Ambon, Maluku.news – Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes (Pol) Raja Arthur Lumongga Simamora,S.I.K., menggelar Jumat Curhat bersama masyarakat di Jasirah Leihitu, Kapubaten Maluku Tengah (Malteng).

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Lotharia Latif, itu dilangsungkan di Musolah Al-Hakim, Polsek Leihitu, Jumat (27/01/2023).

Hadir mendampingi Kapolresta Ambon, Kabag Ops Kompol Syariffudin, Kasat Binmas, AKP Sarah Lessil, Kasat Intelkam, AKP Hasanuddin, Kapolsek Leihitu, Iptu Adriyan Muhidin.

Dari tokoh masyarakat adat setempat yang hadir yakni, Raja Negeri Hitu Lama, Salhana Pellu, Raja Negeri Wakal, Ahaja Suneth, Raja Negeri Morella, Fadil Sialana.

Serta tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat Jasirah Leihitu, dan personil BKO Polsek Leihitu berjumlah kurang lebih 50 orang hadir dalam kegiatan itu. Sementara untuk pembacaan Do’a dibawakan Ustad Sagiri.

Kapolresta Ambon dalam amanatnya, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari perencanaan Mabes Polri untuk setiap pimpinan di kewilayahan melaksanakan kunjungan ke masyarakat yang dikemas dalam bentuk Jumat Curhat.

“Saya sering bilang kepada anggota saya kalau menjadi Polisi harus siap menjadi keset kaki ketika kami diinjak-injak, di caci maki tetap kita welcome karena itu sudah menjadi bagian dari tugas kita sebagai pelayan Masyarakat,” ujar Kapolresta Ambon di kesempatan itu.

Untuk tidak terkesan tatap muka satu arah, Raja Arthur Lumongga Simamora, mantan Kapokres Maluku Tengah inipun mepersilahkan masyarakat yang hadir menyampaikan keluh kesah dari masyarakat Jazirah Leihitu.

Dikesempatan itu, Raja Negeri Wakal, Ahaja Suneth, menyampaikan terkait dengan keberadaan polsek.” Secara pribadi Saya meminta agar dapat melakukan razia Miras (minuman keras), teruma Miras tradisional Sopi,” kata Ahaja Suneth.

Karena, ditegaska Ahaja Suneth, salah satu pemicu terjadinya masalah di kecamatan Leihitu berawal dari konsumsi Miras.” Anggota Polsek disini harus sering lakukan Patroli pada wilayah wilayah yang memang rawan terjadi ganguan Kamtibmas,” saran Raja Wakal.

Sementara penyampaian tokoh adat Negeri Hitu Messing, Saleh Slamat, berharapan agar perlu dilakukan penambahan personil anggota Polsek Leihitu, karena personilnya sangat minim, serta perlu ditingkatkan pelaksanaan patroli.

Sementara salah satu staf negeri Hitu Lama, Idris Ruhunussa, mengatakan selama kejadian-kejadian ganguan Kamtibmas yang terjadi di Jazirah Leihitu, jika sudah terjadi konflik tindakan yang diambil harus menunggu perintah dari pimpinan baru dilakukan tindakan.

” Kepada Raja di jazirah dalam konsep pemerintah Negeri, terdapat dua tipe kepemimpinan, ada Raja yang diakui oleh masyarakat dan ada Raja yang tidak diakui oleh masyarakat hal ini yang menjadi kendala saat terjadi Caos antar Negeri kelompok masyarakat yang tidak mengakui Raja inilah yang sering membuat masalah,” ucap Idris Ruhunussa.

Penyampaian Raja Negeri Hitu Lama, berharap agar dapat dikoordinasikan dengan Kapolda Maluku, mendorong penambahan pasukan. Kendati demikian, Ia juga menyentil sebanyak apapun personil pengamanan jika tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kata Dia, semuanya percuma.

” Hampir sebagian besar persoalan yang terjadi di wilayah Jazirah Leihitu berawal dari persoalan pribadi sehingga peran dari tokoh – tokoh yang berada pada Negeri sangat penting dalam menyikapi permasalahan.” Di Setiap Negeri ini harus ada aparat – aparat lokal, sehingga ketika ada permasalahan pada negerinya agar aprat-aparat inilah yang dapat membantu menenangkan masyarakat,” kata Dia.

Sedangkan kepala Pemuda Negeri Wakal, Hasan Wael, menyarankan agar ketika ada persoalan sekecil apapun dilaporkan ke Polsek, persoalan tersebut harus ditindak lanjuti, karena persoalan – persoalan besar yang terjadi ini berawal dari masalah kecil.

” Kalau ada terjadi masalah pelakunya langsung diserahkan jangan dilindungi, masa harus mengorbankan orang banyak untuk perbuatan orang per orang,” keluh Hasan Wael.

Sementara Sekertaris Negeri Lima, Imran Soamena, dalam kesempatan itu, mengapresiasi anggota Polresta Ambon yang ditugaskan sebagai Babinkamtibmas di Negeri Lima atas kinerjanya.” Selalu stay di Negeri – negeri binaannya,” kata Imran.

Menurut Imran, bahasa yang sering muncul saat terjadi masalah sering sekali menggunakan bahasa membawa massa, profokatif. Justru bukan bahasa yang menuju ke perlakuan orang per orang tapi membawa bahasa yang menggerakan massa kampung.

“Persoalan yang terjadi pada seluruh Negeri, dimulai dari Medsos maupun Miras, sehingga harapan kami agar Bapak Kapolresta dapat melakukan Sosialisasi Pencerahan Penyuluhan Hukum kepada Anak – anak, baik yang masih bersekolah pada tingkat SD sampai SMA,” harap Imran.

Menanggapi, keluh-kesah masyarakat Jasirah Leihitu di kesempatan Jumat Curhat itu, Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, menegaskan konsep pengamanan suatu daerah bukan cuma tanggung jawab TNI-Polri tapi juga kewajiban semuah lapisan masyarakat untuk bersama sama menjaga Keamanan.

“Bagaimana kita membangun sistim keamanan di lingkungan Negeri, seperti Pos Siskamling, peran Tokoh pemuda dalam mendidik Warganya. Kemudian bagaiman kita mengedepankan unsur TNI-Polri, makanya di TNI ada Unsur Bhabinsa dan di Polri ada Bhabinkamtibmas,” ujar Kapolresta Ambon, merespon keluhan masyarakat dalam pertemuan itu.

Sehingga Babinsa dan Babinkamtibmas dapat memberi edukasi ke masyarakat, agar berhati hati dalam penggunaan Sosial Media. Diman di era modern sekarang ini kekuatan media sosial sangatlah kuat untuk menggerakan masyarakat.

“Ada kontak aduan kepada Kapolsek, Kapolresta maupun pejabat pejabat di lingkungan Polresta akan kita share kepada masyarakat,” cetus Kapolresta Ambon, lagi.

Kemudian, paradigma Polmas (Polisi Masyarakat) harus lebih diutamakan, dalam hal ini peran Bhabinkamtibmas harus lebih diutamakan dan ditingkatkan.

“Seberapa banyakpun kasus yang kita ungkapkan tetap saja lebih banyak kasus juga yang kita terima, oleh karena itu peran dan kinerja Bhabinkamtibmas pada tiap Negeri harus maksimal, sehingga permasalahan permasalahan yang bisa diselesaikan di Negeri dapat langsung diselesaikan tidak perlu dibawa lagi ke Polsek untuk penyelesaian masalah,” pesan Arthur.

Kembali ditegaskan, Polda Maluku sejogjanya harus lebih ditingkatkan di Tingkat Nasional, Anggaran Negara saat ini berfokus kepada agenda politik 2023 dan 2024.

Setiap Anggota Polri harus bisa melekat namanya Diskresi Kepolisian dalam pengambilan Keputusan, sehingga pengambilan Keputusan di lapangan tidak perlu menunggu perintah.

Peran orang tua kepada Anak juga sudah mulai turun, rusaknya anak – anak saat ini disebabkan karena pergaulan.

“Harapan kami dilingkungan kita harus membuat tatanan Kemasyarakatan yang tertata rapi beserta perannya di negeri – negeri yang ada di Jazirah Leihitu. Percaya saya bukan sebagai Kapolresta tapi sebagai unsur Polrestanya biarkan masalah ini saya yang ambil alih, setiap proses Penyelidikan terkait dengan permasalahan akan kami laporkan,” ujar Arthur.

Penegasan Kapolresta Ambon ini menyinggung soal penanganan hukum pelaku penganiyaan salah satu warga beberapa waktu lalu yang berujung masyarakat Wakal dan Hitu sempat tegang.

Olehhnya, diharapkan agar Upulatu (Raja) maupun tokoh masyarakat yang masih melindungi menyimpan agar dapat dilaporkan guna proses tindak lanjut kepada para pelaku secara cepat dan terukur, jangan melindungi 1 orang dan mengorbankan banyak orang.

” Mari kita rubah Image, Maluku bukan sebagai Negeri Konflik lagi tapi menjadi Negeri yang nyaman dan Harmonis,” harapnya.

Evaluasi untuk Bhabinkamtibmas, agar kami serahkan kepada Negeri Binaan. Saat ini, kata Kapolresta Ambon, Bhabinkamtibmas telah dibuat program 5.1 (Lima hari kerja satu hari dikantor).

“Kenapa seperti itu karena kewajiban Bhabinkamtibmas untuk setiap minggu membuat laporan untuk dipertanggung jawabkan pekerjaannya. Saya Perintahkan untuk para Kapolsek Wajib hadir disekolah, karena anak sekolah selalu menjadi potensi bibit bibit kenakalan remaja,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Ina Latu Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail resmi membuka Turnamen Sepak Bola Gawang Mini memperebutkan Ina Latu Cup 2023, Kamis, (26/1/2023), di Stadion Mawar Sharon, Benteng Atas, Kota Ambon.Turnamen yang dilaksanakan bertajuk “Olahraga Menyatukan Katong (Kita),”.

Pembukaan ditandai dengan tendangan bola ke gawang oleh Gubernur Maluku Murad Ismail selaku Ketua KONI Maluku dan Ina Latu Widya Pratiwi Murad.

Turut hadir, dalam acara pembukaan, Sekda Maluku Sadali Ie beserta isteri, Nita Bin Umar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Sandi Wattimena, Kapolsek Nusaniwe Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, IPTU Johan Anakotta, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA) Alham Valeo dan warga setempat.

Turnamen diikuti sebanyak 160 tim dari Kota Ambon. Laga pembuka mempertemukan ABMI Fc vs Granat 03.

Saat opening ceremony, Widya menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap gelaran turnamen tersebut.

Menurutnya, tujuan diselenggarakannya event ini adalah untuk mengembangkan olahraga Gawang Mini di Maluku, khususnya Kota Ambon, sekaligus menjadi sarana dalam rangka pembinaan generasi muda di Maluku.

Ia pun berharap, olahraga ini menjadi sarana untuk mencari tim dan pemain-pemain sepak bola gawang mini yang berkualitas dan unggul, yang nantinya akan mampu berprestasi pada tingkat provinsi maupun nasional.

“Junjung tinggi sportifitas dan fair play dalam olahraga, serta menjadikan olahraga ini sebagai ajang silaturahmi untuk memupuk kebersamaan, persatuan dan kesatuan diantara seluruh generasi muda Maluku,” tandas Widya.

Ambon, Maluku.news – Salah satu garda terdepan dalam penanganan Stunting di pedesaan adalah kader TP-PKK dan Posyandu melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kader.

“Mereka harus memahami apa itu Stunting dan cara penanganannya, sebelum memberikan penjelasan kepada masyarakat yang masih belum memahami tentang Stunting. Olehnya itu, peningkatan kapasitas SDM kedua kader ini perlu ditingkatkan ” demikian hal ini disampaikan Duta Parenting Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku, di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur, Kamis, (26/1/2023).

Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut sebaiknya disisipkan dalam program kerja prioritas TP-PKK Maluku dan pemerintah daerah untuk mendukung pemerintah pusat yang lebih dulu telah menetapkan Stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Setelah pertemuan hari ini, kedepan kita lakukan Rakor di kabupaten/kota dan hal ini akan menjadi penekanan agar kader-kader TP-PKK dan posyandu di kabupaten/kota sampai di kecamatan dan desa mesti kita bekali. Caranya seperti apa, kita akan sinergikan dengan para pimpinan OPD terkait,” jelas Widya.

Ia menilai, saran tentang peningkatan kapasitas yang ia utarakan ini sangat relevan dengan hasil kunjungan TP-PKK Provinsi Maluku ke kabupaten/kota dalam beberapa tahun terakhir. Hasil itu menunjukkan, bila mayoritas kader posyandu masih belum memahami apa itu Stunting.

“Setiap kali kita turun ke desa, saya langsung mengobrol dengan kader posyandu. Saya tanya apa itu Stunting, mereka masih bingung karena belum paham. Padahal tim kesehatan telah mensosialisasikan tentang Stunting dan cara penanganannya. Saya ingin, apa yang sudah kita buat di provinsi, nantinya ditiru kabupaten/kota. Apa sasaran kita tahun lalu? diharapkan dapat tercapai. Dan kedepan, harus ada pola baru, target baru, inovasi baru, sehigga target angka prevalensi stunting 14 persen oleh pemerintah di tahun 2024 tercapai,” tandas Widya.

Ditempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh mengatakan, peningkatan kapasitas yang disarankan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku sudah sesuai Rancangan Strategis. Dengan begitu, kader posyandu dan TP-PKK sebaiknya harus ada di bawah satu kelembagaan yaitu Pokjanal dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.

“Fungsi dari Pokjanal ini untuk mengawasi pelayanan di Posyandu. Sebagai penggerak dari Posyandu adalah kader. Nah kader ini yang harus ditingkatkan kapasitasnya,” jelas Pontoh.

Terkait kurangnya pemahaman kader posyandu maupun TP PKK dalam memaksimalkan perannya dalam penanganan stunting, Pontoh akui, akibat kelembagaan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pelatihan yang dilaksanakan dinas kesehatan baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota maupun desa tidak berjalan maksimal.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku ini dihadiri di as/i stansi terkait, yskni, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku, Fibra Breemer, Kepala Bappeda Maluku, Anton Lailossa, Kadis Kesehatan, dr. Zulkarnaen, Kadis Lingkungan Hidup, R. Syiauta, Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan, Erawan Asikin dan beberapa perwakilan pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku terkait lainnya.

Ambon, Maluku.news – DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Maluku menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2023, di Baileo Slamet Riyadi Korem 151 Binaiya, Batu Gajah, Kota Ambon, Kamis (26/1/2023). Musda dibuka secara resmi oleho Wakil Ketua Umum I DPP LVRI, Letjen TNI (Purn) Muzani Syukur.

Turut menghadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail, Unsur Forkopimda Maluku, Sekda Maluku Sadali Ie, Kepala Departemen Organisasi DPP LVRI Brigjen TNI (Purn) Dahlan Idrus, Ketua DPD LVRI Provinsi Maluku, Brigjen TNI (Purn) Karel Ralahalu dan Pimpinan Umat Beragama.

Gubernur Maluku Murad Ismail saat memberikan sambutan menyampaikan, dukungan dan apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku atas terselenggaranya Musda LVRI ini, sebagai momentum dalam menentukan langkah langkah strategis, merumuskan program progrsm kerja yang lebih inovatif dan berkualitas, serta diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah.

LVRI kata Gubernur sebagai organiasi kemasyarakatan memiliki dua fungsi, secara internal, LVRI harus mampu menjembatani segala kepentingan dan kebutuhan anggotanya.

” Fungsi eksternal, diharapkan menjadi motivator dan dinamisator bagi para anggotanya dan masyarakat luas, khususnya ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar kekeluargaan yang saling asah, asih dan asuh serta berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembanguanan nasional.

“Saya berharap LVRI Maluku dapat terus memberikan warna dan nilai tambah bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara, karena inilah urgensi kemitraan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan.

Untuk itu, ia pun mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota LVRI Maluku untuk senantiasa melanjutkan serta mengorbankan semangat nasionalisme dan patriotisme pada semua ladang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat menjadi panutan dan cerminan bagi juniornya yang masih aktif melaksanakan tugas dalam berbagai bidang dan jenjang jabatan, terutama dalam menjaga etika profesi, loyalitas, dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, serta melakukan terobosan-terobosan, inovasi dan merumuskan program kerja kedepan yang lebih berkualitas.

Ambon, Maluku.news – Sebagai tenaga pendidik, pengajar dan pelatih, Widyaiswara adalah sosok motivator dan fasilitator yang berperan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara sikap, keterampilan maupun pengetahuan.

Demikian hal itu disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, saat membuka dengan resmi Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Provinsi Maluku, di Aula Balai Diklat Pertanian, Waiheru, Ambon, Rabu, (25/1/2023).

Jabatan fungsional Widyaiswara, jelas Sekda, memiliki tanggung jawab yang besar dalam peningkatan kualitas SDM terutama pengembangan ASN sehingga dapat membentuk ASN yang berintegritas, profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk itu, menjadi keharusan, seorang Widyaiswara yang ideal dituntut untuk memiliki kemampuan konseptual, analitik dan teknis, sehingga materi yang disampaikan tidak hanya sekedar bersifat transfer ilmu pengetahuan, namun diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir, keterampilan, sikap dan perilaku serta moralitas peserta diklat.

“Apalagi dengan perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik yang semakin tinggi, menyebabkan sektor pelayanan publik mendapat sorotan tajam. Saya berharap, para Widyaiswara harus belajar dalam mengadaptasi kemajuan teknologi dan informasi, untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai tuntutan zaman,” harap Sekda.

Berkaitan dengan pelaksanaan rakerwil saat ini, ia pun berharap
dijadikan sebagai sarana untuk bersilaturahmi membangun konsolidasi di antara seluruh anggota asosiasi, membahas dan mendiskusikan berbagai isu strategis serta menghasilkan berbagai pokok pikiran konstruktif, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku.

“Atas nama pemerintah daerah, Sekda menyambut baik pelaksanaan rakerwil ini, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas profesi Widyaswara yang profesional dan kompeten,” tandas Sekda.

Sementara itu, Ketua DPW APWI Maluku Kasrul Selang mengatakan, Widyaiswara kini dituntut untuk mempunyai strategi dan jika Widyaiswara dikaitkan dengan visi misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, maka pihaknya memiliki opsi misi tentang birokrasi dan sumber daya alam yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dalam misi tersebut Widyaiswara ada di misi yang pertama (Birokrasi) yakni, menciptakan birokrasi pemerintah provinsi yang dinamis, unggul, jujur dan melayani,” jelas Kasrul.

Ia juga menjelaskan, untuk menuju ke asosiasi profesi yang berkelas dunia dan modern, ada tiga misi dari asosiasi profesi yakni, meningkatkan harkat dan martabat Widyaiswara, kompetensi serta meningkatkan kesejahteraan.

Untuk menggambarkan tiga misi diatas, lanjut Kasrul, di asosiasi setidaknya kurang lebih terdapat 20 inisiatif strategis, diantaranya tentang kompetensi, sertifikasi (Widyaiswara madya yang ada di BPSDM Maluku sama dengan BPSDM / Diklat di daerah lain) dan pengabdian pada masyarakat (Mengajar orang untuk berinovasi).

Sebagaimana diketahui, Rakerwil bertujuan mensinkronkan dan mendalami program kerja DPP APWI serta menyusun, menetapkan program kegiatan dan APB DPW APWI Maluku untuk satu tahun kerja 2023 dan menetapkan keputusan-keputusan organisasi lainnya.

Jumlah peserta Rakerwil berjumlah 49 orang, terdiri dari 20 orang. Dari BPSDM berjumlah 20 orang, BDK Ambon 2 orang,mBP3 Ambon 2 orang, Balai Pertanian 3 orang, Bapelkes 2 orang dan BKKBN 2 orang.

Ambon, Maluku.news – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Maluku memperingati HUT ke-22 di Kantor TP-PKK Maluku, Selasa, (24/1/2023).

Pada peringatan HUT tersebut, Gubernur Maluku Murad Ismail melalui sambutannya yang dibacakan Sekda Sadali Ie mengatakan, zakat merupakan salah satu ibadah pokok kaum muslimin yang mampu untuk mensucikan diri dan harta atas karunia yang diberikan Tuhan. Zakat juga memiliki dimensi horizontal yang berfungsi sebagai media untuk membangun rasa solidaritas sosial terhadap sesama, khususnya kaum Mustadafin (Kaum yang lemah atau dilemahkan) di dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi serta berbagai permasalahan sosial lainnya.

“Saya menghimbau kepada BAZNAS Provinsi Maluku agar menjaga amanah menyalurkan zakat dengan baik, serta sistem pengelolaan dan pengumpulan zakat kedepan terus ditingkatkan,” himbau Gubernur.

Mengatasnamakan masyarakat dan pemerintah provinsi Maluku, Gubernur pun menyampaikan selamat atas peringatan HUT ke-22 kepada segenap Pengurus BAZNAS Provinsi Maluku yang telah menunjukkan dedikasi dan kepedulian terhadap pengelolaan zakat bagi masyarakat di daerah ini.

“Selaku kepala daerah, saya menyambut positif kegiatan ini sekaligus menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BAZNAS yang terus bekerja untuk membangun kesadaran masyarakat muslim di Maluku, untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai muslim dalam menunaikan zakat maupun berinfak dan bersedekah,” ujar Gubernur.

Mantan Dankor Brimob ini berharap, BAZNAS akan melakukan terobosan baru sesuai perkembangan teknologi dalam hal penyaluran zakat, infaq dan sedekah agar sesuai ketentuan syariat serta peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Saya mengingatkan kepada semua pihak terutama para pejabat daerah di semua tingkatan dan semua ASN di lingkup pemerintah provinsi Maluku beserta perusahaan yang ada di Maluku, untuk bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS sebagai wujud kepedulian terhadap sesama,” harap Gubernur.

Ditempat yang sama, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad berharap BAZNAS Maluku dapat meningkatkan penyerapan zakat dari berbagai sektor pemerintahan maupun swasta untuk melahirkan program penyaluran yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hal ini mengingat, sambung Widya, besar sekali potensi yang dapat dirasakan masyarakat jika dana zakat yang dikelola BAZNAS Maluku disalurkan dengan baik. Dampaknya tidak hanya pada Kesejahteraan ekonomi keluarga melainkan juga ada pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Ucapan terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada BAZNAS provinsi Maluku, yang telah berkolaborasi dengan TP-PKK provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Maluku melalui program bantuan modal usaha bagi usaha rumah tangga (Usaha mikro),” harap Widya.

Sedangkan Plt. Ketua BAZNAS Maluku Arsal Tuasikal berharap, pemerintah daerah untuk terus mendukung upaya penguatan kelembagaan dan tata Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pengumpulan serta penyaluran ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) menjadi lebih baik. Dengan begitu, kinerja penyaluran zakat oleh BAZNAS dapat meningkat serta pengumpulan zakat bisa lebih maksimal.

“Kami berharap, pemerintah selalu mendukung berbagai kebijakan, termasuk zakat yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kami berharap potensi ini dapat terus digarap, ditingkatkan, serta mampu meningkatkan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS,” harap Tuasikal.

Di kesempatan ini, Sekda Maluku Sadali Ie dan Ketua TP-PKK Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad mewakili BAZNAS Maluku berbagi kasih dengan membayar Iuran BPJS Kesehatan kepada 60 Penyuluh Agama Non PNS se-Pulau Ambon, pengisian BBM Gratis kepada Ojol Perempuan se-Pulau Ambon dan bantuan UMKM Z-Mart.

Peringatan HUT ke-22 BAZNAS Maluku dihadiri Kadis Koperasi dan UMKM M. Nasir Kilkoda, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Maluku Ny. Nita Sadali dan undangan lainnya.