Ambon, Maluku.news – Bunda Literasi Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad jadi Keynote Speaker dalam Diskusi Publik dengan Tema : “Literasi Digital bagi Kelompok Rentan di Kota Ambon”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berpusat di Auditorium Fakultas Hukum, pada Jumat (14/4/2023).

Kegiatan yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura itu, dihadiri juga oleh para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Ketua Lembaga Badan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Unpatti, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, para mahasiswa, dan bertindak selaku narasumber Koordinator Pusat Data dan Informasi Universitas Pattimura Benhard Mattheis dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Melky Lohy yang memberikan materi Peran Diskominfo dalam Meningkatkan Literasi Digital.

Dalam sambutannya Widya mengatakan, kemajuan digital dan pemberdayaan kelompok rentan menjadi tema bahasan menarik dalam kegiatan ini, disebut menarik karena itulah salah satu tantangan yang muncul seiring dengan berlangsungnya transformasi digital kontemporer, yakni dengan adanya kelompok yang rentan terdampak oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi.

“Masyarakat dunia telah mengakui berbagai bentuk keberagaman mulai dari yang bersifat ciri fisik, hingga identitas sosial. Beberapa kelompok memiliki bentuk keberagaman yang unik dan khas, sehingga membutuhkan akses lebih untuk mendapatkan layanan dasar dan kelompok ini disebut kelompok rentan.” Jelasnya.

Bunda Literasi Provinsi Maluku ini juga mengatakan, berdasarkan United Nation Office for Disaster Risk Reduction dijelaskan, tantangan sebagai faktor fisik sosial, ekonomi dan lingkungan yang menyebabkan seseorang atau suatu komunitas semakin rawan mengalami keparahan akibat bencana dan menurut pasal 5 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

“Komnas HAM menyatakan kelompok rentan dan minirotas yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lansia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras, dan suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kelompok khusus. Kelompok khusus merupakan mereka yang sering mengalami hambatan sehingga menyebabkan keterlanggarnya hak, dikarenakan kerap mengalami diskriminasi oleh budaya masyarakat. Komnas ham dapat kerap menemukan diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan, dari segi aksesibilitas fisik, ekonomi, maupun hukum terhadap kelompok ini.” Paparnya.

Widya juga menyampaikan, Indonesia telah memulai program Literasi Digital Nasional sejak Mei 2021, dimana pemerintah merencanakan program ini agar mampu menjangkau sekitar 50juta rakyat hingga tahun 2024, dan diharapkan jumlahnya terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Ia menjelaskan, Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui perangkat komputer, karena melalui perangkat ini juga informasi dapat diakses dan disebarluaskan dengan menggunakan jaringan internet.

“Dari buku literasi digital, Unesco menjelaskan literasi digital yang berkaitan dengan life skill, yang tidak hanya melibatkan teknologi saja, tetapi juga kemampuan untuk belajar, berfikir kritis, kreatif, inovatif, untuk kompetensi digital. Jadi literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan sumber informasi melalui komputer. konsep baru ini tidak hanya terkait penguasaan komputer secara teknis, tetapi juga pengetahuan dan emosi dalam menggunakan media dan perangkat digital.” Jelas Widya

Widya menyampaikan, dalam kenyataannya ditunjukan bahwa Indonesia mulai banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelompok rentan, tapi tingkat implementasinya sangat beragam, sebagian UU sangat lemah pelaksanaannya sehingga keberadaaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat, disamping itu terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan.

“Keberadaan masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan Tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakkan hukum dan Tindakan legislasi lainnya. Hak asasi orang-orang yang diposisikan sebagi masayarakat kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan juga keluarganya, serta secara tidak langsung juga mempunyai dampak bagi masyarakat.” Terangnya.

Widya menyatakan, selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dilain pihak hak-hak yang terdapat di dalam komunitas masyarakat rentan belum mendapat prioritas dari kebijakan tersebut, sedangkan permasalahan yang mendasar di dalam komunitas masyarakat rentan adalah belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak kelompok rentan ini.

“Era digitalisasi ini membuka pengertian dimana HAM yang perlu di lindungi dari ancaman otoritarianisme digital, penyalahgunaan data, dan desain tata Kelola digital yang tidak human sentris. Selain agitasi dalam kebebasan berpendapat transformasi digital juga membuka celah ketimpangan yang besar, apabila tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur dan regulasi digital yang mumpuni.” Ujarnya.

Dirinya menyampaikan, semakin kegiatan sosial ekonomi bermigrasi ke dunia digital, maka semakin tinggi disparitas ekonomi dan kecakapan yang dialami warga di daerah, dengan kata lain pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tidak berjalan baik tanpa peningkatan infrastruktur teknologi yang merata

“Olehnya itu ada beberapa hal penting yang dapat mencegah pelanggaran ham di era digital, yakni penguatan partisipasi dan komitmen multipihak pada transparasi dan demokratisasi data, membentuk perantara regulasi data dan digital yang berorientasi kemanusiaan (bukan profit ataupun kekuasaan politik), meningkatkan Pendidikan soal privasi dan wawasan keadilan gender dirana digital, serta menyediakan kerangka aturan untuk pengawasan etika ataupun batasan kampanye politik berbasis data.” Terangnya.

Pada kesempatan itu juga turut diserahkan 70 paket bantuan kepada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan GWL SMM.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024, pada Kamis (13/4/2023) berpusat di Hotel Santika, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail ditandai dengan pemukulan tifa.

Turut hadir pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Sekda Maluku, narasumber dan Rombongan dari Kementerian PPN Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kab/Kota Se-Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Vertikal, Perbankan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan para undangan.

Dalam laporannya Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Anton Lailossa menjelaskan tujuan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD ini adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap RKPD Provinsi Maluku tahun 2024.

Berangkat dari Visi “Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan” Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024, merupakan tahun penentu keberhasilan pencapaian visi tersebut, yang merupakan bagian integral dalam mewujudkan pembangunan Nasional.

“Perencanaan pembangunan tahun 2024 harus tetap memperhatikan berbagai dampak negative akibat instabilitas keamanan dunia, ancaman inflasi maupun resesi global. Saya berharap Musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga tercapainya perencanaan Daerah yang semakin berkualitas.” Terang Gubernur.

Murad pada kesempatan itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Maluku untuk optimis dalam mempersiapkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, sebagai modal dasar untuk berdaya saing, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

“Kepada Bupati/Walikota, agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional, serta berkomitmen meningkatkan inovasi daerah, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di bumi Raja-Raja ini.” Tegasnya.

Gubernur MI juga berharap, forum strategis ini, mampu dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi konstruktif, dalam melahirkan berbagai gagasan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang sedang dihadapi.

Pada kesempatan itu juga turut dilakukan penganugerahan Maluku Innovation Award 2023, dimana pada Kategori Inovasi Perangkat Daerah Terbaik di Provinsi Maluku Juara 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Juara 2 Badan Pendapatan Daerah, dan Juara 3 Dinas Kesehatan.

Sementara untuk kategori Inovasi Daerah Terbaik tingkat Kabupaten/Kota, Juara 1 Kota Ambon, Juara 2 Kabupaten Maluku Tengah, dan Juara 3 Maluku Tenggara.

Ambon, Maluku.news – Terindikasi dana Rp. 19 miliar dana Covid-19 dari total dana Rp. 62 Miliar untuk penanganan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru diduga di korupsi.

Pejabat Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan, secara tegas membantah dan mengklarifikasi isu yang beredar bahwa dana Covid sebesar Rp 19 miliar tidak jelas penggunaanya di Kabupaten Aru.

Perlu diketahui bahwa dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, tidak pernah dianggarkan khusus untuk dana Covid-19. Yang ada adalah dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 62 miliar sekian,” tegasnya.

“Dirinya menjelaskan, dari Rp 62 miliar sekian itu yang diminta oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 itu, sekitar Rp 42 miliar dari BTT dan bukan belanja Covid,” ujarnya kepada wartawan di Ambon, Kamis (13/04/2023).

Sehingga BTT yang tidak digunakan sekitar Rp 19 miliar sekian perlu saya klarifikasi ini. Sebab dalam dokumen APBD 2020 tidak secara khusus menganggarkan untuk dana Covid-19.

Ubayaan menegaskan, sesuai aturan penggunaan dana darurat dalam hal ini BTT harus jelas tidak bisa digunakan sembarangan. Karena ada keputusan Bupati dan ada pengusulan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kemudian ada keputusan Bupati yang terkait dengan keadaan darurat itu baru anggarannya bisa digunakan.

“Jadi Dana Covid-19 untuk Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah menggunakan APBD yang ada, itu belanja tidak terduga, dan belanja tidak terduga diperuntungkan bukan saja untuk Covid, tapi untuk membiayai keadaan yang sifatnya darurat seperti bencana alam atau pun wabah penyakit. Jadi sekali lagi perlu diketahui bahwa Rp 19 milir itu digunakan dan tidak dibelanjakan untuk pos yang lain,” tegasnya.

Menurut Ubyaan, Jadi APBD Pemda Aru itu kita umumkan melalui Webasite pemerintah daerah. Jadi silahkan kalau ada pihak yang mau mengecek bisa langsung klik di website pemerintah daerah. Jadi silahkan kalau ada pihak yang mau mengecek bisa langsung klik di website Pemda Aru, bisa dilihat dalam dukumen APBD, apakah ada dalam Covid ataukah tidak.

“Saya berharap dengan adanya klarifikasi ini, bisa menjadi terang benderang isu ini sehingga tidak menjadi bola liar yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu bisa saja menggiring opini untuk masyarakat mempercayai hal yang tidak benar, jadi masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas,” harapnya.

Dia justru menyarankan agar mengecek langsung di website pemerintah daerah semua jelas disitu, ada juga hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kalau itupun di salahgunakan ada temuan BPK.

“Sedangkan bagi BPK itu perjalanan dinas Rp 10 juta saja diangkat dari temuan. Bagaimana nilainya Rp 19 miliar tidak diangkat dalam temuan. Jadi saya kira semuanya jelas,” pungkasnya.

Ambon,Maluku.news – Dorong industri kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, menggelar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Maluku, pada Kamis (13/4/2023), bertempat di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.

Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rawindra Ardiansah, Kepala OJK Provinsi Maluku, Ketua Tim Peneliti dari ITB, Pimpinan OPD terkait lingkup Provinsi Maluku, Akademisi, dan pihak terkait.

Aridiansah dalam paparannya mengharapkan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dapat berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi ini.

“Pada tahun 2021 lalu kami telah menuyusun penelitian Komoditas Produk Jenis Usaha (KPJU) unggulan UMKM di Provinsi Maluku, dimana terdapat 10 komoditas unggulan di Provinsi Maluku yaitu kelapa, perdagangan hasil laut, ikan tuna, koprah, ikan cakalang, rumput laut, warung nasi campur, ikan asin, cengkeh, dan kayu besi.” Tambahnya.

Dirinya menjelaskan berdasarkan hasil penelitian KPJU, ditindaklanjuti dengan penyusunan penelitian mengenai pengembangan olahan komoditas kelapa pada Tahun 2022, selain karena merupakan komoditas unggulan nomor 1, berdasarkan penelitian di tahun 2021, juga karena kelapa memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Maluku.

“Kami berharap kegiatan hari ini bisa memberikan pandangan terhadap kondisi perekonomian Provinsi Maluku serta dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan terkait perkembangan Perekonomian Provinsi Maluku kedepan.” Harapnya.

Menutup paparannya, Ardiansah menyampaikan pihaknya selalu siap dan terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Provinsi Maluku dalam upaya mendorong perekonomian maluku yang lebih kuat kedepannya.

Dalam sambutannya Sekda, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran yang telah melakukan kegiatan ini sebagai wujud mendorong Gerakan Perekonomian melalui pemberdayaan UMKM.

“Semoga apa yang dilakukan ini bisa mendorong sektor lain untuk bergerak bersama dalam menunjang ekonomi di daerah ini, kami berharap BI, dapat memainkan peran bagi pengembangan usaha kecil dan mikro di Provinsi Maluku tidak sebatas pada pengembangan kelapa tetapi juga pada beberapa komoditas unggulan di maluku.” Harapnya.

Pada kesempatan itu Sadali juga berharap stakeholder bisa bersinergi bersama-sama membangun Maluku mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan potensi alam yang cukup melimpah.

Ambon, Maluku.news – Ketua TP-PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Ketua Umum Majelis Taklim Nur Asiah Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad bersama Civitas Akademika dan Dharma Wanita Persatuan Institut Agama Islam Negeri Ambon, menggelar Nuzulul Quran dan Silaturahim, pada Rabu (12/4/2023) bertempat di Aula IAIN Ambon.

Acara tersebut diselenggarakan di bawah sorotan tema “Hidup Mulia dengan Nilai-Nilai Al-Quran”, yang dihadiri oleh Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin dan jajaran Civitas Akademika, Ketua DWP IAIN Ambon Saut Rahawarin, beserta jajaran, Mahasiswa, beserta unsur lainnya.

Rahawarin pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Ketua Umum Majelis Taklim Nur Asiah yang juga selaku Ina Latu Maluku dan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, yang diharapkan kehadirannya bisa membawa kemajuan bagi masyarakat kampus dan civitas akademika IAIN Ambon untuk kepentingan Maluku kedepan.

Sementara itu, Widya dalam sambutannya menyampaikan, selama 4 tahun dirinya mendampingi Gubernur Maluku menjalankan tugas di Provinsi Maluku, dan dikukuhkan menjadi Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, sudah menjadi kewajibannya untuk melihat secara langsung masyarakatnya, khususnya anak-anak dan perempuan, sampai di Desa-desa yang jauh sekalipun.

“Semua saya kunjungi sebagai bentuk kecintaan saya kepada masyarakat Maluku khususnya untuk menangani masalah stunting.” Ujarnya

Selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku Widya juga menyampaikan, inilah yang selama ini dilakukannya untuk mengetahui keadaan maupun kondisi anak dan ibu di Maluku, dimana terdapat banyak permasalahan yang harus dilihat.

“Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk masyarakat yang ada di Maluku atas tanggung jawab yang ada, dan amanah yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan di sisa menjabat bisa lebih maksimal dan bermanfaat bagi orang lain, sehingga Amanah yang diberikan Allah ini bisa menjadi pahala.” Harap Widya.

Pada kesempatan itu juga dirinya turut menjelaskan terkait stunting, kepada para mahasiswa yang nantinya juga akan menghasilkan generasi penerus di Maluku.

“Stunting ini sangat mengancam generasi muda di Maluku, jika sumber daya manusia banyak yang stunting di Maluku otomatis kedepan kita tidak bisa bersaing dengan anak-anak di luar Maluku. Karena stunting adalah gagal tumbuh atau kurang gizi kronis di 1000 hari pertama kehidupan, ini sangat perlu untuk dijaga dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, periksa ke puskesmas atau pusat Kesehatan terdekat sehingga tumbuh kembang janin bisa terus dilihat.” Tambahnya.

Ia juga menyampaikan berkat kolaborasi antara dirinya selaku Duta Parenting Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka prevalensi stunting pada tahun 2022 turun menjadi 26,1%, dikarenakan konvergen dan adanya intervensi langsung kepada anak-anak penderita stunting, dan hal ini perlu diperhatikan karena disamping kurang gizi kronis, stunting juga menyebabkan kemampuan berfikir anak atau IQ-nya menjadi rendah, yang nantinya berdampak para generasi kedepan.

“Selama ini saya turun ke lokus stunting untuk melihat kondisi langsung dan melihat berbagai permasalahan yang membuat banyak anak yang stunting di Maluku, ini tanggung jawab bersama, kita semua warga masyarakat yang ada di Maluku sehingga kita bisa mempersiapkan generasi muda yang unggul cerdas dan pintar dan dapat bersaing di tingkat Nasional.” Harap Duta Parenting Provinsi Maluku itu.

Sebelum menutup sambutannya, Widya mengingatkan di sisa 10 hari terakhir bulan Ramadhan, ada malam Lailatul Qadar, sehingga diharapkan pada sisa masa Ramadhan, kita bisa memaksimalkan waktu ibadah dengan rajin membaca Al-Quran dan tetap semangat beribadah, untuk mencapai apa yang kita harapkan.

Pada kesempatan itu juga, turut diserahkan 180 bingkisan yang diserahkan secara simbolis oleh Widya Pratiwi Murad kepada perwakilan 4 orang penerima.