Ambon, Maluku.news – Jelang Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada 27 November, Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya meminta seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas.

Hal ini disampaikannya dalam apel Pagi ASN lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Senin (25/11/2024).

“Sudah ada surat edaran yang dikeluarkan terkait netralitas ASN. Oleh sebab itu menjadi perhatian bagi ASN sehingga benar-benar netral dalam Pilkada karena kita sudah masuk dalam masa tenang,” ujar Kaya.

Selain netral, dalam edaran tersebut ASN juga diminta proaktif untuk menciptakan suasana aman dan damai dengan menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta melaporkan ke pihak yang berwajib, apabila ada potensi gangguan keamanan yang menonjol.

“ASN kan biasanya menjadi teladan dan pola anutan di lingkungannya, sehingga bertanggungjawab untuk memantau kondisi keamanan dan ketertiban,” imbuhnya.

Memasuki masa tenang, Kaya berharap para Camat, Kades/Raja dan Lurah dapat mengkoordinasikan ketua RT/RW dan petugas Linmas yang bertugas di TPS untuk dapat menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon.

“Kami berharap APK yang ada di lingkungan masyarakat dapat ditertibkan dan dibersihkan supaya memasuki masa tenang dan Pemilukada, semua dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Untuk diketahui, Surat Edaran yang dikeluarkan Pj. Wali Kota Ambon tertanggal 22 November 2024 dengan Nomor: 270/ 23/SE/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya pimpin “Apel Kesiapanm Pasukan dalam Rangka Pengamanan TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024”, yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka, Senin (25/11/2024)

Kaya menyampaikan, kita semua memiliki tanggung jawab terhadap pengamanan jalannya seluruh tahapan Pemilukada di Wilayah Ambon, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan yang berpotensi menganggu situasi Kamtibmas.

“Sehubungan dengan itu, pada apel kesiapan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting bagi seluruh peserta. Pertama; yaitu Secara kolektif, kita meiliki pengalaman berharga penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu

presidan februari lalu, sehingga diharapkan perhelatan ini dituntaskan dengan baik,” ungkapnya dalam arahan saat memimpin apel tersebut.

Kedua, Berdasarkan laporan-laporan yang masuk para penyelenggara, KPU Kota Ambon, Bawaslu kota, Polresta P. Ambon, P.P Lease serta Kodim 1504, dan kini seluruh penyelenggara siap melaksankan dan menyukseskan Pemilukada 2024.

“Melalui apel siaga dan pergeseran pasukan pengaman TPS Pilkada ini menandakan Kota Ambon siap menyambut pesta demokrasi. Maka saya menghimbau kepada seluruh komponan masyarakat, para tokoh agama, masyarakat, pemuda, Perempuan, Camat, Kades/Raja, Lurah, Ketua RT/RW untuk sama-sama menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing,” jelasnya.

Ketiga, kepada seluruh tingkatan penyelenggara, mulai dari KPU dan jajarannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 15 orang, panitia pemungutan suara (PPS) 150 orang dan Kelompok Penyelenggara Pemungutuan Suara (KPPS) 3.598 orang juga Bawaslu dan jajarannya, panwascam sebnyak 15 orang, panitia pengawas kelurahan/desa/negeri 50 orang dan petugas pengawas TPS 514 orang dituntut untuk taat patuh dan tunduk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sekali lagi lakukanlah tugas bapak/ibu dengan baik, jujur dan adil. Ingatlah bahwa tugas bapak/ibu ini akan menentukkan indeks demokrasi presepsi politik bahkan nantinya menghasilkan figur kepemimpinan 5 (lima) tahun kedepan, yang ideal, punya legalitas dan tentu saja berkualitas di Provinsi dan kota ini,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Puskesmas Karang Panjang (Karpan) terpilih mewakili Provinsi Maluku dalam Lomba Video Penggunaan Aplikasi Mobile JKN dari BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ambon, drg. Wendy Pelupessy menjelaskan, dari semua Puskemas di Provinsi ini, Karpan dipilih oleh BPJS Maluku, guna mempromosikan penggunaan aplikasi Mobile JKN kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan

Untuk diketahui, BPJS Maluku masuk dalam Deputi Wilayah IX BPJS, yang didalamnya juga ada provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, sehingga jika menang diwilayah tersebut maka Puskesmas Karpan akan masuk penilaian tingkat Nasional.

Dikatakan, pada video yang dibuat, dijelaskan dengan rinci, bagaimana caranya masyarakat yang telah terdaftar sebagai anggota BPJS dapat menggunakan aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

“Jadi sekarang peserta BPJS mau berobat ke puskesmas dapat memanfaatakan antrian online di aplikasi, dengan meng-klik dan mendaftar sebagai pasien, sehingga memudahkan dan cepat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” terang Kadinkes.

Selain untuk antrian online, Aplikasi Mobile JKN juga bisa untuk pendaftaran rujukan ke Rumah Sakit.

“Dengan aplikasi Mobile JKN ini, maka sistem antriannya dari manual dapat berubah ke Online,” tambahnya.

Pelupessy menandaskan, penilaian lomba Video Mobile JKN ini dilakukan melalui jumlah Suka (like) pada akun Instagram (IG) : Puskesmaskarangpanjang dan Youtube : Puskesmas Karang Panjang hingga batas waktu 30 November 2024.

“Mohon bantuan kepada warga kota Ambon untuk dapat memberikan like atas video – video tersebut pada akun resmi IG dan Youtube Puskesmas Karang Panjang,” harapnya.

Ambon, Maluku.news – Kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal menjadi konsep besar yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, yang juga Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy dalam arahannya pada Sosialisasi Literasi, Branding, Digital Marketing serta Public Speaking yang digelar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo RI, Sabtu (23/11/24) di Walang Sagu Cempaka.

“Komitmen kita mengembangan ekonomi berbasis keluarga. Dalam RPJP kota Ambon maka skenario jangka panjang membangun kemandirian ekonomi berbasis sumberdaya lokal,” ujar Lekransy.

Dikatakan, untuk mendukung konsep itu Pemkot Ambon sudah ada pada jalur yanng benar, dengan nilai kesiapan digital mencapai 63,23 persen dengan level kematangan “Survival”

“Infrastruktur digital kola ambon siap, untuk bangun konsep ekonomi berbasis digital,” imbuhnya.

Lekransy mengatakan, dalam Konsep Smart City, pada dimensi Smart Economy, yang didalamnya mendorong kegiatan pengembangan UMKM berbasis digital. Dalam kaitan itu Pemerintah terus membuka kesempatan berusaha, kemudahan perijinan, melatih SDM Wira Usaha, kemudahan modal usaha dan mendorong kunjungan pariwisata.

“Selain itu ada Smart Branding yaitu pengembangan Ambon City Of Music, yang berimplikasi pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan terus di dorong,” ujarnya.

Kepada para penggiat Ekosistem Digital BAKTI di sektor UMKM dan Pariwisata, Lekransy mengajak untuk dapat terus mengembangkan usahanya, dengan mengelola produk lokal demi mewujudkan ambon yang tangguh dalam aspek ekonomi dan pariwisata lewat transformasi digital.

“Pemkot punya 28 titik Wifi Station, ini bentuk komitmen Pemkot untuk pengembangan produk, pemasaran, sehingga kita dapat berkompetisi untuk pemasaran lebih luas, kita punya e-katalog yang dapat digunakan oleh para penggiat UMKM dan pariwisata,” tandasnya.

Sementara itu Staf Divisi Masyarakat, BAKTI Kominfo Evita Yuniar, menjelaskan bahwa pihaknya sejak tahun 2019 telah melaksanakan program Solusi Ekosistem Ekonomi digital dengan berbagai pelatihan dan Workshop yang mengahasilkan 200.000 alumni

“Untuk memberdayakan alumni tersebut maka telah dibentuk komunitas penggiat ekosistem digital yang memiliki tugas untuk menjadi champion ekosistem digital denga melakukan sosialisasi dengan harapan adanya keberlanjutan terhadap ekosistem digital,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Media Massa memiliki peran yang strategis dalam deteksi dini pencegahan konflik yang terjadi menjelang dan pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi yang digelar Badan Kesbangpol Kota Ambon, Jumat (22/11/2024) di Hotel Grand Avira, Batumerah.

Pj. Sekretaris Kota (Sekkot), Roby Sapulette yang mewakili Pj. Wali Kota dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini, mengatakan, media massa dewasa ini berkembang tidak hanya sebagai kanal pembawa informasi, tetapi sebagai pusat informasi itu sendiri.

“Perkembangan media di era teknologi informasi memungkinkan semua lapisan masyarakat mengakses informasi secara bebas dan sangat terbuka, dengan demikian media massa dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian Media Massa,” ujar Sekkot.

Berkaitan dengan Pemilukada, lanjutnya, ada berbagai potensi konflik yang harus diantisipasi lebih awal.

“Saat menjelang pemilukada, kita harus tanggap pada pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di saat pelaksanaan kampanye, seperti black campaign, penyebaran berita hoax, juga isu Netralitas ASN,” terangnya.

Pada saat pemilu, kita diperhadapkan dengan tantangan bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, serta bagimana pemilukada dapat berlangsung dengan lancar, aman, tertib dan damai. Sementara pasca pemilukada ada potensi – potensi konflik yang bisa saja terjadi dalam proses rekapitulasi perhitungan suara, serta sengketa hasil Pemilukada,

“Deteksi dini pencegahan potensi – konflik tersebut, media massa harus tetap menjaadi intitusi yang bebas dari nilai dan menyampaikan realitas secara apa adanya,” pinta Sapulette

Menurutnya, media mempunyai kekuatan untuk mengkonstruksi realitas dalam masyarakat sehingga hal ini menjadikan media harus berimbang dalam pemberitaan, serta harus ikut mencegah konflik dengan cara memfokuskan pemberitaannya pada upaya – upaya perdamaian dan berorientasi pada resolusi konflik dengan selalu menjadikan kode etik jurnalistik sebagai asas dalam melakukan aktivitas pemberitaan.

“Kebebasan pers yang dijalankan hendaknya tidak disalahgunakan dalam orientasi keuntungan ekonomi bahkan kepentingan lainnya,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, sebagai salah satu narasumber, dalam paparannya menyampaikan bagaimana mencegah dampak buruk dari Penyebaran berita Hoax dalam Pesta Demkrasi lima tahunan.

Diantaranya, dengan Peningkatan Literasi Digital, Peningkatan Peran Media Massa, Peningkatan Peran Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum, Peningkatan Peran Pemerintah dalam Klarifikasi Informasi, serta peningkatan peran tokoh masyarakat dan Influencer.

Ambon, Maluku.news – Media Massa memiliki peran yang strategis dalam deteksi dini pencegahan konflik yang terjadi menjelang dan pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi yang digelar Badan Kesbangpol Kota Ambon, Jumat (22/11/2024).

Pj. Sekretaris Kota (Sekkot), Roby Sapulette yang mewakili Pj. Wali Kota dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini, mengatakan, media massa dewasa ini berkembang tidak hanya sebagai kanal pembawa informasi, tetapi sebagai pusat informasi itu sendiri.

“Perkembangan media di era teknologi informasi memungkinkan semua lapisan masyarakat mengakses informasi secara bebas dan sangat terbuka, dengan demikian media massa dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian Media Massa,” ujar Sekkot.

Berkaitan dengan Pemilukada, lanjutnya, ada berbagai potensi konflik yang harus diantisipasi lebih awal.

“Saat menjelang pemilukada, kita harus tanggap pada pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di saat pelaksanaan kampanye, seperti black campaign, penyebaran berita hoax, juga isu Netralitas ASN,” terangnya.

Pada saat pemilu, kita diperhadapkan dengan tantangan bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, serta bagimana pemilukada dapat berlangsung dengan lancar, aman, tertib dan damai. Sementara pasca pemilukada ada potensi – potensi konflik yang bisa saja terjadi dalam proses rekapitulasi perhitungan suara, serta sengketa hasil Pemilukada,

“Deteksi dini pencegahan potensi – konflik tersebut, media massa harus tetap menjaadi intitusi yang bebas dari nilai dan menyampaikan realitas secara apa adanya,” pinta Sapulette.

Menurutnya, media mempunyai kekuatan untuk mengkonstruksi realitas dalam masyarakat sehingga hal ini menjadikan media harus berimbang dalam pemberitaan, serta harus ikut mencegah konflik dengan cara memfokuskan pemberitaannya pada upaya – upaya perdamaian dan berorientasi pada resolusi konflik dengan selalu menjadikan kode etik jurnalistik sebagai asas dalam melakukan aktivitas pemberitaan.

“Kebebasan pers yang dijalankan hendaknya tidak disalahgunakan dalam orientasi keuntungan ekonomi bahkan kepentingan lainnya,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, sebagai salah satu narasumber, dalam paparannya menyampaikan bagaimana mencegah dampak buruk dari Penyebaran berita Hoax dalam Pesta Demkrasi lima tahunan.

Diantaranya, dengan Peningkatan Literasi Digital, Peningkatan Peran Media Massa, Peningkatan Peran Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum, Peningkatan Peran Pemerintah dalam Klarifikasi Informasi, serta peningkatan peran tokoh masyarakat dan Influencer.

Ambon, Maluku.news – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ambon membahas penyelesaian data pemilih pemula yang baru di daftar pemilih tetap (DPT) namun belum memiliki KTP elektronik.

Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan diselenggarakan 27 November mendatang, Pemerintah Kota bersama seluruh jajaran Forkopimda temasuk didalamnya KPU Ambon, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas sejumlah hal penting yang berkaitan denganproses dimaksud, termasuk membahas data pemilih tetap yang sampai dengan saat ini belum juga memiliki KTP elektronik.

“Sementara dikoordinasikan dan akan terus ditindaklanjuti, sebab ini sangat berpengaruh. Sehingga diharapkan keadiran para pemilih pemula dapat dari di Dukcapil untuk mengurus administrasi KTP elektronik, sebab ini menjadi tiket masuk pemilihan,” Ujar Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya, saat ditemui usai kegiatan dimaksud, pada Grand Avira Hotel, Jumat (22/11/2024).

Hal yang sama juga diterangkan oleh Kepala KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmmud. Katanya, setelah disrotir data sebanyak 7.478 pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik, namun data diri mereka ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Setelah kita break down terdapat 7.478 orang yang terdata di DPT namun belum memiliki KTP Elektronik sehingga sementara ini sedang diupayakan agar dapat terakomodir seluruhnya,” jelasnya.

Lanjutnya, apabila proses pembuatan KTP elektronik sampai dengan waktu pemilihan tak kunjung selsai maka alternatifnya akan disesuaikan dengan aturan yang diturunkan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni menggunakan data pada Pemilu Capres dan Cawapres.

“Dalam Rakor sudah disampaikan sesuai dengan peraturan untuk capil terkait dengan penggunaan data saat pemilihan umum Pilpres kita bisa mengguankannya, sebab belum ada regulasi terbaru. Namun, apabila ada rujukan terbaru maka kita akan laksanakan sesuai dengan arahan yang disampaikan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selain pembahasan data pemilih tetap, Forkopimda juga membahas sejumlah rangkauan kegiatan yang akan dilaksanakan menyongsong pemilihan kepala daerah tersebut, yakni apel siaga, serta kesiapan 1.028 orang pasukan TNI/Polri yang akan bertugas termasuk staf Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD), dan PLN.