Beranda blog Halaman 219

Respon DPRD Maluku Terkait Aksi Penolakan IPPMAP Terhadap Warga Kariuw

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, tanggapi santer pemberitaan terkait dengan aksi penolakan yang akan dilakukan oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw (IPPMAP).

Pasalnya, IPPMAP akan menggelar aksi secara serentak di beberapa daerah dalam rangka, menolak dengan tegas pemulangan masyarakat Negeri Kariuw ke tempat tinggal yang semula.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, akan kembali mencoba untuk memediasi kembali persoalan tersebut.

“Kami akan tetap membijaki persoalan tersebut,”Kata politisi PKS tersebut kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Selasa (18/10/2022).

Kata Amir, Komisi I Akan tetap menerima respon yang dilakukan oleh pihak IPPMAP.

“Kami akan tetap merespon apa yang dilakukan IPPMAP terkait dengan apa yang nantinya mereka sampaikan, akan kami pantau terus,”Jelasnya

Dirinya menambahkan, bahwa apa yang nantinya menjadi tuntutan dari sikap masyarakat Negeri Pelauw dan Kariuw akan dilihat sesuai dengan proses hukum yang ada.

“Jadi kami ingin proses ini bisa diselesaikan secara tuntas, dan yang menjadi sikap dari masyarakat Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw, intinya kita akan menerima respon dari kedua belah pihak,”terang Amir

Selain itu, tambah Amir bahwa pihaknya juga sudah mencoba untuk mengundang pihak Bupati Maluku Tengah.

“Kita sudah undang, hanya saja Penjabat Bupati Malteng saat itu sedang melakukan kunjungan di luar daerah,”imbuhnya

“Jadi akan kita bicarakan dengan pihak terkait dan juga kedua belah pihak, dan dari pihak keamanan,”tegasnya.

Dirinya juga berharap, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, dan warga kariuw bisa kembali pulang ke kampung.

TKS RSUD Haulussy Minta Komisi IV DPRD Maluku Perjuangkan Nasib Mereka

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Sejumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) datang ke kantor DPRD Provinsi Maluku, untuk memperjuangkan nasib mereka. Karena hingga saat ini tidak terdaftar dalam Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kedatangan tersebut dalam rangka mengadu ke DPRD Maluku, terkait nasib mereka untuk mengikuti seleksi pegawai Pemerintah, Selasa (18/10/2022).

Aliansi TKS RSUD Haulussy Ambon menyampaikan keresahan mereka, yang sudah lama mengabdi antara lima hingga sembilan tahun dan terancam kehilangan pekerjaan karena pemerintah akan menghapus pegawai honorer.

“Dengan begitu, para TKS ini mengharapkan wakil rakyat dapat membantu dirinya dan kawan-kawan untuk bisa ikut Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kuota tenaga kesehatan”.

Kita tahu bersama bahwa pendaftaran PPPK sesuai edaran BKD akan tutup pada 31 Oktober mendatang. Tetapi ini kami terkendala beberapa hal di BKD yang membuat nasib kami tidak jelas, tidak dapat kami laksanakan. Kita pun tidak jatuhkan pimpinan RSUD tapi ini cara terakhir kami minta bantu,”ungkapnya berharap.

Merespon keresahan dan aspirasi TKS RS Haulussy itu, Anggota Komisi IV DPRD Maluku Andi Munaswir menegaskan pihaknya tidak sekedar mendengar keluhan, yang sampaikan tapi langsung ditindaklanjuti ke pusat karena demi kepentingan dan nasib masyarakat khususnya tenaga kesehatan (nakes).

“Kami tidak hanya mendengar tapi akan tindaklanjuti. Kami tidak tinggal diam, kami janji, komisi akan konsern, percaya kami. Sebab masalah PPPK ini bukan saja nakes tapi juga guru dan bahkan ada 5 Kabupaten/ Kota yang belum memasukkan data PPPK-nya ke Kementerian PAN-RB,” tegasnya.

Munaswir kemudian mengecam pimpinan RSUD Haulussy ini, hanya pikirkan isi perut sendiri tanpa melihat kepentingan pegawai. Hal inilah yang membuat masalah termasuk hal lainnya di RSUD hingga berlarut-larut.

“Direktur ini sering kita undang tapi tidak perna hadir padahal niat baik kita untuk memperbaiki kinerja RSUD. Kami pun bisa simpulkan yang bersangkutan tidak becus sehingga masalah ini tidak kunjung tuntas. Itulah yang membuat bapak/ibu sampai datang ke kami dan kalau pimpinan bapak/ibu becus maka tidak datang sampai di sini,” kembali tegasnya.

Rostina menambahkan, tanpa Nakes tentu pelayanan RSUD Haulussy tidak akan berjalan maksimal sebab kesehatan menjadi hal prioritas.

Oleh karena itu, ia memastikan akan menindaklanjuti masalah ini sampai tuntas.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV, Rovik Afifuddin memastikan agenda rapat gabungan komisi dengan hadirkan mitra terkait dan pihak RSUD Haulussy Ambon.

“Waktu kita tidak banyak atasi masalah ini. Paling lambat besok atau setelah selesai koordinasi dengan pimpinan untuk rapat gabungan gabungan komisi I dengan Dinkes, RSUD, Dinas Pendidikan dan BKD, bila perlu dengan Sekda. Tanggungjawab kita untuk memastikan status dan masa depan mereka dengan jelas,”pungkasnya.

Sineri: Provinsi Papua Butuh Penjabat Gubernur Agar Pelayanan Publik Kembali Normal

Penulis
redaksi.MN
-
0

Jayapura, MALUKU.News – Tokoh Intelektual Muda Keerom, Michael Sineri mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan gubernur Papua Lukas Enembe dan melantik seorang Pejabat Gubernur Papua menyusul menurunnya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih.

“Pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal karena kondisinya saat ini sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi,”.ujarnya di Abepura, Jayapura, Selasa (18/10/2022).

Michael bahkan menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur.

“Agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tandasnya.

Menurut Michael, dalam kasus Lukas Enembe adalah suatu fenomena baru di Papua hingga menyita semua perhatian publik.

“Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya berani untuk menghadapi proses hukum sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum untuk mendukung Lukas Enembe melakukan penjagaan di kediaman gubernur,” tegasnya.

Dijelaskan Michael, tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat 7 wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya.

“Tidak semua orang bisa mengklaim sebagai ketua suku kecuali anak adat,”tegasnya.

Terkait isu pelantikan ketua suku besar Papua, Michael tidak mengakui adanya hal tersebut karena dalam prosesi pelantikan tidak semua orang Papua terwakili.

“Seharusnya tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe. Dalam kasus Lukas Enembe, tidak bisa mengubah kasus hukum normal menjadi kasus hukum adat,”ungkapnya.

Michael menambahkan, yang terlibat menjaga di kediaman Lukas Enembe harus bisa memilah persoalan bahwa Lukas Enembe adalah gubernur bukan kepala suku suku besar.

“Masyarakat harus mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar,” pungkasnya sembari menambahkan Lukas Enembe harus tunduk kepada hukum dan ikuti proses hukum yang berlaku.

Wagub Orno Resmikan GBI Jemaat Pniel Mangga Dua Blessing

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, meresmikan gedung Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pniel Mangga Dua Blessing, Selasa, (18/10/2022). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan tifa oleh Wagub.

Sebelum meresmikan Gereja tersebut, Wagub menerangkan, bila secara manusiawi boleh berbangga karena bisa memiliki rumah ibadah yang permanen dan representatif. Tetapi dalam kebanggaan itu, mesti disadari bila tidak ada rencana apapun yang berhasil, jika tidak dirancang dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Olehnya itu, dalam kerendahan hati harus diakui bila bukan karena kehebatan, kerja keras maupun partisipasi warga jemaat, melainkan pertolongan Tuhan’lah pekerjaan pembangunan gedung Gereja bisa diselesaikan.

“Atas nama pemerintah provinsi Maluku, saya menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi atas peresmian gedung Gereja ini. Peresmian ini menjadi bukti penyertaan Tuhan bagi jemaat, berlandaskan iman kasih dan pengharapan beserta mengandalkan Tuhan,” kata Wagub.

Menurutnya, rumah ibadah bukanlah sekedar sebuah bangunan arsitektural, tetapi menjadi simbol dan tanda kehadiran Tuhan yang disembah, dan dimuliakan melalui ibadah maupun persekutuan jemaat. Pembangunan gedung Gereja ini juga membuktikan, bila jemaat Tuhan terus tumbuh dan berkembang.

“Selain berfungsi sebagai tempat peribadahan, jemmaat pembangunan gereja baru ini juga nantinya diharapkan dapat difungsikan untuk membantu pemerintah dalam membahas persoalan yang menyadarkan masyarakat dalam Jemaat Pniel Mangga Dua Blessing,” ujar Wagub.

Mantan Bupati Kabupaten MBD ini berharap, hadirnya gedung gereja tersebut, nantinya dapat digunakan secara maksimal terutama bagi penyelenggaraan aktivitas kerohanian jemaat Pniel. Selain sebagai penyelenggaraan aktivitas kerohanian, Wagub juga menghimbau agar pembangunan gedung Gereja, harus selalu terbuka bagi setiap aktivitas pembelajaran iman yang lebih praktis dan kontekstual bagi jemaat.

“Semoga melalui Gereja ini, hati umat makin menyatu dengan Tuhan dengan sesama umat maupun menyatu dengan pemerintah dan masyarakat. Melalui satu hati itulah, kita akan membangun masa depan bersama yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Orno.

Ini Solusi Atasi Kendala Pelayanan Publik di Pemprov Papua

Penulis
redaksi.MN
-
0

Jayapura, MALUKU.News – Semenjak Gubernur Papua Lukas Enembe tersandung masalah gratifikasi dan dua kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dinilai menurun.

Gifly Buiney, Ketua Umum DPP Pemuda Sereri menyatakan, penurunan kinerja Pemprov Papua tersebut bahkan sudah dirasakan jauh sebelum itu, yakni sejak Lukas menderita sakit dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat pada Mei 2021.

“Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali ada keperluan ke OPD tertentu, ke kantor gubernur, kita tidak menemukan pejabat disana. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak bapak gubernur sakit dan bapak wakil gubernur meninggal dunia, secara psikologis pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menurun. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” ujarnya di Jayapura, Senin (17/10/2022).

Menurut Gifly, Papua dengan persoalan yang kompleks dan dinamika yang tinggi, membutuhkan sosok pemimpin, seorang Gubernur yang benar-benar harus bekerja all out melayani masyarakat, sementara kondisi gubernur Lukas Enembe saat ini sedang tidak baik-baik saja karena sakit.

“Dengan kondisi seperti itu, saya meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret menunjuk pejabat baru gubernur demi mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang terpenting adalah [penunjukan pejabat baru gubernur] harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ungkapnya.

Dijelaskan Gifly, kalau peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya penunjukan pejabat baru, entah sebagai pelaksana tugas, penjabat, atau apapun namanya, untuk menggantikan gubernur yang tidak dapat melaksanakan tugas selama enam bulan berturut-turut karena berhalangan tetap, opsi itu patut dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.

Terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar di Papua ada kejanggalan, sehingga menimbulkan persepsi publik, Lukas hendak menjadikan predikat barunya sebagai kepala suku besar itu sebagai tameng untuk menghadapi kasus dugaan korupsi yang sedang dituduhkan kepadanya.

“Kalau Bapak Gubernur dianggap sebagai tokoh, kenapa pengukuhannya tidak dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Toh Pak Lukas sudah menjadi gubernur hampir 10 tahun. Ini terkesan adat digiring menjadi tameng beliau, dan patut diduga seperti itu,” tandasnya.

Gifly juga mempertanyakan pengukuhan kepala suku besar dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP). Dewan adat seolah-olah menjadi representasi semua kelompok adat di Papua.

“Kita hanya mengakui kepala suku yang diangkat oleh kepala marga. Papua hanya punya gubernur, tidak ada kepala suku besar. Ini bisa menjadi konflik baru antar suku di Papua. Buktinya sekarang menjadi polemik, apa sikap dewan adat, kan tidak ada, mereka diam,”tegasnyta.

Gifly juga mengkhawatirkan kehadiran kelompok massa pendukung Lukas yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas yang selama ini diberitakan siap membela Lukas jika dijemput paksa oleh KPK. Sehingga dirimnya mengimbau agar kelompok massa tersebut segera membubarkan diri. Keberadaan mereka di tempat itu berpotensi menimbulkan keonaran dan menghambat proses hukum terhadap Lukas.

“Sikap-sikap seperti ini jangan sampai terkesan oleh negara bahwa itu adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. Sudah menjadi rahasia umum, Lukas hendak menjadi masyarakat sebagai tameng ketika KPK hendak turun untuk memeriksa dirinya,”pungkasnya.

Sardekut : Hingga Saat Ini Pemprov Belum Serahkan Dokumen APBD-P Ke DPRD Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku hingga saat ini belum juga menyerahkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) -Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022 ke DPRD Provinsi Maluku untuk dibahas.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sardekut di Ambon, Senin (17/10/2022)

Menurut Sardekut, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persetujuan dan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD sudah harus diputuskan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

“Namun kenyatannya, tersisa dua bulan akhir tahun anggaran 2022 dokumen APBD Perubahan tersebut belum juga diserahkan pada Kami (DPRD),”kesal Sairdekut.

Menurutnya, pihak DPRD telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemprov Maluku, agar dalam waktu dekat dokumen APBD Perubahan sudah harus diserahkan untuk dibahas DPRD Provinsi Maluku.

“Kami minta dalam minggu depan itu Pemda Maluku sudah harus menyerahkan kepada kami”.

Menurutnya, penyerahan dokumen APBD Perubahan perlu dilakukan secepatnya agar seluruh proses pembahasan APBD dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

“Kita tahu bersama bahwa ini sudah bulan Oktober, tinggal dua bulan saja kita menyelesaikan tahun ini, namun masih ada lagi APBD 2023 yang juga harus diselesaikan dalam bulan ini,”ujarnya

Dirinya mengharapakan apa yang menjadi permintaan DPRD dapat direspon dengan baik oleh Pemda Maluku, sehingga seluruh proses APBD Perubahan dapat diselesaikan untuk kepentingan masyarakat.

Wagub Orno Letakkan Batu Pertama Pembangunan Pastori Jemaat GPM Petra

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, meletakkan batu pertama pembangunan Pastori GPM Petra, Minggu (16/10/2022).

Hadir dikesempatan ini, Wagub menyambut baik pembangunan gedung gereja ini. Hal ini sekaligus menegaskan bila pembangunan gedung Gereja, didasari dan dilandasi pada kuasa Tuhan yang akan senantiasa menyertai proses dan tahapan pembangunan.

Menurutnya, pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari proses pembangunan jemaat. Dalam artian, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk, maka diperlukan sebuah gedung Gereja yang representatif, yang memungkinkan berbagai aktivitas peribadahan dan pelayanan dapat dilakukan.

“Pembangunan gedung Gereja ini sekaligus merupakan tanda, bila para pelayan jemaat GPM Petra sedang berada dalam proses penataan dan pengembangan pelayanan,” ujar Wagub.

Mantan Bupati Kabupaten MBD ini menjelaskan, dinamika jemaat dalam berbagai bidang termasuk pertambahan jumlah warga jemaat, tentu perlu disikapi dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai termasuk keberadaan gedung Gereja. Oleh sebab itu, pembangunan gedung Gereja ini patut mendapat dukungan dan partisipasi yang optimal dari warga jemaat, termasuk dalam membangun relasi dengan berbagai pihak yang dapat menopang pembangunan gedung Gereja ini.

“Pembangunan ataupun tidak bisa dikerjakan seorang diri. Olehnya itu, kerjasama dan kebersamaan sangat diperlukan. Peran Pendeta, majelis jemaat, para tukang dan warga jemaat sangat utama,” jelasnya.

Baginya, pembangunan gedung gereja menjadi wahana untuk mewujudkan kebersamaan (Kerjasama/tolong-menolong). Dengan begitu maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan tantangan apapun dapat dihadapi dengan kebersamaan.

Wagub menambahkan, dalam pembangunan tentunya ada berbagai dinamika yang dihadapi. Namun ia percaya, bila dengan adanya kebersamaan dan kerjasama antar warga jemaat, maka pembangunan gedung Gereja akan menjadi tugas yang dilaksanakan dengan penuh sukacita.

“Semoga peletakan batu pertama pasturi ini menjadi awal yang baik bagi segenap pelayan dan umat untuk semakin bersemangat dan berkomitmen untuk merampungkan pembangunan ini pada waktunya. Percayalah, ketika Tuhan yang menjadi dasar pembangunan ini, maka semuanya akan berlangsung dengan lancar dan sukses,” tutup Wagub.

Gubernur : Festival Hadrat Bersahaja, Potensial Ikon Wisata Budaya Daerah

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, menutup pelaksanaan lomba Festival Hadrat Bersahaja, Minggu, (16/10/2022). Lomba Hadrat yang diselenggarakan oleh Komunitas Bersahaja Batu Merah itu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah/2022 Masehi.

Festival ini diikuti 19 tim dari Kota Ambon dan sekitarnya, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang lebih.

Festival Hadrat Bersahaja merupakan sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat, dan diharapkan menjadi sarana transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Pj. Sekda Maluku Sadali Ie, mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan lomba Hadrat tersebut. Festival Hadrat tersebut dinilai sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan daerah, khususnya budaya yang bernafaskan Islam.

“Lomba hadrat itu dapat meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat, khususnya generasi muda Maluku untuk menjaga kekayaan seni budaya, serta dapat ditingkatkan sebagai ikon yang potensial dalam mengembangkan produk wisata budaya daerah. Selain itu, festival hadrat dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas anak-anak negeri,” kata Gubernur.

Dengan demikian, sambung Gubernur, generasi muda tidak terjebak dalam degradasi moral akibat pengaruh negatif dari globalisasi yang tak berarah seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas, kekerasan pelajar dan lain-lainnya.

“Saya berharap, agar nilai-nilai seni dan budaya yang terkandung dalam lomba hadrat ini tidak hanya dijadikan sebagai tontonan, namun menjadi tuntutan dalam merawat kebersamaan dan persaudaraan,” tutup Gubernur.

Turut hadir dalam acara penutupan festival, Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena, Sekot Ambon Agus Ririmase serta pimpinan dan staf pemerintah Negeri Batu Merah.

Indey: Lukas Enembe Adalah Gubernur Kami, Bukan Kepala Suku Besar Papua

Penulis
redaksi.MN
-
0

Jayapura, MALUKU.News – Pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar orang Papua masih terus menuai beragam penolakan.

Onesimus Indey yang juga adalah cucu kandung Pahlawan Nasional dari Papua, Marthen Indey di Jayapura, Minggu (16/10/2022) mengatakan, dirinya merasa terganggu dengan informasi itu.

“Kami masyarakat pesisir ini mulau dari Skouw sampai Sarmi, kami punya kepala suku masing-masing, kami punya Ondoafi. Kalau bapa Lukas sebagai Gubernur itu kami akui, tapi kalau sebagai kepala suku besar secara umum, saya tidak setuju. Panggil dulu semua Ondoafi dari kampung-kampung, dari semua suku-suku untuk nobatkan dia, baru kami akui,” tandasnya.

Onesimus yang juga tokoh masyarakat Depapre Kabupaten Jayapura, menegaskan tidak mungkin seluruh wilayah Papua dengan sekitar 250 suku bisa memiliki satu orang kepala suku, karena semua suku sama kedudukannya dan sederajat.

“Semua suku dan kampung-kampung di wilayah pantai ini punya pemimpinnya masing-masing. Begitu juga suku-suku di pegunungan. Kalau Gubernur ya hanya satu, untuk umum bagi kami semua,” tegasnya.

Menurut ONesimus, informasi tentang pengangkatan Lukas sebagai kepala suku besar tersebut, adalah satu dari beragam informasi yang belakangan ini bermunculan dan membuat situasi di sekitar Jayapura ibarat api dalam sekam.

“Ini membuat kami resah, karena bisa mengganggu ketenteraman masyarakat di kampung-kampung,”ujarnya.

Keresahan Onesimus sangat beralasan lantaran masih banyak persoalan-persoalan lain terkait kasus Lukas Enembe yang menurutnya belum menemukan titik terang. Seperti, masih banyaknya para pendukung Lukas yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas, adanya kemungkinan upaya paksa yang bisa dilakukan KPK terhadap Lukas, serta tuntutan keluarga agar Lukas diperiksa oleh KPK di Lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat.

“Sudahlah, bapa Lukas ikut saja proses hukum supaya masalah cepat selesai. Kasihan mereka yang jaga rumah bapa Lukas sudah berhari-hari kasih tinggal anak, isteri, dan pekerjaan mereka. Pulang ke rumah masing-masing sudah,” ungkapnya prihatin.

Onesimus juga meminta Lukas Enembe untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan berani menghadapi hukum.

“Kalau bapa Lukas sudah tahu ada masalah, ya bapa sendiri yang hadapi. Jangan libatkan kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan bawa-bawa adat,” pungkasnya.

Ormas SKP Maluku Resmi Dilantik, Gubernur Harap Pengurus Lebih Kreatif

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Setya Kita Pancasila (SKP), Meiske Yunita, melantik pengurus SKP Provinsi Maluku periode 2022-2027 di Hotel Amboina, Sabtu, (15/10/2022).

Dalam pelantikan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SKP Provinsi Maluku, resmi dijabat Welem Waileruny.

Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Biro Organisasi Setda Maluku, Melky Lohy menyatakan pelantikan pengurus organisasi kemasyarakatan seperti ini merupakan satu tahapan penentu agar proses keabsahan pengurus dapat terwujud atau menjadi tanda legitimasi dari organisasi termasuk pelantikan pengurus DPW SKP Provinsi Maluku.

“Atas nama pemerintah daerah provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Dengan dilantiknya para pengurus, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha, media massa dengan cara yang lebih kreatif untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila,” kata Gubernur.

Menurutnya, kehadiran organisasi SKP adalah untuk mewujudkan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Pengurus DPW pun dituntut berperan dalam pembangunan bangsa dengan tetap menjaga kewibawaan, kehormatan, militansi dan citra positif dengan meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas kader dan anggota.

“Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Maluku, peran para pengurus dan anggota sangat strategis dalam mempengaruhi perkembangan pembangunan kemasyarakatan di Maluku. Olehnya itu, diharapkan adanya peran para pengurus dalam membangun Maluku,” ujar Gubernur.

Gubernur merasa yakin, keberadaan pengurus baru adalah yang amanah, dan dengan kemampuan organisasi yang dimilikinya diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

“Saya berharap DPW SKP sebagai organisasi yang tampil dalam mengusung perjuangan, dapat memelihara nilai Pancasila dan memberikan kontribusi terhadap dinamika kehidupan dalam bernegara, khusus Provinsi Maluku,” harap Gubernur.

1...218219220...283Halaman 219 dari 283