Ambon, MALUKU.News – Sejumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) datang ke kantor DPRD Provinsi Maluku, untuk memperjuangkan nasib mereka. Karena hingga saat ini tidak terdaftar dalam Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kedatangan tersebut dalam rangka mengadu ke DPRD Maluku, terkait nasib mereka untuk mengikuti seleksi pegawai Pemerintah, Selasa (18/10/2022).
Aliansi TKS RSUD Haulussy Ambon menyampaikan keresahan mereka, yang sudah lama mengabdi antara lima hingga sembilan tahun dan terancam kehilangan pekerjaan karena pemerintah akan menghapus pegawai honorer.
“Dengan begitu, para TKS ini mengharapkan wakil rakyat dapat membantu dirinya dan kawan-kawan untuk bisa ikut Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kuota tenaga kesehatan”.
Kita tahu bersama bahwa pendaftaran PPPK sesuai edaran BKD akan tutup pada 31 Oktober mendatang. Tetapi ini kami terkendala beberapa hal di BKD yang membuat nasib kami tidak jelas, tidak dapat kami laksanakan. Kita pun tidak jatuhkan pimpinan RSUD tapi ini cara terakhir kami minta bantu,”ungkapnya berharap.
Merespon keresahan dan aspirasi TKS RS Haulussy itu, Anggota Komisi IV DPRD Maluku Andi Munaswir menegaskan pihaknya tidak sekedar mendengar keluhan, yang sampaikan tapi langsung ditindaklanjuti ke pusat karena demi kepentingan dan nasib masyarakat khususnya tenaga kesehatan (nakes).
“Kami tidak hanya mendengar tapi akan tindaklanjuti. Kami tidak tinggal diam, kami janji, komisi akan konsern, percaya kami. Sebab masalah PPPK ini bukan saja nakes tapi juga guru dan bahkan ada 5 Kabupaten/ Kota yang belum memasukkan data PPPK-nya ke Kementerian PAN-RB,” tegasnya.
Munaswir kemudian mengecam pimpinan RSUD Haulussy ini, hanya pikirkan isi perut sendiri tanpa melihat kepentingan pegawai. Hal inilah yang membuat masalah termasuk hal lainnya di RSUD hingga berlarut-larut.
“Direktur ini sering kita undang tapi tidak perna hadir padahal niat baik kita untuk memperbaiki kinerja RSUD. Kami pun bisa simpulkan yang bersangkutan tidak becus sehingga masalah ini tidak kunjung tuntas. Itulah yang membuat bapak/ibu sampai datang ke kami dan kalau pimpinan bapak/ibu becus maka tidak datang sampai di sini,” kembali tegasnya.
Rostina menambahkan, tanpa Nakes tentu pelayanan RSUD Haulussy tidak akan berjalan maksimal sebab kesehatan menjadi hal prioritas.
Oleh karena itu, ia memastikan akan menindaklanjuti masalah ini sampai tuntas.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV, Rovik Afifuddin memastikan agenda rapat gabungan komisi dengan hadirkan mitra terkait dan pihak RSUD Haulussy Ambon.
“Waktu kita tidak banyak atasi masalah ini. Paling lambat besok atau setelah selesai koordinasi dengan pimpinan untuk rapat gabungan gabungan komisi I dengan Dinkes, RSUD, Dinas Pendidikan dan BKD, bila perlu dengan Sekda. Tanggungjawab kita untuk memastikan status dan masa depan mereka dengan jelas,”pungkasnya.
