Beranda blog Halaman 259

Ketua DPRD Maluku Imbau Warga Aboru-Hulaliu Tetap Menahan Diri

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Konflik antar kampung di Maluku masih terus terjadi di Maluku, terkhususnya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya Sepa-Tamilouw, Tuhaha-Ihamahu, baru-baru ini Hulalui-Aboru, Kecamatan Pulau Haruku.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menghimbau kepada masyarakat bertikai, baik itu Hulalui maupun Aboru untuk menahan diri.

“Semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan. Kita harus menghindari hal-hal yang dapat merugikan secara bersama, baik diri sendiri, keluarga, desa atau masyarakat setempat,”harapnya di Ambon, Senin (17/01/2022).

Wattimury juga mendesak aparat keamanan baik Kepolisiam maupun TNI untuk menindak tegas pelaku yang membuat sampai terjadi perkelahian orang basudara.

“Polisi harus bergerak cepat, mencari titik persoalan. Kalau ada pihak-pihak tertentu segera diambil upaya hukum,”tandasnya.

Dalam kunjungan Kapolda di DPRD Maluku beberapa waktu lalu, Pihaknya juga telah meminta agar polisi hadir dan menerapkan hukum sehingga orang tidak lagi seenaknya atau mencoba untuk mengambil langkah dengan melakukan hal-hal bertentangan dengan hukum.

“Kalau hukum ini cepat digerakan maka secara otomatis konflik antar desa tdk akan terjadi,”ujarnya.

Wattimury menambahkan, kepada Pangdam, dirinya juga sudah meminta secepat mungkin membantu kepolisian menjaga ketentraman dalam msyarakat.

“Karena tidak ada untuk sedikitpun konflik antar masyarakat ini kita tinggalkab begitu saja, tetapi harus dihentikan,”pintanya.

Silaturahmi Ke DPRD Maluku, Pangdam XVI Pattimura Terima Banyak Masukan

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Dua minggu pasca dilantik, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon gencar melakukan kunjungan guna mempererat kerjasama diantara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Setelah sebelumnya Kapolda, kali ini Pangdam melakukan kunjungan kerja di Kantor DPRD Maluku, senin (17/01/2022).

Kedatangan Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon didampingi Danrem 151/Binaiya Arnold Ritiauw, disambut Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dan Azis Sangkala, Ketua Komisi II Saoda Tethool, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Benhur Watubun, Ketua Fraksi Golkar Anos Yermias.

Usai pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Maluku, Pangdam XVI Pattimura mengatakan kunjungan ke pimpinan dan anggota DPRD Maluku dalam rangka mempererat kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam membangun Maluku yang aman, kondusif dan sejahtera.

“Tadi saya mendapat masukan yang sangat luar biasa, konstruktif dan ini akan dijadikan masukan untuk ditindaklanjuti, sehingga kedepan Kodam XVI Pattimura tetap sebagai pelindung dan perekat bangsa, serta program mutiara Pattimura, untuk meningkatkan toleransi, kebhinekaan, peningkatan sumber daya manusia, serta kesjahteraan rakyat Maluku,”tuturnya.

Disingung dua persoalan utama yang sering terjadi di Maluku, yaitu tanah dan Kamtibmas, menurut Pangdam kedua hal dimaksud tetap akan menjadi perhatian serius TNI, bekerjasama dengan TNI, pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat lainnya sehingga secara perlahan dapat teratasi.

“Kita akan memegang teguh tugas pokok TNI dan kita siap melakukan pendampingan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku,”tegasnya.

Dijelaskan Pangdam, hal lain yang juga menjadi perhatian serius terkait Kuota penerimaan TNI baik itu tamtama maupun bintara. Dirinya mengakui, putra-putri Maluku yang mengabdi di TNI sudah cukup banyak.

“Hal ini dibuktikan dari 300 orang yang sementara mengokuti pendidikan Tamtama, 80 persen diantaranya merupakan putra-putri asli Maluku. Begitu juga Bintara, dari 160 orang yang sementara mengikuti pendidikan pertama 90 persen juga merupakan putra-putri Maluku. Hal itu membuktikan putra-putri asli Maluku tetap menjadi prioritas dalam penerimaan TNI,” ungkapnya.

Terkait pembentukan Kodim, Menurut Pangdam hal itu perlu dilakukan, mengingat rentang wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau 7,6 persen dan 92,4 persen lautan.

“Karena rentang kendali terlalu jauh, jadi beberapa analisa, memang ada beberapa harus ada kodim, karena jika terjadi nganguan Kamtibmas maupun bencana dan persoalan lain, sudah ada komandan satuan dan personil TNI terdepan, baik sebagai pemcegah awal atau penindak awal pada persoalan yang muncul di daerah tersebut,”pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan dalam pertemuan bersama Pangdam, ada beberapa persoalan dibahas, diantaranya Kamtibmas yang kini terjadi antara desa di beberapa wilayah.

“Kita minta untuk dibantu Pangdam bersama kepolisiain meredam konflik yang kecil, jangan lagi berkembang menjadi besar,”pintanya.

Wattimury katakan, selain itu kouta penerimaan TNI, sesuai penjelasan Pangdam bahwa anak daerah yang direkrut menjadi abdi negara sudah cukup banyak.

“Ini suatu hal positif, kami berharap hal-hal ini bisa diperhatikan lagi,”ucapnya.

Menurut Wattimury, berkaitan pembentukan Kodim perlu dilakukan, selain berdampak penambahan kuota penerimaan TNI, juga melakukan penanganan kamtibmas secara langsung. Tak hanya itu, terdapat juga program yang sementara dirintis Pangdam “Mutiara Pattimura”, program bernuansa kemajemukan dan kemamusiaan.

“Kami berharap program itu bisa menyentuh langsung kepada masyarakat, apalagi ditengah konflik antar desa. Bagimana TNI bisa hadir dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga konflik seperti itu tidak lagi terjadi di waktu yang akan datang,”pungkasnya.

DPRD Maluku Akui Kerja RSUD Haulussy Amburadul

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Insiden ditelantarkannya pasien jantung, dampak dari kebijakan sepihak Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy, Ambon, minggu (16/01/2022), disikapi langsung DPRD Maluku.

Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir, dikonfirmasi di Ambon, Senin (17/01/2022), menyesali peristiwa ditelantarkannya pasien jantung di RSUD Haulussy. Untuk itu, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban pihak RSUD Haulussy terhadap persoalan dimaksud.

“Kita sudah agendakan pemanggilan Dinkes dan RSUD Haulussy terkait hutang piutang pihak Farmasi. Sekalian nanti saya tanyakan untuk meminta pertanggungjawaban Dirut,”ungkapnya.

Andi mengakui, manajamen RSUD Haulussy saat ini amburadul. Hal itu dibuktikan dalam rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna nantinya.

“Banyak sekali persoalan disana, Memang manajemen di Haulussy nih amburadul,”tandasnya

Andi mengakui, dalam rekomendasi dimaksud juga meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Plt Dirut RSUD Haulussy.

“Untuk desakan evaluasi terhadap kinerja Dirut RSUD Haulussy dengan sendirinya sepertinya ada,”pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, peristiwa ini saat puluhan pasien jantung mendatangi RSUD Haulussuy untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Namun kedatangan pasien didominasi usia lanjut dari pukul 07.00-11.00 WIT tidak mendapatkan pelayanan kesehatan apapun.

DPRD Maluku Berinisiatif Gandeng Kabupaten/Kota Rumuskan Perjuangan ke Pempus

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut menyatakan pihaknya berinisiatif untuk bersama-sama DPRD Kabupaten/kota termasuk Bupati/Walikota dan Gubernur untuk merumuskan perjuangan ke pemerintah pusat (Pempus).

“Dalam rapat paripurna banyak anggota dewan melakukan autokritik kepada diri sendiri terkait kerja di tahun 2021. Dengan harapan kedepan kerja DPRD Maluku harus lebih baik, tersistematis dan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, walaupun masih ditengah situasi pandemi Covid-19. Kurang lebih banyak evaluasi yang dilakukan oleh rekan-rekan anggota DPRD terkait kerja dewan,”ungkapnya di Ambon, Senin (17/01/2022).

Dijelaskan Sairdekut, masukan yang disampaikan agar DPRD Maluku mengambil insiatif untuk mengkonsolidasikan seluruh DPRD kabupaten/kota bersama kepala daerah untuk merumuskan langkah perjuangan ke pusat, dalam hal ini Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan.

“LIN, Ambom New Port, RUU Kepulauan, yang sudah beberapa tahun ini masuk di program legislasi nasional tetapi sampai hari ini tidak kunjung dibahas pemerintah pusat, DPR dan DPD RI. Bahkan RUU kepualau sudah masuk program prioritas belum kunjung disahkan,”bebernya.

Menurut Sairdekut, seluruh upaya perjuangan itu perlu dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya menjadi ansi Pemda dan DPRD Provinsi semata tetapi melibatkan seluruh kepentingan yang ada di kabupaten/kota.

“Itu yang memotivasi DPRD provinsi, sekiranya merumuskan konsolidasi, gagasan dan tindakan ke pempus, tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri,”pungkasnya.

Malra Dukung Gubernur Murad Ismail Pimpin KONI Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Langgur, MALUKU.News – Dukungan kepada Gubernur Murad Ismail sebagai kandidat Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku terus mengalir.
Kali ini datang dari Bupati M. Thaher Hanubun atas nama KONI Maluku Tenggara.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikannya dalam keterangan pers yang disampaikan kepada awak media di kantor Bupati setempat, Kamis (17/1/2022).

“Dalam kelaziman sebuah organisasi, baik publik, organisasi manapun termasuk organisasi
olahraga, proses regenerasi dan pembenahan kelembagaan menjadi hal yang biasa, karena
berkenaan dengan rentang waktu dan masa jabatan yang telah ditetapkan,” terangnya.

Salah satu organisasi yang berperan penting dalam pembinaan olahraga di Provinsi Maluku
adalah KONI Maluku yang menurut rencana kepengurusan yang dipimpin oleh Ketua Umum Prof. Dr. Toni Pariela akan segera berakhir.

Dan sesuai dengan AD/ART, KONI Kabupaten/Kota memiliki hak suara dalam rangka pencalonan Ketua Umum KONI Maluku yang baru, dan dari beberapa informasi, yang diperoleh baik melalui surat resmi dan melalui media cetak dan elektronik, bahwa terdapat beberapa kandidat yang akan maju dalam pencalonan sebagai Ketua Umum KONI Maluku.

“Kemudian, secara resmi formulir dukungan terhadap kandidat yang diusung telah kami terima beberapa waktu yang lalu,” lanjutnya.

Menurut Bupati Thaher, siapapun orang tentu memiliki kapasitas dan hak untuk maju sebagai Calon Ketua Umum dengan memperhatikan syara-syarat yang telah ditentukan.

Hal yang terpenting adalah seorang Ketua Umum KONI Maluku adalah sosok yang dinilai mampu membangkitkan semangat dan kejayaan prestasi olahraga Maluku, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Olehnya itu, KONI Malra berdasarkan beberapa kirteria penilaian, serta pertimbangan
komitmen pembangunan olahraga di Provinsi Maluku, menilai Murad Ismail yang tepat.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Gubernur provinsi 1000 pulau ini diyakini mampu
membawa prestasi olahraga Maluku semakin maju.

“Melalui kesempatan ini secara terbuka, saya menyampaikan dukungan KONI Malra atas
pencalonan beliau pada pelaksanaan MUSPROV KONI Maluku yang akan segera digelar,”
tegasnya.

Tiga Hal Ini Jadi Fokus Utama Mitchiel Tasaney

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Mitchiel Frits Leonard Tasaney berkomitmen untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang masih tertinggal di Kabupaten Buru-Buru selatan.

Komitmen itu disampaikan Tasaney usai dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan Almarhumah Murniaty Hentihu, oleh ketua DPRD Lucky Wattimury, di baileo rakyat, karang panjang Ambon, Jumat (14/01/2022).

Tasaney katakan, salah satu yang perlu diperjuangkan ialah infrastruktur yang sampai saat ini masih sangat tertinggal di bumi Bupolo dan Lolik Lalin Fedak Fena.

“Seperti yang teman-teman semua tahu disini bahwa disana itu kan tertinggal sekali, jalan dan yang lain-lain sangat masih tertinggal. Jadi saya hadir disini untuk memperjuangkan itu,” ujarnya.

Tasaney menambahkan, selain infrastruktur, masalah Listrik dan Komunikasi (jaringan) juga menjadi perhatiannya.

“Di waktu sisa periode ini, beta (saya) harap bisa memperjuangkan nasib dari masyarakat yang masih jauh tertinggal dari daerah lainnya,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Misel Tasaney dilantik berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian nomor 161.81-5881 tahun 2021.

Mitchiel Tasaney Resmi Jadi Anggota DPRD Maluku, Ini Pesan Wagub

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Mitchiel Frits Leonard Tasaney resmi menjabat Anggota DPRD Maluku sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan almarhum Murniaty Hentihu dari Fraksi Golkar.

Hal itu ditandai dengan Pelantikan wakil rakyat dari daerah pemilihan Buru-Buru Selatan ini, oleh Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian nomor 161.81-5881 tahun 2021, dalam paripurna pengucapan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku, di baileo rakyat karang panjang, Ambon, jumat (14/01/2022). Turut dihadiri Wakil Gubernur Barnabas Orno, serta pimpinan dan anggota DPRD Maluku.

Mengawali penugasan Mitchiel Frits Leonard Tasaney sebagai anggota DPRD Maluku, Wakil Gubernur (Wagub) Barnabas Orno menekankan tiga hal yakni Satu, sebagai seorang politisi muda yang energi diharapkan cepat beradaptasi dengan tugas-tugas legislatif.

“Jangan segan untuk bertanya dan membuka diri guna berkomunikasi dengan semua pihak, baik internal maupun eksternal DPRD. Sesungguhnya tugas bersama sebagai eksekutif dn legislatif sangat banyak. Antara lain, finalissi PI 10 persen Blok Masela, Maluku sebagai Lumbungkan Ikan Nasional (LIN), dan pembangunan New Ambon Port, serta agenda-agenda pembangunan strategis lainnya yang diperjuangkan bersama,” katanya.

“Karena itu, kita butuh koordinasi, komunikasi dan kolaborasi baik antara eksekutif dan legislatif maupun stake-holder lainnya,”katanya lagi.

Wagub Orno berharap sebagai orang daerah, harus berada dalam satu frekuensi yang sama, cara pandang harus sejalan, sebab apa yang diperjuangkan demi dan untuk kepentingn seluruh masyarakat Maluku yang ada di 11 kabupaten/kota.

Kedua, kepada lembaga DPRD melekat tiga fungsi utma, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Wagub berharap Misel yang baru dilantik tidak jemu-jemu belajar, sebab melalui proses belajar dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, akan membentuk pribadi yang matang dan dewasa dalam berpolitik.

yang ketiga, terdapat dua masalah kesehatan nasional yang masih dihadapi, yaitu munculnya varian baru omicron di Indonesia, serta pelaksanaan program vaksinasi ketiga covid-19 bagi kelompok rentang dan lansia, yang telah dicanangkan Presiden mulai tanggal 12 januari 2022.

“Itu berarti daerah harus segera melakukan langkh-langkah antisipasi, sekaligus mempersipkan masyarakat melalui himbauan dan sosialisasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakan roda pembangunan daerah. Kemudian aktivitas perekonomia harus kita tetap tumbuh yang ditandai dengan meningkatnya transaksi ekonomi dalam masyarakat. termasuk ekspor-impor daerah,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam sambutannya, menginginkn kepada Misel yang baru diambil sumpah dan janji, sudah harus mempersiapkan diri mempeljari berbagai ketentuan dalam tata tertib yang menjadi pendoman dalam melaksankan tugas dan fungsi di dewan.

“Ingatlah rakyat memiliki harapan yang sangat tinggi kepada wakil-wakilnya untuk memperjuangkn aspirasi mereka. Ketika saudara memkanai sumpah dan janji yang disampaikan, maka keberpihakan kepada kepentingan masyarkat, bangsa dn negara, agar senantiasai mewarnai setip langkah juang kedepan,”tegasnya.

DPRD Maluku Minta Aksi Demo Dugaan Korupsi di Kepulauan Tanimbar Harus Disertai Bukti

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra meminta meminta aksi demonstrasi puluhan pemuda yang tergabung dalam komponen Solidaritas Emperan terkait dugaan korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Rp9,3 miliar dari Pemkab Kepulauan Tanimbar dengan mencatut nama Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) harus disertai bukti dokumen pendukung.

“Aspirasi yang disampaikan komponen pemuda ini tetap akan kami tindaklanjuti. Namun, diminta juga bukti yang mendukung terkait tuduhan disampaikan,” ujarnya di Ambon, Kamis (13/01/2022).

Penjelasan Amir disampaikan saat bersama Anos Yeremias (ketua F-Golkar), Benhur Watubun (Ketua F-PDI Perjuangan), Hengky Pelata (Ketua F-Hanura), dan Yance Wenno serta Edison Sarimanela yang merupakan anggota komisi saat menerima para demonstran.

Sejumlah point tuntutan yang disampaikan Devota Rerebain selaku perwakilan pendemo mendorong Polri segera menetapkan tersangka atas aliran dana BTT sebesar Rp9,3 miliar yang mencatut nama institusi Polres MTB.

Dana BTT ini tercatat secara resmi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tahun anggaran 2020.

Solidaritas Emperan yang mengatas-namakan masyarakat Kepulauan Tanimbar juga mendorong Polda dan Kejati Maluku untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020 sebesar Rp39,3 miliar.

Angaran ini antara lain untuk kegiatan pengadaan obat-obatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai, alat kesehatan pendukung di RSUD Magrety Saumlaki dengan alokasi anggaran sekitar Rp8 miliar, di mana fakta di lapangan terjadi kelangkaan obat-obatan dan oksigen di RS dan Puskesmas maupun Pustu selama 2020.

Ketua F-Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias mengatakan, tuntutan yang disampaikan pendemo bukanlah barang baru karena sudah tersebar di masyarakat, hanya saja DPRD juga memerlukan bukti pendukung.

“Aksi ini kita dukung sepanjang tidak mencari-cari kesalahan dan benar-benar ada unsur kerugian keuangan negara di dalamnya,” ujar Anos.

Sementara Ketua F-Hanura, Hengky Pelata mengatakan, persoalan ini sudah juga telah diklarifikasi pemkab dengan menyatakan terjadi salah ketik angka dalam LHP.

Dia juga meminta tidak terjadi salah tafsir terhadap DPRD Provinsi Maluku seakan-akan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini dan hanya sebatas menerima serta menampung aspirasi yang disampaikan dan melakukan mediasi.

Sementara Ketua F-PDI Perjuangan, Benhur Watubun mengatakan, meski pun ada klarifikasi Pemkab Kepulauan Tanimbar, bukan berati DPRD tidak bisa menghentikan semua masalah yang terjadi.

“Karena Pemkab telah mengklarifikasi bahwa ini salah pengetikan angka dan adanya salah input data dalam laporan tetapi institusi sudah tercoreng,” tegasnya.

Siapa tahu dibalik salah input maupun salah ketik angka itu ada kejahatan dan pembohongan yang terselip di dalamnya sehingga perlu diteliti secara mendalam.

Kemudian sejumlah persoalan yang disampaikan para pendemo tadi, komisi I pasti percaya untuk melihatnya dan meminta ketua Komisi melaksanakan rapat dengan mitra terkait.

Karena ini masalah insidentil yang disampaikan ke DPRD sehingga harus diproses dengan mengundang pihak terkait seperti kejaksaan dan kepolisian dalam rangka mengambil kebijakan atas dasar aspirasi yang disampaikan.

Termasuk didalamnya kasus hutang pihak ketiga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang belum terselesaikan hingga saat ini.

“Bukan berarti saya berpihak kepada pendemo, tetapi kebenaran. Jadi semoga kebenaran yang diperjuangkan ini secara konsisten harus dikawal bersama-sama,” tandas Benhur.

Samal: Jangan Lakukan Pembahasan kalau LIN Tidak Bisa Diwujudkan Pempus

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaya Samal menyatakan jangan lagi melakukan pembahasan yang menguras waktu, energi, serta biaya kalau memang program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di provinsi ini tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah pusat (Pempus).

“Kalau bicara masalah LIN, sudah berkembang rumor Maluku tidak mendapatkannya. Jadi bila memang tidak bisa maka tidak perlu lagi untuk membahasnya,” ujarnya di Ambon, Kamis (13/01/2022) dalam rapat dengar pendapat komisi II dipimpin Saudah Tethol dengan sejumlah mitra terkait, untuk rencana agenda penyampaian aspirasi DPRD ke pemerintah pusat.

Menurut Samal, yang terpenting adalah mengevaluasi setiap program yang disampaikan ke pemerintah selama ini melalui agenda penyampaian aspirasi agar bisa diketahui mana saja yang menjadi prioritas pemerintah untuk realisasinya dan mana yang belum terwujud.

“Sebab masih ada banyak program lain yang bisa diperjuangkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan penduduk di Maluku,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPRD Maluku lainnya, Halimun Sahulatu dalam rapat tersebut juga mempertanyakan belum adanya surat keputusan Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk penetapan lokasi pembangunan sarana LIN serta Ambon New Port.

Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Abdul Haris mengakui sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan sebab ada tim verifikasi dokumen perencanaan yang diketuai Asisten I Setda Maluku dan beberapa OPD yang terlibat termasuk DKP dan Dishub.

“Kalau secara umum, dalam proses pengadaan lahan itu ada empat tahap yang harus dilalui yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil,” ungkapnya.

Dijelaskan Haris, Saat ini kerja tim baru sampai pada tahap persiapan. Namun, dokumen perencanaan yang telah dibuat kemarin belum memenuhi standar sehingga tim verifikasi mengembalikannya kepada Kementerian Perhubungan RI guna dilengkapi, termasuk izin amdalnya.

“Bila sudah rampung baru akan diteruskan lagi ke tahapan pelaksanaan di lapangan, yakni terkait dengan penetapan lokasi serta pembayaran ganti rugi lahan,” bebernya.

Haris katakan, LIN dan Ambon New Port terletak pada dua lokasi berbeda namun masih berdampingan, di mana lahan untuk LIN ada 700 hektar yang dimulai dari PLTU Waai ke Dusun Batu Dua yang akan terdampak proyek tersebut.

“Sedangkan untuk Ambon New Port dari Tulehu yang berbalik menuju arah Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah seluas 200 hektar. Kemarin ada sedikit gejolak berupa aksi penolakan beberapa elemen masyarakat yang mempertanyakan kewajaran nilai ganti rugi lahan, jadi prinsipnya tidak ada masalah dan memang tidak ada masyarakat menolak,” urainya.

Haris menambahkan, karena tim sudah melakukan sosialisasi ke tiga dusun yang terdampak, kemudian sudah mendata warga yang terdampak, melakukan konsultasi publik dan hasilnya.

“Jadi belum ada SK Gubernur karena masih menunggu dokumen hasil perencanaan yang sementara disusun serta dokumen Amdalnya oleh Kemenhub . Bila rampung barulah bisa diterbitkan SK Gubernur,” katanya.

“Kalau Gubernur menerbitkan SK tentang penetapan lokasi tanpa proses perencanaan sesuai aturan maka berakibat pada dampak hukum,” katanya lagi.

Ini Aspirasi Yang Akan Disampaikan Komisi III DPRD Maluku Ke Pempus

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa menyatakan sejumlah aspirasi telah disiapkan Komisi III DPRD Maluku untuk disampaikan ke pemerintah pusat (Pempus) pada 18 januari mendatang.

“Hari ini kita dalam rangka koordinasi agar semua mitra menyiapkan data-data menjadi kebutuhan usulan program yang bisa diperjuangkan pada kementerian di Jakarta,”ujarnya di Ambon, Kamis (13/01/2021).

Dijelaskan Hatta, dalam rapat kerja, banyak anggota mengangkat berbagai persoalan yang berada di daerah pemilihannya masing-masing termasuk kemiskinan. Selain itu terdapat sejumlah daerah Maluku tergolong kemiskinan ekstrem sesuai keputusan pemerintah pusat.

“Untuk sektor perhubungan, salah satunya dermaga Wailey, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dari 2017-2022 belum juga dibangun, dikarena persoalan tanah,” ungkapnya.

Hatta katkan, dalam rapat dengan mitra pihaknya telah menyampaikan kepada Dinas Perhubungan dan Balai Perhubungan agar dermaga Wailey dapar diperhatikan.

“Perlu dicari solusi menyelesaikannya. agar anggaran besar sudah mengendap jangan kembali datang terus. Untuk itu kita minta koordinasi dengan kabupaten segera menyelesaikan persoalan dari pembangunan ini,”tandasnya.

Hatta menambahkan, pada bidang infrastrastruktur, diketahui bersama di tahun 2022 APBD mengalami penurunan, hal itu mengakibatkan banyak persoalan ifrastruktur tidak bisa ditangani organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).

“Hal ini menjadi satu perhatian komisi menyampaikannya ke pusat,”tegasnya.

1...258259260...280Halaman 259 dari 280