Beranda blog Halaman 251

Lepas Kontingen Pesparawi Maluku, Wagub Orno Sampaikan Pesan Gubernur

0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Barnabas Orno didampingi Penjabat Sekda Sadli Ie melepas Kontingen Maluku yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional ke XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

Prosesi pelepasan berlangsung di Wisma Gonsalo, Karang Panjang, Sabtu (18/6/2022).

Wagub yang pada kesempatan itu menyampaikan sambutan Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku memberikan atensi penuh terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang menonjolkan sisi religius, termasuk Pesparawi Nasional sebagai ajang memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan Sang Khalik Pencipta Alam Semesta.

Dikatakannya, orang Maluku banyak memiliki suara yang indah dan merdu.

Tetapi perlu disadari bahwa untuk menjadi pemuji-pemuji Tuhan, maka bermodalkan bakat saja tidak cukup, harus diikuti dengan pembinaan dan pelatihan secara baik, terukur dan profesional.

“Karena itu, dengan selesainya program pemusatan latihan atau training center selama 3 minggu, saya berharap seluruh kontingen Pesparawi Provinsi Maluku siap menunjukan penampilan yang terbaik di ajang Pesparawi nasional ke XIII di Kota Yogyakarta,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kontingen yang akan berpartisipasi di Pesparawi, pasti memiliki ekspektasi tinggi dalam meraih prestasi itu sangat rasional dan manusiawi. Karena siapapun juga pasti ingin meraih hasil maksimal atas usahanya. Namun hanya mereka-mereka yang mampu menunjukkan penampilan terbaik yang akan mendapatkan penghargaan tertinggi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan beberapa pesan. Pertama, kepada para peserta, Gubernur mengingatkan, dalam menghadapi ajang perlombaan harus dapat mengendalikan diri dan menjaga emosional, sehingga mampu menguasai pembawaan lagu secara baik.

“Sadarilah bahwa sebagai sebuah paduan, maka tidak boleh ada sikap penonjolan diri, justru harmonisasi dan keterpaduan menjadi indikator utama dan menentukan hasil akhir.

Lebih dari itu, saudara-saudara terpilih ke Jogja adalah untuk memuji Tuhan Sang Khalik Pencipta Alam Semesta, dan bukan memuji manusia, apalagi diri sendiri,” kata Gubernur mengingatkan.

Kedua, kepada para pelatih, diharapkan melakukan pendampingan total sampai di titik terakhir, dan jangan menyerah apalagi menghindar dari komitmen dan tanggungjawab sebagai seorang pelatih.

“Berilah contoh sportivitas dan sikap tangguh walaupun harus menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Bangun komunikasi yang hangat dan penuh perhatian kepada setiap anggota, sehingga mereka termotivasi dan memilih sikap memuji Tuhan dengan segenap hati dan perasaan. Saya percaya harapan bagi tim Pesparawi Provinsi Maluku dapat merebut kembali juara umum bukanlah sesuatu yang mustahil, sebab dengan upaya sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil,” imbaunya.

Ketiga, kepada pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Maluku, Gubernur berharap dapat berkoordinir dan mengkomunikasikan setiap agenda perlombaan secara baik dan cermat.

Begitu juga agenda-agenda pendukung lainnya yang diatur oleh panitia penyelenggara.

“Ingatlah kehadiran dan perfomance kontingen, baik secara individu maupun kelompok akan mendapat penilaian orang lain terhadap nama baik Provinsi Maluku.

Karena itu, jagalah sikap, perkataan dam tindakan selama berada di tanah orang. Kita orang Maluku adalah orang yang memiliki etika dan sopan santun serta tata krama yang tinggi,” tandasnya.

Pertamina Patra Niaga Komitmen Patuhi Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Maluku

0

Ambon, MALUKU.News – PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading Pertamina, berkomitmen untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi, Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang menjalankan rantai bisnis hilir minyak dan gas Pertamina, turut berpartisipasi dalam proses Konsultasi Publik Perubahan Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP-3-K) Provinsi Maluku, di Ambon, Kamis (16/06/2022).

“Pertamina Patra Niaga memiliki tujuh fasilitas yang menjadi tulang punggung pendistribusian BBM dan LPG di perairan laut Provinsi Maluku, yaitu berupa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus). Kami telah menyampaikan keberadaan fasilitas tersebut secara resmi disertai data dukung teknis,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Papua-Maluku, Edi Mangun dalam siaran pers yang diterima media ini di Ambon, Jumat (18/06/2022).

Dijelaskan Edi, Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI beserta Pemerintah Daerah terkait, dalam proses penyusunan dokumen RZWP-3-K. Untuk memastikan agar wilayah penyaluran minyak dan gas Pertamina Patra Niaga, baik di wilayah timur maupun di seluruh Indonesia, sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang laut.

“Untuk memastikan terakomodirnya fasilitas operasi Pertamina Patra Niaga dan menjamin kelancaran distribusi energi di wilayah Maluku, kami akan terus berkoordinasi dengan tim dari KPP dan Pemerintah Provinsi,” ungkapnya.

PAW Anggota DPRD Maluku Fraksi Golkar Dilaksanakan Awal Juli

0

Ambon, MALUKU.News – Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif (Aleg) Golkar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, telah dikantongi DPRD Maluku.

Namun sayangnya, proses pengambil sumpah dan janji Yunus Serang sebagai Anggota DPRD Maluku, menggantikan Alm Fredrik Rahakbauw belum bisa dilaksanakan dalam bulan ini.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Jumat (17/06/2022) mengakui pengambilan sumpah dan janji Aleg dari Dapil Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual Dan Kabupaten Kepulauan Aru sisa masa jabatan 2019-2024 baru akan dilaksanakan awal bulan juli mendatang.

“Hal ini dikarenakan, saat ini seluruh anggota DPRD Maluku sementara melaksanakan pengawasan tahap II ke lima kabupaten/kota, dan sesuai keputusan Badan Musyawarah (Bamus) dari rapat koordinasi bersama Pimpinan Dewan bersama pimpinan fraksi dan pimpinan komisi, disepakati pengawasan yang dilaksanakan tidak boleh diganggu dengan kegiatan lain, dalam artian harus berjalan sampai selesai dalam bulan ini,” katanya.

“SK sudah kami terima, itu berarti kita sudah bisa mempersiapkan pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji dalam paripurna DPRD. Namun kita tahu bersama saat ini seluruh anggota DPRD Maluku sementara melaksanakan pengawasan, dan itu baru bisa berkahir di akhir bulan juni ini. karena itu, kemungkinan proses pelaksanaan paripurna baru akan dilaksanakan di awal bulan Juli apakah itu tanggal 1, 2, atau 3,”katanya lagi.

Wattimury mengakui, pelaksanaan PAW di awal Bulan juli tidak melanggar aturan, mengingat masih dalam waktu yang ditetapkan Mendagri.

“Karena di dalam salah satu keputusan ada batasan waktu, oleh karenanya setelah diperhatikan tugas dewan, pengawasan, mnaka diputuskan paripurna pengambilan sumpah janji baru akan dilaksanakan di awal bulan juli,”tandasnya.

Wattimury juga meminta kepada Yunus Serang agar tetap bersabar. Prinsipnya paripurna pengambilan sumpah dan janji tetap akan dilaksanakan berdasarkan SK Mendagri.

“Memang pak Yunus telah datang ke Sekwan untuk membicarakan hal ini, tapi kami kepada beliau agar bersabar sedikitlah, tetap akan dilantik,”pintanya.

Sikapi Tingginya Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak, Ini Kata Jantje Wenno

0

Ambon, MALUKU.News – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku masih terus terjadi, jumlahnya mencapai ratusan setiap tahun. Hal itu dibuktikan, data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi Maluku, dari Januari sampai mei sebanyak 170 kasus.

Selain itu juga masih terdapat kasus perdagangan orang, baik dari luar daerah ke Maluku maupun Maluku ke luar daerah, dengan iming-iming pekerjaan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno dikonfirmasi media ini menilai terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan orang disebabkan beberapa faktor mulai dari pekerjaan yang tidak ada, sehingga berdampak tingginya angka pengangguran, dan kemiskinan.

“Untuk itu, dalam menyelesaikannya perlu ada perhatian serius dari semua pihak, termasuk Pemerintah dalam Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk merumuskan, dengan menggandeng semua pihak baik swasta, dunia usaha, LSM, Masyarakat, perguruan tinggi, kepolisian dalam upaya perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak, mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan,: ungkapnya di Ambon, Kamis (16/06/2022).

Dijelaskan Wenno, apalagi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk menjadi bagian utama dari indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dimana  semua negara telah bersepakat untuk menanganinya. Bahkan di Indonesia, penanganan kekerasan menjadi satu dari tiga prioritas utama pembangunan pemberdayaan perempuan Program Three Ends, yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Prinsipnya Pemda harus bekerjasama dengan semua pihak untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak,”pungkasnya.

Penjabat Sekda Buka Konsultasi Publik Materi Teknis Ruang Perairan Pesisir Provinsi Maluku

0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadli Ie membuka dengan resmi Konsultasi Publik Materi Teknik Perairan Pesisir / Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku, yang berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur, Maluku, Kamis, (16/6/2022).

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan materi teknis merupakan dokumen perencanaan ruang laut yang memuat pengaturan ruang laut, dan atau perairan pesisir yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan, disertai penetapan struktur ruang dan pola ruang pada wilayah perencanaan.

“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, materi teknis muatan perairan pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berupa Dokumen Final RZWP-3-K, yang terdiri atas rencana tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang laut provinsi, struktur ruang laut, rencana pola ruang laut dan alur migrasi biodata laut serta arahan pengelolaan ruang laut,” jelas Sekda.

Sekda menjelaskan , pada pasal 4 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, menyatakan, materi teknis muatan perairan pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi, juga mempertimbangkan aspek kedaulatan dan kesatuan wilayah, keberlanjutan, kesatuan ekosistem, pengarusutamaan ekonomi biru dan kebencanaan.

Lanjutnya, materi teknis tersebut merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar penerbitan persetujuan Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dan perizinan bagi kegiatan yang memanfaatkan ruang perairan.

“Tanpa instrumen tersebut, akan terjadi konflik pemanfaatan sumber daya, degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi ataupun konflik antar pemangku kepentingan, yang sulit diatasi sehingga ini menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah untuk mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir secara berkelanjutan, sehingga konsultasi publik saat ini diharapkan mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga instansi terkait, DPRD, dinas terkait perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemangku kepentingan utama serta menyepakati Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir / RZWP-3-K Provinsi Maluku,” ujarnya.

Sekda berharap, adanya perhatian dan keseriusan dari semua pihak terkait untuk berkontribusi dalam penyusunannya.

Dengan begitu, dokumen ini dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan terkait tersebut, yang juga berfungsi untuk menjadi dasar dalam penentuan rencana investasi khususnya dalam penggunaan ruang pesisir dan laut.

“Saya berharap, muatan teknis ini yang diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dapat diselesaikan dengan cepat, dan mewujudkan tujuan penataan ruang yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Wenno: Miskin Inovasi, SDM Pemprov Maluku Lemah

0

Ambon, MALUKU.News – Tak hanya dikenal sebagai daerah termiskin di urutan empat terbawah dari 34 provinsi di Indonesia, Maluku juga menjadi daerah yang miskin inovasi alias kurang geliat.

Hal ini dibuktikan dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah. Masing-masing Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno, mengatakan miskinnya inovasi membuktikan bahwa sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN) lemah dalam menciptakan inovasi untuk kemajuan daerah.

“Sudah beberapa tahun kemarin pun Maluku masih dalam kategori seperti itu, jika masuk juga berarti SDM lemah,”ungkap Wenno ketika dihubungi media ini di Ambon, Rabu (15/06/2022).

Menurut Wenno, Pemda Maluku dibawah kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengambil langkah-langkah dalam mengevaluasi kepada bawahannya.

“Kalau langkah berkaitan inovasi sangat berhubungan dengan SDM dari jajaran Pemda Maluku. Olehnya itu, ini yang harus terus didorong,”cetusnya.

Wenno menandaskan, Gubernur dan Wagub harus mendorong pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan langkah-langkah dalam membuat inovasi.

“Jadi Gubernur dan Wagub harus memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD, paling tidak mendorong mereka mengambil langkah-langkah, jangan sampai salah. Yang penting inovasinya berlangsung di dalam peraturan perundang-undangan, kedua harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak,”tuturnya.

Wenno menambahkan, walaupun demikian Gubernur Maluku wajib melakukan berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM

“Saya kira dengan itu saja cukup, tapi selama ini mereka statis, atau belum mengambil peran apapun. Jikalau kedepan Maluku masih dikatakan miskin inovasi, maka Gubernur harus mengevaluasi kinerja mulai dari pimpinan OPD hingga jajaran yang paling bawah,” katanya.

“Hal ini perlu dilakukan, jangan sampai SDM lemah, masih tetap dipertahankan. Maka akan menganggu jalannya roda pemerintahan di negeri raja-raja ini,”katanya lagi.

RSUD Haulussy Berhentikan Dua CS Hanya Melalui WA

0

Bahkan Upah Dua Bulan Belum Dibayarkan, Ini Kata Anggota DPRD Maluku

Ambon, MALUKU.News – Andrias M Ririhatuela dan Willem Pesolima, kini tidak lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Cleaning Service (CS) di RSUD dr. M. Haulussy, Ambon

Keduanya dipecat oleh Sekertaris RSUD Haulussy, Lis Pattinasarany, yang juga merupakan PPTK untuk CS, sungguh tidak manusiawi, hanya melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp (WA), kalau mereka tidak usah lagi bekerja atau dirumahkan. Bahkan upah dua bulan bekerja juga tidak diberikan.

Terhadap hal ini, keduanya sudah melayangkan surat somasi ke pihak RSUD Haulussy, untuk mendapatkan upah kerja mereka, namun seperti garam yang dibuang kedalam laut, mereka pulang dengan tangan hampa.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rofik Afifuddin mengatakan seharusnya pihak RSUD Haulussy bijak, dengan menyampaikan pemberhentian dengan secara terhormat, disertai alasan.

“Saya turut prihatin kedua pekerjaan CS diberhentikan secara tidak etis. setiap orang yang melakukan hubungan kerja, pastinya memiliki kontrak kerja, sehingga pemberhentian kerja itu juga harus sesuai prosedural,”ujarnya di Ambon, Selasa (14/06/2022).

Wakil rakyat dari Dapil Ambon ini juga mendesak pihak RSUD Haulussy untuk segera memberkkan upah kerja mereka selama Dua (2) Bulan yang hingga kini belum dibayarkan.

“Dua Bulan kerja mereka sebelum diberhentikan yah harus dibayar. Adanya kontrak kerja itu yang menguatkan, supaya bisa dilihat kalau misal diputus kontrak sebelum abis kontrak itu konsekuensinya apa, apa yang dia dapatkan,”tegasnya.

Gubernur Maluku Apresiasi Instansi Terkait Dukung Penurunan Stunting

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Murad Ismail, memberikan apresiasi kepada dinas, badan, instansi terkait, serta Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Maluku yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam penurunan angka stunting di daerah ini.

“Saya sampaikan apresiasi kepada dinas dan badan serta instansi yang telah berkontribusi dalam memajukan Provinsi Maluku, melalui program dinas masing-masing dan khususnya dalam upaya menurunkan stunting di Maluku,” ucap dia dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Ir. Habiba Saimima, M.Si, saat Rapat Rekonsiliasi Stunting Tingkat Provinsi Maluku Tahun 20202 di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat (10/6/2022).

Turut serta dalam rapat itu, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Sarles Brabar, SE., M.Si

Gubernur berharap, rapat rekonsiliasi Stunting di Provinsi Maluku, merupakan program strategi penurunan Stunting di Provinsi Maluku.

“Saya harap kegiatan ini dapat menjadi momentum penting dalam rangka menumbuhkan harapan dan keyakinan keluarga-keluarga di Maluku, mampu meningkatkan kualitas hidup, sehingga dapat menurunkan angka Stunting di daerah ini,” harapnya.

Dikatakannya, Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi dimana hampir sepertiga bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting.

“Masalah ini sudah kronis dan segera ditangani. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Presiden telah menginstruksikan kepada Kepala BKKBN yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” ingatnya.

“Sudah saatnya kita memperkuat daya “delivery” program pemerintah kepada masyarakat. Tidak lagi saat ini bermain pada kebijakan-kebijakan yang tumpul di lapangan. Harus ada memastikan bahwa program dan rencana aksi betul-betul menukik tajam dan dapat diterima dan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” sambungnya.

Gubernur yakin dan percaya bahwa ada koordinasi yang baik kolaborasi antar lintas dan sektor maka Pemerintah Provinsi Maluku, menggerakkan sumber daya yang ada utamanya mencegah kelahiran bayi Sunting.

“Pendekatan strategi dan efisien dalam upaya percepatan penurunan Stunting,”tegasnya.

Gubernur selanjutnya menyampaikan beberapa hal penting,

Pertama, menurunya angka kelahiran dan kematian yang disertai dengan peningkatan usia harapan hidup dalam jangka waktu yang panjang berakibat pada perubahan struktur umur penduduk.

Ditambahkannya, surplus penduduk usia produktif yang terus meningkat terhadap total penduduk tahun 2020 akan menjadi aset, apabila mereka berkualitas sehingga mempunyai daya saing tinggi didunia.

“Jadi kita mampu mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan” dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan murah dan terjangkau serta mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri, dan berprestasi,” paparnya.

Kedua, Gubernur melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya stunting. Maka penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan kepada keluarga beresiko melahirkan bayi Stunting.

“Kepada semua OPD, lintas sektor, serta mitra melakukan strategi-strategi yang difokuskan pada periode remaja serta calon pengantin pada masa kehamilan dan pada pasca persalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun,”pintanya

Ditambahkannya ,Pendampingan pada masa-masa tersebut, merupakan upaya intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai pada penerima manfaat dan dampak nyata dengan target menurunya angka prevalensi Stunting 14 persen pada tahun 2024.

Ketiga, salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan Stunting di Provinsi Maluku saat ini melalui Duta perangi Stunting.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua TP PKK Provinsi Maluku dan jajaranya bersama seluruh OPD yang selalu kerja keras terkait dalam upaya penurunan Stunting. Hal ini telah memberikan hasil yang menggembirakan dimana angka Stunting di Prpvinsi Maluku mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 30,88 persen menjadi 28, 77persen dari 2021 (SSGI Litbang Kemenkes RI,” ungkapnya.

Keempat, hal terpenting adalah terkait dengan data, kerja yang harus berbasis data. Oleh karena itu, dirinya, menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, agar data EPPGM yang selama ini dipakai agar memaksimalkan penginputan sehingga benar-benar dapat memberikan gambaran terkait kondisi sunting di Maluku.

“Kelima, saya berharap rapat ini dapat menghasilkan program-program unggulan dari Dinas masing-masing menurunkan Stunting,”imbuhnya

Dirinya berharap , melalui rapat rekonsiliasi ini dirinya menaruh harapan kepada tim percepatan penurunan stunting dengan kolaborasi lintas sektor menangani penurunan stunting dapat mewujudkan tujuan mulia dapat mensejahterakan keluarga di Maluku secara khusus dan Indonesia secara umum.

“Tinggalkan cara-cara rutin yang sangay birokrasi. Perkuat semangat kemitraan. Tempuh inovasi yang dampak majemuk dan manfaatkan pengetahuan serta kemajuan teknologi informasi. Berikan kontribusi yang nyata dan seutuhnya kepada masyarakat dengan mengedepankan kepentingan mereka diatas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan,”pungkas Gubernur.

Hadir dalam rapat itu, yakni dinas dan badan terkait, Badan Pusat Statistik serta organisasi yang selama ini konsern terhadap stunting di Maluku.

Sangkala Harap Pelayanan Kepada Calon Jamaah Haji Harus Dilakukan Secara Optimalkan

0

Ambon, MALUKU.News – Impian besar umat Muslim untuk untuk menunaikan ibadah Haji akhirnya bisa pasca dilanda pandemi Covid-19.

Tahun ini kuota Jamaah Haji untuk Provinsi Maluku mencapai 496 orang. Sesuai agenda, 26 Juni mendatang, seluruh jamaah haji sudah diberangkatkan ke Arab Saudi, namun sebelumnya akan dilepas secara langsung oleh Gubernur Murad Ismail di tanggal 23 Juni.

Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala berharap seluruh kesiapan kepada seluruh calon jamaah haji (CJH) dapat dilakukan secara optimal, mulai dari kesiapan di Ambon, keberangkatan ke embarkasi di Makassar, bahkan sampai ke Arab Saudi.

“Dalam melaksanakan Ibadah haji tahun ini, setelah kurang lebih dua tahun kita off, walaupun kuotanya masih 50 persen, tentu disambut gembira seluruh masyarakat Maluku, Pemda, DPRD dan Kementerian Agama Perwakilan Maluku. Paling penting harapan kami agar pelayanan dilakukan seoptimal mungkin,”ungkapnya di Ambon, kamis (09/06/2022).

Sangkala berharap CJH setelah tiba di Arab Saudi dapat menggunakan waktu untuk beribadah secara optimal. Sehingga kembalinya ke Ambon, menjadi haji yang mabrur.

“Dan dapat membangun daerah dengan penuh keharmonisan, berlandaskan semangat hidup orang bersaudara, dengan pengalaman spiritual selama menunaikan ibadah haji,” ujarnya.

Sangkala juga meminta CJH untuk mendoakan bangsa dan daerah, sehingga bisa kembali bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca dilanda pandemi Covid-19.

“Dalam pelaksanaan ibadah haji, Pemda akan mensuport JCH, dalam hal subsidi seluruh fasilitas perjalanan menuju ke PP Makassar,” tandasnya.

Dijelaskan Sangkala, sesuai agenda tahun 2022, setelah ditetapkannya Perda tentang pelayanan haji, maka bisa dipastikan tahun depan, Maluku sudah bisa menjadi embarkasi antara.

Hal itu dimaksudkan agar dalam pelaksanaan ibadah haji kedepannya, JCH tidak perlu lagi ke embarkasi Makassar, namun bisa langsung dari Ambon ke mekah, sedangkan Makassar dan kota lain hanya menjadi daerah transit.

“Setelah kondisi benar-benar pulih, jumlah keberangkatan CJH juga bisa kembali normal, serta mempercepat keberangkat jamaah lanjut usia (Lansia),” katanya.

“Jadi yang sudah usai 70 tahun ke atas namun waktu tunggu masih lama, agar diprioritaskan untuk kemudian bisa diberangkatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama,”katanya menambahkan.

Pemprov Maluku Peringati HLH Sedunia 2022

0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyelenggarakan peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) sedunia tahun 2022, bertempat di pelataran Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Kamis, (9/6/2022).

Hajatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup setempat mengusung tema “Satu Bumi untuk Masa Depan”, merupakan peringatan 50 tahun Konferensi Stockholm yang telah meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan dan dalam hubungan pembangunan dengan alam dan manusia.

Kegiatan ini dihadiri beberapa pejabat daerah seperti Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, Assisten Administrasi Umum Habiba Saimima, Ketua TP – PKK Provinsi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad, Penjabat Bupati Kabupaten KKT Danny Indey, Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan undangan lainnya.

Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie mewakili Gubernur Murad Ismail mengatakan, peringatan HLH Tahun 2022, menjadi momen penting untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk terus memperbaiki
dalam perilaku adil terhadap lingkungan.

“Lingkungan yang sehat membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak secara konstruktif. Tidak lain, dalam satu arah sejalan dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan atas kerja keras seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat, jurnalis dan juga jajaran birokrasi lapangan,” kata Menteri Nurbaya.

Menurutnya, tantangan kedepan tidak lebih mudah. Obyektivitas dan kejernihan dalam melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting.

Sementara di sisi lain, pembangunan lingkungan di Indonesia dalam perjalanannya, secara praktis melembaga dan semakin beraktualisasi dengan nyata.

“Kondisi tersebut memberikan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia diantara negara-negara di dunia, dimana Indonesia cukup gigih bekerja dalam aspek lingkungan,” ungkap Nurbaya.

pada peringatan HLH kali ini dilakukan penyerahan Sertifikat Proper tahun 2021-2022 kepada 16 perusahaan oleh Penjabat Sekda didampingi Kadis Lingkungan Hidup Maluku.

Proper merupakan suatu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Belasan perusahaan tersebut masing-masing :

A. Kategori Peringkat Hijau :

PT. Pertamina Patra Niaga Subholding C & T Integrated Terminal Wayame dan PT. Patra Niaga DPPU Pattimura.

B. Kategori Peringkat Biru :

PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Masohi / Namlea / Saumlaki / Tual, Citic Seram Energi Limited, PT. Semen Tonasa Ambon, PT. PLN (Persero) PLTD Langgur / Poka / Saparua / Hative Kecil / Kairatu / Wamar / Namlea dan Saumlaki.

Dilanjutkan penyerahan bantuan sarana tempat sampah oleh Ketua TP-PKK Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad kepada lima tokoh agama yakni Ketua MPH sinode GPM, Ketua MUI Maluku, Ketua Walubi, Uskup Amboina dan Ketua Persada Hindu Dharma Maluku.