Ambon, MALUKU.News – Literasi sekolah merupakan salah satu cara untuk membangun budaya literasi dalam dunia pendidikan. Langkah ini ditujukan supaya tercipta budaya membaca dan menulis di lingkungan sekolah, juga meningkatkan kemampuan berfikir dalam bentuk ide serta membangun kemampuan analisa berfikir peserta didik.

Berkaitan dengan hal diatas, SMA Swasta Kristen Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku (YPKPM) Ambon, menyelenggarakan Pencanangan Sehari Berliterasi dan Majalah Sekolah SMA, di Baileo Oikumene, Jumat malam, (14/10/2022).

Pelaksanaan kegiatan yang dicanangkan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno itu, merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-65 SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon.

Mengatasnamakan pemerintah daerah provinsi Maluku, Wagub Orno menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, yang telah berkomitmen menyelenggarakan kegiatan dimaksud. Sebuah komitmen untuk membangun kemampuan dan meningkatkan kualitas anak didik, sebagai wujud tanggung jawab dalam ikut serta menjelaskan kehidupan bangsa khususnya di Maluku.

Menurutnya, selain komitmen, SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, juga telah menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan formal, sesuai kurikulum yang ditetapkan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang memungkinkan proses belajar mengajar serta transfer ilmu pengetahuan, berlangsung secara kontinue melalui pengembangan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik siswa didik, serta memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan kemampuan individunya.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk peduli dan mendukung kegiatan tradisi dan budaya literasi di lingkungan lembaga pendidikan dan masyarakat,” ajak Wagub Orno.

Ia menilai, komitmen SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon diatas, sejalan dengan upaya pemerintah provinsi Maluku dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang menjamin tersedianya SDM yang berkualitas dan unggul, memiliki kemampuan intelektual, kematangan emosional dan berkarakter. Dengan begitu, SDM tersebut, benar-benar mampu menghadapi tantangan zaman, serta bersaing pada tataran dunia global sebagai implementasi visi pembangunan provinsi Maluku 2019-2024.

“Mencermati hal tersebut, maka kita harus mengembangkan budaya literasi dan menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan, karena banyak manfaat yang didapatkan dari hasil membaca dan menulis. Dengan berinteraksi, maka akan meningkatkan kemampuan interpersonal yang semakin mempertajam kemampuan anak didik, dalam menangkap makna informasi yang diperoleh serta membuka wawasan berpikir yang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas individu, keluarga dan masyarakat,” ujar Wagub.

Mantan Bupati Kabupaten MBD ini berharap, pelaksanaan Pencanangan Sehari Berliterasi dan Majalah Sekolah SMA itu, dapat menjadi sarana bagi anak didik untuk berinteraksi serta mengembangkan kemampuan belajar mengajarnya. Apalagi ditengah kemajuan dunia digital yang cenderung mempengaruhi pola pikir/pandang anak didik.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat juga dilaksanakan di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Maluku, dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, literasi digital perlu digalakkan sehingga anak didik memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, sebagai peluang untuk mengembangkan diri,” tutup Wagub.

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Tahun 2022.

Kegiatan Rakorda dipusatkan di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (14/10/2022), dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Pangdam XVI/Pattimura, Meyjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, para bupati/walikota se-Maluku, Asintel Kejati Maluku, Muji Martopo, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamh, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Pimpinan BUMN/BUMD, TPID se-Maluku serta para pelaku usaha.

Rakorda tersebut mengusung tema “Perkuat Sinergitas Provinsi-Kabupaten/Kota dan Stakeholder untuk Pengendalian Inflasi”.

Dalam laporannya Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah selaku Ketua Panitia pelaksana menyampaikan, rakorda ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergitas Tim TPID dengan stakeholder untuk melakukan Langkah cepat dalam penanganan inflasi di Maluku.

“Alhamdulilah di hari ini kita telah melaksanakan pertemuan yang intinya sesuai arahan bapak gubernur adalah untuk menindakalnjuti arahan bapak presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi,” kata Basalamah.

Pada kesempatan itu, Basalamah melaporkan, berdasarkan pantauan TPID Provinsi Maluku harga kebutuhan pokok dan barang penting strategis di Provinsi Maluku, sampai dengan hari ini secara umum relative stabil dan terkendali. daya beli masyarakat terjangkau dan tidak ada pembelian yang berlebihan, sehingga memicu naiknya inflasi di Provinsi Maluku.

TPID juga berkoordinasi dengan seluruh distributor untuk memastikan akses suplai dan menjaga harga di tingkat pasar tradisional, sehingga tidak menimbulkan kenaikan harga yang berlebihan.

Selain itu, bersama TPID, pihaknya juga telah membuat program kolaborasi antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, stakeholder dalam rangka pengamatan menjelang hari besar keagamaan pada Desember dan Januari mendatang, karena diperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan.

“Kami juga telah menyusun neraca stok pangan Provinsi Maluku sebagai embrio dalam rangka early warning system apabila terjadi kenaikan,” tandas Basalamah.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, menindak-lanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, maka pada hari ini, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melaksanakan Rakorda TPID dengan tema: “Perkuat Sinergitas Provinsi-Kabupaten/Kota dan Stake holder untuk Pengendalian Inflasi”.

Rakorda ini, kata Gubernur menjadi salah satu agenda penting yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergitas pusat dan daerah, maupun antar daerah, dalam usaha pengendalian inflasi, melalui berbagai langkah dan program, guna menjaga stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi.

“Perlu diketahui, setelah mengikuti arahan bapak Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, saya langsung memimpin rapat, dan memerintahkan TPID Provinsi Maluku untuk melakukan langkah penanganan secara menyeluruh dalam pengendalian inflasi,” terang Gubernur.

Terkait pengendalian inflasi, Gubernur menyampaikan, bulan September, inflasi Maluku tercatat sebesar 0,34% month to month (MTM), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,17%, dibandingkan dengan bulan Agustus tercatat sebesar 0,71%. Namun secara year on year pada September 2022 sebesar 6,89% year on year (yoy).

Adapun komoditas yang mengalami deflasi pada bulan september 2022, meliputi 5 jenis bahan pokok, antara lain, ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, bawang merah dan cabai rawit.

” ini menunjukan kemajuan TPID Maluku dalam menstabilkan harga,” ungkap Gubernur.

Sedangkan 5 komoditas penyumbang inflasi Maluku pada bulan September 2022, meliputi bensin, angkutan dalam kota, mangga dan cabai merah,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta TPID Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Tual, untuk pro aktif dalam menjaga pasokan distribusi harga bahan pokok, jelang Natal dan tahun baru, sehingga tidak berdampak terhadap naiknya angka inflasi.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan, saat ini, Pemprov Maluku akan segera merealisasikan 2% belanja tidak terduga (BTT), dan dana transfer umum (DTU), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.

“Untuk itu, saya meng-instruksikan kepada bupati/walikota untuk segera mengalokasikan dana tersebut, dan tidak perlu ragu-ragu dalam merealisasikan kebijakan tersebut,” imbau gubernur.

Mantan Dankor Brimob Polri ini juga menyampaikan strategi dan langkah pengendalian inflasi di daerah yang telah dilakukan TPID Provinsi Maluku.

Pertama, operasi pasar komoditas penyumbang inflasi, yaitu bawang merah, cabai, minyak goreng, beras, gula pasir, telur, kangkung, ikan dan sawi pada pasar-pasar tradisional di kota ambon, melalui kerjasama dengan pemerintah kota ambon, instansi terkait dan distributor sebagai upaya stabilisasi harga.

Kedua, melaksanakan gerakan tanam cabai 110 hektar dan bawang merah 66 hektar, pada tanggal 20 september 2022 bersama 11 kab/kota di provinsi maluku secara serentak.

Ketiga, melakukan kerjasama antar daerah antara Pemprov Maluku dengan Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Maluku dengan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Ambon dengan Kab Probolinggo dan kab. Brebes terkait pasokan bawang merah.

Keempat, menyusun neraca pangan daerah dan aktif melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional, serta memastikan stok bahan pokok agar tetap terpenuhi.

GUBERNUR APRESIASI KOTA TUAL

Gubernur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tual yang telah berhasil mengendalikan inflasi, pada periode bulan Mei hingga Agustus 2022, sehingga mendapatkan dana insentif daerah (DID), dimana saat ini capaian inflasi relatif terkendali sebesar 1,02 persen month to month, 4,98 persen year on year (yoy).
“Saya berharap dapat diikuti oleh Pemerintah Kota Ambon yang sampai saat ini, capaian inflasi sebesar 0,30 persen mont to month (MTM), dan 7,02 persen year on year (yoy) yang relative cukup tinggi, dan perlu mendapat perhatian khusus,” harap Gubernur.

Dan untuk 9 kabupaten/kota lainnya, Gubernur berharap agar senantiasa menjaga pasokan distribusi dan harga bahan pokok.

Penegasan juga disampaikan Gubernur, kepada para distributor dan agen, agar mensuplai bahan pokok secara teratur dan tidak memainkan harga (spekulasi) bahan pokok.

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Maluku Tahun 2022, yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku.

Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat (14/10/2022).

Atas nama Pemda Provinsi Maluku, Sekda yang menyampaikan sambutan Gubernur mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan rakor dalam rangka menyamakan pemahaman dan persepsi dala menegakan Perda di Provinsi Maluku.

Dikatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, telah menetapkan salah satu tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada.

Tujuan penegakan Perda dan Perkada, lanjut Sekda untuk menjamin kepastian hukum, serta menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, dan masyarakat juga dapat melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

Sehubungan dengan kegiatan ini, ada dua hal penting disampaikan Gubernur.

Pertama, perlunya sinergitas antara Satpol PP dengan para stakeholder dalam pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan melakukan langkah-langkah sterategis yang tepat guna menciptakan rasa nyaman kepada masyarakat.

“Olehnya itu, dibutuhkan strategi dalam pembinaan dan pengawasan Perda, salah satunya dengan membangun kerjasama pengawasan dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam rangka penegakan terhadap pelanggaran Perda,” ujarnya.

Kedua, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan pemerintah daerah, yang diwadahi dalam bentuk sekretariat PPNS dan berkedudukan di Satpol PP.
Untuk itu, diharapkan keberadaan Sekretariat PPNS ini dapat menjadi sarana untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan pengalaman, serta berbagi informasi terkait penegakan Perda maupun Undang-Undang.

“Dan secara koordinatif, dengan dibantu oleh Korwas PPNS dari Direktorat Reskrimsus Polda Maluku melalui kolaborasi dan Kerjasama OPD Pengampu Perda, Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota serta dengan dukungan Korwan PPNS, kita berharap kinerja penegakan Perda dan UU di Provinsi Maluku dapat terlaksana dengan baik,”

Ternate, MALUKU.News – Pertamina berkolaborasi dengan Kemendes PDTT, dan Kemenkomarves dalam mewujudkan kepedulian pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) di Maluku Utara. Dalam pagelaran GBBI kali ini pengunjung dapat menemukan berbagai produk karya UMKM, termasuk yang tergabung dalam program binaan Pertamina serta mengikuti berbagai aktivasi berhadiah menarik.

Selain menyajikan berbagai aktivitas menarik, Pertamina juga menghadirkan produk-produk unggulan Pertamina untuk menjawab rasa keingintahuan masyarakat yang terdiri dari beragam kategori yaitu fashion, craft, dan kuliner khas Maluku Utara.

I Ketut Permadi Aryakuumara, Executive General Manager Regional Papua Maluku PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan melalui kegiatan ini, diharapkan dapat semakin menumbuhkan minat masyarakat akan produk-produk lokal dan terus mendukung para pengrajin lokal terutama pada binaan Pertamina.

“Melalui partisipasi kami dalam kegiatan ini, masyarakat akan semakin giat dalam mendukung produk-produk lokal berkualitas sehingga kita mampu dalam mendorong pemulihan roda ekonomi Indonesia setelah lebih dua tahun diterpa oleh pandemi yang melanda dunia,”ujar Ketut Permadi, Kamis (13/10/2022).

Pertamina berkolaborasi untuk mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang digagas bersama oleh Kementerian Desa dan PDTT, Kemenko Marves, Pemerintah Provinsi Maluku utara, Bank Indonesia dan Top Brands. Sejalan dengan dukungan penuh Pertamina untuk mendorong UMKM dan keikutsertaan dukungan kepada Gernas GBBI, dengan semangat itu, Pertamina berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Maluku Utara dengan menghadirkan beberapa agenda kegiatan seperti Talkshow dan Upskilling UMKM, Social Media Activation, Marketing Live Competition, T3 GBBI Corner, dan hybrid Exhibition bertajuk SMEXPO.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menambahkan “Melalui gernas GBBI, kita semua belajar bahwa UMKM adalah tulang punggung bagi perekonomian kita, ditengah kondisi gejolak ekonomi dan geopolitik global saat ini diperlukan rasa empati sekaligus semangat untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia salah satunya dengan memperkuat UMKM Indonesia”.

Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan sambutan “Berawal dari arahan Presiden Jokowi, kami mengevaluasi bahwa di Kementrian desa tidak akan lagi menggunakan produk Impor, yang digunakan hanya produk dalam negeri dan produk UMKM buatan Indonesia. Kita harus merubah sikap dan perilaku terkait permanfaatan dengan produk produk kita. Tentu ini semua kita lakukan tidak lain karena kecintaan kita kepada produk-produk indonesia dan kita terus gelorakan bukan hanya ampilifikasi nya tapi terhadap perubahan sikap dan perilaku.“

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia juga menyampaikan “Gerakan nasional bangga buatan indonesia, telah menjadi gerakan yang super positif dalam promosi pengembangan produk UMKM di indonesia, semenjak gernas GBBI diluncurkan, 12,1 juta unit UMKM telah bertranformasi ke platform digital, dan kami optimis target pencapaian 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023 akan tercapai.”

Beragam UMKM dihadirkan didalam kegiatan GBBI ini mulai dari Batik Malefo, Air Guraka Instant, Oleh-oleh “Ne Gam Macahaya”, Batik Tubo, Ifamoy, dan Serba Usaha yang merupakan UMKM yang memberdayakan kaum difabel. Didalam booth, terdapat aktivasi program pinky movement, yakni program bantuan pinjaman lunak dan pembinaan untuk outlet Bright Gas maupun UMKM sebagai jaringan distribusi resmi LPG NPSO yang tertarik memanfaat Bright Gas untuk aktifitas bisnisnya di seluruh Indonesia.

Salah satu dari perwakilan UMKM yang dibina dari Pertamina sejak tahun 2020 yaitu Ibu Nurjanah pemilik dari Batik Serba Usaha, menuturkan “Pertamina banyak berperan dalam mendongkrak usaha saya. Kami perkenalkan ecoprint sebagai karya yang layak dipasarkan di Ternate dan Pertamina membantu mempromosikannya sehingga masyarakat menjadi tahu dan menerima produk kami. Alhamdulillah berkat dukungan Pertamina, pelatihan dan pembinaan yang diberikan, usaha saya berkembang dan mempekerjakan sembilan orang diffable dan melatih serta memberdayakan 80an orang lainnya lainnya. Saat ini kami memiliki diferensiasi produk dan merambah sektor kuliner yang juga sudah diterima di gerai confinience store.”

VP Corporate Social Responsibility (CSR) & Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman juga mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam meramaikan pameran GBBI. “Kami mengajak masyarakat luas untuk untuk hadir memberikan perhatian dan dukungan bagi para pengusaha lokal Indonesia, yang tentunya akan sangat membantu mereka terutama dalam masa pemulihan ekonomi ini”, tutup Fajriyah.

Pertamina senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.

Melalui program-program UMK dan semangat Energizing Your Future, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energy yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Serta berupaya terus mendorong setiap Mitra Binaan menjadi UMK naik kelas dan Go Global.

Ambon, MALUKU.News – Untuk merealisasikan satu data di daerah memang diperlukan sebuah upaya seperti komitmen kepala daerah, kolaborasi, koordinasi dan sinergi antar instansi OPD. Di samping itu juga diperlukan semacam kebijakan dari pemerintah pusat, mengenai jenis data, standar data, format data, metadata yang seragam baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena selama ini, penyelenggaran satu data di tingkat daerah terlihat berbeda-beda tergantung persepsi dan pemahaman masing-masing daerah itu sendiri

Berkaitan dengan hal diatas, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, membuka resmi pelaksanaan Sosialisasi Satu Data Indonesia yang diselenggarakan Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku, dalam rangka implementasi standar data dan metadata statistik sektoral, di Marina Hotel, Kamis, (13/10/2022).

Sosialisasi ini dihadiri perwakilan Diskominfo lingkup kabupaten/kota se-Maluku. Sedangkan Ir, Ahlan, M.Si dan Erniani Suhartati, M. STAT bertindak sebagai narasumber.

Pj. Sekda di kesempatan ini mengatakan, saat ini, persepsi tentang standar data dan metadata statistik sektoral harus disamakan, serta membahas berbagai kendala dan mencari solusi dalam rangka pelaksanaan suatu data Indonesia provinsi Maluku. Mengingat saat ini, banyak data yang tersebar di setiap kementerian maupun lembaga pusat dan daerah, yang belum terkoneksi dengan baik serta datanya pun berbeda-beda.

Ia menjelaskan, kebijakan satu data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia, yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah, dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

“Sebagai wujud nyata tata kelola data yang baik, maka ketersediaan data yang akurat mutakhir terpadu dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah,” jelas Pj. Sekda.

Menurutnya, kebijakan satu data di Provinsi Maluku telah terimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020, tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku dan SK Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Fata Provinsi Maluku yang mengatur tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Provinsi Maluku, dimana salah satunya adalah tugas produsen data untuk menyampaikan data sesuai dengan standar data dan metadata kepada walidata provinsi Maluku.

“Metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku dan menggambarkan data menjelaskan data serta memudahkan pencarian penggunaan dan pengelolaan informasi data,” ujar Pj. Sekda.

Selain itu, sambungnya, Metadata juga memegang peranan penting dalam pengelolaan sistem satu data provinsi Maluku, sehingga diperlukan persamaan persepsi, pandangan dan pemahaman antar OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi menjadi sarana dalam menyamakan persepsi dimaksud.

“Untuk itu, saya mengharapkan agar saudara-saudara (Peserta) mengikuti materi yang diberikan narasumber dengan serius, untuk dapat menerapkannya pada OPD masing-masing,” harap Pj. Sekda.

Jakarta, MALUKU.News – 51 orang kafilah utusan dari Provinsi Maluku, Kamis (13/10/2022) mulai bertanding dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXIX Tingkat Nasional di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Hari ini, para kafilah Maluku, mulai tampil untuk mengikuti beberapa cabang mata lomba. Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, Rabu (12/10/2022) malam, para kafilah Maluku siap tampil maksimal membawa nama baik Maluku di ajang nasional,” demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Semuel E. Huwae yang turut menghadiri acara pembukaan MTQ XXIX Tingkat Nasional di Kota Palangkaraya.

Mantan Kadis Kominfo Provinsi Maluku ini berharap para kafilah dapat melakukan tugas dengan baik, dan jangan pernah ragu dengan kemampuan yang sudah dimiliki.

“Ingat pesan bapak Gubernur agar selalu menunjukkan perilaku yang baik serta menjaga nama baik daerah. Berlombalah dengan penuh semangat dan sportifitas tinggi. Kobarkan persatuan dan kesatuan serta bina perdamaian dan persaudaraan antar sesama peserta dari daerah lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku, Adji Muhamad menyampaikan, hari ini kafilah Maluku telah mengikuti beberapa cabang mata lomba.

“Jadi, dari pagi hingga sore ini kafilah Maluku telah bertanding untuk beberapa cabang mata lomba yakni, Musabaqah Tilawah anak-anak Putri, Musabaqah Qiraat Al Qur’an Murattal remaja putri. Malamnya akan dilanjutkan dengan musabaqah tilawah dewasa putri,” jelas Adji.

MTQ ke 29 ini, kata Adji diikuti oleh 34 Provinsi dan akan memperlombakan 8 cabang Musabaqah dan 23 golongan.
“Para kafilah Maluku sendiri akan berlomba di tujuh cabang dengan 22 golongan mata lomba,” ujarnya.

Ia mengakui, kontingen Maluku akan tampil maksimal. Hal ini dengan pertimbangan bahwa, pihaknya telah mempersiapkan kafilah dengan mengadakan pembinaan dan latihan untuk mengikuti perhelatan MTQ nasional XXIX di palangkaraya.

“Dengan pembinaan dan Latihan-latihan yang selama ini telah dilakukan, kami yakin mereka bisa tampil maksimal. Bahwa kalau atas hal itu kami harus menjadi juara maka kami mensyukurinya. Tetapi kami selalu menekankan arahan bapak gubernur, menjadi juara bukan segalanya, yang penting kita dapat menjaga nama baik Maluku dalam pelaksanaan MTQ melalui perilaku kita,”tandas Adji