Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menolak wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Skema tersebut dinilai berpotensi membatasi kebebasan ASN dalam berbelanja sekaligus memusatkan aktivitas ekonomi pada koperasi tertentu.
Benhur menilai rencana yang disebut bertujuan memperkuat kapasitas layanan koperasi dan meningkatkan daya saingnya dengan perbankan nasional itu perlu dipertimbangkan kembali.
“Ini kan sama halnya membatasi ASN untuk berbelanja, dan terkesan monopoli dalam sistem perekonomian kita,” tandas Benhur kepada Beriabeta.com di Langgur, Rabu (21/10/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah tetap mempertahankan mekanisme penyaluran gaji ASN seperti yang selama ini berjalan.
Menurutnya, penyaluran gaji melalui koperasi tidak seharusnya menjadi instrumen untuk mengarahkan pegawai negeri agar berbelanja di tempat tertentu.
“Saya tidak setuju kalau itu disalurkan melalui Kopdes. Saya minta untuk tidak boleh. Ini harus berjalan seperti biasa,” kata Benhur.
Ia mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dampak rencana tersebut terhadap masyarakat luas. Jika penyaluran gaji melalui Kopdes turut mendorong ASN berbelanja di koperasi yang sama, menurut dia, kondisi itu berisiko memusatkan aktivitas ekonomi dan mempersempit ruang bagi pelaku usaha lainnya.
“Seakan-akan nanti orang menggiring supaya semua ASN itu belanja di Koperasi Merah Putih. Dan saya kira itu hal yang tidak boleh. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka semacam ada monopoli terhadap sistem perekonomian kita,” ujarnya.
Benhur menegaskan, keberadaan Kopdes Merah Putih semestinya tidak menjadi alasan untuk membatasi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah, kata dia, tetap perlu memberi ruang bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.
Ia juga menyoroti aspek lokasi dan kemudahan akses dalam pengembangan koperasi. Menurutnya, koperasi yang dibangun jauh dari pusat aktivitas masyarakat berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Yang salah adalah koperasi dibangun di tengah sawah, di ujung kampung sehingga orang tidak belanja di situ,” katanya.
Benhur kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya menggunakan mekanisme penyaluran gaji untuk mendorong ASN berbelanja di koperasi tertentu.
“Tidak boleh. Saran saya itu tidak boleh,” tegasnya.
Selain persoalan kebebasan berbelanja, Benhur mempertanyakan kesiapan operasional Kopdes Merah Putih apabila skema tersebut diterapkan di daerah.
“Kalau Presiden bilang untuk diberikan, disalurkan oleh Koperasi Merah Putih, kira-kira Koperasi Merah Putih mana yang beroperasi di sini?” ujarnya.
Ia menegaskan, penolakan tersebut merupakan masukan kepada pemerintah pusat agar setiap kebijakan turut mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan daerah.
“Saya punya hak dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai ketua DPRD, saya juga ingin memberi saran kepada Presiden memikirkan yang terbaik untuk kepentingan daerah,” tutupnya.
Sementara itu, rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih masih berupa usulan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Namun, mekanisme teknis dan jadwal pelaksanaannya belum dirinci.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 20 Oktober 2026 menegaskan pembayaran gaji ASN tetap dilakukan melalui mekanisme transfer seperti yang berjalan saat ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini juga menyatakan pada 21 Oktober 2026 bahwa pemerintah belum berencana mengalihkan mekanisme pembayaran gaji ASN.
Dengan demikian, hingga pernyataan tersebut disampaikan, pembayaran gaji ASN belum beralih ke Kopdes Merah Putih.
