Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra menilai seleksi guru kontrak SMA/SMK yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku sarat kepentingan.

Hal ini dikarenakan, langkah yang diambil Insun Sangadji selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, tidak sejalan dengan keputusan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku di tahun 2021 lalu. Dimana dalam rekrutmen guru kontrak tidak lagi dilakukan tes.

“Apa yang saya sampaikan berbeda dengan komisi IV. Ini kita wakil rakyat, bukan berpikir kepentingan. Kan dinas buat ini karena berpikir kepentingan,”ungkap Rumra di Ambon, Senin (07/03/2022).

Dikatakan, keputusan untuk tidak dilaksanakan tes bagi Guru kontrak, dikhawatirkan guru kontrak sudah mengabdi 10-20 tahun tidak lolos, sehingga tidak diakomodir lagi sebagai Guru kontrak.

“Kita di melihat persoalan itu, karena khawatir, sedih dan menyesalkan kebijakan ini. Saya mengira tes yang dilaksanakan hanya subjektifitas,”ucapnya.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi IV Ruslan Hurasan mengutarakan seleksi guru kontrak yang dilakukan Dinas Pendidikan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah, sehingga dari kouta 1042 orang di tahun 2021, menurun menjadi 732 orang.

“Justru dengan seleksi merupakan langkah lain dalam rangka mensortir guru kontrak, jadi nilai tertinggilah yang akan lolos,”ucapnya.

Untuk guru yang tidak lolos, menurutnya ada dua program yang dilakukan Dinas Pendidikan, yaitu satu, akan dibicarakan dengan kepala sekolah terkait SK Penugasan yang nantinya dibayar melalui dana BOS.

Dua, melakukan pelatihan dalam rangka menyiapkan mereka untuk mengikuti tes P3K tahap ketiga di tahun ini. Hal ini dikarenakan di seleksi tahap II banyak sekali peserta yang tidak lulus.

“Ini langkah awal, dari pada kedepan kita mengambil guru kontrak yang tidak jelas,”pungkasnya sembari menambahkan kedepannya, untuk menjaga mutu maka akan dievaluasi dengan cara melihat kebutuhan guru di seluruh Maluku.

Ambon, MALUKU.News – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terbuka terkait belum adanya persetujuan pemekaran empat Daerah Otonom Baru (DOB), yaitu Kabupaten Seram Utara Raya, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kota Kepulauan Lease, dan Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda.

“Seharusnya Pemkab Malteng terbuka dan menjelaskan kenapa sampai belum menerima persetujuan usulan empat DOB,”pinta Saulatu kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, senin (07/03/2022).

Dikatakan, penjelasan dari Pemkab Malteng sangat dibutuhkan, sehingga tidak membuat publik bertanya-tanya, mengingat perjuangan DOB merupakan aspirasi masyarakat.

“Karena itu, mereka harus memperjelas. Kalau misalnya tidak menerima alasannya apa, apakah tidak memiliki ketentuan alasannya apa, itu yang harus dijelaskan,”ujarnya.

Saulatu meminta DPRD Malteng untuk segera memanggil Pemda guna mempertanyakan, sehingga ada kejelasan pasti.

“Ini permintaan dan keinginan msyarakat, jangan diabaikan begitu saja, yang nantinya menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat,”cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, akibat belum mendapat pesertujuan dari Bupati Abua Tuasikal, tim pemekaran empat DOB komitmem tidak memilih keluarga Tuasikal yang akan maju pada Pilkada 2024 mendatang.

“Kami secara resmi sudah menyatakan, begitu tiga tim DOB lainnya, di pemilihan 2024 tidak memilihan keluarganya lagi begitu juga orang-orang yang berada di lingkungan keluarganya, dan itu kami akan lakukan,”tegas Tim Pemekaran Jazirah Leihitu Sam Sialana, usai rapat komisi I DPRD Maluku bersama 13 Tim Pemekaran DOB ditambah Provinsi Maluku Tenggara Raya di balieo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (01/03/2021).

Hal yang sama juga disuarakan Tim Pemekaran Lease, Saleh Watihelu, Kedepan di 2024 tidak usah lagi memilih orang-orang yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Kalau tdk memihak kepada rakyat buat apalagi, tidak ada manfaat,”pungkasnya.

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi setempat agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan terkait pengisian kursi jatah partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) Kota Ambon.

“Karena itu surat masuk tetapi domainnya di KPU, maka kita tanyakan ke KPU. Kami harapkan KPU jangan gegabh tetapi ikuti proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,”ujar Rumra usai rapat bersama KPU Maluku di kantor DPRD Maluku, jumat (04/03/2022). Menindaklanjuti surat masuk calon terpilih anggota DPRD Maluku 2019-2024 Robby Gaspersz.

Menurutnya, walaupun sudah ada keputusan Makamah Agung (MA), namun masih ada pengajuan dari Robby Gaspersz untuk dilakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan dimaksud. Dan hal ini sudah ditindaklanjuti KPU Maluku dengan berkonsultasi bersama KPU RI.

“Kami sudah sampaikan ke KPU, kami berikan catatan saja, karena Keputusan apapun yang mereka lakukan pasti mereka terima konsekuensinya. Jadi semua harus tunduk pada ketentuan,”ucapnya.

intinya, tegas Rumra KPU tidak boleh melakukan keputusan apapun, jika masih ada proses hukum lanjutan.

Sekedar tahu, upaya hukum kasasi terhadap Johan Johanis Lewerissa dan KPU RI yang diajukan Robby Gaspersz ke MA ditolak. Hal tersebut tertuang dalam risalah pemberitahuan putusan Kasasi kepada KPUD Maluku tertanggal 26 Januari 2022.

Ambon, MALUKU.News – Cuaca ekstrem yang belum lama ini menimbulkan bencana di sejumlah wilayah daerah di Maluku. Al hasil, terdapat sejumlah infrastruktur yang rusak seperti talud, termasuk pemukiman masyarakat akibat diterjang banjir dan air pasang, diantaranya Dusun Laala, Desa Ariate dan Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Komisi III DPRD Provinsi Maluku menindaklanjutinya dengan memanggil mitra terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Maluku, dan Balai Wilayah Sungai Maluku guna membahas persoalan dimaksud.

Usai memimpin rapat, Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanusa di Ambon, Jumat (04/03/2022), mengatakan ada beberapa hal yang menjadi desakan kepada mitra untuk melakukan penanganan di wilayah-wilayah terdampak bencana, yaitu segera lakukan penanganan tanggap darurat. Alhasil, besok Balai Wilayah Sungai sudah mengirim 500 buah bronjong dan 400 geobag, melalui BPBD Maluku kepada BPBD Kabupaten SBB.

“Kita harapkan hal ini segera harus direalisasi dan kita minta segera dilakukan normalisasi sungai Waiala, karena kalau tidak segera dilakukan, maka dipastikan cuaca ekstrem bencana pasti akan terjadi bahkan lebih parah lagi,”pintanya.

Penanganan darurat ini, menurutnya tidak hanya dilakukan untuk Dusun Laala , tetapi di semua wilayah di Maluku yang terdampak bencana.

Desakan lainnya, kata Hehanusa Pemerintah Daerah Provinsi Maluku harus memprioritaskan usulan pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak bencana.

“Jangan lagi kita membangun daerah yang belum terdampak bencana, tetapi priorias daerah yang terdampak bencana,”desaknya.

Untuk itu, dirinya berharap apa yang menjadi desakan ini dapat ditindaklanjuti Pemda Maluku, sehingga upaya penanganan bencana di Maluku.

Ambon, MALUKU.News – DPRD Maluku menyetujui 19 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk nantinya dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ke-19 Ranperda tersebut disetujui dalam rapat paripurna persetujuan Propemperda Tahun 2022 dan persetujuan 10 buah Ranperda Menjadi Perda Provinsi Maluku, di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (09/03/2022). Dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut dan dihadiri wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan menjelaskan 19 Ranperda yang disetujui terdiri dari lima Ranperda usul inisiatif DPRD Provinsi Maluku, yaitu Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Ranperda Tentang Pengelolaan Hutan, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Maluku, dan Ranperda Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah

Sedangkan 14 Ranperda lainnya merupakan usul Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Ranperda Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor, Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, Ranperda Tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Ranperda Tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ranperda Tentang Pembubaran PT Maluku Energi, Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Panca Karya, Ranperda Tentang Pembentukan PT Penjamin Kredit Daerah, Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah, Ranperda Tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Ranperda Tentang Pembubaran PT Banda Permai.

“Kita berharap 19 ranperda ini bisa ditunaikan oleh Bapemperda DPRD Provinsi Maluku, dan komisi-komisi terkait, sehingga akhir tahun anggaran 2022 seluruh Ranperda sebagaimana yang saya sampaikan bisa terselesaikan dengan secepatnya,”harapnya.

Sekedar tahu, dalam rapat paripurna tersebut juga dilaksanakan persetujuan bersama pemerintah daerah dengan DPRD Maluku atas 10 buah Ranperda Provinsi Maluku, yaitu Ranperda tentang penerapan disiplin dan penegekan hukum protokol kesehatan (Prokes) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Ranperda tentang penyidik PNS, Ranperda tentang pembangunan kepemudaan, Ranperda tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, Ranperda tentang rancangan umum energi daerah provinsi Maluku.

Kemudian Ranperda tentang penyelenggaran ketenagakerjaan, Ranperda tentang pusat di provinsi Maluku, Ranperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 13 tahun 2013 tentang retribusi jasa usaha, dan Ranperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 15 tahun 2013 tentang retribusi jasa usaha.