Beranda blog Halaman 222

Jack: Tidak Ada yang Angkat Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Seluruh Papua

Penulis
redaksi.MN
-
0

Sentani, MALUKU.News – Ketua Gerakan Pemuda Jayapura, Jack Puraro menyatakan, Papua bukan hanya milik satu suku namun ada banyak suku dan setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.

“Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh,” ujarnya di Sentani, Papua, Minggu (09/10/2022).

Menurut Jack, Dewan Adat di tanah Tabi yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Pak Lukas Enembe sebagai Kepala suku di Papua, atau mengangkat Pak Lukas Enembe sebagai Kepala Suku.

“Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai Kepala Suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Tapi kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, maka orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi,” tegasnya.

Jack juga meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua memiliki satu Kepala Suku besar seperti Pak Lukas Eeembe.

“Itu tidak benar. Itu pembohongan publik,” tandasnya.

Dijelaskan Jack, opini seperti itu sengaja dibangun untuk menjadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk membentengi Pak Lukas Enembe yang membangkang terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat yang masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe.

“Diharapkan mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas, serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi. Kami tahu bahwa kondisi Pak Lukas hari ini masih sakit, sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Tapi kita berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapapun boleh tinggal di Papua,” ungkapnya.

Jack menandaskan, Gubernur Lukas Enembe harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya sehingga permasalahan kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya dapat segera selesai dan masyarakat bisa tenang.

“Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapapun kita, masyarakat yang hidup di Republik ini, tidak ada yang kebal hukum,” imbunya sembari meyakini, Gubernur Lukas Enembe sangat siap menghadapi proses hukum, tetapi mungkin karena ada hasutan dan masukan-masukan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan ada tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.

“Kalau Pak Lukas terus dalam posisi seperti ini, ini juga dapat mengganggu kesehatan beliau. Tekanan seperti ini membuat beliau tersandera dan terkurung,”katanya.

Jack meminta masyarakat waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi provokasi sehingga membuat suasana di Papua tidak kondusif. Secara khusus dirinya juga mengimbau Kuasa hukum Lukas Enembe supaya tidak terlalu frontal dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.

“Sementara pak Gubernur dalam kondisi masih sakit, saya lebih menekankan kepada kuasa hukum Lukas Enembe, saya lihat terlalu frontal dalam penyampaian-penyampaian,” pinta Jack.

Jack menambahkan, kuasa hukum Lukas Enembe mestinya lebih fokus meyiapkan dokumen-dokumen, data-data dan bukti-bukti, dan terus berkoordinasi dengan KPK sehingga situasi ini bisa mereda.

“Kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan di tanah Papua dan tidak terprovokasi pada isu-isu yang dapat membuat Papua ini tidak aman,” pungkasnya.

Saimima Buka Rakerda DPD M1R SS Bersatu Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima membuka resmi pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Bakti Sosial Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu (M1R SSB)Provinsi Maluku, di Dusun Wainuru, Desa Waai, Minggu, (09/10/2022).

Organisasi ini didirikan untuk menciptakan kebersamaan anak rantau dari maluku, dan telah didirikan di 17 provinsi dan puluhan kabupaten/kecamatan di seluruh Indonesia.

M1R SSB merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan berperan aktif dalam melanjutkan cita-cita perjuangan serta menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima mengatakan, kesadaran untuk terus membangun komitmen hidup damai dalam ikatan masyarakat yang majemuk, akan memberikan inspirasi dan imajinasi kreatif kepada seluruh anak negeri untuk mengembangkan pemikiran konstruktif, yang mampu meningkatkan spirit optimisme guna mewujudkan kehidupan anak negeri yang bermartabat.

“Maka dari itu, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pengurus yang selama ini telah melakukan langkah komprehensif, dalam meningkatkan kebersamaan di antara seluruh negeri,” kata Gubernur.

Menurutnya, pelaksanaan Rakerda merupakan momentum untuk membangun kesepahaman bersama antar pengurus mengenai tugas dan fungsi organisasi, serta mengevaluasi kekurangan dalam pelaksanaan organisasi selama ini

Rakerda, sambung Gubernur, bukan hanya merumuskan program kerja dan kebijakan strategis organisasi, namun sangat dibutuhkan konsep pemikiran yang inovatif, produktif, fungsional dan memberi dampak signifikan bagi proses dan pencapaian pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan.

“Saya berharap peserta Rakerda dapat melakukan penataan organisasi dan merumuskan langkah strategis serta program yang bisa dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerja-kerja organisasi kedepan,” ujar Gubernur.

Mengenai pelaksanaan bakti sosial, Gubernur berharap, pemeriksaan kesehatan dan khitanan massal tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas seremonial tapi harus mampu membangkitkan kepedulian dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat untuk terhebat secara praktik dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Di tempat yang sama, Ketua DPD M1R SSB Provinsi Maluku, Marselo Lalopua menerangkan, organisasi yang dipimpinnya lahir dari semangat cinta persaudaraan orang Maluku. Dari cinta inilah, lahir program kerja yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Perbedaan agama dan suku masyarakat, justru menjadi warna di kehidupan masyarakat Maluku.

“Untuk kegiatan kali ini, kami sengaja membuatnya dengan model bakti sosial. Harapannya, M1R bisa mampu melihat masalah sosial masyarakat dan berupaya untuk mengatasinya dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah, swasta dan pihak terkait lainnya. Kami harap, pemerintah menjadikan kami sebagai mitra untuk kerja sosial kedepannya,” harap Marcelo.

Gubernur Murad Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Nurul Ikhlas

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail, meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Ikhlas, di Dusun Ume Kau-Kampung Baru, Negeri Tulehu, Minggu sore, (09/10/2022).

Peletakan batu pertama, diawali dengan kumandang Adzan. Masjid Nurul Ikhlas memiliki panjang 18,5 meter, dan lebar 21 meter.

Setidaknya, terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi dibangunnya Masjid Nurul Ikhlas.

Pertama, Dusun Ume Kau-Kampung Baru, merupakan salah satu dusun diantara 15 dusun Negeri Tulehu, yang belum memiliki Masjid permanen.

Kedua, untuk bisa menunaikan sholat berjamaah di Masjid Jami Negeri Tulehu, warga setempat membutuhkan waktu kurang lebih lima menit perjalanan. Artinya, mereka akan telat satu raka’at saat sholat dilaksanakan.

Ketiga, mayoritas warga yang berusia 17-40 tahun belum mahir membaca Al-Qur’an. Apabila Masjid Nurul Ikhlas rampung dikerjakan, mereka akan memperdalam ilmu agama, seperti membaca Al-Qur’an, sholat, tata cara mengurus jenazah yakni memandikan, mengkafani, mensholatkan hingga mengantar ke kuburan dan ilmu agama lainnya.

Mengenai hal diatas, Gubernur Maluku Murad Ismail, mengajak masyarakat Dusun Ume Kau-Kampung Baru, untuk berperan dalam proses pembangunan masjid secara ikhlas. Dengan begitu, kehadiran masjid Nurul Ikhlas ini diharapkan menjadi wadah pengabdian umat beragama, sebagaimana nama Nurul Ikhlas yang disandang Masjid milik masyarakat Dusun Ume Kau-Kampung yang memiliki arti “Cahaya ke-Ikhlasan”.

“Eksistensi masjid bagi umat Islam bukan saja sebagai tempat shalat berjamaah atau beribadah tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa tetapi juga memiliki fungsi sosial yakni mendekatkan pada silaturahmi di antara warga masyarakat.

Gubernur berharap, pembangunan Masjid dimaksud dapat memberikan banyak hikmah dan pelajaran religius. Terlebih, peletakan batu pertama bertepatan dengan peringatan Maulid (Kelahiran)Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah.

“Melalui peristiwa ini (Maulid Nabi Muhammad SAW), sebagai Gubernur Maluku, saya mengharapkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan, saling menghormati, tolong menolong dan kebajikan. Itulah pesan-pesan penting yang harus kita hayati dari peristiwa dahulu,” harap Gubernur.

Turut hadir, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Muspika Salahutu, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. – Gubernur Maluku Murad Ismail, meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Ikhlas, di Dusun Ume Kau-Kampung Baru, Negeri Tulehu, Minggu sore, (09/10/2022).

Peletakan batu pertama, diawali dengan kumandang Adzan. Masjid Nurul Ikhlas memiliki panjang 18,5 meter, dan lebar 21 meter.

Setidaknya, terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi dibangunnya Masjid Nurul Ikhlas.

Pertama, Dusun Ume Kau-Kampung Baru, merupakan salah satu dusun diantara 15 dusun Negeri Tulehu, yang belum memiliki Masjid permanen.

Kedua, untuk bisa menunaikan sholat berjamaah di Masjid Jami Negeri Tulehu, warga setempat membutuhkan waktu kurang lebih lima menit perjalanan. Artinya, mereka akan telat satu raka’at saat sholat dilaksanakan.

Ketiga, mayoritas warga yang berusia 17-40 tahun belum mahir membaca Al-Qur’an. Apabila Masjid Nurul Ikhlas rampung dikerjakan, mereka akan memperdalam ilmu agama, seperti membaca Al-Qur’an, sholat, tata cara mengurus jenazah yakni memandikan, mengkafani, mensholatkan hingga mengantar ke kuburan dan ilmu agama lainnya.

Mengenai hal diatas, Gubernur Maluku Murad Ismail, mengajak masyarakat Dusun Ume Kau-Kampung Baru, untuk berperan dalam proses pembangunan masjid secara ikhlas. Dengan begitu, kehadiran masjid Nurul Ikhlas ini diharapkan menjadi wadah pengabdian umat beragama, sebagaimana nama Nurul Ikhlas yang disandang Masjid milik masyarakat Dusun Ume Kau-Kampung yang memiliki arti “Cahaya ke-Ikhlasan”.

“Eksistensi masjid bagi umat Islam bukan saja sebagai tempat shalat berjamaah atau beribadah tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa tetapi juga memiliki fungsi sosial yakni mendekatkan pada silaturahmi di antara warga masyarakat.

Gubernur berharap, pembangunan Masjid dimaksud dapat memberikan banyak hikmah dan pelajaran religius. Terlebih, peletakan batu pertama bertepatan dengan peringatan Maulid (Kelahiran)Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah.

“Melalui peristiwa ini (Maulid Nabi Muhammad SAW), sebagai Gubernur Maluku, saya mengharapkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan, saling menghormati, tolong menolong dan kebajikan. Itulah pesan-pesan penting yang harus kita hayati dari peristiwa dahulu,” harap Gubernur.

Turut hadir, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Muspika Salahutu, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Watubun : Ingatkan Warga Malra Tak Terpancing Provokasi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi I DPRD Maluku Benhur Watubun, meminta masyarakat khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) tidak terpancing provokasi yang menjurus pada bentrokan antar kampung hanya karena dipicu masalah tawuran antar pelajar.

“Warga seharusnya bisa menahan diri dan membiarkan aparat keamanan yang menangani perkara tawuran antar pelajar yang terjadi di Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara,”ungkap Watubun di Ambon, Sabtu (08/10/2022).

Kasus kontijensi atau perkelahian antara warga Desa Bombai dengan Elat di Kecamatan Kei Besar pada Jumat (07/10/2022) menyebabkan belasan orang terluka akibat dipicu perkelahian antara para pelajar.

Menurut dia, solidaritas yang berlebihan seperti itu perlu dihindari karena terkadang persoalan sepele antar individu atau anak sekolah justru berkembang menjadi perkelahian yang melibatkan orang sekampung.

Pemicu persoalan di sana sebenarnya masalah sepele dimana terjadi tawuran antara para pelajar namun akhirnya bisa berkembang menjadi besar karena warga antara dua desa ini saling bentrok.

“Solidaritas itu memang perlu, tetapi harus dipilah untuk hal yang dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama, dan persoalan individu biarlah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diselesaikan,”ujarnya.

Untuk itu dia meminta masyarakat dari kedua desa untuk bisa menahan diri, karena pemicu-nya adalah masalah antar pelajar yang terlibat tawuran, namun bisa berkembang kepada perkelahian massa.

Benhur juga meminta, aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk segera mengambil tindakan antisipatif terkait permasalahan yang sedang terjadi di Kei Besar.

Sementara Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat mengatakan situasi kamtibmas di Desa Bombai dan Elat sudah kondusif dan aparat gabungan TNI/Polri telah melakukan pengamanan.

“Kapolres bersama Dandim juga langsung turun ke lokasi bentrokan saat itu untuk melerai warga kedua desa, sementara belasan warga yang terluka menjalani perawatan di rumah sakit Langgur atau pun puskesmas,” katanya.

DPRD Maluku Beri Perhatian Khusus Bagi Nakes Yang Mengabdi Pada Daerah Terpencil

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendorong tenaga kesehatan, harus kembali mengabdi pada daerah terpencil di Maluku yaitu dusun-dusun di wilayah Tanjung Sial, Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, dan memberikan perhatian khusus bagi tenaga kesehatan (Nakes) untuk bertugas di daerah terpencil.

“Karena Nakes ini harus diberikan tambahan insentif diluar dari gaji pokok”.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Andi Munaswir kepada awak media, Jumat (07/10/2022).

“Pembangunan Puskesmas pembantu (PUSTU, red) atau Pondok bersalin Desa (POLINDES, red) itu salah satu inisiator saya sendiri karena waktu itu saya selaku Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah yang menangani salah satunya bidang kesehatan,”ujarnya.

Dirinya juga katakan, kenapa musti ada puskesmas pembantu? Karena mereka adalah dusun-dusun dari desa di Leihitu dan Leihitu Barat. Masyarakat disana kesulitan untuk berobat, periksa kesehatan, konsultasi kesehatan.

“Sehingga kita perlu membangun fasilitas kesehatan di Tanjung Sial, Pulau Seram, “tegasnya.

Selain itu juga, untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang berada pada desa-desa induk di Leihitu Pulau Ambon, masyarakat harus mengunakan kapal johnson atau ketinting.

“Untuk itu, kita perlu sekali membangun fasilitas penunjang para tenaga kesehatan,”dorongnya.

Andi juga menyinggung tekait Dinas Kesehatan, yang sudah mengeluarkan surat keputusan penempatan tenaga kesehatan pada desa-desa terpencil di Maluku, namun para tenaga kesehatan itu merasa keberatan.

“Dia juga berharap Dinas Kesehatan harus segera mencari solusi”.

Di samping itu, para pemangku kepentingan dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para nakes, khususnya yang menjalankan tugas di daerah terpencil

“Kenaikan gaji juga merupakan insentif afirmasi sekaligus penghargaan bagi nakes. Mengingat banyak tantangan yang dialami para nakes untuk bisa mencapai puskesmas di daerah terpencil di Maluku,”pungkasnya.

Akademisi Uncen Papua Imbau Lukas Enembe Ikuti Jejak Nelson Mandela

Penulis
redaksi.MN
-
0

Jayapura, MALUKU.News – Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka kasus korupsi telah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam panggilan pada 12 dan 26 September 2022, namun tak kunjung memenuhi panggilan tersebut.

Hal itu membuat penanganan kasus Enembe tersendat. KPK memiliki kewenangan untuk menjemput paksa Lukas Enembe, tetapi pihak KPK memutuskan untuk melakukan upaya persuasif kepada Lukas Enembe guna menghindari konflik dan kekacauan di Papua.

Menyikapi kondisi tersebut, akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Laus Deo Calvin Rumayom mengatakan, kasus Lukas Enembe maupun kasus bupati-bupati lainnya di Papua harus ditangani secara khusus dan hati-hati mengingat mereka berada dalam komunitas masyarakat yang pernah mengalami trauma.

“Mereka punya pengalaman sakit hati, pengalaman tidak percaya kepada negara. Sehingga kalau terjadi kasus korupsi seperti ini, kita harus jelaskan kepada masyarakat, bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan soal pelanggaran HAM, tapi ini adalah murni kasus penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya di Jayapura, Jumat (07/10/2022).

Laus yang juga Ketua Analisis Papua Strategis menegaskan, kalau yang digaungkan misalnya jemput paksa atau narasi-narasi tanpa penjelasan yang lebih spesifik, maka masyarakat akan mempunyai kesimpulan sendiri-sendiri. Dampaknya, Polri akan kesulitan melaksanakan keputusan KPK.

“KPK juga harus menjelaskan, apa masalahnya sehingga tidak bisa menangkap atau menahan Lukas Enembe, apakah karena masalah keamanan atau soal alat bukti yang belum cukup. Persoalan Gubernur Papua ini adalah persoalan kita bersama. Kita tidak boleh biarkan Bapa Lukas sendiri, tidak boleh biarkan Pemerintah Provinsi Papua ini sendiri, tidak boleh biarkan KPK bergerak sendiri, TNI-Polri bergerak sendiri,”ungkapnya.

Menurut Laus, dirinya melihat ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peristiwa itu untuk melahirkan sebuah konsep pembangunan Papua dengan satu prespektif baru, yaitu pendekatan antropologis, pendekatan filosofis, pendekatan partisipatif, kita terlibat secara bersama-sama.

“Pengalaman dari kasus hari ini menjadi sebuah peta demokrasi kita di Papua ke depan dan di Indonesia, bahwa kesalahan-kesalahan yang tejadi di masa lalu selama 20 tahun tentu sudah harus ada di dalam matriks atau statistik. Kurangnya di mana. Yang kurang-kurang inilah yang kita ambil, kita siapkan untuk 20 tahun ke depan,” katanya.

“Tidak boleh terulang kembali, misalnya mencegah terjadinya korupsi, mencegah terjadinya pelanggaran HAM, mencegah terjadinya konflik budaya dan konflik sosial, dan lain-lain,”katanya lagi.

Dijelaskan Laus, Untuk tujuan itu dirinya telah menginisiasi suatu gerakan dengan membentuk Tim Advokasi Independen bagi Gubernur Papua. Yang dilakukan tim itu antara lain mengoleksi semua data, informasi untuk dikaji, diolah. Tim advokasi tersebut tidak memihak kepada Gubernur atau KPK, tetapi secara independen.

“Advokasi ini diperlukan, supaya jangan ada korban. Supaya jangan masyarakat kita tertipu, jangan masyarakat kita miskin dengan data, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang kemudian berimplikasi pada gerakan perlawanan. Terkesan itu terjadi bukan saja karena mobilisasi tetapi karena masyarakat tidak punya pemahaman politik yang baik, tidak punya pengetahuan tentang informasi-informasi mana yang benar dan mana yang hoaks,”bebernya.

Laus menegaskan, Tim advokasi indepen itu menganggap bahwa semua pihak berkepentingan untuk memperbaiki Papua kedepan, sehingga dalam kasus tersebut.

“Tim advokasi tidak hanya berdebat secara hukum dan politik, tetapi berdebat untuk memperbaiki Papua 20 tahun ke depan. Sehingga siapapun pemimpin Papua ke depan, siapapun bupati-bupati di Papua dan Papua Barat ke depan, kita tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

Rumayom berpesan Kepada Gubernur Lukas Enembe, agar dapat mengikuti jejak Nelson Mandela yang menjadi contoh bagi negara-negara demokrasi di dunia. Nelson Mandela setelah 27 tahun mendekam dalam penjara, ia tetap menyerukan perdamaian dan pengampunan bagi lawan-lawan politiknya. Nelson

“Mandela dikenang sebagai tokoh politik yang berani memberikan pengampunan kepada Apartheid. Karena dengan pengampunan itulah, Afrika Selatan kini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihargai, bangsa yang bermartabat. Gubernur Papua sebagai pemimpin Papua harus bisa mengampuni dirinya sendiri, mengampuni rakyatnya, mengampuni pihak-pihak yang menghakimi dirinya. Karena dengan mengampuni, ia akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan apa yang menjadi haknya,” imbaunya.

Laus berharap, Lukas Enembe tetap kuat, tetap tegar, tetap menggunakan khikmad Tuhan. Kesalahan sebagai manusia pasti terjadi.

“Kalau kita punya niat baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, pasti Tuhan akan buka jalan,” pungkasnya.

Gubernur : Pemimpin Mampu Berikan Inspirasi dan Motivasi Untuk Lakukan Perubahan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Menjadi pemimpin tidak sekedar memiliki posisi dimana hanya dapat memberikan perintah saja. Tetapi seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada setiap orang untuk mau melakukan perubahan.

Hal itulah yang disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV bagi PNS Pemprov Maluku Tahun 2022, yang berlangsung di Hall Balai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku, Jumat, (7/10/2022).

Sebagai pejabat Administrator yang berkarakter, inovatif, visioner, adaptif dan responsif terhadap isu strategis, peserta PKA juga diharapkan lebih peka dan peduli terhadap dinamika perubahan yang terus berkembang pesat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
bersama-sama membangun komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan pada masing-masing unit kerja.

Dalam PKA angkatan IV tahun 2022 ini sebanyak 40 peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan ini., dimana 17 orang mendapat predikat sangat memuaskan, sedangkan 23 orang mendapat predikat memuaskan.

Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator dengan sasaran adalah terwujudnya kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja bagi pejabat administrator dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam acara penutupan Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Kepala BPSDM Maluku Hadi Sulaiman dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov.

Lepas 51 Kafilah MTQ ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Gubernur Murad

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail melepas 51 kafilah yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional XXIX di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan berlangsung dari tanggal 12-18 Oktober mendatang.

Pelepasan kafilah yang mengikuti MTQ nasional XXIX ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dari Gubernur Maluku kepada Ketua LPTQ Maluku, Muhamat Marasabessy yang berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (07/09/2022).

Hadir dalam acara pelepasan kafilah MTQ nasional XXIX di Banjarmasin, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Ruruh A. Setyawibawa, Danlanud Pattimura, Kolonel Pnb Tiopan Hutapea, Pj Sekda Maluku Sadali Ie, Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, Danrem 151/Binaiya, Brigjen TNI Maulana Ridwan, Ketua LPTQ Maluku Muhamat Marasabessy, sejumlah pimpinan OPD beserta tokoh-tokoh agama.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, kegiatan MTQ sangat penting, karena selain sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, serta ketaqwaan kepada Allah SWT, juga dapat meningkatkan dan mendorong semangat generasi muda dalam memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-qur’an.

Sehubungan dengan pelaksanaan ajang tersebut, mantan Dankor Brimob Polri ini pun menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada para peserta.

Pertama, gubernur mengingatkan, Al’qur-an sebagai wahyu Allah yang diturunkan ke bumi, bukan sekedar untuk dibaca, melainkan bagaimana kita mampu untuk memahami, mempelajari, dan mengamalkan isi kandungannya dalam sikap dan perbuatan sehari-hari, sehingga Al’qur-an dijadikan sebagai keutamaan hidup yang mampu membimbing dalam kedudukan dan fungsi masing-masing, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua, kepada para peserta yang akan mengikuti lomba XXIX tingkat nasional di kota Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, momentum ini merupakan sebuah kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al’qur-an yang berdasarkan pada kaidah keislaman.

Ketiga, sebelum mengikuti musabaqah ini, Gubernur yakin para peserta sudah mengikuti pembinaan dan pelatihan dengan baik.

“Oehnya itu, saya berharap apa yang telah anak-anakku peroleh selama latihan hendaknya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan MTQ nanti,” harap Gubernur.

Keempat, perhatikan kesehatan.

“makan dan minum yang cukup dan teratur. Selalu siapkan waktu untuk beristirahat. Ikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pembina atau pelatih, dan yang terpenting adalah jangan pernah lupa mendasari seluruh upaya dan jerih juang kalian dalam doa dan kepasrahan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar niscaya kita akan meraih yang terbaik,” ujarnya.

Kelima, berlombalah dengan penuh semangat dan sportifitas serta tetaplah menjaga persatuan dan kesatuan baik antara sesama peserta asal daerah Maluku maupun dengan peserta dari daerah lain, karena yang hadir pada MTQ nasional ini adalah mereka yang datang dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda.

“Kepada para pelatih dan pembina maupun instansi terkait yang telah memberikan perhatian serius untuk pengembangan dan pemahaman nilai-nilai Al-qur’an, saya pun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga,” tandas Gubernur.

Akila Wenda: Lukas Enembe Harus Hadapi Hukum, Pemerintah Wakil Allah

Penulis
redaksi.MN
-
0

Sentani, MALUKU.News – Tokoh Pemuda Pegunungan, Akila Wenda menyatakan Lukas Enembe harus berani hadapi hukum dan buktikan apabila merasa tidak bersalah selain itu Lukas Enembe penting untuk memberikan keterangan kepada KPK agar kasus korupsi yang menjeratnya dapat terang benderang.

“Pemerintah adalah wakil Allah dan mempunyai aturan hukum yang jelas untuk diikuti,”tegasnya di Sentani, Kamis (06/10/2022).

Akila yang juga mantan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menandaskan Lukas Enembe sebagai hamba Tuhan maka wajib pergi untuk memberikan keterangan kepada KPK apabila kesehatannya sudah pulih.

“Masyarakat tidak perlu melakukan intervensi terhadap kasus Lukas Enembe,”pungkasnya.

Akila Wenda berharap, Masyarakat Papua tidak berkorban demi melindungi Lukas Enembe dan dapat ciptakan situasi Papua yang aman serta damai.

“Masing-masing daerah adat pasti mempunyai aturan hukum untuk menjaga kedamaian dan kerukunan,”katanya.

“Masyarakat tidak boleh melakukan provokasi dan tetap waspada kepada oknum yang menyebarkan informasi hoax untuk mengganggu stabilitas Papua,”katanya menambahkan.

Komisi II DPRD Maluku Segera Rakor Dengan Mitra Bahas Penimbunan BBM

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku akan secepatnya Rapat Koordinasi bersama Pertamina, Polda Maluku, TNI AL, Disperindag dan pihak-pihak lain.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, mengatakan langkah-langkah ini perlu dilakukan lantaran Komisi II DPRD Provinsi Maluku selama ini mendapatkan informasi terkait dengan adanya perbuatan penimbunan BBM dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggujawab yang berdampak pada harga BBM melambung tinggi dibeberapa daerah berdampak pada masyarakat.

“Kita akan gelar rapat gabungan komisi dengan Pertamina, Polda, TNI AL dan Disperindag guna menanyakan kelangkaan BBM dan temuan adanya penimbunan BBM di beberapa daerah,”kata Johan Lewerissa di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (06/10/2022).

Menurutnya, Komisi II sangat berkepentingan untuk memastikan penyaluran bahan bakar minta sesuai dengan kebutuhan dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga jika ada penimbunan maka harus dilakukan langkah tegas.

“Bagi pelaku kejahatan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) harus mendapatkan efek jerah dari pihak kepolisian sebab jika tidak maka perbuatan tidak terpuji itu terus dilakukan dan mengorbankan masyarakat kecil yang terbebani dengan kenaikan harga BBM,”ujarnya.

Apalagi, kuota BBM untuk triulan ke empat ini mengalami pengurangan akibat dari telah diambilnya kuota pada triwulan satu hingga triulan ketiga sehingga mau tidak mau dengan kuota yang terbatas ini harus dikelola dengan baik.

Kenaikan BBM sangat terasa bagi masyarakat kecil, bahkan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah juga seringkali dinikmati oleh kelas menengah keatas dan tidak pernah dinikmati masyarakat bawah.

“Jika disubsidi terus-menerus diberikan akan berpengaruh terhadap APBN yang tidak akan sehat dan pasti terjadi inflasi ketika daya beli masyarakat akan berkurang sebagai akibat kenaikan harga bahan pokok,”pungkasnya.

1...221222223...283Halaman 222 dari 283