarian Sawat yang ditunjukkan oleh siswa dan siswi SMA II Malra.

”Jadi kita ingin menampilkan budaya dan tradisi kita, sehingga paling tidak Maluku Tenggara dikenal oleh teman-teman yang datang dari luar sebagai daerah yang punya karateristik budaya yang masih hidup,” tandasnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si mengapresiasi penyambutan terhadap dirinya bersama rombongan forum.

”Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini Dinas Kominfo. Acara penjemputan rombongan provinsi dan kabupaten/kota peserta rapat Forum OPD Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Maluku sangat luar biasa,” pujinya.

Dia mengaku, ritial adat yang dikemas dengan prosesi doa adat, pengalungan bunga dan tarian, patut diapresiasi.

“Kami juga mengharapkan agar Forum OPD yang pelaksanaannya pada tanggal 23 Maret 2022 dapat berjalan baik dan menghasilkan rekomendasi demi terwujudnya sinergitas tugas dan fungsi antara Provinsi dan Kabupaten/kota serta kehumasan,” harap Renwarin.

Ambon, MALUKU.News – Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Makassar, Bronwyn Robbins menemui Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pertemuan itu dalam rangka penjajakan kerjasama di bidang pariwisata, pendidikan, perikanan, perhubungan dan investasi (Bisnis), pertanian pangan dan lain-lain.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyambut kedatangan Konjen Robbins, Konsul Ms. Emma Roberts dan Senior Reseacher Ms. Lulu Purnamasari, sebelum pertemuan dilangsungkan di Ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/3/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Wagub didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meykal Pontoh, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Maluku Marcus. J. Pattinama. Kadis PTSP Suryadi Sabirin, Kadis Perhubungan Muhammad Malawat dan Kadis Kelautan dan Perikanan Abdul Haris.

Pada kesempatan itu, mantan Bupati MBD ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan Konjen Robbins cs. Wagub, lalu mengajak kerjasama pihak Robbins membantu pemerintah daerah untuk memajukan Maluku. Kerjasama tersebut, salah satunya adalah mempromosikan Maluku di sektor pariwisata.

“Membantu kami mempromosikan Maluku. Tolonglah ajak investor. Maluku dan Australia sebenarnya punya hubungan persudaraan secara historis, salah satunya adalah Tugu Dolan di Kuda Mati Ambon. Itu mesti dipromosikan,” kata Wagub.

Menurutnya, kerjasama bilateral antara Indonesia (Maluku) dengan Australia sangatlah penting. Program-program pengembangan di berbagai sektor pembangunan bisa dikerjasamakan untuk mendukung pertumbuhan Maluku.

“Kerjasama dimaksud bisa menawarkan program pengembangan antar kedua negara yang memiliki manfaat bagi keduanya,” ujar Wagub.

Ditempat yang sama, Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Makassar, Bronwyn Robbins, mengaku Indonesia dan Australia adalah mitra, sahabat dan tetangga. Keduanya berbagi kemitraan strategis konfrehensif yang telah meningkatkan semua aspek hubungan bilateral termasuk perdagangan, hubungan politik dan kerjasama pembangunan.

“Saya bertanggung jawab atas 11 provinsi di Indonesia Timur (Intim).  Prioritas saya adalah mempererat hubungan dengan Indonesia, khususnya di Intim dan Provinsi Maluku dalam bidang perdagangan, antar masyarakat, industri pariwisata, pendidikan, pembangunan dan lain-lain,” tutup Robbins.

Sebelum mengakhiri pertemuan antara Robbins dan Wagub saling menukar plakat. Sedangkan Kadis Pariwisata, Marcus Pattinama memberikan oleh-oleh khas Maluku kepada Robbins dan rombongan.

Saumlaki, MALUKU.News – Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Maluku, Muhammad Marasabessy menyatakan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Maluku ke XXIX tahun 2022 yang di gelar di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 18 – 24 Maret 2022 merupakan momentum yang langka karena bertepatan dengan tahun ini sebagai tahun kerukunan.

Selain itu, MTQ dilaksanakan di daerah yang umat muslimnya hanya 4% atau hanya 5.040 penduduk muslim.

“MTQ ini agak berbeda karena dilaksanakan di kabupaten Kepulauan Tanimbar, daerah yang mayoritas penduduknya beragama non muslim. Ini merupakan suatu kebangkitan moderasi beragama di Maluku khususnya di kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekaligus kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa toleransi umat beragama di Maluku khususnya di kabupaten Kepulauan Tanimbar ini sangat indah dan sudah menjadi budaya turun temurun,” kata Marasabessy di Saumlaki, kemarin.

Marasabessy menyebutkan pula bahwa pelaksanaan MTQ ini sangat unik karena ketua panitia pelaksananya adalah seorang Wakil Uskup atau pastor.

“Selama sejarah hidup dan selama menjabat sebagai ketua LPTQ, baru pertama saya bertemu dengan kegiatan MTQ seperti ini di Tanimbar dimana ketua panitianya adalah seorang wakil uskup atau seorang pastor. Coba cari di dunia mana saja, belum pernah ada seperti ini. Ini sangat luar biasa. Dan ini hal pertama yang kita temukan dan mungkin ini merupakan sesuatu yang tidak akan kita temukan lagi,” akuinya.

Dia mengaku heran dan bangga dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dimana dari jumlah umat muslim yang minoritas ini namun Adzan Maghribnya paling keras di wilayah yang mayoritas non muslim. Selain itu, tradisi penyambutan tamu undangan sangat baik dengan menampilkan tradisi dan kearifan lokal.

Kepala dinas PUPR Provinsi Maluku ini juga bangga dengan paguyuban-paguyuban di kota Saumlaki yang sudah menjaminkan makanan dan minuman bagi para peserta. Ada juga pengusaha kopi dari Tanimbar di Ambon yang menyumbangkan 200 kilogram kopi bagi para peserta.

“Semoga momentum MTQ ini menjadikan kita sebagai orang Basudara untuk membangun Maluku dalam berbagai latar belakang kita yang berbeda”tandasnya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Tanimbar dan Panitia serta semua masyarakat di Tanimbar yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada pelaksanaan kegiatan ini.

“Saya juga berterima kasih kepada Gubernur Maluku bersama Ketua Tim Penggerak PKK provinsi Maluku yang telah banyak membantu suksesnya kegiatan ini” tambahnya.

Kepala dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Junus Batlayeri menyatakan, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merasa terhormat saat diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Maluku ke XXIX.

“Kita ingin membuktikan bahwa Tanimbar ini tempat untuk menyatukan perbedaan. Maluku terkenal dengan filosofi keibuan bahwa mama berpesan bahwa biar Katong banyak dan berbeda-beda lagi tetapi karena perbedaan itu membuat kita kuat. Ini harus dikembangkan kembali dengan pola karakter kita,” katanya.

Wakil uskup wilayah Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Pastor Simon Petrus Matruty yang dipercayakan oleh Gubernur Maluku sebagai ketua panitia menyatakan, panitia pelaksana MTQ ditetapkan melalui SK Gubernur Maluku nomor 447 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Maluku nomor 526 tentang pembentukan Panitia pelaksana MTQ ke 29 tingkat provinsi Maluku tahun ini.

“Saya ketua umum, ketua Klasis sebagai ketua harian, ketua MUI dan sejumlah pejabat SKPD sebagai wakil dan koordinator kepanitiaan di bidang-bidang yang ada. Kami ditunjuk bukan karena tidak ada umat muslim yang mampu tetapi maksudnya adalah kami dipilih untuk memberikan warna tersendiri kekhususan MTQ,”katanya.

Pastor Simon Petrus menyatakan bahwa ssungguhnya jumlah umat muslim di Tanimbar yang hanya ada 4% itu tidak menjadi penghalang untuk terlaksananya MTQ. Oleh karena itu, umat Katolik, Kristen, Hindu dan Budha turut terlibat aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kita ingin sukseskan acara ini dengan baik” tandasnya.

Saumlaki, MALUKU.News – Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Maluku ke XXIX tahun 2022 yang di gelar di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap di gelar malam ini. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sejak tanggal 18 – 23 Maret 2022.

Hyssa Boedhi Henirwan, project manager PT. Argo Pesona Indonesia sebagai penyelenggara acara (event organizer) menyebutkan pelaksanaan kegiatan festival keagamaan Islam Indonesia yang diadakan ini bertujuan untuk mengagungkan Al Quran. Pada festival ini, peserta berlomba mengaji Al-Qur’an dengan menggunakan Qira’at.

“Esok kami akan mulai acara opening dilanjutkan dengan ibadah Isa. Tanggal 19-23 lomba-lomba MTQ dilaksanakan di Saumlaki pada lokasi gedung Tri Tunggal Maha Kudus Sifnane, lapangan Mandriak, SMA 10 Saumlaki, aula MSC Saumlaki, gedung kesenian, aula pendopo Bupati, aula Kemenag, dan Natar Kaumpu,” katanya di Saumlaki, kemarin.

Ketua Panitia pelaksana MTQ tingkat Provinsi Maluku, Pastor Simon Petrus Matruty menyatakan hingga kini, panitia telah menerima 1.159 peserta dari 11 kafilah Kabupaten/Kota se-Maluku, tamu VVIP, dan tamu VIP dari lingkungan pemerintah provinsi Maluku maupun pemerintah daerah 11 Kabupaten dan Kota.

Semua kontingen telah ditempatkan di tempat-tempat yang sudah tersedia yakni di mess unio Projo (mess para pastor), mess para pendeta, penginapan Ratulel, penginapan Harapan indah, rumah susun Bomaki, Mess Pemda di belakang kantor Bupati.

Panitia juga siapkan semua hotel di Saumlaki untuk tamu VVIP, VIP dan tamu biasa. Tempat penginapan yang baru dibangu kami siapkan juga untuk pimpinan-pimpinan SKPD di 11 kabupaten kota.

“Kami beritikad bahwa dalam kerja keras bersama panitia dan Pemkab serta semua elemen masyarakat di daerah ini, kita mau menjadi tuan dan nyonya di bumi Duan Lolat ini untuk saudara saudari kita yang datang mengikuti kegiatan ini,” kata pastor Simon Petrus yang juga sebagai Wakil Uskup wilayah Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya ini.

Dia mengaku terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan LPTQ provinsi Maluku dan berbagai pihak sehingga ada banyak perkembangan yang sudah terlaksana.

“Kita punya tekat selain yang unik tadi, ada lima sukses yang harus kita peroleh yaitu sukses perencanaan, sukses partisipasi dari semua elemen masyarakat, sukses pelaksanaan, sukses prestasi yakni memperoleh juara umum dan sukses pertanggungjawaban,”katanya.

Pastor Simon Petrus menyatakan bahwa dalam menyambut pelaksanaan kegiatan ini, semua elemen masyarakat dari berbagai lintas agama berpartisipasi membersihkan lingkungan mereka, fasilitas umum dan sebagainya.

Salah satu bentuk aksi nyata yang dilakukan adalah adanya program kalesang kampung. Dalam program ini, setiap lingkungan mempersiapkan kebersihan lingkungan, memasang umbul-umbul, membuat gapura selamat datang dan miniatur masjid serta gereja dan rumah ibadah lainnya sebagai gambaran toleransi umat beragama.

“Kami bahagia karena semua komponen masyarakat sudah membantu dengan caranya masing-masing. Ini karena budaya orang Tanimbar yang mau mempersembahkan yang terbaik bagi saudara-saudaranya,” tambahnya.

Selain itu, sejumlah paguyuban yang memberikan dukungan penuh. Kesiapan lainnya salah dipastikan listrik dan air bersih tetap akan terpenuhi dengan baik selama pelaksanaan kegiatan.

Jenis mata lomba yang akan diperlombakan selama MTQ tingkat Provinsi Maluku di Saumlaki ini adalah Tilawah tingkat anak, remaja dan dewasa. Tartil qu’ran, Hifzil 1 juz dan 10 juz, Hifzil 5 juz dan 20 juz, Hifzil 30 juz dan Tafzir Qur’an, Fahmil Qur”an, Syahril Qur’an, Khat Qur’an, dan Karya ilmiah Al-Qur’an (M2IQ).