Beranda blog Halaman 65

Kota Ambon Jadi Tuan Rumah Rakornas ASPIKOM 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kota Ambon menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) dan Konfrensi Internasional Komunikasi Ke-4 Tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere, Kamis (19/09/2024).

Kegiata tersebut di hadiri oleh seluruh Kepala progra

m studi Ilmu Komunikasi, Ketua Aspikom, Dr. S. Bekti Istiyanto, perwakilan dari universitas yang terdata sebagai anggota, praktisi, serta ahli ilmu komunikasi. Selain itu juga turut Hadir, Pj. Gubernur Maluku, Sadali le, Pj. Wali Kota Ambon, yang diwakili oleh staf ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ronald Lekransy.

Rakornas ini bertujuan untuk merencanakan setiap pendekatan yang harus dipakai guna menjawab kebutuhan serta peran bidang Ilmu Komunikasi ditengah-tengah

kehidupan masyarakat yang telah memasuki era digitalisasi saat ini.

Pj. Gubernur Maluku Sadali le berharap melalui kegiatan dimaksud, para peserta dapat menggali lebih dalam berbagai tren komunikasi terkini dengan menemukan Solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan. Dengan demikian kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Untuk itu, saya berharap momentum ini dapat membawa inspirasi, kolaborasi serta inovasi baru pada dunia ilmu komunikasi utamanya Universitas Pattimura (UNPATTI),” tandasnya.

Dalam momen tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui staf ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ronald Lekransy memberi apresiasi serta berharap melalui kegiatan dimaksud dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak baik akademisi, pemerintah dan masyarakat yang berdiam di Kota Ambon, mengingat Kota Ambon dijadikan sebagai tuan rumah yang tentunya berimplikasi pada percepatan pembaharuan bidang ilmu dimaksud.

“Kami memberi apresiasi kepada Universitas Pattimura atas terpilihnya sebagai tuan rumah penyelenggara rakornas, hal ini menunjukkan kualitas Pendidikan tinggi di Maluku akan terus terbuka, adaptif dan menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya kita di Maluku dan Kota Ambon. Saya berharap kegiatan ini berakhir dengan mendatangkan manfaat bagi kita semua,” terangnya.

Melalui opening speech yang disampaikan, Lekransy menjelaskan bahwa digitalisasi perkotaan sangat penting saat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, salah satu tantangan Pemerintah Kota Ambon ditengah transformasi digital adalah bagaimana bisa menjaga ruangan informasi media sosial yang sehat untuk dinikmati oleh masyarakat di Kota Ambon. sehingga upaya bersama yang dilakukan pemerintah yang melibatkan Stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, media, Raja/Kades/Lurah dan Kelompok Masyarakat adalah kekuatan untuk menangkal informasi negatif yang berkembang diruang publik akibat masifnya pemanfaatan media digital.

“Karena itu, kekuatan kearifan lokal termasuk budaya dan adat istiadat adalah kekuatan ampuh untuk menangkal peredaran informasi yang negatif atau HOAX,” tambah Lekransy.

Sementara itu, Rektor UNPATTI yang diwakili oleh, Wakil Rektoir I, Bidang Akademik, Prof. Dr. Dominggus Male, Spt. Msc, membeberkan, pihaknya saat ini sedang berupaya untuk menambah program studi Magister Ilmu Komunikasi dikarenakan semakin banyak lulusan bidang ilmu tersebut. Sehingga, kegiatan tentu sangat bermanfaat bagi pengembangan bidang ilmu tersebut.

“Kami sementara mendorong Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP), untuk membuka Program Studi Magister Ilmu Komunikas karena lulusan sudah cukup banyak dan permintaan yang banyak. Selain itu, kami sedang mengembangkan ilmu komunikasi untuk maju dalam akreditasi A dan Internasional di Tahun depan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat perhatian khusus dari dari masyarakat,” pungkasnya.

Buka Gebyar HSN 2024, Sadali Harap Kegiatan Ini Dapat Dilakukan Setiap Tahun

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Malukunews – Menjelang peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2024, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menggelar Gebyar HSN 2024, pada Kamis (19/09/2024), bertempat di Halaman Kantor BPS Provinsi Maluku.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, yang dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku beserta jajaran, para Asisten dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, beserta stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaelapia mengatakan, Pembukaan Gebyar Hari Statistik Nasional 2024, dengan tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Emas, adalah suatu visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, yang ditunjang dengan informasi dan data statistik yang berkualitas, dimana BPS membutuhkan keterlibatan semua pihak, dalam mengawal data statistik yang diberikan.

Sementara itu, Sadali atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, menyambut baik kegiatan ini, sebagai momentum untuk terus menggelorakan semangat berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui penyediaan dan pengembangan statistik.

“BPS berperan penting sebagai penyedia data dalam perencanaan pembangunan, seluruh data yang dihasilkan BPS telah digunakan oleh berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Akademisi, Swasta maupun masyarakat luas,” ujar Sadali.

Dalam rangka menyambut Hari Statistik Nasional 2024 ini, Sadali menjelaskan, BPS merencanakan sejumlah kegiatan mulai dari kuliah umum, webinar, kesehatan mental, dan hari ini Gebyar HSN, ia mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Kota Ambon.

“Kami berharap semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BPS dalam menyongsong Hari Statistik Nasional, dapat berjalan dengan lancar dan dinikmati oleh semua pihak, kita bekerja boleh serius tetapi jangan lupa untuk menikmati hidup dan berbagi dengan orang lain,” tambahnya.

Pj Gubernur berharap, semoga kegiatan ini dapat terus dilakukan setiap tahunnya sehingga dapat menjadi wadah untuk berkolaborasi dan berbagi dengan instansi maupun masyarakat luas yang ada di Provinsi Maluku.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPS selaku penyelenggara, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi, dalam setiap proses pendataan yang dilakukan oleh BPS selama ini, statistik milik kita semua, data adalah kebutuhan kita semua, dan hari statistik harus dirayakan oleh kita semua,” tutup Sadali.

Untuk diketahui pada Gebyar HSN 2024 ini, tersedia Stan/Booth untuk berbagai pelayanan yakni :
1. Pelayanan Pasar Murah dari Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara dengan Penjualan Beras Medium, Gula dan Minyak Kelapa.
2. Pelayanan Kas Keliling dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku
3. Pelayanan Pembuatan Keanggotaan dari BPJS Kesehatan Cabang Ambon
4. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon
5. Pelayanan Pembuatan/Perpanjangan SIM dari Satpas SIM Polresta P. Ambon dan P.P. Lease.
6. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari Samsat Kota Ambon
7. Pelayanan dan produk-produk dari PT. Pegadaian Syariah Ambon
8. Pelayanan dan produk-produk dari Bank BSI
9. Pelayanan dan produk-produk dari PT. Pos Indonesia Cabang Ambon.

Ambon Jadi Lokasi Penelitian Pengembangan Ekosistem Cek Fakta

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news  –  Guna mengembangkan ekosistem cek fakta yang baik di seluruh Daerah di Indonesia maka Tim Penelitian yang berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Multi Media Nusantara, melakukan pengumpulan data pada Dinas Komunikasi Infomatika dan Persandian (Diskominfosandi), Kota Ambon.
Kedatangan tim ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kominfosandi, Ronald H.

Lekransy, dalam pertemuan di ruang rapat comment center lantai IV Gedung A, Balai Kota, Selasa, (17/09/2024), yang membahas terkait dengan peran Command Center dan Diskominfosandi dalam menghadapi tantangan terkait dengan beredarnya misinformasi di masyarakat.

Lekransy dalam pembukaannya mengatakan bahwa pengelolaan Informasi dan Komunikasi merupakan bagian konsep yang masuk dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon. Strategi terkait pengelolaan Informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien, serta arah kebijakan terkait keterbukaan informasi publik.

Salah satu fungsi Command Center, menurut Lekransy, mencakup pemantauan dan peredaran informasi, terkait hal ini Pemkot Ambon menggunakan Call center, Sistem Omnichannel yang memungkinkan integrasi kanal sosial media Pemerintah Kota (Pemkot) ambon dalam satu Dashboard.

“Dengan sistem ini, Command Center dapat menganalisis tren, mengidentifikasi masalah potensial lebih awal, dan memastikan komunikasi yang konsisten dan tepat waktu antara pemerintah dan masyarakat, melibatkan OPD teknis terkait karena sifatnya yang life chat,” ujarnya.

Ditegaskan juga bahwa semua bentuk misinformasi dan disinformasi di kota ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena memang melibatkan banyak stakeholders, baik Forkopimda, media, para kades/raja, tokoh – tokoh agama, sesepuh, dan kelompok – kelompok masyarakat.

“Dimana semua memiliki komitmen dan daya tahan yang kuat terhadap setiap misinformasi yang berkembang di media sosial ; sebagai wujud rasa sayang dan cinta kota ini,” tambahnya.

Lekransy berharap, dengan proses penelitian ini dapat dikembangkan metode-metode lain secarah ilmiah yang tentunya dpat mempermudah Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan misinformasi dan disinformasi ditengah-tengah masyarakat di Kota Ambon.

Sementara itu, ketua tim penelitian Kamelia Dr. Camalia Pasanderen, yang merupakan Dosen Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan tujuan kegiatan ini untuk membuat membuat satu model ekosistem cek fakta yang baik, dan menjadi contoh untuk berbagai daerah di seluruh Indonsia.
Disinggung terkait dengan alasan kota ini menjadi lokasi pengambilan data, dirinya mengungkapkan, secara fasilitas dan informasi, kota ini sangat representative.

“Sebetulnya kalau berbasis informasi dari bawaslu ada tiga Provinsi yang mempunyai Tingkat kerawanan konflik termasuk Propinsi Maluku. Nah, Diskominfo ini dipilih karena memang ada rekomendasi dan beberapa teman-teman jurnalis bahwa disini memiliki Command Center yang baik,” bebernya.

Camalia berharap, setelah proses ini berakhir dengan hasil yang baik, tentunya dapat berimplikasi pada iklim informasi disetiap daerah terkhususnya Provinsi Maluku dan Kota Ambon.

“Harapannya masing-masing daerah selain Ambon tentunya punya iklim informasi yang baik sehingga tidak beredar banyak Hoax atau Misinformasi. Kalau pun ada masyarakat sudah cukup sadar untuk tidak mudah percaya, dan bersikap kritis terhadap informasi yang diberikan,” Pungkasnya.

Untuk diketahui, tim ini beranggotakan tiga orang, yang diketuai oleh Camalia, bersama anggota Intan Primardini dan Jery Pandji Setianto, yang merupakan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara di Serpong.

Ketua PT Ambon Lantik 45 Anggota DPRD Maluku Masa Jabatan 2024-2029

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Ambon, H. Ade Komarudin melantik 45 anggota DPRD Provinsi Maluku terpilih masa jabatan 2024-2029.

Proses pelantikan dilakukan, saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2024-2029, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Selasa (17/09/2024).

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun dalam sambutannya mengatakan, sejak mengawali tugas DPRD pada masa jabatan 2019-2024 ada banyak catatan kritis, dan dinamika yang luar biasa atas kinerja DPRD.

Namun DPRD, kata dia, tetap menjalankan tugas dan fungsinya, yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, dan penguatan kwalitas hidup masyarakat Maluku.

Secara institusional, menurut Benhur, DPRD Provinsi Maluku memiliki peran yang penting, dalam sistem pemerintahan daerah. Peran tersebut mencakup fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang semata-mata bertujuan untuk memastikan pemerintahan daerah dapat berfungsi dengan baik, dalam mensejahterakan rakyat.

“Hari ini, DPRD Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2024 akan mengakhiri masa pengabdiannya bagi Maluku tercinta melalui lembaga yang terhormat ini. Tidak semuanya indah, karena ada haru dan juga letupan-letupan kecil. Dan saatnya, kita berada pada situasi masa pengabdian yang baru, dengan suasana yang baru, serta ada pula anggota DPRD yang baru. Tetapi persoalannya Maluku nyaris tidak ada yang baru,” ungkap Benhur.

Dia menyebutkan, DPRD adalah bagian dari eksekutif dalam merumuskan kebijakan di daerah ini, untuk memastikan bahwa anggaran daerah yang digunakan harus efisien, efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga dana publik dapat digunakan secara optimal, untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan di daerah ini,” harap dia.

Benhur mengaku, berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang telah dihasilkan, selama masa jabatan ini. Ini merupakan bukti nyata dan komitmen DPRD, untuk membangun Maluku.

Dari sejumlah peraturan daerah, lanjut Benhur, ada dua peraturan daerah yang paling penting dan strategis, yang berpihak kepada perempuan dan kaum disabilitas, yaitu perda tentang disabilitas, dan perda tentang pengarusutamaan gender di Provinsi Maluku.

“Kerja keras ini tidak mungkin terwujud, tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Maluku. Oleh karena itu, ijinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada anggota DPRD Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2024, yang telah melahirkan sejumlah peraturan daerah yang penting untuk rakyat Maluku,” tutup Benhur.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan PJ Gubernur Maluku, Sadali Ie menekankan dua hal penting yang perlu dicermati oleh anggota DPRD Provinsi Maluku yang baru saja dilantik.

Pertama, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“UU tersebut menjelaskan, bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah wajib bermitra sejajar dengan kepala daerah,” ujar Mendagri.

Kedua, lanjut Mendagri, setiap anggota DPRD yang dipilih pada pemilu yang pencalonannya melalui partai politik, tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perorangan.

Kondisi ini tentunya menciptakan kondisi, di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat, sebagai perpanjangan tangan dari partai politik.

“Namun yang harus digarisbawahi, bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaknya menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan golongan. Dan dalam pelaksanaan tugas, saudara diawasi oleh aparat penegak hukum, baik KPK, BPK, BPKP, dan lain sebagainya,” pungkas Mendagri.

Mendagri juga menekankan, bahwa anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama, sebagaimana amanat pasal 96 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, seperti fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan produk pembentukan perda bersama-sama dengan kepala daerah, yang perlu senantiasa dipahami oleh anggota DPRD.

“Bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik. Namun yang lebih penting ialah, harus bisa menjadi refleksi dari apresiasi dan kebutuhan rakyat. Dan harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, serta membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga tercipta kemakmuran bagi masyarakat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan-undangan,” ucap dia.

Kemudian fungsi anggaran adalah, menempatkan alokasi dana yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan bukan pribadi dan golongan sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dari aspirasi rakyat.

Dan fungsi pengawasan, kata Mendagri, merupakan fungsi yang sangat penting, dan harus dilakukan secara berkala dan proporsional, baik terhadap LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan berkala pemerintah daerah secara umum.

“Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak yakni, interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat. Pengunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD, sebagai kesatuan kausalitas,” tandas Mendagri.

45 Anggota DPRD Provinsi Maluku Masa Jabatan 2024-2029 Resmi Dilantik

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku masa Jabatan 2024-2029 mengucapkan Sumpah/Janjinya, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa (17/09/2024).

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua dan wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku beserta jajaran, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Provinsi Maluku, Dewan Pengurus Partai Politik, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan berbagai pihak berkepentingan lainnya.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang dibacakan oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, disampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia, yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara, pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu.

“Setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui Partai Politik, hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan Kepala Daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan,” tambahnya.

Kondisi ini, jelas mendagri lebih lanjut, tentu menciptakan kondisi dimana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat, sebagai perpanjangan tangan dari Partai Politik.

“Namun demikian, yang perlu digaris bawahi, bahwa sebesar apapun kepeningan Partai Politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dan dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum, serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagaimana” terangnya.

Mendagri juga mengajak, para anggota DPRD yang diambil sumpah/janjinya, untuk menekankan kembali bahwasannya, DPRD memiliki tiga fungsi, sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Fungsi Penyusunan Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Selanjutnya, Mendagri juga menegaskan, dalam kedudukan DPRD sebagai Mitra Kepala Daerah, yang dipertegas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dimana pola hubungan kemitraan antara DPRD daengan Kepala Daerah, bersifat checks and balances.

“Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap berkesinambungan,” ungkap Mendagri.

Oleh sebab itu, dirinya berharap sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan secara positif untuk emmberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan renana kerja Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Mendagri juga berharap, agar para anggota dewan, senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Tentu, suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.

Sebelum menutup sambutannya, Mendagri atas nama pemerintah berharap, dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti.

“Saya juga, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada para Anggota DPRD Provinsi Masa Jabatan 2019-2024, atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara,” tutup Mendagri.

Untuk diketahui pelantikan 45 anggota DPRD Provinsi Maluku ini, berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3715 tahun 2024, tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku masa jabatan Tahun 2024-2029.

Ambon Jadi Lokasi Penelitian Pengembangan Ekosistem Cek Fakta

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Guna mengembangkan ekosistem cek fakta yang baik di seluruh Daerah di Indonesia maka Tim Penelitian yang berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Multi Media Nusantara, melakukan pengumpulan data pada Dinas Komunikasi Infomatika dan Persandian (Diskominfosandi), Kota Ambon.

Kedatangan tim ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kominfosandi, Ronald H. Lekransy, dalam pertemuan di ruang rapat comment center lantai IV Gedung A, Balai Kota, Selasa, (17/09/2024), yang membahas terkait dengan peran Command Center dan Diskominfosandi dalam menghadapi tantangan terkait dengan beredarnya misinformasi di masyarakat.

Lekransy dalam pembukaannya mengatakan bahwa pengelolaan Informasi dan Komunikasi merupakan bagian konsep yang masuk dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.

Strategi terkait pengelolaan Informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien, serta arah kebijakan terkait keterbukaan informasi publik.

Salah satu fungsi Command Center, menurut Lekransy, mencakup pemantauan dan peredaran informasi, terkait hal ini Pemkot Ambon menggunakan Call center, Sistem Omnichannel yang memungkinkan integrasi kanal sosial media Pemerintah Kota (Pemkot) ambon dalam satu Dashboard.

“Dengan sistem ini, Command Center dapat menganalisis tren, mengidentifikasi masalah potensial lebih awal, dan memastikan komunikasi yang konsisten dan tepat waktu antara pemerintah dan masyarakat, melibatkan OPD teknis terkait karena sifatnya yang life chat,” ujarnya.

Ditegaskan juga bahwa semua bentuk misinformasi dan

disinformasi di kota ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena memang melibatkan banyak stakeholders, baik Forkopimda, media, para kades/raja, tokoh – tokoh agama, sesepuh, dan kelompok – kelompok masyarakat.

“Dimana semua memiliki komitmen dan daya tahan yang kuat terhadap setiap misinformasi yang berkembang di media sosial; sebagai wujud rasa sayang dan cinta kota ini,” tambahnya.

Lekransy berharap, dengan proses penelitian ini dapat dikembangkan metode-metode lain secarah ilmiah yang tentunya dpat mempermudah Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan misinformasi dan disinformasi ditengah-tengah masyarakat di Kota Ambon.

Sementara itu, ketua tim penelitian Kamelia Dr. Camalia Pasanderen, yang merupakan Dosen Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan tujuan kegiatan ini untuk membuat membuat satu model ekosistem cek fakta yang baik, dan menjadi contoh untuk berbagai daerah di seluruh Indonsia.

Disinggung terkait dengan alasan kota ini menjadi lokasi pengambilan data, dirinya mengungkapkan, secara fasilitas dan informasi, kota ini sangat representative.

“Sebetulnya kalau berbasis informasi dari bawaslu ada tiga Provinsi yang mempunyai Tingkat kerawanan konflik termasuk Propinsi Maluku. Nah, Diskominfo ini dipilih karena memang ada rekomendasi dan beberapa teman-teman jurnalis bahwa disini memiliki Command Center yang baik,” bebernya.

Camalia berharap, setelah proses ini berakhir dengan hasil yang baik, tentunya dapat berimplikasi pada iklim informasi disetiap daerah terkhususnya Provinsi Maluku dan Kota Ambon.

“Harapannya masing-masing daerah selain Ambon tentunya punya iklim informasi yang baik sehingga tidak beredar banyak Hoax atau Misinformasi. Kalau pun ada masyarakat sudah cukup sadar untuk tidak mudah percaya, dan bersikap kritis terhadap informasi yang diberikan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tim ini beranggotakan tiga orang, yang diketuai oleh Camalia, bersama anggota Intan Primardini dan Jery Pandji Setianto, yang merupakan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara di Serpong.

Pemkot Ambon Apresiasi Lomba Gerak Jalan Indah 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberi apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah (LGJI) Amboina tahun 2024 yang diikti oleh 114 regu peserta.

Hal ini dinyatakan Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya saat melepas peserta dalam perlombaan dimaksud, Sabtu (14/09/2024) di Munumen Gong Perdamaian Dunia.

Menurut Kaya, LGJI bukan sekedar kompetisi tetapi wahana guna memupuk rasa kebersamaan, semangat sportivitas, dan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan.

“Melalui lomba ini kita diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar serta berperan aktif dalam menjaga dan merawat kota,” ujarnya.

Dikatakan, lomba tahunan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semua warga kota untuk terus menjadikan kota Ambon sebagai kota yang tidak hanya nyaman dihuni tetapi juga menyenangkan untuk dikunjungi.

“Jadikan lomba ini sebagai ajang kreativitas dan kepedulian kita terhadap sesama. Selain itu mari kita tingkatkan kebersamaan dan semangat kekeluargaan diantara warga kota,” bebernya.

Pj. Wali Kota juga berharap LGJI tahun 2024 dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

“Semoga tiap peserta dapat memberikan penampilan terbaiknya dan mendapatkan pengalaman yang berharaga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, LGJI dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Kota Ambon sejak tahun 1980 an hingga saat ini dengan 5 (lima) kategori peserta yakni Kategori Anak, Remaja, Dewasa Putri, Dewasa Putra dan Dewasa Campuran.

Ajang bergengsi ini mengambil Rute Gong Perdamaian, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Pattimura, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan A.M Sangadji, Jalan A.Y Patty dan finish di depan Kantor Damkar Kota Ambon.

Pj. Wali Kota Terima Kehadiran Peneliti Tsunami Dari Jepang

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya menerima kehadiran tim peneliti SATREPS dari Jepang terkait dengan Proyek kerjasama untuk mitigasi bencana di kota Ambon, Jumat (13/09/2024) di Rumah Jabatan Wali Kota, Karang Panjang.

SATREPS adalah proyek kerjasama antara Jepang dan indonesia melalui NGO dan Universitas di kedua negara yang terfokus pada mitigasi bencana Tsunami.

“Kami berjumpa dengan Tim peneliti dari universitas di Jepang dan Indonesia, diantaranya Universitas Tohuku, Universitas Pattimura dan Syah kuala, juga lembaga JICA, BRIN, yang telah melaksanakan kegiatan workshop di Ambon beberapa waktu lalu,” ujar Kaya di sela – sela pertemuan.

Dirinya mengakui keberadaan tim untuk mengembangkan kerjasama dengan mitra di kota Ambon, yakni Pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya guna edukasi bencana.

“Mereka juga memasang CCTV pantau perkembangan tsunami yang ditempatkan di di Tanjung Latuhalat kantor BMKG guna peringatan dini,” tambahnya.

Selaku pemerintah, Kaya mengapresiasi hal – hal yang dilaksanakan dalam program kerjasama dua negara ini.

“Diharapkan dari kegiatan yang dilakukan, sharing pengetahuan, dan edukasi, kita dapat terselamatkan dari bencana,” tutupnya.

Sementara itu, Syamsidik, Kepala Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mengakui bahwa Ambon menjadi salah satu lokasi kajian dari tim peneliti, selain Bali dan Ibukota Nusantara (IKN).

“Ambon dipilih karena pertimbangan BNPB, dengan potensi bencana yang terjadi yakni Tsunami akibat gempa bumi dan longsor bawah laut,” terangnya.

Syamsidik berharap pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan stakholder lainnya akan memperkaya pemenuhan data terhadap mitigasi bencana Tsunami yang dapat dimiliki oleh Pemerintah dan masyarakat lewat proyek ini.Syamsidik berharap pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan stakholder lainnya akan memperkaya pemenuhan data terhadap mitigasi bencana Tsunami yang dapat dimiliki oleh Pemerintah dan masyarakat lewat proyek ini.

Negeri Laha Sasaran Visitasi Dan Penilaian Kemenparekraf

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Negeri Laha menjadi sasaran Visitasi dan Penilaian Lapangan, karena masuk dalam 50 Besar Desa Wisata dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024.

Penilaian dilakukan oleh Tim dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI yang dipimpin Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Martini Mohamad Paham, pada Kamis (12/09/2024). Turut mendampingi tim, Plh. Sekretaris Kota (Sekkot) Robby Sapulette, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud), Rico Hayat, bersama unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya Deputi mengatakan perjalanan Desa Laha sebagai desa wisata, masih Panjang kedepan, lantaran masih ada banyak hal yang harus dikembangkan..

“Yang pertama sumber daya manusia karena itu kunci dari semuanya. Yang kedua tetap memelihara Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan), dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan) atau CHSE, pengelolaan sampah, dan kelembagaan karena semua unsur tidak dapat bekerja sendiri,” katanya.

Diungkapkan, Kemenparkraf akan turut mendukung pengembangan wisata di Negeri Laha dengan mencari mitra untuk berkerjasama sehingga Laha dapat menjadi Desa Wisata Mandiri di kota Ambon.

Sementara itu, Sapulette di sela – sela visitasi tersebut memberikan apresiasi atas kesiapan Negeri Laha dalam ADWI tahun ini, sebab dengan pesona bawah laut (spot diving) dan atraksi budaya, Laha mampu melewati tahap penilaian dengan se-Indonesia, hingga berada di posisi 50 besar.

“Ini merupakan tahun kedua Kota ni turut berpartisipasi dalam program ADWI setelah sebelumnya Negeri Rutong, yang masuk peringkat IV dengan kategori Desa Wisata Digital Tahun 2023 lalu,” tambahnya.

Sapulette membeberkan, dari visitasi dan penilaian lapangan yang dilakukan, didapati tantangan yang dihadapi Laha yakni berkaitan dengan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu aspek daya tarik wisata.

“Permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan produk- produk UMKM ada produksi tapi market yang menjadi persoalan,” ungkapnya.

Olehnya itu Plh. Sekkot meminta agar PT Angkasapura yang menjadi bagian teritorial dari Negeri Laha dapat membantu memasarkan Produk UMKM.

Menurut Sapulette, General Manager (GM) PT. Angkasapura yang mengoperasikan Bandar Udara (Bandara) Pattimura di Negeri Laha telah menyetujui dan akan memfasilitasi hal itu.

“Laha merupakan Negeri binaan dari Angkasa Pura sendiri sehingga dimintakan supaya produk-produk UMKM khususnya kuliner itu untuk bagaimana supaya dipajang atau dijual di bandar udara supaya bisa menjadi stimulan bagi perkembangan ekonomi yang ada di Negeri,” jelasnya.

Sapulette berharap dari kesiapan Laha dalam berbagai kreiteria penilaian yang dilakukan Kemenparekraf, akan menorehkan prestasi terbaik bagi Kota Ambon di ajang ADWI tahun ini.

Di tempat yang sama, Kadisparbud Kota Ambon, Rico Hayat mengatakan lima kriteria yang dinilai dalam visitasi ADWI yakni; Daya Tarik Wisata, Amenitas, Digital, Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia, serta Resiliensi. Setelah itu, akan diikuti rapat penjurian akhir, serta malam puncak penganugerahan ADWI yang mengusung tema “Desa Wisata Menuju Parawisata Hijau Berkelas Dunia”

Keberhasilan Negeri Laha dalam ajang ADWI 2024 ini, diakui Hayat, tidak lepas dari dukungan Pemerintah Negeri dan masyarakat setempat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Buka Bimtek Pendataan 6 Bidang Spm, Sabirin : Perhatikan Ketersediaan Data Penyerapan SPM

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, membuka secara resmi, pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendataan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yakni Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Tual, yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Kamis (12/9/2024) berpusat di Hotel Santika Premier Ambon.

Sabirin menjelaskan SPM adalah bentuk komitmen pemerintah, untuk hadir dalam melayani warga negara Indonesia, dimana untuk saat ini komitmen tersebut baru dapat diakomodir pada 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Plh. Sekda mengatakan, ekspektasinya setiap warga negara berhak menerima dan mendapat layanan dalam skala minimal, khususnya pada 6 urusan wajib yang terkait dalam pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang mana sampai saat ini implementasinya dirasakan belum maksimal.

Dirinya menyatakan, pemerintah daerah berkarakter kepulauan yang menghadapi kendala, terutama transportasi, dimana konektivitas, aksesibilitas, sehingga dipastikan memberikan beban bagi Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan SPM.
“Oleh karena itu selaku pimpinan daerah saya yakin, daerah kepulauan akan tetap menjadi sulit, bila kita tidak berjuang mengatasinya, sebaliknya akan berubah menjadi anugerah bila kita bekerja keras sungguh-sungguh, berinovasi dan membuka wawasan berpikir,” ujarnya.

Ia juga menegaskan saudara-saudara di Kabupaten Kota sudah harus berpikiran terbuka atau open minded, karena Pemerintah Provinsi punya komitmen kuat untuk mendorong terus pelaksanaan SPM dan dirinya yakin 11 Kabupaten/Kota juga punya komitmen yang sama.

“Ketersediaan data adalah masalah berulang-ulang yang selalu ditemui dalam proses penyusunan laporan, karena itu saya ingin memberi atensi khusus kepada semua OPD pengampu SPM, agar benar-benar memperhatikan ketersediaan data penyerapan SPM,” ungkap Sabirin.

Dirinya juga menyampaikan, jika tidak memiliki data yang valid dan akurat maka pada setiap tahap penyusunan perencanaan sampai pelaksanaannya akan bermasalah.

“Karena itu bimtek hari ini adalah media pembelajaran yang tepat untuk terus memperbaiki kapasitas setiap petugas pada OPD pengampu SPM, agar dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas penerapan SPM pada masing-masing OPD di wilayah masing-masing, jangan jemu-jemu untuk belajar, dengan membekali diri dengan pengetahuan, sebab dinamika pengembangan aturan maupun informasi penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat akan terus berubah dan berkembang dengan pesatnya,” tambah Sabirin.

Ia juga minta kepada seluruh narasumber dan peserta, agar lebih tekun dan serius dalam memanfaatkan kegiatan, agar dapat memperbaharui cara pengumpulan data sehingga laporan yang dibuat benar-bnar menggambarkan kerja maksimal masing-masing OPD.

Untuk diketahui kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni 12-13 September 2024, dihadiri juga oleh Ahmad Washil dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan SKALA, para narasumber, dan peserta dari OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota.

1...646566...283Halaman 65 dari 283