Beranda blog Halaman 260

Lantik DPP-IKMANEMA Peridoe 2020-2024, Sadli Titipkan Beberapa Hal

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, Dharapos.com – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli Ie, melantik  Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (DPP-IKMANEMA) periode 2020-2024, di aula lantai II Gedung Rektorat Unpatti Ambon, Sabtu (26/3/2022).

Pelantikan berdasarkan SK Nomor : 001/i.01/KPTS/DP-IKMANEMA/V/2022, tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan DPP IKMANEMA, masa bakti 2022-2024.

SK ini juga menetapkan Burhanuddin Rumbow sebagai Ketua Umum dan Ontario Nahusona menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Tema yang diusung pada giat pelantikan “Bersama Nelayan Wujudkan Maluku Maju dan Sejahtera”.

Penjabat Sekda menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi kepada pengurus IKMANEMA yang baru saja dilantik.

“Momentum pelantikan ini merupakan penghargaan dan kepercayaan, sekaligus amanah yang harus dijunjung dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Maluku,” ungkapnya.

Menurut Sadli, Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan di kawasan Timur Indonesia dengan luas wilayah laut mencapai 658.294.69 km² dan wilayah daratan seluas 54.185 km², atau dengan kata lain 92,4 persen wilayah merupakan perairan laut sedangkan 7,6 persen merupakan wilayah daratan.

“Dengan luas laut yag begitu besar, tentu memiliki potensi kelautan dan Perikanan yang menjanjikan, namun harus diakui pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal,” sambungnya.

Sehubungan dengan pelantikan tersebut, Sadli menyampaikan beberapa hal.

Pertama, pelantikan pengurus tidak dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial tetapi pengurus harus melakukan konsolidasi organisasi, serta membangun dan mengorganisir potensi masyarakat nelayan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Maluku.

Kedua, bagi masyarakat Maluku, laut merupakan primadona untuk pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah, kini dan di masa yang akan datang.

Untuk itu, Sadli mengajak IKMANEMA bersama Pemerintah untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

“Sebagaimana tema yang diusung maka tentunya merupakan komitmen pengurus untuk mewujudkan peran serta nyata dalam memberdayakan masyarakat nelayan,” tandasnya.

Ketiga, raker diharapkan dapat berlangsung lancar serta menghasilkan berbagai keputusan konstruktif dalam pengembangan organisasi ke depan demi memajukan Maluku yang cerdas, mandiri dan sejahtera.

Ditempat yang sama, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang juga Kepala Pusat Kajian Unggulan Daerah Unpatti Ambon, Fredrik Riupassa menerangkan, sebagian besar masyarakat Maluku menggantungkan hidupnya pada kekayaan hasil laut sebagai konsekuensi dari wilayah kepulauan yaitu sebagai nelayan, pedagang ikan dan pengelola ikan secara tradisional.

“Artinya, hasil laut harus dapat memberikan manfaat besar terutama dalam hal pendapatan untuk kesejahteraan nelayan,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut Fredrik, tujuan akhir dari pembangunan di sektor perikanan dan kelautan adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, meskipun tujuan tersebut masih belum terealisasi.

“Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan skala kecil, salah satunya meningkatkan produksi hasil tangkapan,” tutup Fredrik.

Kegiatan pelantika dihadiri anggota DPRD Maluku Saodah Tethol, perwakilan Polda Maluku dan Kodam XVI Pattimura, sejumlah mahasiwa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  Unpatti Ambon dan undangan lainnya.

Rahakbauw: Ganti Rugi Tanaman Dampak Pembangunan Jalan Seri-Hukurila lebih dari 2 Miliar

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Selain pekerjaan yang belum tuntas, pembangunan jalan Seri-Hukurila sepanjang 12 Kilometer (Km) yang dimulai sejak tahun 2016 masih menyisakan masalah. Dalam hal ini pembayaran ganti rugi tanaman umur panjang milik masyarakat dari tiga negeri, yaitu Kilang, Naku dan Hakurila, dimana sampai saat ini belum selesai dibayarkan.

Untuk mempertanyakan hal ini, Komisi III DPRD Provinsi Maluku kemudian memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian baik provinsi Maluku maupun Kota Ambon, beserta Pemerintah Negeri Naku, Kilang dan Hutumuri, guna mencari solusi penyelesaian persoalan yang belum bisa diselesaikan sejak dua tahun terakhir ini.

Usai pertemuan, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Kamis (24/03/2022), mengatakan berdasarkan verifikasi faktual by name by addres yang dilakukan sesuai peraturan Walikota nomor 6 tahun 2022, ganti rugi atas tanaman umum panjang milik sebagian masyarakat dari ketiga negeri mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.

“Tadi menurut keterangan Dinas Pertanian Kota Ambon anggarannya kurang lebih Rp1,1 miliar, tetapi sudah dianggarkan 2021 Rp420 juta. cuma sampai Desember anggaran belum dicairkan, kemudian dianggarkan lagi di tahun 2022 untuk pencairan,”ucapnya.

Hanya saja, menurut Rahakabuw perhitungan yang dilakukan belum keseluruhan, dikarenakan dari ketiga negeri yang baru dihitung hanya Kilang dan Naku, sedangkan Hukurila belum. Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran yang dibutuhkan untuk ganti rugi bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Untuk itu, pihaknya telah meminta Dinas Pertanian Kota Ambon untuk melakukan perhitungan kembali secara keseluruhan, sehingga bisa diketahui berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk ganti rugi tanaman milik masyarakat.

“Dari hasil perhitungan, karena jalan ini sudah ditingkatkan status menjadi jalan provinsi, barulah kita panggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas PUPR, Dan Badan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, untuk mencari solusi menyelesaikan hal ini, apakah ditambah di APBD-Perubahan baik Provnsi maupun kota di tahun 2022,”tuturnya.

Namun sebelum itu, sepulang dari pengawasan di Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya akan melakukan on the spot ke lokasi dan bertemu dengan masyarakat dari ketiga negeri tersebut, untuk meluruskan persoalan ini.

“Prinsipnya kita mendorong apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat untuk mengganti kerugian tanaman umur panjang bisa dapat terealisasi di tahun 2022,”pungkasnya.

DPRD Maluku Terima Surat Pengusulan PAW Fraksi Golkar

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku telah menerima surat pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

“Surat pengusulannya dari sudah kami terima dari DPD Golkar Maluku, di dalam surat Almarhum Fredeck Rahakbauw digantikan oleh Yunus Serang,”ungkap Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena di Ambon, Kamis (24/03/2022).

Menurutnya, dikarenakan surat yang dilayangkan DPD Golkar Maluku masih bersifat pengusulan, maka DPRD Maluku belum bisa memprosesnya.

“Sampai hari ini berkas kelengkapan usulan PAW belum dipenuhi. Jadi hanya baru surat pengusulan tanpa dilengkapi berkas,”ucapnya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Sekretaris DPD Golkar Maluku, ungkap Bodewin berkasnya masih sementara diproses ke DPP.

“Mereka sementara mengurus SK dari DPP. Dokumen itu merupakan syarat utama. Kalau dokumennya belum dimasukan maka kita belum bisa proses,”tandasnya.

Bodewin memastikan, jika seluruh berkas yang dibutuhkan telah dilengkapi DPD Golkar diserahkan ke DPRD Maluku, maka akan langsung diproses ke KPU untuk dilakukan verifikasi calon berikutnya.

Rapat Bersama, Pemprov Maluku dan Tim Kemenko Polhukam Bahas M-LIN

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan pertemuan bersama di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur setempat, Rabu (23/3/2022).

Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut dalam rangka membahas tentang  Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN).

Rapat  dipandu Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan S. E. Huwae, dihadiri Staff Ahli Bidang Ketahanan Nasional Ahmad Sajili, Staff Ahli Bidang SDM dan Teknology Kemenko Polhukam Rukman Ahmad dan Staff Ahli Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman A. Simatupang.

Kemudian, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Meikyal Pontoh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris dan pimpinan OPD terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim dari Kemenko Polhukam yang  berkesempatan datang ke Maluku untuk membahas M-LIN. Ia pun menyampaikan beberapa hal.

Pertama, Pemprov Maluku telah menyiapkan dokumen Grand Design dan dokumen Studi Kelayakan M-LIN. Kedua dokumen itu telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 523/349 tanggal 26 Januari 2021.

“Pemprov Maluku telah memfasilitasi penyiapan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar. 300 hektar dari luasan tersebut menjadi bagian Ambon New Port, yang pembebasan lahannya diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat,” urainya.

Mengenai penyiapan lokasi kawasan seluas 700 hektar tersebut, lanjut Sadli, pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Negeri Liang dan Waai pada Desemebr 2020, juga terdapat 105 sertifikat lahan dengan total luasan kurang lebih 50 hektar. Sedangkan untuk 650 hektar lahan yang tersisa merupakan tanah petuanan kedua negeri.

“Untuk mendukung M-LIN, telah dilakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian sarana tangkap dan budi daya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Terkait penyiapan SDM, hingga saat ini kami masih menunggu kejelasan master plan proses bisnis dari KKP. Berapa yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaskud,” tutup Sadli.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris menyampaikan secara teknis perkembangan informasi M-LIN.

Ia menyatakan, asal mula kebijakan LIN berawal dari pidato Presiden RI SBY yang menyatakan “Maluku ditetapkan sebagai LIN” saat pembukaan Sail Banda di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, 10 Agustus 2010.

Sejumlah progres pun disusun, diantaranya MoU antara Menteri KP Cicip Sutardjo dan Gubernur Maluku Said Assagaf saat itu, yakni tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Maluku sebagai LIN dan Pergub tentang Pembentukan Badan Pengelola LIN Provinsi Maluku.

“Tentunya ada alasan kenapa Maluku jadi LIN? Pada saat Konferensi Nasional (Konas) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan di Manado tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan World Asian Conference. Selanjutnya di tahun 2010 di Maluku, kira-kira kebijakan apa yang akan dikeluarkan pempus terkait pengelolaan yang sama? Terbesitlah ide untuk menjadikan Maluku sebagai LIN karena Maluku layak untuk dijadikan LIN,” ujar Haris.

Ia menjelaskan, ada beberapa syarat yang nantinya dituangkan dalam rancangan Perpres tentang M-LIN. Diantaranya, syarat suatu daerah untuk dijadikan sebagai LIN, minimal memiliki dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Maluku memiliki tiga wilayah yaitu WPP 714 (Laut Banda dan sekitarnya) 715 (laut Seram dan sekitarnya) dan 718 (Laut Arafura dan sekitarnya).

“Minimal dua, sedangkan di Maluku ada tiga. Syarat pertama terpenuhi,” jelas Haris.

Syarat kedua, kepemilikan potesi sumber daya ikan minimal 20 persen. Potensi tersebut tertuang dalam Permen KP Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. “Sumber daya ikan nasional itu 12,5 juta ton per tahun. Sedangkan tiga WPP DI Maluku tercatat 4,6 juta ton per tahun. Hal ini berarti, ada 37 persen potensi sumber daya ikan nasional, ada di tiga WPP tadi. Syarat kedua juga terpenuhi,” pungkas Haris.

Ketiga, lanjutnya, produksi perikanan minimal 9 persen. Rata-rata produksi perikanan di Maluku dalam lima tahun terakhir tercatat sekitar 500 ribu ton per tahun. Angka ini setara dengan 12 – 14 persen dari produksi ikan nasional.

“Syarat ketiga juga terpenuhi,” lanjut Haris.

Syarat terakhir, minimal ada pusat pelayanan perikanan terpadu di daerah. Di maluku, ada dua pusat perikanan secara nasional yaitu PPN Tantui Ambon dan Kota Tual. “Sehingga dari empat syarat diatas, Maluku memenuhi syarat. Belum tentu provinsi lain memenuhi sekaligus empat syarat tersebut,” tutup Haris.

Menanggapi paparan diatas, Staff Ahli Bidang Ketahanan Nasional (Kemenko Polhukam) Ahmad Sajili merasa yakin dengan potensi ikan di perairan laut Maluku, entah potensi dari segi jumlah maupun kandungan nutrisi daging, yang membuat konsumen doyan mengkonsumsi ikan dari perairan Maluku.

Dari potensi itulah, pihaknya akan mencari peluang agar M-LIN bisa terwujud. Namun secara umum, hasil pertemuan akan disampaikan tim ke Menko Polhukam Mahfud MD.

“Mari kita sama-sama. Hal-hal teknis tentunya pemerintah daerah yang tahu. Kan master plan-nya sudah ada! Kita mencari apa (Peluang) yang kita lobi pak? Karena apapun itu masukan, apalagi sekarang kan orang butuh apa yang bisa dijual? Saya melihat, ini potensi Maluku. kedepan apa yang harus kita harapkan, nanti kami coba dari segi pendekatan. Saya rasa ini menjadi sebuah dorongan. Saya sudah yakin kemampuan ikan disini dengan migrasi ikan Tuna, apalagi ada Sirip Biru. Inikan satu pasaran yang mungkin hanya ada di Pulau Seram yang migrasinya tiap tiga bulan,” pungkas Sajili.

Sebagai informasi, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima progress mengenai perkembangan M-LIN.

Pertama, Perjanjian Kerjasama antara tujuh Eselon I KKP dengan Pemprov Maluku (Sekda), pada Januari 2015.

Kedua, Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional pada Buku III Agenda Pembangunan Wilayah.

Ketiga, Surat Menteri Sekretaris Kabinet RI No. B-556/SESKAB/XII/2014 tanggal 2 Desemeber 2014 sebagai Izin Prinsip untuk Penyusunan Perpres tentang LIN oleh Menteri KKP.

Keempat, pembahasan konsep awal Perpres antara KKP RI dengan Pemda Maluku. Dan kelima, SK Menteri KKP Nomor 34 tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Perpres tentang LIN Maluku.

Hasanusi Minta Pemkot Ambon Tebang Pohon Yang Membahayakan Masyarakat Pengguna Jalan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Ayu Hasanusi meminta perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui dinas terbaik untuk segera menebang pohon-pohon di tepian jalan yang dianggap rapuh, sehingga tidak membahayakan masyarakat selaku pengguna jalan.

“Pemkot harus sesegara mungkin memeriksa seluruh badan jalan dimana pohon sebagian besar sudah miring, apabila angin datang pasti rubuh, tentu masyarakat selaku pejalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda dua da empat bisa saja menjadi korban,”ujarnya di Ambon, Rabu (23/03/2022).

Hasanusi tegaskan, hal itu perlu disikapi langsung Pemkot Ambon, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa apalagi menimbulkan korban baru .

“Untuk itu, pohon-pohon rapuh harus secepatnya di potong. Karena dalam kondisi begini masyarakat tentu was-was jika melewati jalan yang ada pohonnya,”tandasnya.

Hasnusi juga mengimbau Kepada masyarakat agar selalu waspada, karena di situasi hujan dimana bencana alam seperti banjir dan longsor bisa terjadi kapan saja, terutama warga yang tinggal di lereng-lereng gunung.

“Kita tahu kondisi cuaca begini, Ambon, bahkan Maluku secara luas sangat rawan terhadap bencana, baik itu banjir, longsor pohon tumbang dan lain sebagainya. Karena itu kita harus selalu waspada,”bebernya.

Sekedar diketahui sebelumnya, sejumlah pohon di tepian jalan tumbang akibat Hujan deras disertai angin kenjang yang menguyur kota Ambon, yang mengakibatkan dua warga yang sementara melintasi ruas jalan Jendral Sudirman, Batu Merah mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon yang tumbang, yakni Alwin La Tua (28) warga Stain, dan Stevan Ardillo T Jan (29) warga Hative Kecil.

Peristiwa itu terjadi di ruas jalan Jendral Sudirman, tepatnya di depan cafe Red Stone, Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku, rabu (23/03/2022) pukul 09.45 WIT.

Kasubag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ipda Moyo Utomo kepada wartawan menjelaskan dari keterangan korban Alwin La Tua, ia sementara berboncengan dengan istrinya dan anaknya dalam perjalanan tepatnya di turunan Jl. Jendral Sudirman korban Sempat melihat pohon yang berada tepat di depan cafe Red Stone perlahan tumbang, namun korban tidak sempat untuk menghindar dan korban pun tertimpa pohon bersama istri dan anaknya.

Saat ini kedua korban sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS).

Korban Alwin mengalami luka Lecet di bawa mata kanan, luka Lecet di hidung, luka Lecet di dahi dan merasa sakit di bagian pinggang dan sesak nafas menjalani perawatan di RS Bhayangkara, sementara korban Stevan Ardilo masih menjalani perawatan diruangan Radiologi RS Siloam.

Peristiwa pohon tumbang ini, kata Moyo juga terjadi di Dusun Riang Desa Tawiri, tepatnya di dekat Klostor PT. Maluku Prima Makmur.

“Peristiwa ini tidak sampai memakan korban jiwa, hanya saja pada saat kejadian akses jalan dari arah Kota Ambon menuju Bandara Pattimura tidak bisa dilewati oleh Kendaraan, namun dari informasi saat ini sudah bisa dilewati,”ucapnya.

Dinas Kominfo Maluku Gelar Forum OPD di Malra

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Langgur, MALUKU.News – Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku resmi digelar.

Giat tersebut berlangsung di aula Kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Rabu (23/3/2022).

Bupati setempat M. Thaher Hanubun membuka secara resmi giat tersebut yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Forum OPD tersebut diikuti oleh Kepala Dinas dan perwakilan Kominfo 11 kabupaten/kota se – Provinsi Maluku.

Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin hadir memimpin langsung Forum OPD tersebut.

Hadir juga perwakilan Dari Bappeda Provinsi Maluku dan narasumber dari Jakarta.

Di momen yang sama turut pula diberikan cinderamata dari Bupati Malra kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi dan beberapa Kepala Dinas Kominfo lainnya.

Begitu juga sebaliknya, penyerahan cinderamata dari Kepala Dinas Kominfo Maluku kepada Pemda Kabupaten Malra.

Tarian panah dan ukulele mewarnai forum OPD tersebut yang juga dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Forkopimda, pimpinan OPD dan juga tokoh agama.

Fidmatan Resmi Laporkan 11 Oknum Jaksa Kejari Tual Ke Polda Maluku

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Mantan terpidana korupsi, Aziz Fidmatan melaporkan 11 jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual ke Polda Maluku, akibat melakukan pemalsuan dokumen dalam perkara korupsi pembangunan USB SMA Tayando Kota Tual yang diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon 6 tahun lalu.

Aziz Fidmatan yang merupakan mantan ASN Kota Tual mengatakan, pihaknya sudah melaporkan pihak-pihak terkait yang telah merugikannya kepada kepolisian sejak 27 Januari lalu.

“Terkait dengan dugaan surat perjanjian palsu yang digunakan oleh oknum jaksa dan hakim di dalam memutuskan perkara ini. Saya lakukan proses pidana terhadap pihak-pihak yang merugikan saya di dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ungkapnya di Ambon, Selasa (22/03/2022).

Fidmatan menyebutkan, 11 jaksa terlapor tersebut telah menggunakan surat perjanjian palsu penggunaan dana bantuan imbal swadaya unit sekolah baru (USB) SMA.

“Saya minta supaya pihak-pihak yang terlapor dari pihak jaksa ini segera diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi untuk menjelaskan dari mana mereka memperoleh barang bukti ini yang merugikan pihak saya sendiri,” tandasnya.

Dijelaskan Fidmatan, Sebelumnya dirinya dipidanakan hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas dasar alat bukti rekayasa alias palsu dalam perkara korupsi pembangunan USB SMA Tayando Kota Tual.

Di tingkat pengadilan negeri, dirinya dihukum 2 tahun. Jaksa lantas tidak puas ajukan banding, diputus 4 tahun. Selanjutnya, pihaknya kasasi ke Mahkamah Agung, diturunkan jadi 2 tahun.

Fidmatan yakin surat perjanjian tersebut terbukti palsu karena sebelumnya menggunakan rujukan dari Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi tertanggal 12 Oktober 2008 perihal Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun 2008.

Selanjutnya oleh Wali Kota Tual dikeluarkan lembar disposisi tertanggal 14 Oktober 2008 yang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setempat untuk membentuk panitia yang diketuai Akib Hanubun dan Aziz Fidmatan sebagai bendahara dan disahkan dengan SK Wali Kota Tual tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual TA 2008 tertanggal 15 Oktober 2008.

“Pada surat perintah pencairan dana (SP2D) yang palsu ini, ditandatangani pada bulan Juni 2008. Namun, selama persidangan berlangsung tak ada satu pun dokumen pendukung yang mendasari penerbitan surat perjanjian ini,” katanya.

“Malah sebaliknya isi dari SP2D ini mengacu pada berkas dokumen yang diterbitkan pada bulan September dan Oktober 2008. Seperti di SP2D 27 Juni 2008 ini, Akib Hanubun tertulis sebagai ketua panitia. Padahal, yang bersangkutan baru diangkat sebagai ketua panitia pada bulan Oktober 2008,” katanya lagi.

Menurut Fidmatan, berdasarkan bukti yang di dalam fakta persidangan itu dari PLT Dinas pendidikan dan kebudayaan, barang bukti ini tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku alias palsu.

“Yang benar adalah panitia menandatangani itu pada bulan Oktober 2008,” tegasnya sembari berharap dengan sudah terlapornya 11 jaksa yang merugikan dirinya itu agar pihak berwenang segera memproses laporan tersebut.

Tiba di Malra, Rombongan Forum OPD Kominfo se-Maluku Disambut Ritual Adat

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Langgur, MALUKU.News – Para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) asal 10 kabupaten/kota telah tiba di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Rombongan yang tergabung dalam Forum OPD Kominfo se-Maluku ini disambut ritual adat setibanya di Bandara Udara Karel Sadsuitubun menumpangi pesawat Wings Air, Selasa (22/3/2022) sekitar pukul 14.30 Wit.

Mereka disambut dengan ritual adat Rinin, pengalungan kalung tradisional dan tarian khas di bumi “Larvul Ngabal”.

Selain ritual adat, forum yang dipimpin Kepala Dinas Kominfo Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si. ini juga disuguhi tarian-tarian.

Kapala Dinas Kominfo setempat, Antonius U.W. Raharusun mengatakan, pihaknya menyambut para peserta berdasarkan arahan Bupati Malra M. Thaher Hanubun untuk memberikan kesan positif kepada tamu yang datang di daerah ini.

“Jadi memang setiap tamu yang berkunjung di Malra, kita berlakukan yang sama,” akuinya, Selasa (22/3/2022).

Kebetulan, kata dia, Kabupaten Malra, sebagai tuan rumah pelaksanaan forum OPD Kominfo se Maluku. Karena itu, pihaknya mempersiapkan penyambutan.

“Jadi memang pengalungan kalung adat atau Rinin merupakan ciri khas kita ada bia-bia, kerang-kerangan. Kemudian ada kulit kelapa yang dimodifikasi jadi ciri khas kita bagi para tamu yang dating,” sambungnya.

Kemudian, lanjut Raharusun, Rinin merupakan tradisi dan budaya orang Kei dimana tamu yang baru datang menginjak kaki di tanah Kei, dilakukan penyucian kepada yang bersangkutan.

“Sehingga dia selama ada di sini leluhur Kei memberikan keleluasaan, Keselamatan dan berkat kepada yang bersangkutan,”jelasnya.

Begitu juga penyambutan tarian Sawat yang ditunjukkan oleh siswa dan siswi SMA II Malra.

”Jadi kita ingin menampilkan budaya dan tradisi kita, sehingga paling tidak Maluku Tenggara dikenal oleh teman-teman yang datang dari luar sebagai daerah yang punya karateristik budaya yang masih hidup,” tandasnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si mengapresiasi penyambutan terhadap dirinya bersama rombongan forum.

”Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini Dinas Kominfo. Acara penjemputan rombongan provinsi dan kabupaten/kota peserta rapat Forum OPD Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Maluku sangat luar biasa,” pujinya.

Dia mengaku, ritial adat yang dikemas dengan prosesi doa adat, pengalungan bunga dan tarian, patut diapresiasi.

“Kami juga mengharapkan agar Forum OPD yang pelaksanaannya pada tanggal 23 Maret 2022 dapat berjalan baik dan menghasilkan rekomendasi demi terwujudnya sinergitas tugas dan fungsi antara Provinsi dan Kabupaten/kota serta kehumasan,” harap Renwarin.

Konjen Australia Temui Pemda Maluku, Jajaki Kerjasama di Sejumlah Bidang

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Makassar, Bronwyn Robbins menemui Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pertemuan itu dalam rangka penjajakan kerjasama di bidang pariwisata, pendidikan, perikanan, perhubungan dan investasi (Bisnis), pertanian pangan dan lain-lain.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyambut kedatangan Konjen Robbins, Konsul Ms. Emma Roberts dan Senior Reseacher Ms. Lulu Purnamasari, sebelum pertemuan dilangsungkan di Ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/3/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Wagub didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meykal Pontoh, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Maluku Marcus. J. Pattinama. Kadis PTSP Suryadi Sabirin, Kadis Perhubungan Muhammad Malawat dan Kadis Kelautan dan Perikanan Abdul Haris.

Pada kesempatan itu, mantan Bupati MBD ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan Konjen Robbins cs. Wagub, lalu mengajak kerjasama pihak Robbins membantu pemerintah daerah untuk memajukan Maluku. Kerjasama tersebut, salah satunya adalah mempromosikan Maluku di sektor pariwisata.

“Membantu kami mempromosikan Maluku. Tolonglah ajak investor. Maluku dan Australia sebenarnya punya hubungan persudaraan secara historis, salah satunya adalah Tugu Dolan di Kuda Mati Ambon. Itu mesti dipromosikan,” kata Wagub.

Menurutnya, kerjasama bilateral antara Indonesia (Maluku) dengan Australia sangatlah penting. Program-program pengembangan di berbagai sektor pembangunan bisa dikerjasamakan untuk mendukung pertumbuhan Maluku.

“Kerjasama dimaksud bisa menawarkan program pengembangan antar kedua negara yang memiliki manfaat bagi keduanya,” ujar Wagub.

Ditempat yang sama, Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Makassar, Bronwyn Robbins, mengaku Indonesia dan Australia adalah mitra, sahabat dan tetangga. Keduanya berbagi kemitraan strategis konfrehensif yang telah meningkatkan semua aspek hubungan bilateral termasuk perdagangan, hubungan politik dan kerjasama pembangunan.

“Saya bertanggung jawab atas 11 provinsi di Indonesia Timur (Intim).  Prioritas saya adalah mempererat hubungan dengan Indonesia, khususnya di Intim dan Provinsi Maluku dalam bidang perdagangan, antar masyarakat, industri pariwisata, pendidikan, pembangunan dan lain-lain,” tutup Robbins.

Sebelum mengakhiri pertemuan antara Robbins dan Wagub saling menukar plakat. Sedangkan Kadis Pariwisata, Marcus Pattinama memberikan oleh-oleh khas Maluku kepada Robbins dan rombongan.

DPRD Maluku Minta Disperindag Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng Jelang Ibadah Puasa

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah konkrit seiring kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.

Menurut Sairdekut, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng merupakan isu nasional karena terjadi di seluruh daerah, termasuk Maluku. Bahkan harga minyak goreng di pasar tradisional kini sudah mencapai Rp18.000-19.000/liter dari harga normal Rp14.000/liter. Hal ini tentu menimbulkan keluhan dari masyarakat mengeluh, apalagi akan memasuki ibadah puasa di awal April mendatang.

“Kami mintakan Dipserindag Harus mengantisipasi kelangkaan minyak goreng saat ini, sehingga pada waktu ibadah puasa, bahkan lebaran tidak terjadi kelangkaan minyak goreng,”tandasnya di Ambon, Senin (21/03/2022).

Sairdekut menegaskan, upaya antisipasi itu perlu dikoordinasikan bersama Disperindag di 11 pemerintah kabupaten/kota.

“Harus secepatnya diambil langkah konkrit, jangan sampai membuat masyarakat khawatir. Mengingat minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat,”pungkasnya.

Dijelaskan Sairdekut, Disperindag Maluku harus lebih intens melakukan pengawasan terhadap perederan minyak goreng. Karena diketahui, beberapa waktu lalu Polsek KPYS, Polresta Ambon berhasil mengagalkan pengiriman 5 ribuan liter minyak Goreng yang akan dikirim ke Bau-Bau menggunakan KMP Tidar.

“Untuk itu, Disperindag dapat bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan, sehingga hal serupa tidak terjadi lagi,”tegasnya.

1...259260261...291Halaman 260 dari 291