Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, menyoroti pelaksanaan program irigasi pompa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Ia meminta pemerintah menyesuaikan pelaksanaan program tersebut dengan kondisi geografis, ketersediaan sumber air, serta potensi pertanian di masing-masing wilayah agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
Hal itu disampaikan Yan dalam rapat koordinasi Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama 13 mitra terkait pelaksanaan program irigasi pompa di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku, Rabu (14/10/2026).
Menurut Yan, wilayah kepulauan seperti MBD dan KKT memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan sektor pertanian, terutama terkait keterbatasan sumber air dan kesesuaian lahan untuk persawahan.
Ia menjelaskan, tidak semua wilayah di kedua kabupaten tersebut memiliki kondisi lahan yang mendukung budidaya padi. Bahkan, di sejumlah wilayah, ketersediaan air masih menjadi persoalan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, ia menilai program irigasi pompa tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau daerah tidak memiliki lahan sawah dan sumber air yang memadai, jangan dipaksakan untuk menanam padi. Perlu dipertimbangkan komoditas lain yang lebih sesuai dengan kondisi daerah,” katanya.
Yan menegaskan, pengembangan sektor pertanian di Maluku perlu mengacu pada karakteristik dan potensi lokal setiap daerah, bukan semata-mata mengikuti target program pemerintah pusat.
Menurutnya, budidaya padi membutuhkan persyaratan teknis tertentu, terutama ketersediaan air yang memadai dan lahan yang sesuai. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, pelaksanaan program berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan.
Selain mengevaluasi lokasi program irigasi pompa, Yan meminta pemerintah mempertimbangkan alternatif pengembangan komoditas bagi wilayah yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk persawahan.
Ia menilai daerah dengan keterbatasan sumber air dan karakteristik lahan tertentu dapat diarahkan untuk mengembangkan komoditas lain yang lebih sesuai, seperti tanaman hortikultura, perkebunan, maupun usaha pertanian produktif lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan pemerintah tidak hanya berorientasi pada realisasi kegiatan, tetapi juga menjamin keberlanjutan usaha tani dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Yan juga menekankan pentingnya kajian teknis sebelum penetapan lokasi dan pelaksanaan program. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat memastikan bantuan irigasi pompa diberikan kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi persyaratan.
Ia berharap koordinasi Komisi II DPRD Maluku bersama para mitra terkait dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan lokasi, skema pelaksanaan, serta jenis komoditas yang dikembangkan melalui program pertanian.
Menurutnya, kebijakan pembangunan pertanian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan kondisi geografis setiap daerah.
Dengan demikian, program yang bersumber dari APBN tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi petani, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di MBD, KKT, dan wilayah Maluku lainnya.
