Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi tersebut diarahkan untuk mewajibkan setiap investasi mengakomodasi sekurang-kurangnya 70 persen pekerja lokal.
Kebijakan ini disiapkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku sekaligus memastikan kehadiran investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan manfaat bagi tenaga kerja daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Santy Tethol, mengatakan perlindungan tenaga kerja lokal perlu menjadi perhatian serius di tengah masuknya berbagai investasi ke Maluku.
Menurutnya, masyarakat lokal harus memiliki kesempatan yang jelas untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di daerah sendiri.
“Anak-anak daerah tidak boleh menjadi penonton di rumahnya sendiri. Mereka harus memiliki porsi dan posisi yang jelas dalam ketersediaan lapangan kerja tersebut,” ujar Santy di Gedung DPRD Provinsi Maluku, kawasan Karang Panjang, Ambon, Rabu (14/10/2026).
Ia mengungkapkan, penyerapan tenaga kerja lokal pada sejumlah proyek nasional masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, ia menyebut penyerapan pekerja lokal pada proyek Petrosea baru berada di kisaran 11 persen.
Santy menilai, penerapan kuota tenaga kerja lokal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu memenuhi kebutuhan industri.
Karena itu, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan lainnya perlu dioptimalkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.
Selain peningkatan keterampilan, DPRD Maluku juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Menurut Santy, anggaran yang memadai dibutuhkan agar program pelatihan dapat berjalan optimal dan menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri.
Ia menambahkan, penyiapan tenaga kerja lokal perlu diawali dengan pendataan dan pemetaan kebutuhan industri secara akurat.
Langkah tersebut diperlukan agar program pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal tidak hanya mengatur persentase penyerapan pekerja, tetapi juga memastikan masyarakat Maluku memiliki kompetensi untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia.
Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap investasi yang masuk ke Maluku turut membuka kesempatan kerja lebih luas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan daerah.
