Beranda blog Halaman 260

Ini Yang Dibicarakan Kapolda Saat Silaturahmi Dengan Ketua DPRD Maluku

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Selain melakukan tatap muka bersama personil, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif juga melakukan silatirahmi ke Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda).

Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif yang baru dilantik 29 Desember 2021 melakukan silaturahmi bersama pimpinan DPRD Maluku. Sekaligus menggali informasi seputar perkembangan daerah setempat.

Kapolda Lotharia Latif di kantor DPRD Maluku, Ambon, Kamis (13/01/2021), mengatakan kunjungan ke DPRD Maluku merupakan rangkaian kegiatan di awal kerjanya, termasuk Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pemerintah Daerah Maluku.

“Dalam pertemuan, dibahas terkait arahan Presiden untuk melakukan percepatan imvestasi di Maluku, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi nasional,” katanya.

“Tugas dan tanggungjawab selaku Kapolda, sesuai tupoksi memelihara kamtibmas dan menegakan hukum. Harapan dari pertemuan ini, hubungan yang selama ini berjalan dengan baik tetap terjaga,”katanya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattiumury mengaku dalam pertemuan tersebut menyampaikan berbagai persoalan yang paling dominan terjadi di Maluku, diantaranya masalah tanah, keamanan dan sebagainya. Hal itu dibuktikan dari surat masuk di DPRD, 60 persen merupakan masalah tanah, yang selalu berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Tadi dengan Kapolda saya sudah meminta beliau umtuk memberikan perhatian terhadap pemgamanan terhadap hal-hal seperti begitu, Agar kita tetap aman, damai, sehingga aktifitas bisa berjalan dengan baik, ekonomi bksa tumbuh,”ungkapnya.

Wattimury berterima kasih kepada Kapolda karena menyampaikan informasi penting seputar keputusan Presiden dalam percepatan investasi di Maluku

“Akan kami dalam lebih lanjut dengan pihak pemda dan terkait, termasuk kejaksaan yang merupakan pihak diminta presiden berkoordinasi dalam ramgka mempercepat investasi di daerah,”pungkasnya.

Tethool: LIN Mulai Redup, Tidak Ada Kejelasannya

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Harapan rakyat Maluku untuk mendapat legalitas Lumbung Ikan Nasional (LIN) dari Pemerintah Pusat (Pempus) sudah mulai sirna.

Pasalnya program yang telah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya tak kunjung membuahkan hasil, bahkan secara perlahan mulai redup.

“Kita tahu LIN semakin hari semakin redup tidak ada kejelasannya, yang awalnya digalang dengan eforia luar biasa, tetapi di awal tahun 2022 sudah mulai redup,”ungkap Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saoda Tethol usai rapat kerja bersama mitra di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Kamis (13/01/2021).

Saoda mengakui, LIN yang seharusnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden, kini hanya dijadikan sebagai program kegiatan oleh pemerintah pusat.

“Padahal Presiden sudah menjanjikan di Maluku, tapi akhir-akhir ini sudah dipindahkan ke tempat lain bahkan Maluku hanya sebagai program kegiatan bukan lagi sebagai pusat LIN,”bebernya.

Dijelaskan Saoda, kebijakan itu berbeda dari perencanaan awal. Untuk itu, perlu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku daerah, sehingga apa yang diperjuangkan selama ini benar-benar terwujud.

“Jika tidak demikian berarti seakan-akan pempus membohongi rakyat Maluku atau memberikan janji Palsu kepada rakyat Maluku,”pungkasnya.

Saoda menambahkan, dalam penyampaian aspirasi di tanggal 18 Januari mendatang, pihaknya berusaha bertemu dengan Menteri atau Dirjen terkait, bahkan perwakilan rakyat Maluku di DPR RI.

“Sehingga apa yang telah dijanjikan Pempus harus terealisasi,” tandanya.

Watubun: Kerja Panja RSUD Haulussy DPRD Maluku Masuk Tahap Laporan Akhir

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Sempat tersendak dikarenakan kosentrasi DPRD Maluku di tahun 2021 guna penyelesaian APBD, namun tidak mengurung niat Panitia Kerja (Panja) RSUD dr. M. Haulussy untuk menyelesaikan tanggungjawabnya.

Ketua Panja RSUD Haulussy DPRD Maluku, Benhur G. Watubun menyatakan dalam rapat internal Panja evaluasi RSUD Haulussy DPRD Maluku dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja, panja sepakat dalam minggu depan sudah sampai masuk tahap laporan akhir.

“Mestinya sudah harus selesai Desember 2021, tetapi karena kosentrasi kita penyelesaian masalah APBD dan watku begitu mepet sehingga kita tunda. Di hari ini kita rapat untuk sampaikan pikiran dan pandangan mini terakhir dari fraksi-fraksi yang juga anggota Panja, sehingga sesudah itu kita siapkan laporan, dilanjutkan dengan pembahasan akhir laporan di hari jumat 14 Januari, kemudian selasa 18 januari kita sudah bisa lakukan laporan akhir dalam paripurna DPRD,”ungkapnya di Ambon, Rabu (12/01/2022).

Watubun katakan, dalam kerja Panja terdapat tiga hal penting, yaitu aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana. Jika ketiga hal dimaksud sudah disiapkan, maka sudah bisa disimpulkan dalam kerja panja.

“Kita tidak preteli memotong usul saran fraksi. karena tujuan kita untuk kebaikan manajemen RSUD Haulussy sebagai salah satu RS dambaan seluruh masyarakat Maluku,”tandasnya.

Watubun mengaku sudah menerima banyak masukan, kritikan, bermuara untuk kebaikan. Jadi kalau sudah dilakukan dari tiga aspek itu, bisa memberi yang terbaik. Hal itu merupakan sumbangan dari rakyat Maluku kepada RSUD Haulussy dan Pemerintah Daerah Maluku.

“Jadi sistematika, yang pertama kita uraikan masalahnya, kemudian baik hasil on the spot, kunjungan, termasuk pendalam dengan mitr terkait, pihak lainnya. setelah lakukan pendalaman, maka hasilnya kita tampikan, apa solusi yang kita lakukan. setelah itu barulah lahirkan rekomendasi,”tegasnya.

PAW Aleg Fraksi Golkar DPRD Maluku Dipastikan Tanggal 14 Januari

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Dipastikan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury memastikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku dilaksanakan 14 Januari mendatang.

“Berdasarkan rapat pimpiman yang baru dilaksanakan, kita sepakati pengambilan sumpah dan janji jabatan dilaksanakan jumat 14 Januari pukul 15.00 WIT,”ungkapnya di Ambon, Rabu (12/01/2022) menaindaklanjuti rapat badan musyawarah (Bamus).

Dijelaskan Wattimury, pelantikan Mitchiel Frits Leonard Tasaney, pengganti Alm Murniaty Hentihu dari Dapil Buru-Buru Selatan dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Dengan begitu, PAW yang sementara dipersiapkan Sekwan sudah dilaksanakam sesuai sesuai mekanisme,” katanya.

“Seluruh hal-hal berkaitan PAW sudah disiapkan Sekwan, tinggal pelaksanannya di hari jumat,”katanya menambahkan.

Raja Negeri Seith Dikukuhkan, Ini Pesan Gubernur Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Rivi Ramli Nukuhehe dikukuhkan sebagai Raja Negeri Seith menggantikan raja sebelumnya (Alm). Mahfud Nukuhehe, oleh Tatua Adat Wais Nukuhaly melalui pemasangan Mahkota Raja di Baileo depan Masjid Tua Negeri Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (12/1/2022).

Saat dikukuhkan, Rivi didampingi Raja Negeri Lima M. Ghozali Soulissa, Raja Negeri Kaitetu
Muhammad Armin Lumaela dan Kapitan Negeri Seith Sukran Lalihun.

Pengukuhan tersebut disaksikan Upu Latu yang juga Gubernur Murad Ismail didampingi istri Gubernur yang juga Ina Latu Maluku Widya Pratiwi Murad, Bupati Maluku Tengah Abua
Tuasikal, Rektor UNPATTI Ambon M.J. Saptenno dan pejabat lingkup provinsi dan kabupaten setempat.

Saat menghadiri acara tersebut, Gubernur disambut Tarian Cakalele dan Tarian Selamat
Datang dari siswa-siswi SMA Negeri 27 Maluku Tengah di Jembatan Wai Mahina Negeri Seith.

Gubernur dalam sambutannya, menyampaikan selamat atas proses pengukuhan adat Raja Negeri Seith.

Ritual adat ini merupakan momen bersejarah untuk anak negeri karena memiliki pesan dan
makna simbolik sebagai perwujudan untuk menjaga dan memantapkan keberlangsungan nilai budaya dan kearifan lokal yang telah digagas para leluhur.

“Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa pesan dan harapan yang perlu saya sampaikan,” kata Gubernur.

Pertama, pengukuhan adat hari ini bukan saja sebagai sebuah seremonial tetapi sebagai
bentuk tanggung jawab moril untuk melestarikan dan mewariskan nilai kepemimpinan yang
amanah, tanggung jawab dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat, karena memiliki fungsi utama, yang akan membentuk karakter identitas kultural dan peradaban yang dapat memperkuat harmoni dan persaudaraan, dalam masyarakat bahkan bisa menjadi modal sosial dalam pembangunan bangsa dan negara terutama Maluku.

Kedua, era globalisasi yang terus berubah sangat cepat, berpengaruh hingga ke negeri
(Kampung-kampung) yang jauh dari kota. Pengaruh ini membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Dampak positif yang ditimbulkan adalah keterbukaan kecepatan informasi dan
modernisasi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah lahirnya kecenderungan
masyarakat yang semakin glamour, materialistis dan individualistis yang sejatinya
bertentangan dengan sifat hidup orang basudara yang telah menjadi kekayaan budaya di
Maluku.

Ketiga, Gubernur mengajak masyarakat memperkuat kesadaran hidup sebagai orang bersaudara berdasarkan semangat Siwalima, Pela Gandong yang senantiasa saling memahami, percaya, menghargai, peduli dan mengasihi.

Keempat, Pemprov Maluku terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan negeri-negeri adat di Maluku. Pemerintah terus mendorong alokasi anggaran melalui skema dana desa maupun anggaran dana desa.

Kedua anggaran tersebut, diharapkan dapat mempercepat pembangunan di
desa dan negeri-negeri di Maluku. Hal ini tentunya untuk mewujudkan visi pemerintah
provinsi Maluku yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin
dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.

“Kepada bapak Raja yang hari ini dikukuhkan sebagai Upu Latu Uliala Leisiwa dan seluruh
warga masyarakat Negeri Seith agar selalu diberi keteguhan, persaudaraan dan persatuan
dalam menjaga dan membangun, menuju negeri yang maju dan sejahtera,” ujar Gubernur.

Di tempat yang sama, Bupati Abua Tuasikal berharap kelompok masyarakat adat selaku
komponen penting dalam gerak sejarah pengembangan daerah, senantiasa dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di daerah mulai dari tahao perencanaan hingga pelaksanaan agar akselerasi pembangunan negeri dapat meningkat.

“Hal ini penting untuk saya sampaikan karena peran serta masyarakat sangat menentukan
kemajuan pembangunan pada segala aspek dan dimensinya,” harapnya.

DPRD Maluku Menilai Kenaikan Harga Pupuk Non Subsidi Bebani Petani Dan Konsumen

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tehtool menyatakan kenaikan harga pupuk non subsidi di pasaran akan menyulitkan dan membebani para petani dalam meningkatkan hasil produksi mereka dan mengalami kerugian serta berdampak bagi masyarakat selaku konsumen.

“Kenaikan harga pupuk non subsidi tentunya juga akan membebankan para petani karena berdampak pada harga hasil pertanian dan perkebunan,” ujarnya di Ambon, Selasa (11/01/2022).

Menurut Tethool, kenaikan harga pupuk non subsidi sejak akhir 2021 hingga saat ini perlu menjadi perhatian DPRD selaku wakil rakyat dari komisi II untuk berkoordinsi dengan pemerintah.

“Haruslah diselidiki kenapa sampai terjadi kenaikan harga sampai level 100 persen seperti ini,” tandasnya.

Dijelaskan Tethool, di satu sisi pemerintah selalu berusaha menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Namun dari sisi lainnya bila tidak dikendalikan pergerakan harga pupuk seperti ini tentunya petani akan gulung tikar dalam mengembangkan usaha mereka sebab hasil produksi dan penjualan tidak tercapai.

“Istilahnya, mereka bisa merugi karena pengeluaran anggaran untuk pembelian bibit tanaman, obat-obatan, hingga pupuk tidak berimbang dengan hasil yang didapatkan,” tegasnya.

Tethool menambahkan, dampaknya juga akan lebih luas bagi masyarakat selaku konsumen yang akan dihadapkan dengan kenaikan harga barang produksi hasil-hasil pertanian.

“Kalau harga pupuk semakin tinggi maka petani tidak akan mampu membelinya dalam jumlah yang maksimal untuk meningkatkan hasil produksui mereka,” pungkasnya.

DPRD Maluku Fokus Sampaikan Aspirasi Ke Pempus Dukung Pembangunan Infrastruktur

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Maluku fokus untuk menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat (Pempus) dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan industrialisasi daerah di Masa Sidang II.

“Kita jadwalkan penyampaian aspirasi ke Pempus akhir januari ini,”ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala usai rapat internal badan musyawarah dalam rangka evaluasi agenda masa sidang III tahun 2021 dan pembahasan agenda dewan masa sidang I tahun 2021/2022, di Ambon, Selasa (11/01/2021).

Menurut Sangkala, jadwal penyampaikan aspirasi di akhir januari, mengingat pada waktu tersebut di beberapa kementerian/lembaga, khususnya di bidang infrastruktur sudah melakukan rapat koordinasi regional di awal februari.

“Untuk itu sebelum rapat di kementerian/lembaga, kita sudah harus menyampaikan aspirasi ke pempus,”tandasnya.

Sangkala menambahkan, DPRD Maluku akan fokus melakukan pengawasan APBD Tahun Anggaran 2021 yang akan dilakukan oleh komisi di 11 kabupaten/kota.

“Hal lainnya, dewan juga akan memutuskan atau menetapkan Perda hak inisiatif dewan yang sudah selesai dibahas komisi, dan Panitia Khusus (Pansus) untuk dilaksanakan. Sementara agenda tentatif, akan dilakukan komisi berupa ada rapat dengan mitra dan paripurna,” pungkasnya.

DPRD Maluku Minta Pemda SBT Serius Tangani Banjir di Bula

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota DPRD Maluku F Alimudin Kolatlena meminta pemerintah daerah (Pemda) Seam Bagian TImur (SBT) serius menangani persoalan banjir di Bula yang menjadi langganan karena sering terjadi.

“Bila bencana alam seperti ini sering terjadi maka seharusnya pemerintah kabupaten sudah mengambil langkah antisipatif sejak dini agar tidak menyengsarakan warganya,” ujarnya di Ambon, Senin (10/01/2022).

Kolatlena katakan, bencana alam banjir, masih sering menjadi langganan warga Bula, Ibu Kota Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), seperti yang kembali menimpa mereka yang menetap di bantaran Sungai Wailoa.

“Buktinya pada Minggu, (2/1) 2022, puluhan rumah warga di Dusun Wailola dan Dusun Waigondal, Desa Bula kembali terendam banjir,” kesalnya.

Dijelaskan Kolatlena, terendamnya puluhan rumah warga pada dua lokasi itu akibat wilayah tersebut diguyur hujan lebat dengan intensitas tinggi selama beberapa hari menyebabkan air sungai meluap dan menggenani permukiman penduduk.

“Selain menggenangi puluhan rumah warga, banjir yang disebabkan akibat luapan sungai itu juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama di Kota Bula tergenang dan sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas,” katanya.

“Bencana banjir seperti itu bukan merupakan hal baru karena setiap tahun terjadi di saat tiba musim penghujan, namun Pemkab SBT lamban melakukan antisipasi,” katanya menegaskan.

Kolatlena juga mengapresiasi langkah Pemkab SBT melalui Dinas PUPR yang mendatangi pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku guna membicarakan proses penanganan banjir di Kota Bula.

“Belum lama ini memang sudah ada langkah koordinasi antara Pemkab SBT dengan pihak BWS, namun sebenarnya langkah itu terkesan lamban dan sudah timbul keributan warga,”ungkapnya.

Kolatlena menegaskan agar Pemkab SBT untuk lebih serius menangani persoalan banjir tersebut.

“Sebab bukan saja soal kerugian yang dirasakan masyarakat, namun nyawa juga bisa terancam,”pungkasnya.

Gubernur – Jajaran Forkopimda Maluku Hadiri Pisah Sambut Pangdam Pattimura

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Murad Ismail bersama jajaran Forkopimda Maluku menghadiri pisah sambut Pangdam XVI/Pattimura, yang berlangsung di Lapangan Indoor Tapal Kuda, Selasa (4/1/2022) malam.

Jabatan Pangdam kini dipegang oleh Mayjen TNI Richard T. H. Tampubolon menggantikan Mayjen TNI Bambang Ismawan yang mendapat promosi jabatan menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat.

Pada kesempatan itu, Gubernur Murad Ismail melepas serta menghaturkan terima kasih kepada Mayjen TNI Bambang Ismawan selama bertugas sebagai Pangdam di Maluku.

“Saya atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada bapak Bambang Ismawan yang selama kurang lebih 5 bulan telah memberikan sumbangsih, dedikasi, dan pengabdiannya bagi Provinsi Maluku, terutama dalam aspek pertahanan dan keamanan serta integritas NKRI,” ungkapnya.

Gubernur berharap, kemitraan Forkopimda yang telah terjalin selama ini dengan baik, antara Mayjen TNI Bambang Ismawan sebagai Pangdam di daerah Maluku, yang merupakan salah satu unsur Forkopimda di daerah ini, Insya Allah akan senantiasa dilanjutkan oleh Mayjen TNI Richard T.H. Tampubolon, selaku pejabat yang baru.

“Harapan kami, dengan kepindahan bapak Bambang Ismawan ke tempat tugas yang baru, semoga mendapat posisi yang lebih baik. Dan harapan kami juga, hubungan silaturahim kita yang selama ini terjalin, akan tetap selalu terpelihara dan terlaksana secara
berkesinambungan,” harapnya.

Selanjutnya, mantan Dankor Brimob Polri ini pun mengucapkan selamat datang kepada Pangdam yang baru.

“Selamat bertugas sebagai pimpinan TNI di Maluku, bapak Richard T. H. Tampubolon. Insya
Allah, hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pemerintah daerah dengan bapak
Pangdam yang lama, akan terus tersambung dengan Pangdam yang baru,” ucapnya.

Di lain sisi, Gubernur menyampaikan, berbagai macam program yang dilakukan oleh Pemprov Maluku, semuanya dapat terlaksana dengan sukses dan lancar.

Semuanya, sebut Gubernur, tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dengan
Jajaran Kodam XVI/Pattimura, dibawah kepemimpinan Pangdam yang lama.

“Kedepan kami pun berharap kerjasama Pemprov dengan jajaran Kodam XVI/Pattimura dapat terus terlaksana dengan lancar,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menjelaskan terkait kondisi geografis wilayah Maluku
kepada Mayjen TNI Richard T.H. Tampubolon selaku Pangdam yang baru.

Sebagai Provinsi Kepulauan, Maluku memiliki luas wilayah 712.479 km2, terdiri dari lautan
seluas 92,4 persen dan daratan 7,6 persen, dengan jumlah pulau kurang lebih 1.340 buah,
sehingga dijuluki daerah seribu pulau.

Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Maluku memiliki 2 kota, yaitu Kota Ambon dan Kota Tual dan 9 kabupaten, dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa.

Dan secara geografis wilayah Provinsi Maluku juga berbatasan dengan negara tetangga
Australia dan Timor Leste di sebelah selatan.

“Kondisi ini memberikan konsekuensi bagi kita selaku aparat negara, baik Pemerintah daerah maupun TNI – Polri, untuk mampu mensinergikan segenap potensi yang ada guna menjaga keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan banggakan,” tandas Gubernur.

Gubernur Maluku : Bangun Rumah Ibadah Wujud Pemerintah Peduli Umat Tuhan

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Langgur, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan membantu pembangunan rumah ibadah untuk semua agama di wilayah Maluku merupakan wujud kepedulian Pemerintah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota kepada umat Tuhan.

“Memperbaiki, melengkapi dan menyelesaikan rumah-rumah ibadah yang ada di Maluku, lebih khusus di Maluku Tenggara maupun Kota Tual adalah wujud perhatian Pemda,” tegasnya pada peresmian dan pentahbisan Gedung Gereja Santo Servasius Stasi Sathean Paroki Faan sekaligus peresmian rumah Pastor (Pastoran), Senin (3/1/2022).

Khusus untuk gereja yang diresmikan saat ini, diketahui masih belum adanya menara lonceng.

“Maka ini akan kita selesaikan nanti dan itulah salah satu kepedulian Pemda,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberikan apresiasi kepada umat Stasi Sathean, karena atas perkenaan Tuhan sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab pembangunan gedungnya dan diresmikan pada hari ini.

Gereja adalah sebuah persekutuan dan kehidupan religius bersama Tuhan, maka pembangunannya tentu tidak dimaknai hanya sebatas pembangunan gedung gereja semata, tapi setelah di bangun harus dijaga dan di datangi karena ini rumah Tuhan.

Bupati Malra, M Thaher Hanubun dikesempatan yang sama mengemukakan, pembangunan gereja St Servasius ini tentunya menjadi kebanggaan umat Stasi Sathean.

“Berkat kerjasama semua komponen, dan juga material maupun keuangan serta dukungan Pemprov Maluku dan Pemkab Malra maka pembangunan gedung gereja ini dapat diselesaikan pada waktunya,” akuinya.

Bupati membeberkan, bahwa di Malra mulai dari dirinya bersama Wakil Bupati bertugas sejak Oktober 2018 hingga saat ini, Pemkab dengan dukungan DPRD telah mengalokasikan Rp58 miliar bagi pembangunan rumah ibadah serta kegiatan keagamaan di daerah ini.

“Hasilnya, seperti saat ini dapat kita lihat sendiri dengan diresmikannya juga gedung
Pastoran untuk Stasi Sathean saat ini yang representatif,” bebernya.

Sejumlah rumah ibadah baik gereja maupun masjid di daerah ini juga akan diresmikan.

“Baik di tahun ini hingga 2023 dimana akhir jabatan kami selaku Bupati maupun Wakil Bupati Maluku Tenggara nantinya,” sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya masih mengharapkan dukungan Pemprov Maluku masih guna
menyelesaikan sejumlah pembangunan rumah ibadah di daerah ini.

“Lebih khusus di wilayah perkotaan seperti gereja Langgur maupun masjid Pemda,”
pungkasnya.

1...259260261...280Halaman 260 dari 280