Beranda blog Halaman 221

Wagub Orno Lepas Jalan Sehat Menyongsong HUT Ke 56 SMA Kristen YPKPM Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno melepas peserta Jalan Sehat dan Jumpa Alumni menyongsong HuT ke 56 tahun SMA Swasta Kristen YPKPM Ambonm Rabu (12/10/2022).

Dalam sambutannya atas nama Pemda Provinsi Maluku, Wagub menyambut gembira penyelenggaraan kegiatan jalan sehat dan jumpa alumni dalam tangka menyongsong HUT Ke 56 tahun SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon di saat ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun kebersamaan dan mempererat ikatan silaturahmi diantara piha sekolah, alumni SMA Swasta Kristenn YPKPM Ambon dan seluruh pemangku kepentingan.

Wagub mengatakan, pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat bersaing dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang cepat dan pesat saat ini.

Dengan kesadaran terebut, kata Wagub, maka pemerintah sesuai tingkatannya terus mendorong upaya upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka menyediakan sumber daya manusia berkualitas dan unggul, sehingga dapat bersaing pada tataran dunia global.

“Mengingat pentingnya keberadaan sebuah lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam mendidik dan membina generasi muda Maluku, maka saya perlu mengingatkan kita semua untuk membangun dan meningkatkan prestasi, kualitas dan mutu pendidikan serta menumbuh- kembangkan rasa kekeluargaan, meningkatkan dedikasi dan loyalitas alumni terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah,” terang Wagub.

Sehuhungan dengan kegiatan yang dilaksanakan ini, Wagub yang juga sebagai Ketua Alumni SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, ia menyampaikan beberapa hal penting.

Pertama, ucapan terimakasih dan memberikan apesiasi yang tinggi, ia sampaikan kepada jajaran SMA Swasta Kristen YPKPKM Ambon, yang selama ini telah menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan formal sesuai kurikulum yang ditetapkan, dimana sekolah tidak hanya, melaksanakan kegiatan intrakurikuler, tetapi juga ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara bersamaan, yamg memungkinkan proses proses belajar mengajar serta transfer ilmu pegetahuan betlangsung secara kontinue melalui pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa didik, serta memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan kemampuan individunya.

Kedua, sebagai sarana pendidikan formal, maka SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon harus menerapkan literasi dan numerasi pembelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, yang dilakukan melalui program sehari berliterasi dan majalah sekolah, yang tentunya akan membangun kecakapan anak didik.

“Saya mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anak didik. Pembuatan majalah sekolah meruapakan salah satu langkah untuk mengakselerasi literasi peserta didik, selain itunmajalah sekolah dapat dijadikan sebagai media promosi serta merupakan gambaran dari aktifitas, kebijakan dan pemikiran yang berkembang di sekolah,” ujarnya.

Ketiga, hal yang tentunya sangat membanggakan bagi kita semua, yaitu bahwa para alumnus SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, banyak yang telah meniti karier dan berhasil pada berbagai jenjang dan jenis pekerjaan.

Keberhasilan ini, sebut Wagub, tentunya akan memotivasi para siswa siswi yang sedang mengikuti pendidikan pada SMA Swasta Ktisten YPKPM Ambon untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan individunya sehingga dapat menjadi generasi muda Maliku yang berkualitas.

” Dan pada kesempatan ini juga, saya mengajak dan menggugah para alumni agar dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan keahlian, dan kemampuan masing masing untuk membantu tumbuh dan berkembangnya SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon sehingga dapat menjadi sekolah unggulan dan berkualitas di Provinsi Maluku,”tandas Wagub.

Pengelolaan DD di SBT, Jadi Perhatian DPRD Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pengelolaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), belakangan ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Provinsi Maluku terkait penyalahgunaan Dana tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Maluku Alimudin Kolatlena di Ambon, Rabu (12/10/2022).

“Pasalnya, SBT merupakan kabupaten dengan kasus korupsi DD terbanyak di Maluku”.

Dengan data yang ada, dirinya berharap bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT.

“Pengelolaan DD di SBT, kasusnya dua tahun belakangan ini dari 2021-2022 itu kan angkanya cukup tinggi. Untuk 11 kabupaten kota di Maluku dan ini merupakan fakta, karena itu memang satu hal yang kita coba evaluasi,”ucap Kolatlena.

Menurutnya, ini di lihat dari kualitas sumber daya aparatur Desa dalam hal pengelolaan DD.

“Memang karena sumber daya Desa kita itu minim, karena itu mereka kurang punya kemampuan untuk mengelola dana desa yang begitu besar hari ini lalu diiringi dengan akuntabilitas pertanggungjawaban,”ujarnya.

Dia juga meminta kepada Pemerintah Daerah, Dinas terkait supaya lebih dalam melakukan kegiatan-kegiatan program dan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur desa.

“Membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas, agar supaya mereka punya cukup kemampuan untuk bisa mengelola keuangan desa supaya hal-hal seperti ini, tidak lagi terjadi di tahun-tahun yang akan datang”.

Kolatlena menegaskan, bahwa kalau dibiarkan seperti itu ujung-ujungnya adalah kepala-kepala desa yang notabene warga masyarakat kita sendiri yang kena efek hukum.

“Ini akibat dari pada kurangnya sumber daya, jadi peningkatan program peningkatan kapasitas sosialisasi itu penting.”tegasnya.

Lebih lanjut kata Kolatlena, karena ada angka 600 juta ada juga yang sampai 1 miliar tapi beberapa tahun berjalan kita tidak melihat sesuatu yang signifikan berubah di masyarakat desa.

“Tidak ada perubahan itu mulai dari pembangunan industrinya, belum lagi solusi soal pemberdayaan masyarakat karena itu memang harus ada perhatian serius dari stakeholder daerah,”pungkas Kolatlena.

DPRD Maluku Lakukan Rapat Kerja Komisi Terkait Pengawasan BBM di Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Rapat kerja gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku beserta enam instansi lainnya. Pertemuan ini berlangsung diruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka membicarakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM di Provinsi Maluku, Rabu (12/10/22).

Johan.J. Lewerissa menjelaskan dalam raker tersebut bahwa, ada dua hal yang harus dijelaskan dari DPRD Provinsi Maluku, Komisi I Komisi II dan Komisi IlI menyangkut pengawasan BBM.

“Kelangkaan BBM pengawasan itu kan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun juga aparat keamanan, dan ini juga menyangkut tentang pengawasan kalau menyangkut tentang harga BBM tadinya keluar pemerintah itu kan berlaku dari Sabang sampai Merauke,”ujar Lewerissa

Lanjutnya, semua daerah di Republik ini sama namun, yang jadi persoalan di Provinsi Maluku ini adalah hanya kelangkaan yaitu Mitan.

“Ada yang melakukan penyalahgunaan baik oplosan maupun penimbunan karena banyak-banyak minyak tanah campuran yang dicampur untuk dijadikan bahan bakar solar,”ungkap Politisi Gerindra itu

Lebih lanjut kata dia, sebagai hukum apakah ada yang dari pihak sudah menyatakan bahwa kasus tersebut sebentar lagi diproses di pengadilan.

“Kita harap untuk jangan sampai hanya di tingkat pengadilan saja, atau di tingkat kejaksaan saja, tetapi harus sampai pada tingkat putusan hakim, agar supaya mempunyai hukuman yang setimpal untuk menjadi efek jerawat bagi para pelaku.” tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni perwakilan kepala kepolisian daerah Maluku, perwakilan TNI angkatan laut IX Ambon, Kepala Direktur PT Pertamina Maluku dan Papua, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Distributor BBM di wilayah Maluku.

DPRD Maluku Sambut Dinas ESDM Maluku Dukung Program Lisdes

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku menyambut positif rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku yang dukung program Listrik Desa (Lisdes).

Hal ini disampikan Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan mengatakan, dimana untuk program ini Dinas ESDM akan berkolaborasi dengan PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta pemerintah daerah 11 kabupaten/kota.

“Saya sangat menyambut positif dan berharap Pemprov Maluku maupun pemerintah kabupaten/kota dapat merespon rencana ini secara baik,”ungkap Hurasan kepada media di Ambon, Selasa (11/10/2022).

program Lisdes dengan menggandeng PT PLN Wilayah Maluku-Malut dan pemerintah kabupaten/kota untuk menuntaskan masalah elektrifikasi di 288 desa se-Maluku harus direspon baik oleh Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Menurtnya, kebutuhan akan elektrifikasi menjadi hal urgent bagi seluruh masyarakat, sehingga koordinasi dan kolaborasi antar Pemprov Maluku dan kabupaten/kota harus dilakukan, guna mendukung kelancaran program Lindes tersebut.

“Mengingat program ini akan memberikan pemerataan pembangunan elektrifikasi di desa-desa pelosok, serta mendukung program kementerian ESDM 100 persen elektrifikasi di wilayah timur Indonesia”.

Untuk diketahui sebanyak 288 desa di Maluku sepanjang tahun 2022 belum teraliri listrik dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU). Desa-desa tersebut kebanyakan berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) salah satunya Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Sekda Maluku Buka Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemprov Maluku dan Kota Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, membuka resmi pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan II Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2022, di Hall BPSDM, Selasa, (11/10/2022).

Sebanyak 309 CPNS mengikuti pelatihan ini. Ratusan peserta CPNS ini terdiri dari 118 orang dari lingkup Pemprov Maluku, dan 191 peserta di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Sebelumnya, mereka telah mengikuti tes CPNS di tahun 2019 dan dinyatakan lulus. Dan pelatihan dasar sebenarnya diselenggarakan di tahun 2020, namun karena pandemi Covid-19, pelatihan dasar baru bisa dilaksanakan hari ini.

Pelatihan ini merupakan syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum tahun 2015 dikenal sebagai Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau disingkat Diklat Prajabatan atau cukup disebut Prajab. Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil), antara lain ditetapkan jenis-jenis diklat ASN/PNS.

Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Penjabat Sekda di kesempatan ini mengatakan, sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dan penyelenggaraan tugas pemerintah. Oleh karena itu, pondasi dasar reformasi birokrasi, seutuhnya harus dimulai dari pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparaturnya.

Menurutnya, peserta sebagai CPNS perlu menjalani masa percobaan melalui proses pelatihan dasar dan terintegrasi, untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi.

“Peserta diharapkan dapat mengimplementasikannya apa yang didapat dalam pelatihan ini di lingkungan kerja masing-masing, dengan mengedepankan kode etik ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” harap Penjabat Sekda.

Sebagai informasi, pembukaan pelatihan dihadiri Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena, Kepala BPSDM Hadi Sulaiman, Kadispora Sandi Wattimena dan undangan lainnya.

Sadali Ie Resmikan Bagan Apung Fiberglass Program Sosial BI di Negeri Morela

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Morela, MALUKU.News – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi masyarakat subsisten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku bersama KodamMorela, MALUKU.News – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi masyarakat subsisten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku bersama Kodam XVI/Pattimura, menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat Negeri Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satu bentuk pendampingan tersebut adalah peresmian program sosial Bank Indonesia, berupa bantuan Bagan Apung Fiberglass untuk kelompok nelayan Lawamena Haulala oleh Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Selasa (11/10/2022) di Negeri Morella.

Bagan ini akan digunakan kelompok nelayan Lawamena Haulala dalam rangka kawasan terintegrasi di negeri setempat.

Selain pemberian Bagan Apung, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku juga melakukan penyelebrasian pengembangan kelompok subsistence (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, masyarakat lintas kelompok, kelompok rentan) – pentas seni adat, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Cinta, Bangga, Paham (CBP) – kas keliling Bank Indonesia.

Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie yang saat itu menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BI Provinsi Maluku dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui bantuan program ekonomi masyarakat berupa bantuan Bagan Apung Fiberglass.

“Penyerahan bantuan ini, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi Maluku bersama TNI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Unpatti Ambon dan seluruh pemangku kepentingan, dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di provinsi Maluku khususnya di Negeri Morella,” ungkap Gubernur.

Maluku, jelas mantan Dankor Brimob Polri ini, memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi potensi perikanan tangkap, budidaya serta potensi yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Potensi ini, lanjut Gubernur, merupakan tumpuan harapan pemerintah daerah untuk menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.

Untuk itu, dirinya berharap sinergi dan kolaborasi seperti ini, antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah terus di tingkatkan dalam upaya membangun daerah.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta mengatakan, pengembangan kawasan terintegrasi di Negeri Morela untuk mendorong peningkatan kapasitas kelompok nelayan.

Bakti Artanta juga menyampaikan, ikhtiarnya, karena salah satu sumber inflasi bisa saja terjadi di sektor perikanan, meskipun Maluku merupakan wilayah potensi perikanan yang besar.

“Inilah yang menjadi alasan prioritas, kenapa kami memberikan kontribusi di sektor perikanan melalui pengembangan dengan bantuan Bagan Apung, agar produktivitas nelayan bisa dikembangkan yang berdampak terhadap peningkatan nelayan dan perekonomian desa, bahkan bisa membantu penyediaan stok ikan di Maluku khususnya Kota Ambon,” tutup Artanta.

Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Abdurachman, pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan mendukung terealisasinya penyerahan bantuan program sosial Kantor BI Perwakilan Maluku.

meminta agar masyarakat, khususnya para nelayan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan hasil kekayaan alam Maluku, dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, yang dapat memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya minta kepada kelompok nelayan, bisa memanfaatkan dan merawat Bagan Apung ini dengan sebaik-baiknya, agar mampu menopang ekonomi masyarakat,” pungkas Kasdam.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie menyerahkan bantuan kepada perwakilan Kelompok Nelayan Lawamena Haulala, berupa kapal untuk menarik Bagan Apung dan Speedboat berukuran 12×1,5 meter, mesin kapal 40 PK, 6 ball tali jangkar ukuran 22 mm, 30 buah Cool Box dan jaring tangkap.

Turut hadir dalam acara peresmian Bagan Apung Fiberglass, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Habiba Saimima, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalama, sejumlah perwakilan OPD Pemkab Malteng, Pemerintah Negeri Morela, tokoh adat/masyarakat. XVI/Pattimura, menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat Negeri Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satu bentuk pendampingan tersebut adalah peresmian program sosial Bank Indonesia, berupa bantuan Bagan Apung Fiberglass untuk kelompok nelayan Lawamena Haulala oleh Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Selasa (11/10/2022) di Negeri Morella.
Bagan ini akan digunakan kelompok nelayan Lawamena Haulala dalam rangka kawasan terintegrasi di negeri setempat.

Selain pemberian Bagan Apung, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku juga melakukan penyelebrasian pengembangan kelompok subsistence (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, masyarakat lintas kelompok, kelompok rentan) – pentas seni adat, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Cinta, Bangga, Paham (CBP) – kas keliling Bank Indonesia.

Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie yang saat itu menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BI Provinsi Maluku dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui bantuan program ekonomi masyarakat berupa bantuan Bagan Apung Fiberglass.

“Penyerahan bantuan ini, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi Maluku bersama TNI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Unpatti Ambon dan seluruh pemangku kepentingan, dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di provinsi Maluku khususnya di Negeri Morella,” ungkap Gubernur.

Maluku, jelas mantan Dankor Brimob Polri ini, memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi potensi perikanan tangkap, budidaya serta potensi yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Potensi ini, lanjut Gubernur, merupakan tumpuan harapan pemerintah daerah untuk menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.

Untuk itu, dirinya berharap sinergi dan kolaborasi seperti ini, antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah terus di tingkatkan dalam upaya membangun daerah.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta mengatakan, pengembangan kawasan terintegrasi di Negeri Morela untuk mendorong peningkatan kapasitas kelompok nelayan.

Bakti Artanta juga menyampaikan, ikhtiarnya, karena salah satu sumber inflasi bisa saja terjadi di sektor perikanan, meskipun Maluku merupakan wilayah potensi perikanan yang besar.

“Inilah yang menjadi alasan prioritas, kenapa kami memberikan kontribusi di sektor perikanan melalui pengembangan dengan bantuan Bagan Apung, agar produktivitas nelayan bisa dikembangkan yang berdampak terhadap peningkatan nelayan dan perekonomian desa, bahkan bisa membantu penyediaan stok ikan di Maluku khususnya Kota Ambon,” tutup Artanta.

Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Abdurachman, pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan mendukung terealisasinya penyerahan bantuan program sosial Kantor BI Perwakilan Maluku.

Ia meminta agar masyarakat, khususnya para nelayan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan hasil kekayaan alam Maluku, dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, yang dapat memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya minta kepada kelompok nelayan, bisa memanfaatkan dan merawat Bagan Apung ini dengan sebaik-baiknya, agar mampu menopang ekonomi masyarakat,” pungkas Kasdam.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie menyerahkan bantuan kepada perwakilan Kelompok Nelayan Lawamena Haulala, berupa kapal untuk menarik Bagan Apung dan Speedboat berukuran 12×1,5 meter, mesin kapal 40 PK, 6 ball tali jangkar ukuran 22 mm, 30 buah Cool Box dan jaring tangkap.

Turut hadir dalam acara peresmian Bagan Apung Fiberglass, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Habiba Saimima, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalama, sejumlah perwakilan OPD Pemkab Malteng, Pemerintah Negeri Morela, tokoh adat/masyarakat.

Guru Besar Hukum Uncen Kritisi Permintaan Keluarga Lukas Enembe Diperiksa di Lapangan Terbuka

Penulis
redaksi.MN
-
0

Jayapura, MALUKU.News – Keluarga Lukas Enembe memastikan Lukas tidak akan ke Jakarta untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sakit. Kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona bahkan menyebut, massa pendukung Lukas Enembe meminta pemeriksaan terhadap Pak Lukas dan keluarga oleh KPK dilakukan di lapangan terbuka agar bisa disaksikan.

Mengkritisi hal tersebut, Guru Besar Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Prof. Dr. Melkias Hetharia, SH., M.Hum mengatakan, permintaan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di negeri ini.

“Jadi, untuk mengadili seseorang di lapangan seperti itu, saya kira dalam sistem hukum kita tidak mengenal itu. Jadi itu harus dilakukan berdasarkan aturan hukum acara,” ujarnya usai menjadi pemantik dalam fokus grup diskusi dengan tema : Petaka Korupsi Bagi Generasi Muda Papua yang digelar oleh DPW Pemuda LIRA Papua bersama beberapa organisasi kepemudaan lainnya di Kota Jayapura, Selasa (11/10/2022).

Dijelaskan Melkias, Indonesia memiliki hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Proses hukum yang berlangsung dalam rangka penyelesaian masalah korupsi di Papua termasuk Lukas Enembe semuanya berjalan menurut hukum acara yang ada. KPK perlu bekerja secara profesional, dan menyidik perkara itu sesuai dengan hukum yang ada.

“Semua prosedur itu bisa menjamin keadilan bagi tersangka. Biarlah aturan hukum ditaati oleh semua pihak, karena kita hidup dalam suatu negara dan negara ini adalah negara hukum sehingga semua orang harus mematuhi hukum,” tegasnya.

Melkias berharap, ketika semua tunduk dan taat pada hukum, hukum akan membawa kepada suatu tujuan dimana bisa menikmati keadilan dan kesejahteraan.

“Semua kita, tanpa kecuali, entah itu masyarakat maupun penyelenggara negara harus menaati hukum, baik hukum positif, hukum agama, hukum adat, termasuk hukum internasional yang dibangun di atas dasar etika. Jadi kita semua harus tunduk kepada aturan-aturan itu. Dan semua aturan itu tanpa kecuali berada dalam kehidupan kita secara simultan, berlaku secara bersama-sama. Maka mau tidak mau kita harus menaati semua hukum yang ada,” ungkapnya.

Melkias menegaskan, korupsi adalah sebuah Tindakan tercela yang harus dihukum dan dihindari. Karena korupsi itu menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran suatu bangsa. Namun dalam penanganannya, hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal harus dijunjung tinggi.

“Harus, karena di dalam proses penegakan hukum, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Silahkan KPK melaksanakan tugasnya, namun harus dijalankan secara profesional sehingga dalam penegakan itu ada keadilan prosedural yang perlu diperhatikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” tandasnya.

Melkias juga menyitir soal gonjang-ganjing para Pemimpin di Pusat dengan Penasihat Hukum Lukas Enembe. Dan mengimbau agar masing-masing pihak harus profesional.

“Kalau masalah gratifikasi 1 miliar, ya itu saja yang dibicarakan, kenapa melebar ke mana-mana. Penasihat hukum harusnya fokus ke satu miliar itu. Komentari itu saja. Tidak usah bawa ke ranah politik. mereka bukan penasihat politik, tapi penasihat hukum, supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan ke mana-mana,” bebernya.

Mengenai alasan kesehatan yang menjadi dalih Lukas Enembe tidak dapat memenuhi panggilan KPK, Melkias menandaskan, KPK memiliki akses untuk mempelajari rekam medis Lukas Enembe di rumah sakit di Singapura. Dan dokter di Singapura yang menangani Lukas bisa menjadi mediator untuk menengahi persoalan yang belakangan ini terus mencuat antara KPK dan Kuasa Hukum Lukas Enembe.

“Saya kira jalan yang terbaik adalah KPK dapat bekerja sama dengan tim dokter di Singapura yang mengetahui rekam medis Lukas Enembe secara pasti. Kalau dokter yang masuk di tengah mungkin kita akan terlepas dari kepentingan-kepentingan lainnya,”pungkasnya.

Gubernur Maluku Lantik 521 PPPK Guru Tahap I dan II

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Sebanyak 521 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan Tahap II di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2022, dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, bertempat di Gedung Islamic Center, Senin (10/10/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 571 tanggal 20 Juli 2022 tentang pengangkatan PPPK jabatan Fungsional guru di Lingkungan Pemprov Maluku.

Gubernur dalam sambutannya menyambut gembira atas pelantikan dan pengangkatan 521 guru tersebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia menilai, pengangkatan ini adalah hasil kerja keras dan perjuangan serta doa yang dikabulkan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa.

“Saya mengucapkan selamat bergabung dalam jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku,” ungkap Gubernur.

Ia mengatakan, Kunci untuk menjadi negara maju terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Untuk mewujudkannya, maka pendidikan harus ditempatkan sebagai pilar utama karena kualitas SDM bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan,” kata Gubernur.

Lanjutnya, ada tiga tugas utama yang diemban Aparatur Sipil N,egara, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala daerah), memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

“Tugas inilah yang harus saudara-saudara pikul sebagai abdi negara dan masyarakat. Laksanakanlah amanah tersebut dengan tanggung jawab berlandaskan nilai dasar kode etik, dan kode perilaku sebagai ASN,” kata gubernur mengingatkan.

Masih kata Gubernur, Guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan SDM generasi bangsa dan daerah, agar mereka siap menggapai cita-cita serta menghadapi tantangan dunia saat ini dan kedepan.

“Guru Juga membekali mereka (generasi bangsa) dengan pendidikan karakter kompetensi dan literasi atau keterbukaan wawasan, agar menjadi generasi muda yang kompetitif, profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi,” tandas Gubernur

Turut hadir dalam acara pelantikan dihadiri Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Kepala Dinas Pendidikan Insun Sangadji dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku lainnya.

Serap Aspirasi di Daerah, Komisi VIII DPR RI Melakukan Kunker ke Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Komisi VIII DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan, sekaligus menyerap aspirasi di daerah terkait dengan bidang kerja Komisi VIII, yaitu bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.

Kedatangan anggota komisi VIII DPR RI di Maluku, untuk melakukan Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Rombongan Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag didampingi anggota komisi Nanang Samodra, Ina Amania, Nur Azizah, Umar Bashor, Matindas J Rumambi dan Mohammad Saleh, melakukan pertemuan dengan Pemprov Maluku dan Kemitraan Kementerian terkait di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin (10/10/2022).

Pertemuan berlangsung di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno.

Hadir dalam pertemuan, Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, Halima Soamole, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Maluku, John M Hursepuny, Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Yasir Rumadaul dan Kepala PT. Pos Indonesia Provinsi Maluku serta para Pimpinan Umat Beragama.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, reses kali ini secara umum untuk memperoleh informasi berkaitan dengan fungsi Penyelenggaraan Keagamaan, Penyaluran Bantuan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kesiapsiagaan Bencana.

“Kami ingin mengetahui apa saja kebijakan program/kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku maupun satuan kerja vertikal Kementerian Agama RI yang terkait dengan bidang agama, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kesiapsiagaan bencana di Provinsi Maluku,” ungkap Kahfi.

Kahfi menambahkan, Komisi VIII DPR juga ingin mengetahui tentang penguatan anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang terkait bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penanggulangan bencana.

“Reses yang dilakukan ini juga untuk mendapatkan informasi, apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, bagaimana langkah-langkah penyelesaian serta usulan, sehingga masukan yang disampaikan untuk Komisi VIII DPR RI dapat dijadikan bahan untuk pembahasan di Komisi dengan mitra kerja,” tandasnya.

Usai pertemuan, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama para anggota didampingi oleh Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Salahuddin Yahya dan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Soepomo. Bantuan social diterima Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie dan sejumlah penerima manfaat.

Untuk diketahui, total Bansos yang diserahkan senilai Rp.583.449.000. Bansos yang diserahkan diantaranya, beras sebanyak 20 ton, kearifan lokal sebanyak dua lokasi untuk Kabupaten Maluku Tenggara, santunan kepada korban Konflik Sosial sebanyak 14 orang di Kabupaten Maluku Tengah, Kursi Roda untuk 5 penerima manfat dan tongkat adaftif untuk 42 penerima manfaat.

KKP Gelar Pemanfaatan Ruang Laut Harus Sesuai Prinsip Ekonomi Biru

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggelar pemanfaatan ruang laut, harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan negara.

Terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang semakin mempertegas tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengelola wilayah atau ruang laut.

Dengan terintegrasinya tata ruang wilayah darat dan laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharapkan dapat memberikan iklim kondusif bagi kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Kepala Kementrian Kelautan dan Perikanan Santoso Budi Widiarto memastikan, bahwa pemanfaatan ruang laut harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru.

Penguatan kelembagaan penataan ruang laut dimaksudkan untuk, membahas amanat KKP yang terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengelola sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terukur dan berkelanjutan, “ujar Santoso di Hotel Santika lantai V, Senin (10/10/2022).

“Hal ini penting bagi Indonesia, mengingat ruang laut merupakan tempat penghidupan, sumber bahan pangan, aktualisasi budaya, dan penopang perekonomian bangsa, baik saat ini dan di masa yang akan datang,”tegas Santoso.

Sehingga dalam hal ini, kami menggandeng teman-teman Pemerintah Daerah (Pemda), karena kedepan ketika PRL ini diberikan ijinnya tetap masuk di pemda.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Maluku Dr. Ir. Erawan Asikin, M.Si mengatakan, pihaknya telah melakukan review terhadap dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di wilayah Maluku. Dokumen final RZWP3K ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan selaras dengan kebijakan RTRWN.

Jadi kita sedang melakukan revisi RZWP3K, yang nantinya akan di intergrasikan sebagai penetuan kegiatan.

“Asikin juga menambahkan, hal ini akan di sosialisasikan sebagai RZWP3K kita yang baru ini”.

1...220221222...283Halaman 221 dari 283