Beranda blog Halaman 249

Yunus Serang Resmi Jabat Anggota DPRD Maluku, Ini Pesan Wattimury

0

Ambon, MALUKU.News – Yunus Serang resmi menjabat Anggota DPRD Provinsi Maluku sisa masa jabatan 2019-2024, setelah dilantik oleh Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, dalam Rlrapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka pengucapan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku, di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (05/07/2022).

Pelantikan wakil rakyat dari fraksi Partai Golkar ini menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian nomor 161.81-1329 tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan PAW Anggota DPRD Maluku, menggantikan Fredek Rahakbauw sesuai SK Mendagri nomor 161.81-1264 tahun 2022 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Maluku, terhitung meninggal dunia 19 Februari 2022.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undan.

“Dengan dilaksanakan pengucapan sumpah dan jani ini maka suadara telah menjabat anggota DPRD Maluku. Untuk itu atas nama pimpinan dan anggota kami ucapkan selamat datang, dengan harapan dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya,”ucapnya.

Kepada Yunus Serang, Wattimury mintakan untuk segera menyesuaikan diri mempelajari berbagai ketentuan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan, untuk kepentingan masyarakat Maluku,

“Saudara pernah menjabat Wakil Bupati Maluku Tenggara, tentu dengan Kehadiran saudara di lembaga terhormat ini akan menunjang kemitraan DPRD dengan pemda untuk sama-sama bekerja demi kepentingan masyarakat Maluku yang kami cintai,”pintanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Barnabas Orno dalam sambutannya menekankan beberapa point penting mengawali tugas Yunus Serang sebagai anggota DPRD.

Satu, sebagai politisi senior diharapkan saudara dapat bekerja cepat beradaptasi dengan tugas mulia, bangun koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan pimpinan dan anggota DPRD, Pemda termasuk elemen masyarakat yang menjadi konstituen.

Dua, DPRD Memikiki tiga fungsi, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran. Diharapkan ketiga fungsi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Tiga, masalah yang saat ini dihadapi adalah krisis perekonomian global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional. Tantangan dalam menjaga harga, sehingga inflasi tetap terjaga dan mendorong pendapat belanja.

“Disini kerja eskutif dan legislatif dan saya berharap kerjasama dalam merumuskan program kerja terukur serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,”ucapnya.

Kepada Yunus Serang dirinya berharap dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat dengan santun dan melayani.

Ketua DPRD Maluku Titip Perjuangan LIN Dan RUU Kepulauan Ke Lemhanas RI

0

Ambon, MALUKU.News – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury menitipkan perjuangan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI.

Hal ini disampaikan Wattimury saat menyambut kedatangan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-64 Lemhanas RI dipimpin Deputi Pendidikan Lemhannas RI. Mayjen TNI Sugeng Santoso.

Menurut Wattimury, sebagai daerah kepulauan dengan luas laut mecapai 92,4 persen, dan daratan hanya 7,6 persen, sudah tentu pembangunan Maluku dilakukan dari laut ke darat. Untuk mendukung hal tersebut, Maluku telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai LIN.

“Sebetulnya permintaan Maluku sebagai LIN bukan semata-mata untuk Maluku, tetapi janji pemerintahan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kami bersyukur terakhir ini sudah ada jalan yang lebih baik karena pada tanggal 17 Juni lalu bersama kementrian terkait sudah diusulkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Maluku sebagai LIN,”katanya.

“Kami minta dukungan Lembahanas mendorong perjuangan ini. Kalau seadainya bisa terjadi maka akan berdampak baik terhadap Maluku yang selama ini dianaktirikan,”katanya lagi.

Hal lainnya, berkaitan RUU Daerah Kepulauan yang telah diperjuangkan selama 11 oleh delapan provinsi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Dalam perjuangan ini, Wattimury mengakui telah diundang beberapa kali, baik dari Badan Legilslasi (Baleg) DPR, tenaga ahli DPR RI, sampai paripurna DPR RI dalam rangka penetapan program legislasi nasional (Prolegnas), namun kenyataannya sampai saat ini RUU tidak pernah selesai.

“Tahun ini dilakukan sosialisasi di kantor Gubernur, dari 253 RUU salah satnya RUU Daerah Kepulauan, saya katakan stop aja janji kepada Maluku. Kalau kalian janji kami merdeka mungkin itu lebih bagus dari pada kami ditipu terus. Bayangkan hasil laut kekayaan kami, tapi izin dari pusat, kami tidak mendapatkan apa-apa. uji mutu saja yang satu bulan bisa 11 miliar, ditarik dibawah ke sorong. Kami punya kekayaan lautan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa, ini seperti tikus mati dilubung padi,”tuturnya.

Guna mendorong hal ini, dirinya mintakan kepada Lemhanas untuk menjadi LIN dan RUU Daerah Kepulauan sebagai satu studi untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat atas perjuangan Maluku, terutama kepada Menkopolhukam, Menteri Keuangan maupun Menteri Dalam Negeri.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Pendidikan Lemhannas RI. Mayjen TNI Sugeng Santoso, mengutarakan Lemhamanas memliki tiga fungsi, yaitu pendidikan, pengkajian dan pemantapan.

Tentu dari hasil pengkajian peserta, akan menjadi masukan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden untuk merealisasikan apa yang menjadi hak dari Maluku.

“Kami bukan penentu kebijakan, tetapi penerima aspirasi. mudah-mudahan aspirasi yang telah disampaikan terus disuarakan kepada Pempus untuk kebijakan yang lebih baik kedepan,”pungkasnya.

DPRD Maluku Temukan Pembayaran Upah Guru Honorer Masih Dibawah Standar di SMKN 2 Malra

0

Langgur, MALUKU.News – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir menyatakan hasil pengawasan di Kabupaten Maluku Tenggara, ditemukan upah yang diberikan kepada Guru Honorer masih dibawah standar yakni di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2.

“Pembayaran upah honorer masih jauh dibawah Standar. Upah yang diterima masih dibawah Rp1,5 juta padahal dengan jumlah siswa yang banyak dengan Dana BOS di atas Rp800 juta, seharusnya upah yang diterima guru honorer bisa mencapai Rp.5 juta,” ujarnya di Langgur, Senin (04/07/2022).

Menurutnya, jika mengacu pada juknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tentang penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolaj (BOS) untuk pembayaran upah guru honorer bisa sampai 50 persen dari total anggaran yang diterima sekolah.

“Saat ini pemerintah Provinsi membayar upah guru kontrak sudah di angka Rp2 juta, minimal SMK 2 Malra membayar upah guru honorernya sama dengan yang dibayar Pemprov,” jelasnya.

Ketua fraksi Gerindra ini juga mengaku, bahwasannya Komisi IV sudah meminta kepada Plt Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Malra untuk memperbaiki pembayaran para honorer di sekolahnya yang masih dibawah Rp. 1,5 juta.

Untuk itu, jika himbauan ini tidak di indahkan maka pihaknya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengevaluasi pimpinan di sekolah tersebut, karena tidak memperhatikan kesejahteraan bawahannya.

“Jika mereka tidak mengindahkan imbauan kami, kami minta agar dievaluasi aja pimpinan sekolah seperti itu yang tidak memperhatikan kesejahteraan anak buahnya,”tutupnya.

Peserta Studi Strategis Dalam Negeri PPRA 64 Lemhanas Sambangi DPRD Maluku

0

Ambon, MALUKU.News – Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-64 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menyambangi DPRD Maluku.

Kedatangan peserta SSDN PPRA ke-64 Lemahanas dipimin Deputi Pendidikan Lemhannas RI. Mayjen TNI Sugeng Santoso selaku penanggungjawab dan Irjen Pol Des. Agus Sukamso selaku pimpinan rombongan disambut langsung Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.

Dalam pertemuan berlangsung di lantai V rumah rakyat, karang panjang, Ambon, senin (04/07/2022), Mayjen TNI Sugeng Santoso dalam sambutannya, mengatakan Maluku merupakan salah satu dari empat provinsi yang ditetapkan sebagai provinsi tujuan dari kegiatan SSDN.

“Kegiata SSDN di Maluku dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 4-8 juli dengan harapan bisa mengetahui tata kelola pemerintahan daerah dan permasalahan yang dihadapi. sehingga peserta memiliki pemikiran tentang tata kelola pemerintahan di daerah dan ketahanan nasional,”ujarnya.

Dijelaskan, SSDN merupakan salah satu program kegiatan praktek lapangan berupa kunjungan untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji potensi daerah dari berbagai permasalahan yang dihadapi yang ditinjau dari aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideolohgi politik, sosial, ekonomi, sosial dan budaya, ketahanan nasional.

Santoso berharap melalui kegiatan ini diharapkan peserta akan memperoleh tambahan wawasan serta pengalaman yang lebih komprehensif baik secara teoritis, maupun praktek memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya pemecahan berbagai persoalan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas kepemimpinan yang menjadi salah satu syarat terwujudnya postur pemimpinan handal dan profesional.

“Saya berharap adanya dukungan dan bantuan apartur pemerintahan di daerah dan pihak terkait dalam mendukung kegiatan ini,”pintanya.

Disperindag Maluku Jamin Harga Sembako Stabil Jelang Idul Adha

0

Ambon, MALUKU.News – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku, memastikan harga dan stok kebutuhan bahan pokok (Bapok) menjelang perayaan Idul Adha 9 Juli 2022 mendatang, stabil.

Untuk itu, masyarakat di wilayah itu dihimbau tidak perlu panik.

Disperindag Maluku bersama pemangku kepentingan lainnya terus melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan serta stabilitas bapok dengan tim Satgas Pangan.

“Kita selalu melakukan tugas koordinasi ke daerah sentra. Kita ketahui bahwa kebutuhan bapok di Maluku kebanyakan dari daerah-daerah sentra di Surabaya dan Makassar,” kata Kepala Dinas Perindag Maluku Yahya Kotta, SPt, MSi, Senin (4/7/2022).

Koordinasi Disperindag Maluku dengan berbagai pihak seperti dengan Satgas Pangan dan juga dengan distributor, perhubungan, pelayaran swasta, dan Disperindag Kabupaten/kota agar menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bapok.

Diakuinya, menjelang Idul Adha, ada sejumlah bapok yang mengalami fluktuasi kenaikan seperti bawang merah, cabe merah dan cabe rawit.

Kotta mengatakan, persoalan minyak goreng berskala nasional namun tidak ada antrean untuk mendapatnya.

“Nah, kebijakan Pempus, minyak goreng curah Rp14 ribu perliter dan Rp15 ribu perkilogram. Di daerah lain mungkin ada kenaikan harga. Kalau di Ambon tersedia dengan cukup dan harga yang terjangkau,” terangnya.

Disampaikan Kotta, petugas Disperindag Maluku intensif melakukan pantauan saat minyak goreng dibongkar di kapal hingga ke distributor serta penjualan.

“Tapi mekanisme penjualan kita masih tunggu petunjuk pusat, setelah keterangan Menko Marves itu pembelian minyak goreng curah dengan kemasan sederhana menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” katanya.

Terkait komoditi lain, Kotta mengatakan, harga komoditi lokal yang lain mengalami kenaikan harga disebabkan didatangkan dari daerah sentra seperti Cabe Merah dari Makassar.

“Kalau di Maluku tidak menyuplai. Ini karena daerah sentra Makassar terjadi kenaikan, sehingga memicu kenaikan di daerah Maluku,” terangnya.

Dicontohkannya, cabe merah mengalami kenaikan dari medio Juni 2022 dari Rp 52 ribu per kilo gram menjadi Rp 65 per kilo gram.

“Jadi kenaikan sekitar Rp 12. 500 atau 24 persen,” rincinya.

Begitu juga dengan cabe rawit, disuplai dari Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Buru.

“Tapi karena kondisi iklim, menyebabkan terjadi gagal panen. Begitu juga pedagang memanfaatkan penjualan antar pulau. Ada yang dipasok ke Papua, ketimbang dipasok ke Kota Ambon. Mungkin harga di Papua lebih tinggi. Kenaikan ini kurang lebih 100 persen lebih. Karena kenaikan mulai dari Rp 35 ribu per kilo gram, menjadi 80 ribu per kilogram gram,” paparnya.

Lanjut Kotta, untuk bawang merah mengalami kenaikan medio Juni 2022 lalu.

“Kenaikan kurang lebih 43 Kilogram, menjadi Rp 67 hingga Rp 70 ribu per kilogram. Kurang lebih 57 persen. Penyebab kenaikan ini memang Bawang Merah ini banyak disuplai dari daerah sentra seperti Makasar, Probolinggo, Bima. Posisi bulan Juni 2022, karena iklim sehingga terjadi gagal panen. Akibatnya terjadi kelangkaan didaerah sentra,” bebernya.

Sejauh ini, memang stok tersedia. Namun, karena keterbatasan stok sehingga mengalami kenaikan.

“Meski begitu stok tetap ada. Data kami per Juli 2022, bawang merah di Kota Ambon 14,8 ton. Daya tahan 14 hari kedepan. Jadi harga naik, tapi stok terjaga,” katanya.

Soal beras, dan gula, tambahnya, stoknya tersedia dalam jumlah yang cukup 14 hari kedepan.

Dia kembali mencontohkan, beras di posisi distributor. Beras didistributor kurang lebih 3.140 ton.

“Ketersediaan beras 45 hari kedepan. Kalau total beras tersedia di Provinsi Maluku itu sebanyak 7,231 ton. Bahkan, rencana masuk itu 918 ton. Belum lagi beras di Bulog maupun pada sentra lokal,” sambungnya.

Sementara, gula pasir tersedia di Kota Ambon sebanyak 275,1 ton. Stok gula pasir tersedia 30 hari kedepan.

“Rencana gula pasir masuk 728, 6 ton. Jadi kondisi ketersediaan bapok ini (gula pasir) boleh dikatakan terjamin, karena transportasi laut begitu lancar. Seperti pelayaran swasta seperti Spil, Temas dan Tanto serta Meratus. Jadi mereka angkut bapok 3 hari dalam seminggu. Begitu juga dengan pelayaran PT Pelni,” sebutnya.

Soal cuaca ekstrim, tidak menghambat distribusi bapok ditegaskannya, dua hari sekali pihaknya dapat rilis dari sejumlah pelayaran swasta, distribusi bapok lancar.

“Nah, dari rilis mereka kita bisa tahu stok bapok di Maluku. Apalagi, kita lakukan pemantauan dengan Satgas pangan itu dua hari dalam seminggu,”sebutnya.

Sementara pantauan di pasar Mardika dan Batu Merah, itu dilakukan setiap hari.

“Jadi kita cek kondisi di pasar dan cek distributor. Dan kita konsisten dapat informasi dari teman-teman pelayaran. Jadi kita bisa tahu bahwa komoditi ini akan mengalami kelangkaan atau stabil,”tandasnya.

Apalagi, beras, terigu dan gula pasir itu punya Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam pantauan pihaknya setiap hari.

“Kalau harga naik tentu kita bisa mengambil langkah-langkah tindakan. Apalagi dilakukan penimbunan. Dan sampai saat ini tidak ada indikasi melakukan penimbunan. Pengawasan terus dilakukan Satgas pangan,”ingatnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga memantau pemotongan sapi. Harga daging sapi Rp 120 perkilogram.

“Terkadang Idul Adha itu kebutuhan sapi tinggi akibat pemotongan kurban. Tapi, stok di rumah potong dan kesediaan hewan di daerah lain tersedia dan siap suplai ke Kota Ambon,”sebutnya.

Kotta berharap, masyarakat tidak perlu panik. Sebab, stok tersedia dua pekan kedepan.

“Harapan kami terkait ketersediaan Bapok, khusus bulan Juli 2022 atau memasuki Idul Adha, tidak perlu panik. Ketika bulan puasa dan Idul Fitri, saja tidak ada kelangkaan atau Bapok stabil. Apalagi cuma Idul Adha,” harapnya.

Kotta menambahkan, tugas pihaknya melaksanakan visi dan misi Gubernur Maluku Murad Ismail.

“Intinya, kita menjaga stabilitas ketersediaan bapok sesuai misi Gubernur. Tujuanya, melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, koordinasi dengan sentra, koordinasi lintas daerah, dan koordinasi Kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Gubernur dan Forkopimda Maluku Sambut Kedatangan Kasau di Ambon

0

Ambon, MALUKU.News – Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, SE, MPP, CSFA bersama Ketua Umum PIA Ardhya Garini Inong Fadjar Prasetyo tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon, pukul 17.52 WIT menggunakan pesawat TNI AU A-7307, Minggu (3/7/2022).

Kedatangan alumni Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1988 itu, disambut Gubernur Murad Ismail, Kapolda Irjen Pol. Lotharia Latif dan Ketua Bhayangkara Daerah Maluku Evy Lotharia Latif di halaman Gedung VIP Room Bandara Internasional Pattimura Ambon.

Tak hanya kepala daerah, sederet pimpinan lingkup Forkompinda seperti Danlanud Pattimura Kolonel Pnb. Andreas A. Dhewo, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI. Richard Tampubolon, Kabinda Brigjen TNI Jimmy Aritonang, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dan Pj. Walikota Ambon Bodewin Wattimena dan para pimpinan lainnya turut menyambut kedatangan orang nmor satu di angkatan udara itu.

Dalam penyambutan tersebut, Gubernur mengalungkan syal tenun kepada Kasau. Sementara Ketua Bhayangkara Daerah Maluku Evy Lotharia Latif menyerahkan bunga.

Kasau dan rombongan lalu disambut tarian cakalele yang dilanjutkan dengan penganugerahan gelar adat dari Latupati Maluku kepada Kasau, sebagai Ama Elake Kai Saka Runa Sanaeo Maluku (Pemimpin besar penjaga kedaulatan angkasa di Maluku).

Usai prosesi penganugerahan adat, Kasau juga menerima penghargaan dari Latupati Maluku yang dilanjutkan dengan foto bersama. Sebelum menuju ke ruang VIP Room untuk istirahat, Kasau dan rombongan disambut Tarian Lenso.

Kasau dijadwalkan akan menghadiri kegiatan karya bakti dan bakti sosial dalam rangka peringatan ke-75 hari bakti TNI AU di Provinsi Maluku hingga tanggal 06 Juli 2022.

Ketua KORMI Maluku Hadiri Pembukaan FORNAS VI Sumsel

0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, menghadiri pembukaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) ke-VI Tahun 2022 di Arena Dayung Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) , Jumat (1/7/2022) malam.

Event FORNAS yang dipandu presenter Choky Sihotang tersebut, dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainuddin Amali, didampingi Ketua KORMI Pusat, Hayono Isman dan Gubernur Sumsel, Herman Deru yang ditandai pelepasan ketapel ke udara dan disusul tarian selamat datang khas Sumsel “Gending Sriwijaya” serta Tarian Journey of Fornas oleh ratusan penari.

Sebanyak 12.141 penggiat olahraga rekreasi dari 34 provinsi, ikut serta pada ajang yang sempat tertunda selama satu tahun karena adanya pandemi COVID-19 yang digelar di Kota Palembang dan Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, 1-7 Juli 2022.

FORNAS adalah kegiatan multi event yang diikuti Pegiat (olahragawan) dan Penggiat (Pendukung/Penggerak) olahraga masyarakat dari seluruh provinsi.

Berdasarkan Keputusan Pengurus KORMI Provinsi Maluku, Nomor : 01/SK/KORMIDA-MAL/VI/2022 tentang Penetapan Peserta FORNAS IV 2021 Tahun 2022 Kontingen Daerah KORMI Maluku, sebanyak 91 peserta yang akan tampil, sembilan Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yakni Indonesia e-Sport Association (IESPA/12 orang), Senam Tera Indonesia (STI/16 orang), KLPI (Kebugaran Lansia Pra Lansia Indonesia (KLPI/12 orang), Perkumpulan Street Soccer Indonesia (PERSSOCI/14 orang), Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia (IOSKI/8 orang), Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI/6 orang), Yayasan Jantung Indonesia (YJI/6 orang), Ikatan Langkah Dansa Indonesia (ILDI/14 orang) dan Universal Line Dance (ULD/3 orang).

Sebelum membuka event, Menpora mengatakan, olahraga masyarakat yang mungkin saja belum terlalu populer dibandingkan dengan olahraga prestasi padahal sejatinya, UU No.11 tentang Keolahragaan ada tiga kelompok olahraga, yakni olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan Olahraga masyarakat.

“Dalam UU Nomor 11/2022 tentang Keolahragaan dan Perpres No. 86/2021 tentang DBON, olahraga masyarakat sangat memegang peran penting karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan prestasi yang baik yang gemilang, kalau hulunya yakni olahraga masyarakat tidak digerakkan. Hanya di tengah masyarakat yang rajin dan gemar berolahraga yang menjadikan olahraga gaya hidup, maka akan muncul talenta-talenta untuk atlet berprestasi,” pungkas Menpora.

Turut mendampingi Menpora, Deputi Bidang Pemberdayaan Olahraga Raden Isnanta, Staf Khusus Menpora Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga Mahfudin Nigara dan LPDUK Tri Winarno.

Sedangkan pejabat lingkup Pemprov Maluku yang mendampingi Widya adalah Kadis Pemuda dan Olahraga Sandi Wattimena, Karo Umum Afandi Hasanusi, Kadis Pendidikan Insun Sangadji, Kadis PUPR Muhammad Marasabessy dan anggota DPRD Maluku Ayu Hindun Hasanusi.

DPRD Maluku Desak Pemprov Segera Bayarkan TPP

0

Ambon, MALUKU.News – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku kini menjerit, pasalnya enam bulan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang telah diganti nama menjadi Tunjangan Penghasilan Pemerintah (TPP) belum juga dibayarkan.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk segera membayar TPP yang merupakan hak pegawai.

“Segera diproses dan segera diselesaikan,”tegasnya di Ambon, Rabu (29/06/2022).

Menurut Sangkala, Pemprov Maluku harus segera menepati janjinya untuk membayarkan TPP dalam bulan juni, sesuai pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku, Jasmono.

“Kan baru tanggal 29, masih ada besok baru tanggal 30 maka harus dibayarkan,”tandasnya.

Wakil rakyat dari bumi Pamahununusa juga mempertanyakan alasan Pemda Maluku belum membayarakan TPP, padahal angggaran telah disiapkan dalam pos APBD.

“Kan pos anggarannya sudah ada, kita sudah anggarkan. Jadi kita berharap saudara Penjabat Sekda bisa cepatlah membayarkan hak pegawai,”pintanya.

Disingung perlu adanya Peraturan Gubernur (Pergub) seiring perubahan nomenklatur TKD ke TPP, Sangkala mengakui belum menerima informasi dimaksud.

“Kami belum dapat infotmasi tentang itu. Kita di dewan hanya untuk pos anggaran, kalau itu kan sudah teknis disana. Kalaupun ada teknis seperi itu Pemprov harus segera diselesaikan pegawai kita menjerit tidak lagi menjerit karena TPP belum dibayarkan,”pungkasnya.

Usai Pengawasan DPRD Maluku Rolling Alat Kelengkapan Dewan

0

Ambon, MALUKU.News – Salah satu agenda penting yang akan dilaksanakan DPRD Maluku dalam waktu dekat yaitu rolling alat kelengkapan dewan (AKD).

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menyatakan agenda Rolling AKD yang dilaksanakan setiap dua setengah tahun masa jabatan rencananya berlangsung usai pengawasan.

“Sesuai peraturan tata tertib alat kelengkapan dewan melaksanakan tugas dua tahun setengah, itu sudah berarti satu bulan kemarin sudah selesai, namun karena ada pengawasan disepekati selesai pengawasan baru dilakukan rolling,”ujarnya di Ambon, Rabu (29/06/2022).

Dijelaskan Wattimury, agenda roling alat kelengkapan dewan telah dibicarakan bersama seluruh ketua Fraksi, untuk memastikan apakah ada perbaikan atau perubahan pimpinan komisi alat kelengkapan, ataukah tetap seperti semula.

“Dengan demikian, Saya berharap agenda yang sudah ditetapkan badan musyawarah (Bamus) bisa dilaksanakan dengan baik sesuai kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Wattimury memanmbahkan, agenda yang menjadi perhatian DPRD Maluku, yaitu pembahasan Rancangan Percepatan Pembangunan Daerah Perubahan (RPJMD-P) periode 2019-2024.

“Diharapkan sangat minggu depan sudah dilakukan penyampaian oleh Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dibahas DPRD,”pungkasnya.

Gubernur Minta LAN Maluku Kampanyekan Anti Narkoba

0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah Sadli Ie, membuka resmi Rapat Kerja (Raker) Lembaga Anti Narkotika (LAN) Provinsi Maluku di lantai V Kantor DPRD setempat, Selasa, (28/6/2022).

Raker berlangsung setelah para pengurus lembaga tersebut dilantik Ketua Umum LAN Ibrahim Saehaia.

Pelantikan itu, berdasarkan SK Nomor 03/SK-LAN/ III / 2022 tentang Struktur Pengurus LAN Provinsi Maluku periode 2022-2027, yang diketuai Mellchior Serhalawan sebagai Kepala LAN Maluku.

Sebelum membuka Raker, Pj. Sekda membacakan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail yang mengatakan, LAN sebagai wadah yang bertugas dalam pemberantasan narkotika, untuk mampu berkontribusi secara optimal dan profesional dalam upaya pemberantasan narkotika di Maluku. Maka tidak ada pilihan lain untuk menyatakan perang terhadap narkoba.

“Saya minta kepada seluruh pengurus LAN, untuk meningkatkan motivasi terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih masih dan intensif kepada masyarakat terutama remaja, anak-anak dan orang tua melalui kampanye anti narkoba,” pintanya.

Menurut Gubernur, pelantikan dalam organisasi merupakan suatu dinamika yang bertujuan menunjukkan eksistensi, peran dan tanggung jawab kepada daerah, bangsa dan negara di bidang pemberantasan narkotika.

“Saya menghimbau kepada LAN, untuk bekerja sama dengan pihak terkait lainnya dalam menangani penggunaan dan peredaran narkotika di Maluku,” himbaunya.

Gubernur menerangkan, permasalahan dan peredaran narkoba pada skala nasional menunjukkan peningkatan serta penyebarannya semakin luas ke seluruh negara dan wilayah di dunia.

“Penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah merambah ke semua kelompok dan lapisan sosial ekonomi serta telah mewabah menjadi penyakit masyarakat yang luas,” terangnya

Ditempat yang sama, Ketua DPD LAN Maluku Mellchior Serhalawan mengaku, setelah dilantik, dirinya bersama jajaran akan melakukan rapat kerja guna membahas sekaligus menetapkan program-program kerja perihal pencegahan peredaran, pemakaian dan praktek penyalahgunaan narkoba lainnya.

“Yang pasti kita akan menyusun rencana kerja dulu agar ada gambaran bagaimana upaya penurunan angka penggunaan dan peredaran narkoba dapat ditekan,” jelasnya.

Dikatakannya, setelah program kerja telah rampung dibuat, LAN Maluku akan bekerjasama dengan organisasi kepemudaan lintas agama untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terutama pemuda yang rentan terhadap penggunaan maupun bahaya narkoba. Dengan begitu, generasi muda bangsa dapat diselamatkan.

Sebagi informasi, pada pelaksanaan pelantikan dan Raker LAN, turut hadir Kepala BNNP Maluku Rohmad Nursahid, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Pj. Walikota Ambon Boedewin Wattimena, Anggota DPRD Maluku yang juga selaku Dewan Pembina LAN Maluku Ayu Hindun Hasanussi dan undangan lainnya.