Ambon, Maluku.news – Hingga kini DPD Golkar Maluku belum juga mengusulkan pergantian antara waktu (PAW) Alm Effendy Latuconsina. Proses pengajuan PAW biasanya melibatkan penunjukan calon pengganti oleh partai politik yang bersangkutan, kemudian diajukan ke DPRD untuk diproses lebih lanjut

Apalagi sesuai peraturan perundang-undangan proses pergantian merupakan kewenangan partai politik untuk mengusulkan ke dewan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun di Ambon, Selasa (25/02/2025

“Jadi kita kembalikan ke partai untuk mengusulkan. Karena aturan mengatakan bahwa yang menggantikan itu adalah caleg dari Dapil yang sama, yang memperoleh suara dibawah atau terbanyak kedua setelah yang meninggal dunia,”ucapnya.

Atas usulan tersebut, barulah dewan memproses ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku untuk melakukan verifikasi dokumen atau berkas calon PAW.

“Kalau sudah ada keputusan partai bahwa penggantinya si A, maka kewenangan DPRD ialah melanjutkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi dokumen atau berkas calon PAW,”cetusnya.

Lanjut Watubun , jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka KPU akan mengusulkan surat keputusan pengganti dan disampaikan ke DPRD, untuk selanjutnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur.

Prinsipnya, ia memastikan Dewan tidak mempersulit, jika usulan dari partai telah disampaikan ke dewan, maka akan langsung diproses untuk secepatnya dilakukan PAW.

“Jadi DPRD pada prinsipnya tidak mempersulit, hanya saja masih menunggu kira-kira dari internal partai Golkar memutuskan siapa.Karena kalau tidak diganti, tentu ada batas waktu pemberian gaji kepada almarhum kepada keluarganya, sesudah itu dikembalikan ke negara,”tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari dapil kota Ambon.Rovik Afifudin menegaskan seorang kepala dinas Pendidikan atau dinas yang lain ibarat seorang manajer yang harus memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola institusi, termasuk dinas yang dipimpinnya.

Apalagi, dalam proses penilaian kepala dinas, aspek yang paling utama adalah kebutuhan pemimpin, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, agar dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi LAWAMENA.Ujar Afifudin kepada wartawan di Ambon, Senin (24/02/25)

Menurutnya semua orang memiliki kesempatan yang sama, namun yang lebih penting adalah profesionalitas dalam bekerja, bukan sekadar mengikuti kehendak atasan atau bermental “ABS (Asal Bapa Sanang)” seperti yang terjadi dalam birokrasi lima tahun terakhir.

“Selain melakukan pembenahan birokrasi dan memenuhi syarat-syarat administratif, yang lebih penting adalah bagaimana kepala dinas sesuai dengan kebutuhan pemimpin. Saya kira kewenangan sepenuhnya ada pada Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Afifudin.

Tak hanya itu mentalitas semacam itu harus dihilangkan dan pejabat yang dipilih harus benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

“Kewenangan tetap ada pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Tetapi, mereka yang dipilih harus benar-benar loyal kepada tugas, bukan kepada atasan. Loyal kepada tugas berarti ketika ada permintaan yang di luar koridor, mereka harus mengingatkan, bukan malah mencari-cari cara untuk membenarkan hal tersebut,” tegasnya.

Dia mengatakan pentingnya kaderisasi dalam lingkup Maluku, karena selama ini banyak potensi lokal yang kurang diberdayakan, sementara justru banyak orang dari luar yang masuk ke dalam birokrasi.

Meski begitu, hal ini secara psikologis kurang baik, sehingga perlu adanya pemberdayaan bagi sumber daya manusia (SDM) lokal yang masih ada.

Mestinya kepala dinas tidak hanya harus menguasai satu bidang tertentu, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial yang sesuai dengan visi dan misi LAWAMENA.

Hal ini terutama berkaitan dengan pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan infrastruktur pendidikan yang belum merata di Maluku.

“Yang paling penting adalah memahami visi dan misi LAWAMENA, terutama Sapta Cinta. Jangan sampai ada pejabat yang tidak memahami visi tersebut”.

Ambon, Maluku.news – Komisi I DPRD Maluku terus mendalami sengketa lahan di Waiheru yang melibatkan pemilik lahan, Abdul Kadir Maesella, dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Informasi dan Penerangan (BPSDIP).

Hingga saat ini, belum ada gugatan resmi yang diajukan oleh pihak terkait, namun komunikasi antara pemilik lahan dan BPSDIP belum menemukan titik terang,”ujar Anggota komisi I DPRD Maluku Mouren Vivian Haumahu kepada wartawan, Kamis (13/02/25)

Dia, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil rapat evaluasi sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Menurutnya nanti setelah rapat dengar pendapat, baru kami dari Komisi I memberikan solusi, tergantung dari hasil agenda rapat tersebut,”

Apalagi saat ini, surat-surat yang masuk ke Komisi I untuk tahun 2025 masih dalam proses penanganan. “Komisi I baru aktif di 2025, jadi mungkin surat-surat tersebut bisa ditanyakan lebih lanjut ke staf komisi,” tambah Haumahu.

Selain kasus di Waiheru, Komisi I juga telah menangani beberapa agenda lain, termasuk dari wilayah Seram Bagian Barat (SBB), yang saat ini masih dalam tahap pembahasan internal.

Meski begitu ke depan, mekanisme proses penyelesaian akan mengikuti prosedur yang berlaku. “Hasil rapat akan dievaluasi lagi secara internal, apakah persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau akan dinaikkan ke gugatan hukum,” jelasnya.

Sementara itu, BPSDIP hingga kini belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung di lokasi sengketa. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperumit penyelesaian kasus tersebut.

Komisi I DPRD Maluku berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini agar dapat menemukan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Ambon, Maluku.news – Komisi-komisi di DPRD Provinsi Maluku, dalam waktu dekat melakukan pengawasan realisasi program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didanai APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lain tahun anggaran 2024 di 11 Kabupaten dan Kota.

Karena itu, untuk memastikan proses pengawasan program dan kegiatan berjalan maksimal, Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat dengan mitra komisi yang membidangi ekonomi dan infrastruktur itu, Kamis (13/02/25).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, ketika memimpin rapat mengatakan, proses pegawasan yang dilakukan pihaknya mengawasi program dan kegiatan fisik dan non fisik.

“Jadi tidak semua program dan kegiatan di mitra fisik semua. Kalau di Biro Organisasi itu non fisik, jadi bukan fisik saja kita awasi,”kata Refra.

Salah satu anggota Komisi III, La Nyong berharap, program yang tangani disampaikan terperinci kepada pihaknya mana saja program yang jalan dan tidak jalan. Nah, kalau tidak jalan misalnya, penyebabnya apa,”tanya politisi PDIP itu.

Tak hanya itu dia mengigatkan, soal hutang pihak ketiga yang tak kunjung dibayarkan.”Nah, ini yang harus dibicarakan bersama. Jangan sampai terjadi persoalan kedepan. Ekskutif dan legislatif harus bersinergi berjalan bersama-sama,”ingatnya.

Semenrara itu, anggota Komisi III, Reza Mony mengatakan,sudah pasti laporan pimpinan OPD program dan kegiatan yang ditangani semuanya lancar.

“Tapi, kita pasti mendapat laporan dari maayarakat program dan kegiatan berjalan belum maksimal,”pungkasnya