Ambon, Datamaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku Yan Zamora Noach, menegaskan bahwa tenaga dokter sangat dibutuhkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga medis.

Oleh karena itu, ia meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tersebut.Selain tenaga medis, keterbatasan fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan besar.

“Alat kesehatan (Alkes) yang tersedia masih jauh dari cukup, begitu pula dengan ketersediaan ambulans yang belum memadai untuk melayani masyarakat,” ujar Noach di Ambon, Kamis (06/03/2025).

Menurut Noach, Sebagai wilayah yang termasuk dalam kategori daerah Terluar, Terpencil, dan Tertinggal (3T), MBD membutuhkan perhatian khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dirinyapun berharap, ada solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini demi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di MBD yang di sebut Kalwedo itu.

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil KKT dan MBD, Yan Zamora Noach, menegaskan bahwa tenaga dokter sangat dibutuhkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga medis.

Oleh karena itu, ia meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tersebut.Selain tenaga medis, keterbatasan fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan besar.

“Alat kesehatan (Alkes) yang tersedia masih jauh dari cukup, begitu pula dengan ketersediaan ambulans yang belum memadai untuk melayani masyarakat,” ujar Noach saat ditemui di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (06/03/2025).

Menurut Noach, Sebagai wilayah yang termasuk dalam kategori daerah Terluar, Terpencil, dan Tertinggal (3T), MBD membutuhkan perhatian khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dirinyapun berharap, ada solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini demi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di MBD yang di sebut Kalwedo itu.

Ambon, Maluku.news – Lewerissa menyampaikan Pidato pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Pidato Perdana Gubernur Maluku untuk Masa Jabatan 2025-2030, di Kantor DPRD Provinsi Maluku, pada Rabu, 5 Maret 2025.

Acara tersebut dirangkai dengan serah terima jabatan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang dihadiri oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Dra. Imelda. MPA, Forkopimda Provinsi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan juga tokoh masyarakat yang menyaksikan langsung momen penting dalam perjalanan pemerintahan Provinsi Maluku.

Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan Keprihatinannya tentang Maluku yang telah menjadi refleksi pribadinya, Bahwa Maluku adalah daerah yang kaya namun kita masih saja terjerembab dalam situasi kemiskinan.

“Kita adalah daerah yang diberkahi dengan kekayaan Alam yang melimpah mulai dari hasil laut yang memberi kontribusi besar terhadap pendapatan Ikan Nasional, Pariwisata Bahari yang eksotis hingga keberagaman Budaya yang memukau” ucap Lewerissa.

Lanjut Lewerissa, dengan setumpuk masalah yang ia sadari dan kemudian menjadi keresahan serta kesadaran kritis, ia telah memupuk kepercayaan diri bersama dengan Bapak Abdullah Vanath untuk maju mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2025-2030.

Lewerissa juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Maluku dari kota hingga pelosok negeri atas mandat dan Amanah yang sangat besar kepada kami untuk membawa Maluku ke arah yang lebih baik, keluar dari belenggu kemiskinan yang selama ini menjadi tantangan besar bagi kita semua.

Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan dari berbagai persoalan yang ditemuinya dilapangan pada saat Kampanye menjadi dasar untuk menyusun berbagai Agenda perubahan yang disebut sebagai Sapta Cita Lawamena untuk memimpin Maluku Kedepan.

“Sapta Cita Lawamena adalah pilihan diksi yang menggambarkan spirit dan strategi pembangunan yang menjadi landasan kita semua dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera dan berkeadilan” tegas Gubernur.

Dalam Sapta Cita-nya, lewerissa-Vanath akan memastikan Aparatus Sipil Negara pemerintah Provinsi Maluku harus menjadi Ujung Tombak bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan oleh karena itu harus memiliki kemampuan, karakter yang baik dan memiliki dedikasi yang Tinggi untuk dikontribusikan secara Produktif untuk kemajuan daerah Maluku.

Dari segi pengentasan Kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, Gubernur dan wakil gubernur akan melakukan Upaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan ketrampilan kerja dan mendorong Investasi yang berpihak pada kepentingan Rakyat Maluku.

” Kita memang membutuhkan Investasi untuk membuka lapangan Pekerjaan bagi banyak Putra Putri kita yang mencari pekerjaan, tetapi Investasi yang kami butuhkan di Maluku adalah investasi yang Taat Aturan, etis dan responsive. Karena investasi yang kita harapkan adalah Investasi yang memberdayakan baik rakyat maupun kemajuan Maluku” sambung lewerissa.

Selanjutnya Gubernur dan wakil Gubernur juga memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperbaiki kualitas Pendidikan, kesehatan dan prestasi olahraga dan juga memperhatikan kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

Masalah pendidikan yang sampai saat ini masih terjadi soal defisit tenaga pengajar, distribusi tenaga pengajar yang tidak merata di pulau pulau serta kondisi infrastruktur pendidikan juga tak luput dari perhatian Gubernur Maluku.

“soal pendidikan serta infrastruktur pendukungnya harus menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku” ujar lewerissa.

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, mutu pendidikan di Maluku kurang dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang tergolong sudah maju.

Rendahnya mutu pendidikan di Kota Ambon, terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana, seperti ruang belajar, laboratorium, kurangnya tenaga guru, kesejahteraan guru yang masih rendah, serta rendahnya kualitas pengelolaan manajemen pendidikan.

“Untuk memperbaiki pendidikan di Maluku dengan fokus pada daerah 3T pada hakekatnya kami mendukung. Karena bagaimana pun wajah 3T harus sejalan sebanding dengan pengembangan pendidikan di daerah lainnya di Indonesia.

Namun kalau mau prioritas disana tidak apa-apa, tapi ingat bahwa pendidikan tidak bisa dipetakan-petakan daerah ini penting dan ini tidak penting. Tetapi pendidikan harus diletakan dan dibahas secara komprehensif.

Hanya dengan begitu kita mendapat kualitas SDM yang baik di Maluku,”tutur Wattimury kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (03/03/2025).

Sayangnya dalam penanganan permasalahan terjadi, Pemerintah Daerah Maluku terkesan lebih memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury menilai untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya tidak hanya difokuskan semata pada daerah 3T, tetapi harus dilihat secara menyeluruh.

Meski begitu hal ini dikarenakan, sekolah yang berada di pusat kota seperti di Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku masih banyak yang belum tersentuh, dengan berbagai persoalan yang sangat kompleks. Baik dari sisi keberadaan Guru, kualitas dan kapasitas Guru, infrastruktur pendidikan, baik itu ruang belajar, laboratorium dan lain sebagainya.

Dalam upaya penanganan politisi PDIP ini menyarankan agar perlu dilakukan identifikasi masalah pendidikan secara menyeluruh. Hal ini yang perlu dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, sehingga program yang dijalankan tersistem selaras dengan permasalahan yang terjadi di setiap daerah.

Apalagi menurutnya, dengan keterbatasan APBD yang hanya Rp.3,3 triliun, dimana 60 persen diantaranya habis pakai untuk biaya belanja birokrasi, termasuk pembayaran hutang pinjaman PT SMI setiap tahun Rp.137 miliar, ditambah efesiensi anggaran yang dilakukan selama tiga tahap. Sudah tentu anggaran untuk pembangunan, secara penyelesaian pendidikan dan lain sebagainya akan semakin minim.

Untuk itu, kata Wattimury perlu dilakukan terobosan atau kebijakan lainnya oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk melobi ke Pemerintah Pusat untuk adanya tambahan biaya.

“Saya usul, beliau dekat dengan Presiden mestinya mengambil langkah dan berbicara dengan Pempus, itu diluar APBD. Entah itu apa namanya anggaran itu, harus kita lakukan seperti itu. Kalau cuma berharap APBD, saya percaya betul, tidak akan pernah menyelesaikan masalah pendidikan di Maluku,”pungkasnya.