Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, menggelar Rapat Finalisasi dalam Rangka menyukseskan Gerakan Peduli Maluku yang dikemas dalam Launching Bantuan Pangan Nasional dan Pasar Murah serta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID Provinsi Maluku menjelang Hari Besar Keagamaan (HKBN) Idul Fitri 1444H/Tahun 2023, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, pada Kamis (6/4/2023).

Berdasarkan Arahan Gubernur Maluku Murad Ismail, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang diikuti oleh pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara, instansi vertikal, BUMN/BUMD, Perbankan, unsur TPID Provinsi Maluku, dan pihak terkait lainnya.

Basalamah pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, Gerakan Peduli Maluku ini merupakan perintah dan instruksi Gubernur, dalam rangka puasa dan Idul Fitri 1444H, dimana harus ada langkah konkrit yang dilakukan pemerintah dan stakeholder, untuk bahu membahu guna membantu meringankan beban masyarakat dalam sektor apapun.

“Untuk itu pada hari Selasa, 11 April 2023, sesuai dengan kesepakatan bersama hasil rapat ini maka akan dilaksanakan Program Maluku Innovation, Peduli Maluku, yang merupakan program inovatif berbasis pemberdayaan masyarakat, dimana akan dilakukan pembagian paket sembako gratis kurang lebih 6 sampai 7 item per paket dengan sasaran, masyarakat yang membutuhkan.” Jelasnya.

Ketua TGPP juga menambahkan bahwa, pada hari yang sama akan dilaunching bantuan Pangan Nasional untuk pemerintah Provinsi Maluku, dimana hal ini adalah upaya konkrit Gubernur Maluku yang telah bekerjasama dengan bulog di Tingkat Nasional, untuk serapan seluruh produk pertanian dari Provinsi Maluku, dan juga bantuan pangan gratis kepada masyarakat

“Kegiatan juga dirangkaikan dengan pasar Ramadhan, dimana pihak yang terlibat terdiri dari disperindag, bulog, pertanian, perikanan, dinas ketahanan pangan, koperasi, dan nanti akan gelar pangan murah dimana harga jual merupakan harga relaksasi yang sudah diberikan di bawah harga pasar.” Tambahnya.

Basalamah juga mengatakan dalam hari yang sama juga akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Pengendalian Inflasi dengan Tema : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, karena rapat ini adalah program permanen, namun ada isu strategi yang akan dibahas, terutama mengenai instruksi Presiden dalam pertemuan Nasional, dimana ada 8 Key Indicator Performace, yang terdiri dari inflasi, stabilitas politik, keamanan, dsb.

“Kegiatan ini nantinya akan dilaunching oleh Gubernur Maluku jam 10.00 WIT, dimana sehari sebelumnya akan dilaksanakan Final Checkin, untuk mematangkan semua persiapan.” Tegasnya.

Basalamah juga pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dan berpartisipasi aktif untuk masyarakat dan kepentingan daerah.

Ambon, Maluku.news – Provinsi Maluku menjadi yang pertama menerapkan penggunaan QR Code transaksi solar subsidi mencapai 100%. Itu menjadi sebuah kesuksesan bagi Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.

Uji coba pelaksanaan Full Cycle Program Subsidi Tepat Produk Jenis BBM Tertentu (JBT) khususnya solar subsidi dengan menggunakan QR Code telah berlangsung sejak 21 Februari 2023 di wilayah Papua-Maluku.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, mengapresiasi Pertamina Patra Niaga atas keberhasilan 100% penerapan Full Cycle Subsidi Tepat Produk JBT (Biosolar) di wilayah Provinsi Maluku.

“Program ini, secara bertahap harus dikembangkan untuk daerah lain, sehingga subsidi Biosolar lebih tepat sasaran. Seperti halnya penerapan QR code pembelian Solar Subsidi di SPBU Reguler Provinsi Maluku sudah berhasil dilakukan,”ujar Edi dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (05/04/2023).

Edi menegaskan, untuk setiap transaksi Solar Subsidi telah wajib menggunakan QR Code dan kepada masyarakat yang belum menggunakan QR Code, akan dibantu untuk melakukan pendaftaran di seluruh SPBU wilayah Maluku.

“Setiap pembeli Biosolar wajib bertransaksi menggunakan QR Code, apabila belum menggunakan QR Code, langsung saja ke SPBU yang ada dan nantinya akan dibantu untuk daftar ke web subsiditepat sehingga dapat memperoleh QR Code, dan prosesnya cepat,” lanjutnya.

Dari penerapan Keberhasilan ini, sudah tidak mengalami antrian lagi seperti situasi sebelumnya. Menurut Edi, dengan penerapan QR Code yang baik maka pendistribusian BBM subsidi akan tepat sasaran meski kebutuhan solar meningkat namun jika semua tepat sasaran maka tidak akan terjadi antrian.

Kebutuhan solar yang banyak itu tidak harus disertai dengan antrian karena memang jumlah kendaraan telah termonitor serta beberapa kebutuhan lainnya juga sudah bisa dipastikan artinya jika di kalkulasi dengan jumlah SPBU yang menjual solar itu antrian itu tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Melihat Keberhasilan Provinsi Maluku yang menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang berhasil menerapkan secara menyeluruh penerapan QR Code Subsidi Tepat Produk JBT (Biosolar) maka akan diterapkan pembelian Pertalite akan diwajibkan menggunakan QR Code MyPertamina.

Terkait rencana pembelian Pertalite menggunakan QR Code, Edi Mangun mengatakan, uji coba pelaksanaannya direncanakan baru akan dilakukan pada pertengahan Mei 2023 mendatang. “Akan dilakukan pelaksanaan uji coba penggunaan QR Code untuk Pertalite Subsidi sebagai pertanggungjawaban Program Subsidi Tepat selanjutnya,”pungkas Edi.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail didampingi Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, dan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, menghadiri secara langsung Pertemuan Dalam Rangka Verifikasi dan Peninjauan Lapangan Usulan Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana Pembangunan/Wira Karya Bidang Pembangunan Pertanian, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, pada Rabu (5/4/2023).

Hadir juga pada kesempatan tersebut Ketua Tim Verifikasi dan Peninjauan Lapangan yang juga selaku Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Sekretariat Militer Presiden RI Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono, M.Tr. Opsla, Ketua Tim Verifikasi dan Peninjauan Lapangan dari Kementrian Pertanian RI Drs. Zulkifli, M.M, Tim Setmilpres dan Tim Kementrian Pertanian RI, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ahmad Elly, serta unsur lainnya.

“Adapun tujuan dari kunjungan tersebut terkait dengan prosedur pengajuan usul gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, dan sebagai bentuk verifikasi keabsahan yang sudah dilaksanakan serta proses takeover dari promotor satu dalam hal ini Kementerian Pertanian kepada Sekretaria Dewan selaku promotor dua, untuk mempertanggungjawabkannya kepada anggota dewan.” Ujar Ludi dalam kesempatan itu.

Dirinya juga pada kesempatan itu mengucapkan selamat kepada Gubernur Maluku karena tahap klarifikasinya sudah clear dari antara 74 orang yang diusulkan Kementerian Pertanian.

Sementara itu dalam paparannya Gubernur Maluku menjelaskan bahwa Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.498km2 yang terdiri dari lautan 92,4% 658.313km2, dan daratan 7,6% yaitu 54.185km2, penduduk maluku hanya 1,8juta jiwa tersebar di 11 kabupaten kota, dan jumlah pulau 1340 pulau, Itu 7,88% dari jumlah pulau di Indonesia, dan Panjang garis pantai 10.630km2 yaitu 13,07% dari garis pantai yang ada di Indonesia, serta memiliki potensi lokal 36.500 hektar dan produksi per tahun 9733 ton.

“Faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian inovasi adalah kestabilan harga disebabkan perubahan iklim, dan konektivitas transportasi darat, laut maupun udara.” Jelasnya.

Gubernur juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai kebijakan inovasi yang sangat berdampak pada pengen dalian inflasi, diantaranya peningkatan produksi dan produktifitas, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pengembangan pasca panen, pemasaran dan daya saing. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian inovasi yakni, perubahan iklim, ketidakstabilan harga pangan, transportasi dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal.

Pada kesempatan itu juga Gubernur MI turut memaparkan, langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan serta inovasi pembangunan yang dilakukan di bidang pertanian yakni :

1. Pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan tanam cabe dan bawang merah yang dilaksanakn serentak pada 11 kabupaten kota
2. Peningkatan ketahana pangan melalui Gerakan penanaman sukun varietas tengah-tengah secara serentak di 11 kabupaten kota. Inovasi ini menghasilkan sukun tengah-tengah sebagai varietas unggulan.
3. Keanekaragaman pangan lokal berbahan baku sagu melalui sajian makanan olahan sebanyak 521 menu atau resep oleh umkm dan mendapatkan rekor muri, inovasi ini merupakan tindaklanjut dari instruksi presiden dalam pengendalian inflasi dan peningkatan ketahanan pangan
“Inovasi tersebut merupakan hal baru yang belum dilakukan selama ini oleh Gubernur sebelumnya, dan saya sangat merasa terbantu dengan hadirnya ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, serta memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pak Hadi Basalamah.” Ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajaran yang telah memberikan apresiasi atas capaian pembangunan pertanian di Provinsi Maluku, serta Tim verifikasi tanda jasa yang berkenan datang.

“Jalan jalan ke Negeri Leahari, jangan lupa membeli sagu, kita mengembangkan kesejahteraan umkm melalui inovasi, untuk Maluku yang lebih maju.” Tutupnya dengan Pantun.

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi dan Pendalaman uraian jasa Gubernur Maluku, dan Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Tim Sekretariat Militer Presiden, Ketua Tim Kementerian Pertanian RI, dan Pemerintah Provinsi Maluku diwakili oleh Sekretaris Daerah Maluku yang disaksikan oleh Gubernur Maluku.

Ambon, Maluku.news – Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku melaksanakan Pojok Peduli TBC-Stunting Mandiri di Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, yang diresmikan secara langsung oleh Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku yang juga selaku Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, pada Senin (3/4/2023).

Hadir juga mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Ketua Tp-PKK Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku, Kepala Pemerintahan Negeri Laha, Camat Se-Kota Ambon, Kader peduli TBC-Stunting mandiri Negeri laha, serta pihak terkait lainnya.

Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena dalam sambutannya, menjelaskan bahwa dari Indeks Pembangunan, dalam penanganan stunting dan TBC, negeri Laha termasuk dalam salah satu lokus karena angka prevalensinya yang masih tinggi.

“Berdasarkan data penanganan TBC menunjukan jumlah kasus TBC dalam 3 tahun terakhir cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2020 ada 716 penderita, tahun 2021 ada 961 penderita, dan tahun 2022 sebanyak 1.296 penderita. Angka ini menunjukan bahwa tingkat penularan TBC bagi masyarakat di Kota Ambon, masih cukup tinggi, oleh karena itu kita harus terus berupaya dan bekerja lebih keras dan cerdas, guna menekan angka kesakitan dan kematian akibat TBC, agar Kota Ambon dapat mencapai target eliminasi TBC di tahun 2030 yang akan datang.” Jelasnya.

Ia juga mengatakan, prevalensi stunting pada tahun 2024 ditargetkan ada pada angka 14%, dimana berdasarkan hasil Surveri Status Gizi Indonesia, menunjukan prevalensi stunting di Kota Ambon tahun 2021 menunjukan angka 28,1% dan mengalami penurunan menjadi 21,1% di tahun 2022.

“Dalam rangka itu pembentukan desa Peduli TBC-Stunting Mandiri ini, diharapkan menjadi solusi dan motivasi untuk meningkatkan kolaborasi dalam penyelesaian masalah Kesehatan masyarakat.” Tambahnya.

Wattimena, juga mengatakan, Desa Peduli TBC-Stunting Mandiri, ini merupakan desa yang pemerintah dan penduduknya memiliki kesiapan dan kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dalam menangani penyakit TBC dan penanganan stunting secara mandiri di wilayahnya.

“Motor penggerak program ini adalah kader yang dilatih dengan pengetahuan mengenai TBC dan stunting untuk nantinya bertugas pada pojok peduli TBC dan stunting di desa, sehingga masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan di kantor desa wajib mendapat informasi dan edukasi mengenai TBC dan stunting.” Ungkapnya.

Ia juga mengatakan, Pemerintah Kota Ambon dan masyarakat, turut menyambut dengan gembira dan berterima kasih dengan adanya pembentukan desa peduli TBC-stunting di Negeri Laha yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

“Secara khusus pemerintah Kota Ambon dan masyarakat, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur Maluku dan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku yang terus memberikan dukungan, perhatian, dan kepedulian bagi Pemerintah dan warga Kota Ambon. Menurut kami apa yang dilakukan selama ini, dari Bapak Gubernur dan Ibu Widya layak untuk menjadi contoh dan teladan kami, karena Bapak dan Ibu begitu memberikan perhatian bagi kami di Kota Ambon.” Tutupnya.

Sementara itu selaku Duta Parenting Provinsi Maluku dan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan ini, sebagai upaya bersama untuk menurunkan angka pasien TBC dan prevalensi stunting di Provinsi Maluku.

“TBC dan stunting masih menjadi masalah serius yang perlu penanganan intensif dan komprehensif. TBC dan stunting adalah dua masalah yang saling berhubungan sertta memiliki timbal balik, karena ciri-ciri anak TBC dan stunting hampir sama, dimana berat badan tidak sesuai dengan usia, batuk terus-terusan, dan demam. Saya sangat peduli dengan stunting karena kita harus mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi emas, yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.” Ungkapnyaa.

Widya menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama terhadap anak-anak di negeri raja-raja ini.

“Kalau bukan kita sekarang yang peduli, lalu siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Ini perlunya Baku Gandeng antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, dan TP PKK. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, masyarakat di Negeri Laha bisa peduli akan keberadaaan anak-anak di sini khususnya yang terkena TBC dan stunting.” Tambahnya.

Ina Latu Maluku itu juga, mengatakan dari data WHO tahun 2022 Indonesia Kembali menduduki peringkat kedua di dunia setelah India dalam Kasus TBC, di mana Provinsi Maluku sebanyak 48,5% menjadi urutan ke-18 di Indonesia, dari 34 provinsi, dan Kota ambon menjadi peringkat ke-3 dari 11 kabupaten kota dengan presentasi 59,6%.

“Dalam rangka percepatan penanganan TBC dan stunting, peran pemangku kebijakan lintas sektor sangat penting guna mengsinergikan upaya-upaya yang mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% di Tahun 2024, yang diharapkan pada tahun 2024 nanti maluku bisa mencapai angka 20%. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di negeri laha bisa peduli dengan stunting sehingga kita sama-sama bisa tangani stunting dan TBC di kota Ambon.” Ujar Widya.

Widya juga megatakan Hari TBC sedunia yang diperingati setiap 24 Maret, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak membahayakan dari penyakit ini, untuk itu ia berharap momentum ini, dapat membentuk kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penyakit TBC sehingga angka penularan dan kematiannya bisa ditekan.

Sementara itu Sekda saat membacakan sambutan Gubernur Maluku, menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, ia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pojok Peduli TBC-Stunting Mandiri di Negeri Laha ini, dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pencegahan serta penanggulangan TBC dan stunting.

“Launching ini merupakan Langkah strategis untuk penurunan angka stunting dan pasien TBC di daerah ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam eliminasi TBC tahun 2030, oleh karena itu saya mengharapkan masyarakat ikut berperan aktif untuk memutuskan mata rantai penularan TBC serta perbaikan gizi guna menurunkan angka prevalensi pasien TBC, dan stunting di Provinsi Maluku.” Ujar Gubernur.

Pada sambutannya juga, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berupaya keras untuk mewujudkan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka pasien TBC dan penderita stunting di Provinsi Maluku.

“Sinergitas dan kolaborasi harus terus ditingkatkan melalui program dan kegiatan lintas sektor yang komperhensif, untuk mewujudkan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.” Tutupnya.

Ambon, Maluku.news – Sejumlah Pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dilantik Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Murad Ismail, pada Selasa (03/04/2023), bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir juga dalam pelantikan tersebut Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie., M.Si, Para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta unsur terkait lainnya.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kita harus melakukan perubahan terhadap situasi yang kita hadapi saat ini untuk mencapai tujuan kita kedepan.

“Saat ini kita akan memasuki Tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Banyak kemajuan yang sudah dicapai, dalam berbagai sektor pembangunan, lalu disisi lain kita juga masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan.” Ujarnya.

Ia juga mengatakan, karena alasan itulah dilakukan kebijakan penataan birokrasi, agar mesin birokrasi dapat bergerak lebih cepat dan dinamis untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas saya ingin menegaskan sekaligus menginstruksikan hal-hal strategis kepada pejabat yang baru dilantik, yakni segera melakukan konsolidasi dan adaptasi pada jabatan atau tempat tugas yang baru.

“Serta lakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Bekerjalah dengan keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas” Tegasnya.

Mantan Dankor Brimob itu juga mengatakan, inovasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah ini oleh sebab itu dirinya memerintahkan pejabat yang baru dilantik untuk terus membuat terobosan dan menciptakan inovasi yang dapat menjadi lokomotif pembangunan di daerah ini.

“Terus jaga integritas saudara-saudara sebagai pejabat publik, dan pegang teguh, sumpah atau janji yang baru saja diikrarkan serta hindari diri dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.” Tambahnya.

Dipenghujung sambutan Gubernur MI, juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemerintah, negara dan masyarakat tetapi juga yang lebih penting kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Akhirnya saya mengucapkan selamat bertugas bagi para pejabat yang dilantik pada hari ini, dan selamat menjalankan Ibadah Puasa 1444 Hijriah Kepada Seluruh Umat Islam, serta selamat memasuki Paskah Tahun 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada.” Tutupnya.

Untuk diketahui Pengambilan Sumpah Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Fungsional, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, ini berdasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku No. 340 Tahun 2023, 341 Tahun 2023, 342 Tahun 2023, 343 Tahun 2023, dan 344 Tahun 2023, tertanggal 4 April Tahun 2023.

Adapun Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik antara lain :
1. Drs. Jasmono, M.Si dengan jabatan baru Inspektur Daerah Provinsi Maluku
2. Drs. Titus Fransiscus Linus Renwarin, M.Si, jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku
3. Drs. Melkias Moses Lohy, M.T, jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
4. Dr. Ir. Erawan Asikin, M.Si, jabatan baru Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
5. Dra. Halimah T. Soamolle, M.Si, jabatan baru Kepala Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Maluku
6. David Soleman Katayane, SE., M.Si, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Maluku
7. Raden Affandy Hasanussi, S.STp, M.Si, jabatan baru Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku
8. Dr. Ahmad Elly, jabatan baru Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
9. Alwiyah Alaydrus, SH. MH, jabatan baru Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku
10. dr. Zulkarnaini, SPJB, jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
11. Drs. Semuel Estefanus Huwae, MH, jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Pemasyarakatan dan Sumber Daya Manusi
12. Drs. Mustafa Sangadji, MM, jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku
13. dr. Meikyal Pontoh, M. Kes, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
14. Petterson Ramkoratat, SH, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku.

Jakarta, Maluku.news – Menteri BUMN Erick Thohir dan Indonesia Financial Group (IFG) selaku pemegang saham, melakukan perubahan susunan Dewan Direksi Jasa Raharja, menyusul berakhirnya masa jabatan Direktur Keuangan Jasa Raharja, Myland. Posisinya, digantikan oleh Bayu Rafisukmawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Asuransi Jasindo.

Pergantian jabatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para pemegang saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor: SK-65/MBU/04/2023 dan SK Nomor: 5/KepSir-PS/BPUI/III/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Dalam SK tersebut, pemegang saham memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Myland, sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja terhitung mulai tanggal 18 Januari 2023, dan mengangkat Bayu Rafisukmawan sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, terhitung mulai tanggal 3 April 2023.

“Segenap Manajemen dan Keluarga Besar PT Jasa Raharja mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Myland atas pengabdiannya. Dan selamat datang kepada Bapak Bayu Rafisukmawan,” ujar Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Jakarta, Senin (03/04/2023).

Rivan menyampaikan, bahwa pergantian dan perubahan jajaran Direksi maupun dewan komisaris adalah hal yang lumrah dilakukan sebagai salah satu bentuk penugasan dan penyegaran perusahaan. “Tentunya, kita harapkan ke depan Jasa Raharja bisa terus tumbuh dan berkembang, serta dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya pergantian tersebut, maka susunan Dewan Direksi PT Jasa Raharja menjadi sebagai berikut:
• Direktur Utama: Rivan A. Purwantono • Direktur Keuangan: Bayu Rafisukmawan
• Direktur Operasional: Dewi Aryani Suzana
• Direktur SDM dan Umum: Rubi Handojo
• Direktur Manajemen Risiko & Teknologi Informasi: Amos Sampetoding
• Direktur Hubungan Kelembagaan: Munadi Herlambang