Ambon, MALUKU.News – Sejak 11 Maret, empat komisi di DPRD Provinsi Maluku sudah mulai melakukan pengawasan tahap I.

Daerah yang menjadi tujuan pertama pengawasan yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), seperti yang dilaksanakan Komisi II.

Ada beberapa lokasi yang dijadikan sampel pengawasan, salah satunya Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, dimana terdapat program Dinas Pertanian Maluku dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, yaitu embung dan rumah pengeringan kopra.

Dari hasil pengawasan, Ketua Komisi II Saoda Tethol, mengakui pembangunan embung yang dilakukan Dinas Pertanian Maluku berdampak baik terhadap petani

“Untuk lahan disana seluas 15 hektar untuk dari 15 orang, luamayan hasil dari embung bisa mengairi tanaman holtikutural seperti jagung, ketimun dan sebagainya. Program Ini bagus kalau juga dibuat untuk daerah lain dimana lahannya cukup tetapi airnya sulit,”ujat Saoda di Ambon, selasa (15/03/2022).

Kemudian program rumah pengeringan kopra secara higienis, juga dirasakan baik oleh masyarakat sekitar. Dimana kopra tidak perlu lagi diasar, tetapi melalui rumah pengeringan ini kopra langsung dibelah, dicuci, kemudian dikeringkan. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas kopra, sehingga bisa keluar negeri. Apalagi disaat harga kopra yang saat ini meningkat dari Rp6.000 menjadi Rp11.000.

“Program dibangun dengan anggaran Rp91 juta cukup merangsang petani kita untuk kembali berusaha di bidang kopra apalagi dengan adanya kenaikan harga. Apalagi selama ini petani kopra sudah berhenti karena harga anjlok dengan cara kopra begitu sulit, tetapi dengan adanya rumah pengeringan kopra ini mempermudah petani,”ucapnya.

“Ekspornya ke luar negeri makanya harga naik menjadi 11 ribu, kopra juga putih, tidak hitam seperti sebelumnya, karena tidak diasar di api, tetapi di keringkan di rumah pemgeringan sehingga higienis dan kualitas bagus,”sambungnya.

Saoda berharap kedepan Dinas Pertaniam Maluku dapat memprogramkan rumah pengeringan ini ke semua desa-desa yang memiliki potensi kopra.

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku sepakat untuk membentuk tim pemulangan warga Kariu yang sampai saat ini masih mengungsi di Negeri Aboru, pasca konflik sosial dengan Dusun Ory-Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah beberapa waktu lalu.

Kesepakatan ini disampaikan dalam rapat Kerja Komisi I DPRD Maluku bersama 10 mitra terkait di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (10/03/2022).

“Nanti akan dibentuk tim, untuk melakukan kajian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, termasuk pikiran Kapolda dan Pangdam untuk undang raja-raja di sekitar tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar wilayah kedua negeri untuk membicarakan hal ini,”ujar Ketua Komisi Amir Rumra.

Dijelaskan Rumra, Hasil kerja tim akan disampaikan dan dibahas bersama Gubernur, Bupati Tengah, Kapolda dan Pangdam, untuk dirumuskan kembali berupa aksi nyata dalam rangka pemulihan dan pemulangan masyarakat Kariu ke negeri asalnya.

“Harus ada langkah maju terkait persoalan ini, lebih baik kita mengeluarkan Rp5 miliar untuk menyelesaikan ini, dari pada kita terlambat merespon bisa menimbulkan pengeluaran anggaran lebih besar dari itu lagi,”ucapnya.

Ditempat sama, Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif mengakui sudah melakukan pra rekonsiliasi bersama Kodam XVI Pattimura pasca konflik sosial kedua negeri bertetangga ini.

“Nanti akan ada tahapan lagi supaya nanti ketika semua sudah bisa menerima kita duduk sehingga menjadi pedoman bersama dalam penanganan persoalan ini,”ucapnya.

Untuk proses perdamaian, kata Kapolda masih terus diupayakan, mengingat ada beberapa syarat yang diajukan kedua negeri.

“saya kira harus ada semangat damai, sehingga persyaratan yang diajukan bisa temukan jalan keluar. Saling menerima, dan solusi sehingga saudara kita bisa kembali ke negerinya,”tuturnya.

Terkait penegakan hukum, ia mengakui masih dilakukan penyelidikan, mulai dari tahapan mengumpulkan bukti, keterangan saksi, ahli, surat petunjukan dan bukti-bukti dilapangan.

“Itu sementara beproses,”cetusnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penindakan terhadap pelaku penyebar hoax.

“Hal ini yang harus dicegah, karena persoalan ini tidak selesai kalau hoax terus memanasi, kemudian memberikan informasi palsu. Saya berpikir untuk hal ini harus dihukum berat, supaya tidak terulang lagi.

Ambon, MALUKU.News – Komisi III DPRD Provinsi Maluku sementara merampungkan data dan dokumen bersama mita sebelum pengawasan tahap I.

“Kami sementara rampung data, karena itu dokumen dari mitra paling terlambat besok sudah ada, “ujar Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanusa usai rapat bersama mitra di ruang paripurna DPRD Maluku, Ambon, Rabu (09/03/2022).

Dikatakan, dokumen yang diperlukan berupa rencana anggaran biaya (RAB) maupun kerangka acuan kerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hal ini dimaksudkan agar pengawasan kegiatan APBD tahun anggaran 2021 betul-betul efektif dan sejalan dengan RAP.

Dijelaskan, pengawasan yang dilaksanakan menindaklanjuti keputusan Badan Musyawarah (Bamus) akan mulai berlangsung 11 maret,k dimulai dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Adapun fokus pengawasan di bidang infrastruktur baik fisik, maupun non fisik (administrasi), dalam hal ini belanja rutin dan lain sebagainya.

“Contohnya lelang terhadap proses tender, supaya kita tahu betul pelaksanaan kegiatan dilapangan hasilnya berdampak terhadap kebutuhan masyarakat dan kualitas betul-betul terjamin sesuai RAB, “pungkasnya.

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Pusat telah menunda pembangunan Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang rencananya dibangun di negeri Waai-Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon.

Penundaan itu disampaikan Anggota DPR RI Dapil Maluku, Hendrik Lewerissa menindaklanjuti pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhu Binsar Panjaitan.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab pemerintah pusat menunda mega proyek ini, selain masih terdapat bekas peningalan perang seperti bom dan ranjau, juga disebabkan karena masih ada penolakan dari masyarakat setempat.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komiso I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena mendesak Pemerintah Daerah Maluku agar segera membuat perencanaan baru atau rencana B dari rencana kedua proyek dimaksud, dalam hal pengalihan pembangunan pembangunan ke daerah lain.

“Kalau agenda ini dianggap penting untuk kepentingan masyarakat di Maluku, pemerintah sudah harus menyusun rencana plain B. Maluku bukan cuma pulau Ambon, tetapi ada Maluku Tenggara yang dari sisi infrastruktur sudah memadai bisa dialihkan kesana. Kemudian pulau seram bisa menjadi titik lokasi baru dalam perencanaan pemerintah,”ungkapnya di Ambon, Rabu (09/03/2022).

Menurut Kolatlena, sembari menyusun perencanaan, pemerintah juga harus memperkuat posisi lobi di pemerintah pusat.

“Jadi Pemda Maluku sudab harus mengevaluasi apa yang dilakukan, sehingga posisi bergening dan lobi di pemerintah pusat harus diperkuat. Dua hal tersebut sebenarnya menjadi perhatian Pemda,”pintanya.

Ambon, MALUKU.News – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama mitra terkait, membahas perjanjian kerjasama yang telah dibangun antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Rapat yang berlangsung di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (08/03/2022), dipimpin ketua Komisi I, Amir Rumra. Dihadiri Kepala Biro Pemerintahan setda Maluku Boy Kaya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Jasmono, sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Lutfi Rumbia tidak hadir.

usai rapat, Ketua Komisi I Amir Rumra kepada wartawan menjelaskan dari sembilan konsep kerjasama yang dibangun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hanya dua konsep yang rencananya dibicarakan dalam rapat, salah satunya asesmen aparatur sipil negara (ASN), termasuk digitalisasi pelayanan sipil.

“Sebenarnya kita rencananya dua perjanjian kerjasama yang dibahas, tapi karena pimpinan OPD yang satunya tidak ada jadi kami sepakat hanya satu yang dibahas,”ucapnya.

prinsipnya, kata Rumra kerjasama yang dibangun kedua daerah ini harus saling menguntungkan baik dari sisi pendapatan, maupun kemudahan dari sisi pelatihan dan lain sebagainya.

“Jadi kita juga melihat dari sisi itu, jangan sampai mengakibatkan dari sisi aspek keuangan merugikan, jadi harus saling menguntungkan dan pemerintah jatim sangat meresponi dan mereka siap juga kalau ada pelatihan dan lain sebagainya,”ucapnya.

Sebagai tindaklanjut, setiap tiga bulan sekali pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap semua konsep kerjasama Maluku-Jatim. Hal ini dimaksudkan, agar jangan sampai kerjasama yang telah dibangun tidak ada progres apapun bagi Maluku.

“Pengalaman kemarin di sulawesi selatan, teman-teman hadir ternyata hanya sekedar formal, jadi kita akan mengevaluasi setiap tiga bulan terkoat semua kerjasama. Jangan sampai membuat beban bagi daerah,”tandasnya.

Ambon, MALUKU.News – Dalam minggu ini DPRD Provinsi Maluku sudah mulai melaksanakan pengawasan ke 11 Kabupaten/Kota.

Pengawasan dimaksud guna memantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD, termasuk program APBN Tahun Anggaran (TA) 2021.

“Dari hasil kesepakatan Badan Musyawarah pengawasan ke daerah sudah mulai berjalan pekan depan,”ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut di Ambon, selasa (08/03/2022).

Dikatakan, dalam pelaksanaannya pengawasan di bagi dalam dua tahap. Tahap I enam daerah, tahap II lima daerah.

“Jadi misalnya tahap I ada enam daerah, maka sekali jalan seluruh komisi, begitu juga tahap II,”ucapnya.

Menurut Sairdekut, langkah tersebut diambil, selain efesiensi anggaran, agar koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota lebih mudah.

Adapun sasaran pengawasan, yaitu realisasi APBD 2021, termasuk program bantuan dari pemerintah pusat.

“Intinya kita akan menemukan apa yang terjadi dilapangan, dengan laporan pertanggungjawaban Gubernur TA 2021 yang nantinya akan diserahkan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda,”pungkasnya.