Beranda blog Halaman 218

DPRD Maluku Sambut Dinas ESDM Maluku Dukung Program Lisdes

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku menyambut positif rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku yang dukung program Listrik Desa (Lisdes).

Hal ini disampikan Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan mengatakan, dimana untuk program ini Dinas ESDM akan berkolaborasi dengan PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta pemerintah daerah 11 kabupaten/kota.

“Saya sangat menyambut positif dan berharap Pemprov Maluku maupun pemerintah kabupaten/kota dapat merespon rencana ini secara baik,”ungkap Hurasan kepada media di Ambon, Selasa (11/10/2022).

program Lisdes dengan menggandeng PT PLN Wilayah Maluku-Malut dan pemerintah kabupaten/kota untuk menuntaskan masalah elektrifikasi di 288 desa se-Maluku harus direspon baik oleh Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Menurtnya, kebutuhan akan elektrifikasi menjadi hal urgent bagi seluruh masyarakat, sehingga koordinasi dan kolaborasi antar Pemprov Maluku dan kabupaten/kota harus dilakukan, guna mendukung kelancaran program Lindes tersebut.

“Mengingat program ini akan memberikan pemerataan pembangunan elektrifikasi di desa-desa pelosok, serta mendukung program kementerian ESDM 100 persen elektrifikasi di wilayah timur Indonesia”.

Untuk diketahui sebanyak 288 desa di Maluku sepanjang tahun 2022 belum teraliri listrik dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU). Desa-desa tersebut kebanyakan berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) salah satunya Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Sekda Maluku Buka Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemprov Maluku dan Kota Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, membuka resmi pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan II Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2022, di Hall BPSDM, Selasa, (11/10/2022).

Sebanyak 309 CPNS mengikuti pelatihan ini. Ratusan peserta CPNS ini terdiri dari 118 orang dari lingkup Pemprov Maluku, dan 191 peserta di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Sebelumnya, mereka telah mengikuti tes CPNS di tahun 2019 dan dinyatakan lulus. Dan pelatihan dasar sebenarnya diselenggarakan di tahun 2020, namun karena pandemi Covid-19, pelatihan dasar baru bisa dilaksanakan hari ini.

Pelatihan ini merupakan syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum tahun 2015 dikenal sebagai Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau disingkat Diklat Prajabatan atau cukup disebut Prajab. Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil), antara lain ditetapkan jenis-jenis diklat ASN/PNS.

Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Penjabat Sekda di kesempatan ini mengatakan, sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dan penyelenggaraan tugas pemerintah. Oleh karena itu, pondasi dasar reformasi birokrasi, seutuhnya harus dimulai dari pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparaturnya.

Menurutnya, peserta sebagai CPNS perlu menjalani masa percobaan melalui proses pelatihan dasar dan terintegrasi, untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi.

“Peserta diharapkan dapat mengimplementasikannya apa yang didapat dalam pelatihan ini di lingkungan kerja masing-masing, dengan mengedepankan kode etik ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” harap Penjabat Sekda.

Sebagai informasi, pembukaan pelatihan dihadiri Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena, Kepala BPSDM Hadi Sulaiman, Kadispora Sandi Wattimena dan undangan lainnya.

Sadali Ie Resmikan Bagan Apung Fiberglass Program Sosial BI di Negeri Morela

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Morela, MALUKU.News – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi masyarakat subsisten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku bersama KodamMorela, MALUKU.News – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi masyarakat subsisten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku bersama Kodam XVI/Pattimura, menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat Negeri Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satu bentuk pendampingan tersebut adalah peresmian program sosial Bank Indonesia, berupa bantuan Bagan Apung Fiberglass untuk kelompok nelayan Lawamena Haulala oleh Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Selasa (11/10/2022) di Negeri Morella.

Bagan ini akan digunakan kelompok nelayan Lawamena Haulala dalam rangka kawasan terintegrasi di negeri setempat.

Selain pemberian Bagan Apung, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku juga melakukan penyelebrasian pengembangan kelompok subsistence (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, masyarakat lintas kelompok, kelompok rentan) – pentas seni adat, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Cinta, Bangga, Paham (CBP) – kas keliling Bank Indonesia.

Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie yang saat itu menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BI Provinsi Maluku dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui bantuan program ekonomi masyarakat berupa bantuan Bagan Apung Fiberglass.

“Penyerahan bantuan ini, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi Maluku bersama TNI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Unpatti Ambon dan seluruh pemangku kepentingan, dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di provinsi Maluku khususnya di Negeri Morella,” ungkap Gubernur.

Maluku, jelas mantan Dankor Brimob Polri ini, memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi potensi perikanan tangkap, budidaya serta potensi yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Potensi ini, lanjut Gubernur, merupakan tumpuan harapan pemerintah daerah untuk menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.

Untuk itu, dirinya berharap sinergi dan kolaborasi seperti ini, antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah terus di tingkatkan dalam upaya membangun daerah.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta mengatakan, pengembangan kawasan terintegrasi di Negeri Morela untuk mendorong peningkatan kapasitas kelompok nelayan.

Bakti Artanta juga menyampaikan, ikhtiarnya, karena salah satu sumber inflasi bisa saja terjadi di sektor perikanan, meskipun Maluku merupakan wilayah potensi perikanan yang besar.

“Inilah yang menjadi alasan prioritas, kenapa kami memberikan kontribusi di sektor perikanan melalui pengembangan dengan bantuan Bagan Apung, agar produktivitas nelayan bisa dikembangkan yang berdampak terhadap peningkatan nelayan dan perekonomian desa, bahkan bisa membantu penyediaan stok ikan di Maluku khususnya Kota Ambon,” tutup Artanta.

Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Abdurachman, pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan mendukung terealisasinya penyerahan bantuan program sosial Kantor BI Perwakilan Maluku.

meminta agar masyarakat, khususnya para nelayan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan hasil kekayaan alam Maluku, dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, yang dapat memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya minta kepada kelompok nelayan, bisa memanfaatkan dan merawat Bagan Apung ini dengan sebaik-baiknya, agar mampu menopang ekonomi masyarakat,” pungkas Kasdam.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie menyerahkan bantuan kepada perwakilan Kelompok Nelayan Lawamena Haulala, berupa kapal untuk menarik Bagan Apung dan Speedboat berukuran 12×1,5 meter, mesin kapal 40 PK, 6 ball tali jangkar ukuran 22 mm, 30 buah Cool Box dan jaring tangkap.

Turut hadir dalam acara peresmian Bagan Apung Fiberglass, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Habiba Saimima, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalama, sejumlah perwakilan OPD Pemkab Malteng, Pemerintah Negeri Morela, tokoh adat/masyarakat. XVI/Pattimura, menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat Negeri Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satu bentuk pendampingan tersebut adalah peresmian program sosial Bank Indonesia, berupa bantuan Bagan Apung Fiberglass untuk kelompok nelayan Lawamena Haulala oleh Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Selasa (11/10/2022) di Negeri Morella.
Bagan ini akan digunakan kelompok nelayan Lawamena Haulala dalam rangka kawasan terintegrasi di negeri setempat.

Selain pemberian Bagan Apung, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku juga melakukan penyelebrasian pengembangan kelompok subsistence (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, masyarakat lintas kelompok, kelompok rentan) – pentas seni adat, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Cinta, Bangga, Paham (CBP) – kas keliling Bank Indonesia.

Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie yang saat itu menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BI Provinsi Maluku dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui bantuan program ekonomi masyarakat berupa bantuan Bagan Apung Fiberglass.

“Penyerahan bantuan ini, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi Maluku bersama TNI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Unpatti Ambon dan seluruh pemangku kepentingan, dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di provinsi Maluku khususnya di Negeri Morella,” ungkap Gubernur.

Maluku, jelas mantan Dankor Brimob Polri ini, memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi potensi perikanan tangkap, budidaya serta potensi yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Potensi ini, lanjut Gubernur, merupakan tumpuan harapan pemerintah daerah untuk menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.

Untuk itu, dirinya berharap sinergi dan kolaborasi seperti ini, antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah terus di tingkatkan dalam upaya membangun daerah.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta mengatakan, pengembangan kawasan terintegrasi di Negeri Morela untuk mendorong peningkatan kapasitas kelompok nelayan.

Bakti Artanta juga menyampaikan, ikhtiarnya, karena salah satu sumber inflasi bisa saja terjadi di sektor perikanan, meskipun Maluku merupakan wilayah potensi perikanan yang besar.

“Inilah yang menjadi alasan prioritas, kenapa kami memberikan kontribusi di sektor perikanan melalui pengembangan dengan bantuan Bagan Apung, agar produktivitas nelayan bisa dikembangkan yang berdampak terhadap peningkatan nelayan dan perekonomian desa, bahkan bisa membantu penyediaan stok ikan di Maluku khususnya Kota Ambon,” tutup Artanta.

Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Abdurachman, pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan mendukung terealisasinya penyerahan bantuan program sosial Kantor BI Perwakilan Maluku.

Ia meminta agar masyarakat, khususnya para nelayan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan hasil kekayaan alam Maluku, dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, yang dapat memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya minta kepada kelompok nelayan, bisa memanfaatkan dan merawat Bagan Apung ini dengan sebaik-baiknya, agar mampu menopang ekonomi masyarakat,” pungkas Kasdam.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie menyerahkan bantuan kepada perwakilan Kelompok Nelayan Lawamena Haulala, berupa kapal untuk menarik Bagan Apung dan Speedboat berukuran 12×1,5 meter, mesin kapal 40 PK, 6 ball tali jangkar ukuran 22 mm, 30 buah Cool Box dan jaring tangkap.

Turut hadir dalam acara peresmian Bagan Apung Fiberglass, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Habiba Saimima, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalama, sejumlah perwakilan OPD Pemkab Malteng, Pemerintah Negeri Morela, tokoh adat/masyarakat.

Guru Besar Hukum Uncen Kritisi Permintaan Keluarga Lukas Enembe Diperiksa di Lapangan Terbuka

Penulis
redaksi.MN
-
0

Jayapura, MALUKU.News – Keluarga Lukas Enembe memastikan Lukas tidak akan ke Jakarta untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sakit. Kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona bahkan menyebut, massa pendukung Lukas Enembe meminta pemeriksaan terhadap Pak Lukas dan keluarga oleh KPK dilakukan di lapangan terbuka agar bisa disaksikan.

Mengkritisi hal tersebut, Guru Besar Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Prof. Dr. Melkias Hetharia, SH., M.Hum mengatakan, permintaan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di negeri ini.

“Jadi, untuk mengadili seseorang di lapangan seperti itu, saya kira dalam sistem hukum kita tidak mengenal itu. Jadi itu harus dilakukan berdasarkan aturan hukum acara,” ujarnya usai menjadi pemantik dalam fokus grup diskusi dengan tema : Petaka Korupsi Bagi Generasi Muda Papua yang digelar oleh DPW Pemuda LIRA Papua bersama beberapa organisasi kepemudaan lainnya di Kota Jayapura, Selasa (11/10/2022).

Dijelaskan Melkias, Indonesia memiliki hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Proses hukum yang berlangsung dalam rangka penyelesaian masalah korupsi di Papua termasuk Lukas Enembe semuanya berjalan menurut hukum acara yang ada. KPK perlu bekerja secara profesional, dan menyidik perkara itu sesuai dengan hukum yang ada.

“Semua prosedur itu bisa menjamin keadilan bagi tersangka. Biarlah aturan hukum ditaati oleh semua pihak, karena kita hidup dalam suatu negara dan negara ini adalah negara hukum sehingga semua orang harus mematuhi hukum,” tegasnya.

Melkias berharap, ketika semua tunduk dan taat pada hukum, hukum akan membawa kepada suatu tujuan dimana bisa menikmati keadilan dan kesejahteraan.

“Semua kita, tanpa kecuali, entah itu masyarakat maupun penyelenggara negara harus menaati hukum, baik hukum positif, hukum agama, hukum adat, termasuk hukum internasional yang dibangun di atas dasar etika. Jadi kita semua harus tunduk kepada aturan-aturan itu. Dan semua aturan itu tanpa kecuali berada dalam kehidupan kita secara simultan, berlaku secara bersama-sama. Maka mau tidak mau kita harus menaati semua hukum yang ada,” ungkapnya.

Melkias menegaskan, korupsi adalah sebuah Tindakan tercela yang harus dihukum dan dihindari. Karena korupsi itu menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran suatu bangsa. Namun dalam penanganannya, hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal harus dijunjung tinggi.

“Harus, karena di dalam proses penegakan hukum, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Silahkan KPK melaksanakan tugasnya, namun harus dijalankan secara profesional sehingga dalam penegakan itu ada keadilan prosedural yang perlu diperhatikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” tandasnya.

Melkias juga menyitir soal gonjang-ganjing para Pemimpin di Pusat dengan Penasihat Hukum Lukas Enembe. Dan mengimbau agar masing-masing pihak harus profesional.

“Kalau masalah gratifikasi 1 miliar, ya itu saja yang dibicarakan, kenapa melebar ke mana-mana. Penasihat hukum harusnya fokus ke satu miliar itu. Komentari itu saja. Tidak usah bawa ke ranah politik. mereka bukan penasihat politik, tapi penasihat hukum, supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan ke mana-mana,” bebernya.

Mengenai alasan kesehatan yang menjadi dalih Lukas Enembe tidak dapat memenuhi panggilan KPK, Melkias menandaskan, KPK memiliki akses untuk mempelajari rekam medis Lukas Enembe di rumah sakit di Singapura. Dan dokter di Singapura yang menangani Lukas bisa menjadi mediator untuk menengahi persoalan yang belakangan ini terus mencuat antara KPK dan Kuasa Hukum Lukas Enembe.

“Saya kira jalan yang terbaik adalah KPK dapat bekerja sama dengan tim dokter di Singapura yang mengetahui rekam medis Lukas Enembe secara pasti. Kalau dokter yang masuk di tengah mungkin kita akan terlepas dari kepentingan-kepentingan lainnya,”pungkasnya.

Gubernur Maluku Lantik 521 PPPK Guru Tahap I dan II

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Sebanyak 521 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan Tahap II di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2022, dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, bertempat di Gedung Islamic Center, Senin (10/10/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 571 tanggal 20 Juli 2022 tentang pengangkatan PPPK jabatan Fungsional guru di Lingkungan Pemprov Maluku.

Gubernur dalam sambutannya menyambut gembira atas pelantikan dan pengangkatan 521 guru tersebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia menilai, pengangkatan ini adalah hasil kerja keras dan perjuangan serta doa yang dikabulkan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa.

“Saya mengucapkan selamat bergabung dalam jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku,” ungkap Gubernur.

Ia mengatakan, Kunci untuk menjadi negara maju terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Untuk mewujudkannya, maka pendidikan harus ditempatkan sebagai pilar utama karena kualitas SDM bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan,” kata Gubernur.

Lanjutnya, ada tiga tugas utama yang diemban Aparatur Sipil N,egara, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala daerah), memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

“Tugas inilah yang harus saudara-saudara pikul sebagai abdi negara dan masyarakat. Laksanakanlah amanah tersebut dengan tanggung jawab berlandaskan nilai dasar kode etik, dan kode perilaku sebagai ASN,” kata gubernur mengingatkan.

Masih kata Gubernur, Guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan SDM generasi bangsa dan daerah, agar mereka siap menggapai cita-cita serta menghadapi tantangan dunia saat ini dan kedepan.

“Guru Juga membekali mereka (generasi bangsa) dengan pendidikan karakter kompetensi dan literasi atau keterbukaan wawasan, agar menjadi generasi muda yang kompetitif, profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi,” tandas Gubernur

Turut hadir dalam acara pelantikan dihadiri Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Kepala Dinas Pendidikan Insun Sangadji dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku lainnya.

Serap Aspirasi di Daerah, Komisi VIII DPR RI Melakukan Kunker ke Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Komisi VIII DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan, sekaligus menyerap aspirasi di daerah terkait dengan bidang kerja Komisi VIII, yaitu bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.

Kedatangan anggota komisi VIII DPR RI di Maluku, untuk melakukan Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Rombongan Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag didampingi anggota komisi Nanang Samodra, Ina Amania, Nur Azizah, Umar Bashor, Matindas J Rumambi dan Mohammad Saleh, melakukan pertemuan dengan Pemprov Maluku dan Kemitraan Kementerian terkait di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin (10/10/2022).

Pertemuan berlangsung di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno.

Hadir dalam pertemuan, Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, Halima Soamole, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Maluku, John M Hursepuny, Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Yasir Rumadaul dan Kepala PT. Pos Indonesia Provinsi Maluku serta para Pimpinan Umat Beragama.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, reses kali ini secara umum untuk memperoleh informasi berkaitan dengan fungsi Penyelenggaraan Keagamaan, Penyaluran Bantuan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kesiapsiagaan Bencana.

“Kami ingin mengetahui apa saja kebijakan program/kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku maupun satuan kerja vertikal Kementerian Agama RI yang terkait dengan bidang agama, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kesiapsiagaan bencana di Provinsi Maluku,” ungkap Kahfi.

Kahfi menambahkan, Komisi VIII DPR juga ingin mengetahui tentang penguatan anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang terkait bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penanggulangan bencana.

“Reses yang dilakukan ini juga untuk mendapatkan informasi, apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, bagaimana langkah-langkah penyelesaian serta usulan, sehingga masukan yang disampaikan untuk Komisi VIII DPR RI dapat dijadikan bahan untuk pembahasan di Komisi dengan mitra kerja,” tandasnya.

Usai pertemuan, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama para anggota didampingi oleh Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Salahuddin Yahya dan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Soepomo. Bantuan social diterima Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie dan sejumlah penerima manfaat.

Untuk diketahui, total Bansos yang diserahkan senilai Rp.583.449.000. Bansos yang diserahkan diantaranya, beras sebanyak 20 ton, kearifan lokal sebanyak dua lokasi untuk Kabupaten Maluku Tenggara, santunan kepada korban Konflik Sosial sebanyak 14 orang di Kabupaten Maluku Tengah, Kursi Roda untuk 5 penerima manfat dan tongkat adaftif untuk 42 penerima manfaat.

KKP Gelar Pemanfaatan Ruang Laut Harus Sesuai Prinsip Ekonomi Biru

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggelar pemanfaatan ruang laut, harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan negara.

Terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang semakin mempertegas tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengelola wilayah atau ruang laut.

Dengan terintegrasinya tata ruang wilayah darat dan laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharapkan dapat memberikan iklim kondusif bagi kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Kepala Kementrian Kelautan dan Perikanan Santoso Budi Widiarto memastikan, bahwa pemanfaatan ruang laut harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru.

Penguatan kelembagaan penataan ruang laut dimaksudkan untuk, membahas amanat KKP yang terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengelola sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terukur dan berkelanjutan, “ujar Santoso di Hotel Santika lantai V, Senin (10/10/2022).

“Hal ini penting bagi Indonesia, mengingat ruang laut merupakan tempat penghidupan, sumber bahan pangan, aktualisasi budaya, dan penopang perekonomian bangsa, baik saat ini dan di masa yang akan datang,”tegas Santoso.

Sehingga dalam hal ini, kami menggandeng teman-teman Pemerintah Daerah (Pemda), karena kedepan ketika PRL ini diberikan ijinnya tetap masuk di pemda.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Maluku Dr. Ir. Erawan Asikin, M.Si mengatakan, pihaknya telah melakukan review terhadap dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di wilayah Maluku. Dokumen final RZWP3K ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan selaras dengan kebijakan RTRWN.

Jadi kita sedang melakukan revisi RZWP3K, yang nantinya akan di intergrasikan sebagai penetuan kegiatan.

“Asikin juga menambahkan, hal ini akan di sosialisasikan sebagai RZWP3K kita yang baru ini”.

Jack: Tidak Ada yang Angkat Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Seluruh Papua

Penulis
redaksi.MN
-
0

Sentani, MALUKU.News – Ketua Gerakan Pemuda Jayapura, Jack Puraro menyatakan, Papua bukan hanya milik satu suku namun ada banyak suku dan setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.

“Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh,” ujarnya di Sentani, Papua, Minggu (09/10/2022).

Menurut Jack, Dewan Adat di tanah Tabi yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Pak Lukas Enembe sebagai Kepala suku di Papua, atau mengangkat Pak Lukas Enembe sebagai Kepala Suku.

“Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai Kepala Suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Tapi kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, maka orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi,” tegasnya.

Jack juga meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua memiliki satu Kepala Suku besar seperti Pak Lukas Eeembe.

“Itu tidak benar. Itu pembohongan publik,” tandasnya.

Dijelaskan Jack, opini seperti itu sengaja dibangun untuk menjadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk membentengi Pak Lukas Enembe yang membangkang terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat yang masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe.

“Diharapkan mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas, serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi. Kami tahu bahwa kondisi Pak Lukas hari ini masih sakit, sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Tapi kita berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapapun boleh tinggal di Papua,” ungkapnya.

Jack menandaskan, Gubernur Lukas Enembe harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya sehingga permasalahan kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya dapat segera selesai dan masyarakat bisa tenang.

“Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapapun kita, masyarakat yang hidup di Republik ini, tidak ada yang kebal hukum,” imbunya sembari meyakini, Gubernur Lukas Enembe sangat siap menghadapi proses hukum, tetapi mungkin karena ada hasutan dan masukan-masukan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan ada tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.

“Kalau Pak Lukas terus dalam posisi seperti ini, ini juga dapat mengganggu kesehatan beliau. Tekanan seperti ini membuat beliau tersandera dan terkurung,”katanya.

Jack meminta masyarakat waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi provokasi sehingga membuat suasana di Papua tidak kondusif. Secara khusus dirinya juga mengimbau Kuasa hukum Lukas Enembe supaya tidak terlalu frontal dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.

“Sementara pak Gubernur dalam kondisi masih sakit, saya lebih menekankan kepada kuasa hukum Lukas Enembe, saya lihat terlalu frontal dalam penyampaian-penyampaian,” pinta Jack.

Jack menambahkan, kuasa hukum Lukas Enembe mestinya lebih fokus meyiapkan dokumen-dokumen, data-data dan bukti-bukti, dan terus berkoordinasi dengan KPK sehingga situasi ini bisa mereda.

“Kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan di tanah Papua dan tidak terprovokasi pada isu-isu yang dapat membuat Papua ini tidak aman,” pungkasnya.

Saimima Buka Rakerda DPD M1R SS Bersatu Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima membuka resmi pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Bakti Sosial Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu (M1R SSB)Provinsi Maluku, di Dusun Wainuru, Desa Waai, Minggu, (09/10/2022).

Organisasi ini didirikan untuk menciptakan kebersamaan anak rantau dari maluku, dan telah didirikan di 17 provinsi dan puluhan kabupaten/kecamatan di seluruh Indonesia.

M1R SSB merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan berperan aktif dalam melanjutkan cita-cita perjuangan serta menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima mengatakan, kesadaran untuk terus membangun komitmen hidup damai dalam ikatan masyarakat yang majemuk, akan memberikan inspirasi dan imajinasi kreatif kepada seluruh anak negeri untuk mengembangkan pemikiran konstruktif, yang mampu meningkatkan spirit optimisme guna mewujudkan kehidupan anak negeri yang bermartabat.

“Maka dari itu, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pengurus yang selama ini telah melakukan langkah komprehensif, dalam meningkatkan kebersamaan di antara seluruh negeri,” kata Gubernur.

Menurutnya, pelaksanaan Rakerda merupakan momentum untuk membangun kesepahaman bersama antar pengurus mengenai tugas dan fungsi organisasi, serta mengevaluasi kekurangan dalam pelaksanaan organisasi selama ini

Rakerda, sambung Gubernur, bukan hanya merumuskan program kerja dan kebijakan strategis organisasi, namun sangat dibutuhkan konsep pemikiran yang inovatif, produktif, fungsional dan memberi dampak signifikan bagi proses dan pencapaian pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan.

“Saya berharap peserta Rakerda dapat melakukan penataan organisasi dan merumuskan langkah strategis serta program yang bisa dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerja-kerja organisasi kedepan,” ujar Gubernur.

Mengenai pelaksanaan bakti sosial, Gubernur berharap, pemeriksaan kesehatan dan khitanan massal tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas seremonial tapi harus mampu membangkitkan kepedulian dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat untuk terhebat secara praktik dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Di tempat yang sama, Ketua DPD M1R SSB Provinsi Maluku, Marselo Lalopua menerangkan, organisasi yang dipimpinnya lahir dari semangat cinta persaudaraan orang Maluku. Dari cinta inilah, lahir program kerja yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Perbedaan agama dan suku masyarakat, justru menjadi warna di kehidupan masyarakat Maluku.

“Untuk kegiatan kali ini, kami sengaja membuatnya dengan model bakti sosial. Harapannya, M1R bisa mampu melihat masalah sosial masyarakat dan berupaya untuk mengatasinya dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah, swasta dan pihak terkait lainnya. Kami harap, pemerintah menjadikan kami sebagai mitra untuk kerja sosial kedepannya,” harap Marcelo.

Gubernur Murad Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Nurul Ikhlas

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail, meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Ikhlas, di Dusun Ume Kau-Kampung Baru, Negeri Tulehu, Minggu sore, (09/10/2022).

Peletakan batu pertama, diawali dengan kumandang Adzan. Masjid Nurul Ikhlas memiliki panjang 18,5 meter, dan lebar 21 meter.

Setidaknya, terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi dibangunnya Masjid Nurul Ikhlas.

Pertama, Dusun Ume Kau-Kampung Baru, merupakan salah satu dusun diantara 15 dusun Negeri Tulehu, yang belum memiliki Masjid permanen.

Kedua, untuk bisa menunaikan sholat berjamaah di Masjid Jami Negeri Tulehu, warga setempat membutuhkan waktu kurang lebih lima menit perjalanan. Artinya, mereka akan telat satu raka’at saat sholat dilaksanakan.

Ketiga, mayoritas warga yang berusia 17-40 tahun belum mahir membaca Al-Qur’an. Apabila Masjid Nurul Ikhlas rampung dikerjakan, mereka akan memperdalam ilmu agama, seperti membaca Al-Qur’an, sholat, tata cara mengurus jenazah yakni memandikan, mengkafani, mensholatkan hingga mengantar ke kuburan dan ilmu agama lainnya.

Mengenai hal diatas, Gubernur Maluku Murad Ismail, mengajak masyarakat Dusun Ume Kau-Kampung Baru, untuk berperan dalam proses pembangunan masjid secara ikhlas. Dengan begitu, kehadiran masjid Nurul Ikhlas ini diharapkan menjadi wadah pengabdian umat beragama, sebagaimana nama Nurul Ikhlas yang disandang Masjid milik masyarakat Dusun Ume Kau-Kampung yang memiliki arti “Cahaya ke-Ikhlasan”.

“Eksistensi masjid bagi umat Islam bukan saja sebagai tempat shalat berjamaah atau beribadah tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa tetapi juga memiliki fungsi sosial yakni mendekatkan pada silaturahmi di antara warga masyarakat.

Gubernur berharap, pembangunan Masjid dimaksud dapat memberikan banyak hikmah dan pelajaran religius. Terlebih, peletakan batu pertama bertepatan dengan peringatan Maulid (Kelahiran)Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah.

“Melalui peristiwa ini (Maulid Nabi Muhammad SAW), sebagai Gubernur Maluku, saya mengharapkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan, saling menghormati, tolong menolong dan kebajikan. Itulah pesan-pesan penting yang harus kita hayati dari peristiwa dahulu,” harap Gubernur.

Turut hadir, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Muspika Salahutu, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. – Gubernur Maluku Murad Ismail, meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Ikhlas, di Dusun Ume Kau-Kampung Baru, Negeri Tulehu, Minggu sore, (09/10/2022).

Peletakan batu pertama, diawali dengan kumandang Adzan. Masjid Nurul Ikhlas memiliki panjang 18,5 meter, dan lebar 21 meter.

Setidaknya, terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi dibangunnya Masjid Nurul Ikhlas.

Pertama, Dusun Ume Kau-Kampung Baru, merupakan salah satu dusun diantara 15 dusun Negeri Tulehu, yang belum memiliki Masjid permanen.

Kedua, untuk bisa menunaikan sholat berjamaah di Masjid Jami Negeri Tulehu, warga setempat membutuhkan waktu kurang lebih lima menit perjalanan. Artinya, mereka akan telat satu raka’at saat sholat dilaksanakan.

Ketiga, mayoritas warga yang berusia 17-40 tahun belum mahir membaca Al-Qur’an. Apabila Masjid Nurul Ikhlas rampung dikerjakan, mereka akan memperdalam ilmu agama, seperti membaca Al-Qur’an, sholat, tata cara mengurus jenazah yakni memandikan, mengkafani, mensholatkan hingga mengantar ke kuburan dan ilmu agama lainnya.

Mengenai hal diatas, Gubernur Maluku Murad Ismail, mengajak masyarakat Dusun Ume Kau-Kampung Baru, untuk berperan dalam proses pembangunan masjid secara ikhlas. Dengan begitu, kehadiran masjid Nurul Ikhlas ini diharapkan menjadi wadah pengabdian umat beragama, sebagaimana nama Nurul Ikhlas yang disandang Masjid milik masyarakat Dusun Ume Kau-Kampung yang memiliki arti “Cahaya ke-Ikhlasan”.

“Eksistensi masjid bagi umat Islam bukan saja sebagai tempat shalat berjamaah atau beribadah tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa tetapi juga memiliki fungsi sosial yakni mendekatkan pada silaturahmi di antara warga masyarakat.

Gubernur berharap, pembangunan Masjid dimaksud dapat memberikan banyak hikmah dan pelajaran religius. Terlebih, peletakan batu pertama bertepatan dengan peringatan Maulid (Kelahiran)Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah.

“Melalui peristiwa ini (Maulid Nabi Muhammad SAW), sebagai Gubernur Maluku, saya mengharapkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan, saling menghormati, tolong menolong dan kebajikan. Itulah pesan-pesan penting yang harus kita hayati dari peristiwa dahulu,” harap Gubernur.

Turut hadir, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Muspika Salahutu, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

1...217218219...280Halaman 218 dari 280