Beranda blog Halaman 258

Sikapi Aksi BAKH, Wattimury Tegaskan DPRD Maluku Ada Bersama Warga Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ratusan Pemuda-Pemudi dari Empat negeri Gandong, Booi Aboru Kariu Hualoy (BAKH) melakukan aksi damai menyusul belum ada kejelasan nasib warga Kariu yang sementara mengungsi di Aboru, dampak dari konflik sosial yang terjadi dengan Dusun Boi-Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 26 Januari lalu.

Aksi damai dengan menggunakan kain Gandong bewarna putih ini dimulai dari Kantor DPRD Maluku, Polda Maluku, Kantor Gubernur Maluku, dilanjutkan pembakaran 1000 lilin di titik nol persimpangan kota Ambon, rabu (09/02/2022).

Dalam aksi dikoordinir Komarudin Tubaka di kantor DPRD Maluku berjalan aman dan damai.

Ada sembilan tuntutan disampaikan dalam aksi, satu mendesak pemerintah provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya memulangkan masyarakat Kariu yang sementara mengungsi di Aboru untuk kembali ke negerinya dalam waktu yang secepat-cepatnya paling lambat bulan maret.

Dua, sesegara mungkin pemerintah provinsi Maluku merealisasi dana anggaran pembangunan rumah warga negeri adat Kariu.

Tiga, mendesak Kapolda Maluku dan Pangdam XVI Pattimura untuk mendirikan pos keamanan secara permanen di perbatasan negeri Kariuw-Pelauw, Kariu- Dusun Ori.

Empat, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya membangun rumah masyarakat adat negeri Kariuw yang terbakar saat penyerangan oleh masyarakat Pelauw/Ori 26 Januari.

Lima, mendesak Kapolda Maluku untuk menangkap oknum pembacokan terhadap warga negeri Kariu yang terjadi pada selasa 25 Januari oleh warga Dusun Ori.

Enam, mendesak Kapolda Maluku segera menangkap pelaku penyerangan dan pembakaran rumah warga dan dua rumah ibadah (Gereja), yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja GPM lama warga Kariu.

Tujuh, mendesak Kapolda Maluku untuk mengevaluasi Kapolesk, Kanit Intel Polsek Pulau Haruku, dan Bhabinkamtimbas yang diduga terlinat pada insiden penyerangan negeri adat Kariu.

Delapan, mendesak aparatur negara dalam hal ini TNI/Polri untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengeledahan warga Pelauw dan Warga Ori dalam penggunaan senjata api berupa senjata mesin (organik) dan segera menangkap oknum-oknum yang dengan senjata menggunakan senjata api tanpa izin.

Sembilan, jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan kembali dengan masa yang cukup besar, dan aksi yang mungkin tidak terkendali.

Menyikapi tuntutan dimaksud, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dihadapan pemuda-pemudi BAKH mengataka besok (hari ini-reda) akan ada pertemuan kedua kalinya dengan instansi terkait, guna membahas pembangunan rumah warga Kariu.

“Isi dari aspirasi tadi kami sudah mendengar semua, termasuk pemulangan warga Kariu ke negerinya, pendirian pos keamanan, membangun rumah. DPRD besok mengundang kedua kalinya intansi terkait untik bicarakan membangun rumah warga,”ujarnya.

Selain itu, DPRD Maluku melalui komisi juga telah rapat bersama Kapolda dan Pangdam XVI Pattimura, membicarakan pengamanan disana, salah satu keputusan membangun pos keamanan permanen di perbatasan Kariu-Dusun Ori dan Kariu-Pelauw.

“Kemarin saya koordinasi dengan Kapolda membicarakan orang Kariu yang ada di Aboru untuk kembali ke negerinya,”ucap Wattimury.

Dengan demikian, kata Lucky DPRD Maluku sementara mengambil langkah-langkah agar bulan maret warga Kariu sudah bisa kembali ke negeri leluhurnya.

“Apa yang menjadi tuntutan BAKH ada yang sudah dikoordinasi akan terus evaluasi, lainnya segera kita segera koordinasi perkuat apa yang menjadi aspirasi,”tandasnya.

Dihadapan pemuda-pemudi BAKH, Lucky menyakinkan bahwa masyarakat Kariu tidak sendirian. Kalau ada Booi, Aboru, Hualoy ada juga DPRD Maluku bersama dengan Kariu, yakin itu.

“Prinsipnya kami konsen terhadap warga kariu yang ada di Aboru,”cetusnya.

Wattimury juga mengajak agar pemuda-pemudi BAKH untuk saling mendukung, membantu, menjaga satu sama lain. Sehingga upaya BAKH, secara bersama-mengembalikan masyakat Kariu bisa dilakukan secara baik dan secepat-cepatnya

“Yakinlah DPRD Maluku akan bersama kalian semua. Kami berterima kasih karena sudah menggunakan jalur yang benar untuk menyampaikan aspirasi,”pungkasnya.

DPRD Maluku Dukung Pendirian Pos Pengamanan Permanen di Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku mendukung rencana pendirian pos pengamanan yang permanen di perbatasan Desa Kariuw dengan Ori, guna mencegah konflik berdarah Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, terulang kembali.

“Komisi I DPRD Maluku sudah bertemu Kapolda dan Pamgdam untuk membicarakan pengamanan di sana, dan salah satu keputusan adalah membangun pos permanen di perbatasn Kariu,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Rabu (09/02/2022).

Penjelasan Lucky disampaikan saat menerima ratusan warga Desa Booi, Aboru, Kariu, dan Hualoy (BAKH) yang melakukan aksi demonstrasi di DPRD Maluku menuntut pengembalian warga Kariu ke tempat semula.

Menurut dia, pengembalian warga Negeri Kariuw yang saat ini sementara mengungsi di Negeri Aboru agar bisa kembali tempat asalnya paling lambat awal Maret 2022.

Untuk itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga sedang membahas rencana pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariuw yang terbakar.

“Kemarin saya koordinasi dengan pak kapolda membicarakan tentang bagaimana orang Kariu yang masih berada di Aboru untuk kembali ke tempat asal mereka di Kariuw,” jelas Lucky.

Oleh karena itu pemerintah sekarang sementara mengambil langkah-langkah untuk Bulan Maret 2022 nanti warga Kariuw sudah bisa kembali dari pengungsian.

“Kita juga koordinasi untuk memperkuat apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan yakinlah bahwa masyarakat Kariuw.tidak sendirian sebab ada masyarakat Booi, Abrou, dan Hualoy selaku kakak tertua dan DPRD provinsi ada bersama masyarakat,” ujarnya.

DPRD juga sementara mengatur waktu yang tepat untuk turun melihat kondisi masyarakat Kariuw yang ada di Aboru dan dijadwalkan awal pekan depan.

“Saya berterima kasih kepada teman-teman semua, mari kita saling mendukung, membantu dan menjaga satu sama lain sehingga upaya untuk bersama kita mengembalikan masyarakat Kariuw bisa dilakukan sebaik-baiknya dan secepatnya,” ucapnya.

DPRD provinsi juga akan mengutus tim dari Komisi I ke Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah menemui Bupati dan DPRD setempat membicarakan tentang proses pemulangan masyarakat Kariu.

“Kami berharap Komarudin Tubaka dari komponen pemuda-pemudi BAKH juga bisa selalu berkoordinasi dengan DPRD provinsi supaya harapan dari BAKH ini bisa diwujudkan secara bersama,” kata Lucky.

Dalam aksi demo tersebut, Komarudin selaku orator juga meminta masyarakat Kariuw yang merupakan saudara (beragama nasrani) dengan Hualoy (beragama muslim) untuk segera dikembalikan ke tempat asalnya.

Sementara Roy Leatomu dari Kariu membacakan tuntutan pendemo yakni mendesak Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng untuk secepatnya memulangkan masyarakat Negeri Kariu ke tempat asal mereka dalam waktu yang secepatnya, paling lambat Bulan Maret 2022.

Sesegera mungkin Pemprov Maluku merealisasikan dana atau anggaran pembangunan rumah warga Negeri adat Kariu.

Mendesak Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura untuk mendirikan pos keamanan secara permanen di perbatasan Negeri Kariu-Pelauw, Kariu-Dusun Ori sesuai dengan statement mereka.

Mendesak Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng untuk secepatnya membangun rumah masyarakat Negeri adat Kariu yang terbakar saat penyerangan oleh masyarakat Pelauw dan Ori sejak 26 Januari 2022.

Mereka juga mendesak Kapolda Maluku untuk menangkap oknum pembacokan terhadap warga Negeri Kariu yang terjadi pada Selasa, (25/1) 2022 oleh oknum warga Dusun Ori.

Mendesak Kapolda Maluku segera menangkap pelaku penyerangan dan pembakaran rumah warga dan dua rumah ibadah, berupa Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja GPM yang lama di Kariuw.

Mendesak Kapolda Maluku mengevaluasi Kapolsek Pulau Haruku (yang telah dimutasi), Kamit Intel Polsek Haruku dan Bhabinkamtibmas yang diduga terlibat pada insiden penyerangan Negeri Kariu.

Medesak aparatur negara dalam hal ini TNI dan Polri untuk segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan warga Pelauw serta warga Ori terkit penggunaan senjata api organik (senapan mesin) dan segera menangkap oknum-oknum yang dengan sengaja menggunakannya tanpa izin.

Pansus Pengungsi Pelauw DPRD Maluku Agendakan Panggil Bupati dan DPRD Malteng

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Panitia Khusus (Pansus) Pengungsi Pelauw DPRD Maluku resmi dibentuk yang diketuai Amir Rumra, beranggotakan 13 orang, terdiri dari Komisi I, Komisi IV ditambah pimpinan Komisi II dan III.

Ada dua fokus utama kerja Pansus yaitu penyelesaian hak-hak pengungsi dan mengembalikan pengungsi pasca konflik antar sesama warga Pelauw yang terjadi 11 tahun silam.

“Selama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah melakuka langkah-langkah namun belum tuntas. Untuk itu, kerja Pansus dalam rangka mediasi, sehingga persoalan yang belum tuntas, bisa dieselesaikan dengan baik,”ujar Ketua Komisi I Amir Rumra selaku Ketua Pansus, usai rapat perdana di kantor DPRD Maluku, rabu (09/02/2022).

Menurut Rumra, sebagai langkah awal, Pansus terlebih mencari referensi terkait persoala disana, dengan mengundang tokoh masyarakat yang ada di pelauw maupun ambon, tokoh agama, saniri negeri, maupun para ahli.

“Kita tidak mungkin mendapat informasi sepihak, tetapi mendengar semua informasi dari semua sisi,”ucapnya.

Dijelaskan Rumra, setelah selesai maka Pansus akan memanggil Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, Wakil Bupati Marlatu Leleury, pimpinan dan ketua Fraksi dan ketua Komisi DPRD, serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Maluku Tengah untuk mendapat informasi terkait persoalan dan upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian pengungsi Pelauw.

“Hari senin 14 Februari kita undang Bupati dan DPRD disana, karena ini wilayah otonomi adalah Maluku Tengah, sehingga kita sangat harapkan mendapat informasi terkait ini,”tuturnya.

Rumra berharap dalam pertemuan nantinya Bupati dan DPRD Maluku Tengah bisa hadir langsung, tidak boleh diwakili. Sehingga keputusan dikeluarkan nantinya tidak menimbulkan persoalan lain.

Prinsipnya, ungkap Amir dalam penyelesaian persoalan ini, Pansus tidak menyalahkan satu sama lain, sehingga tidam menimbulkan masalah lain, sesuai semboyan potong dikuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng di patah dua.

“Pansus ini hanya mediasi, beda dengan pansus lain yang menemukan hak dan segala macam, namun tetap menyelesaiakn persoalan tuntas sehingga hak-hak pengungsi di dapat, dan mereka hidup rukun dan damai,”pungkasnya.

MTQ XXIX Tingkat Provinsi Maluku Siap Digelar

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke XXIX Tingkat Provinsi Maluku siap digelar di Saumlaki, ibukota Kabupten Kepulauan Tanimbar.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku A. Haji Muhammad kepada pers diruang kerjanya, Selasa (8/2/2022).

Haji mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Bupati Petrus Fatlolon terkait pelaksanaan event tersebut.

Rencananya, MTQ tingkat provinsi itu akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 Maret 2022 mendatang.

Sebanyak 300 peserta dari 10 kabupaten/kota di Maluku akan mengikuti event keagamaan ini yang mempertandingkan tujuh cabang dan 32 mata lomba kategori putra/putri, dewasa, anak anak dan juga disabilitas.

Untuk kepanitiannya, berasal dari pihak Gereja protestan Maluku (GPM) dan perwakilan keuskupan Amboina yang ada di sana.

“Pekerjaan panitia sudah rampung, tinggal menunggu hari pelaksanaannya ” cetus pria yang juga menjabat Kepala Biro Kesra Setda Maluku ini.

Pihaknya, juga meminta dukungan dari seluruh warga masyarakat Maluku agar kegiatan ini dapat berjalan lancer, baik dan aman.

Terkait anggaran pelaksanaan, lanjut Haji, hal itu sudah diserahkan kepada Pemda Kepulauan Tanimbar selaku tuan rumah.

“Provinsi dalam hal ini, Pemerintah daerah hanya sebatas dana sharing saja dan itu sudah dilakukan. Dan sampai hari ini sesuai kesepakatan bersama MTQ siap berlangsung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 18 – 24 Maret 2022,” ujarnya.

Haji menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu arahan dari Satgas Covid-19 terkait arahan pelaksanaan kegiatan rohani ini.

Watubun Menilai TNI-Polri Terlibat Rekonstruksi Rumah Warga Kariuw Sangat Efektif

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun menyatakan, rencana pelibatan aparat TNI bersama Polri dalam upaya rekonstruksi rumah warga Kariuw, pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang terbakar pada 26 Januari 2022 dinilai lebih efektif karena sekaligus mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayan itu.

“Melibatkan aparat keamanan sangat tepat karena sekaligus untuk menjaga situasi kamtibmas di sana dan juga bisa melerai setiap tindakan provokasi yang muncul di lapangan,” kata Benhur di Ambon, Senin (07/02/2022).

Selanjutnya dalam kondisi seperti ini, perlu dicari landasan hukum yang tepat untuk rencana rekonstruksi agar diserahkan kepada aparat TNI dan Polri.

Menurut dia, penanganan rekonstruksi rumah warga itu bisa dibagi secara merata saja kepada kedua institusi dimaksud, karena rumah penduduk yang terbakar 211 unit, sementara dua ruang kelas SD Kariuw yang terbakar bisa ditangani Dinas PUPR.

“Kalau diserahkan kepada kontraktor, tentunya ada upaya melobi kesana-kemari belum ditambah pajak, dan berbagai hal lainnya bisa saja proses di bawah tangan dan tentunya membutuhkan waktu,” tandasnya.

Namun kalau aparat TNI dan Polri mempunyai bagian tekhnik bisa menangani proses pembangunan rumah warga dan itu bisa diatur.

“Kita harus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai digiring ke bola-bola politik lalu kemudian orang memanfaatkan isu bisa dijual untuk kepentingan lain,” ujar Benhur.

DPRD Maluku Rencanakan Panggil Dinkes Pertanyakan Naiknya Kasus Covid-19

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku merencanakan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes)  Maluku, guna mempertanyakan naiknya kasus Covid-19, yang kini telah menembus 830 kasus.

“Sebagai penanggung jawab tim satu Covid-19 DPRD Maluku, kami merencanakan untuk memanggil Dinas Kesehatan dan pihak terkait yang dipercayakan pemerintah untuk pencegahan Covid-19, untuk mempertanyakan hal ini,”ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dikonfirmasi di ruang kerjanya, senin (07/02/2022).

Menurutnya, penyebaran kasus Covid-19 di Maluku termasuk sangat cepat, dengan durasi waktu terlalu singkat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 harus melakukan langkah antisipasi dengan penyiapan seluruh fasilitas berkaitan Covid-19, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dalam hal ini memastikan kesiapan fasilitas tempat tidur Di RS maupun lainnya.

Hal lainnya berkaitan masuk keluarnya orang di kota Ambon. hal ini tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah, dengan melakukan pengetatan pada pintu masuk keluar di Kota Ambon.

“Ini harus yang dijaga ketat, karena meningkatnya kasus Covid-19 dari orang yang datang ke Kota Ambon sebagai pintu masuk utama Provinsi Maluku,”pintanya.

Laris Manis, Produk UMKM Maluku Kebanjiran Peminat

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Perhelatan Maluku Baileo Exhibition (MBE) di lantai I Mall Ratu Indah Makassar resmi ditutup Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, Minggu (6/2/2022).

Acara penutupan ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama oleh Wagub, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimurry, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, Kadis PM-PTSP Suryadi Sabirin, Penanggung Jawab MBE Hadi Basalama dan Ketua BPD HIPMI Maluku Azis Tunny.

Meski demikian, sejak digelar 4 Februari kemarin, selain menjual produk, 66 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) asal Maluku benar-benar memanfaatkan pameran itu untuk mendapat pasar baru.

MBE merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku bersama Dekranasda dan BPD HIPMI Maluku yang dirangkai dengan kegiatan Forum Bisnis dan Investasi yang digelar di Ballroom Hotel Four Points By Sheraton, Sabtu, (5/2/2022).

Berdasarkan pantauan, selama tiga hari pameran, produk UMKM Maluku ternyata sangat diminati warga Kota Makassar. Ratusan produk-produk itu laris dibeli ribuan pengunjung. Bahkan sudah terjadi interaksi antara para UKM Maluku dengan Makassar, untuk bekerjasama menjual produk mereka di pasaran nanti.

Jenis produk yang laris itu diantaranya Juz Gandaria, Minyak Kayu Putih, Minyak Lawang, Minyak Jahe Merah, Minyak Atsiri, Krans Bunga Kering, ukiran Batok Kelapa, Mie Sagu, juga kerajinan tangan seperti Gelang, Kalung dan Kaligrafi. Untuk tenun ikat khas Maluku, sejumlah pengunjung bahkan ada yang berniat memesan dengan jumlah yang bervariasi melalui jasa pengiriman ke Makassar dari Maluku.

Larisnya produk-produk ini, diharapkan dapat mendorong produk daerah di pasaran nasional maupun internasional. Dengan begitu, UMKM Maluku bisa dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia bahkan mancanegara.

Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno, saat menutup gelaran MBE mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar, atas kesedian mereka memberi kesempatan kepada Pemprov Maluku, Dekranasda dan BPD HIPMI Maluku menyelenggarakan pameran di wilayah mereka.

Ia menilai, merupakan suatu kehormatan untuk bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar. Ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari dari kerjasama yang dimaksud.

“Kami dan seluruh masyarakat Maluku mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar, yang telah menerima kami dengan tangan terbuka. Dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan,” singkat Wagub.

Menyangkut kegiatan MBE, pemilik UMKM Minyak Atsiri, La Yapi, asal Wayame Ambon mengaku, mayoritas produknya habis terjual. Sebagian besar pembeli bahkan ada yang memesan ulang dagangannya.

“Jadi, MBE kasi katong pung langganan di Makassar. Produk yang dibeli secara cash su abis. Yang pesan via jasa pengiriman, Alhamdulilah banya. Katong nomor Handphone deng alamat rumah dong (Pembeli). Nanti katong kirim produk ka Makassar kalo katong su di Ambon. Kata dohg, nanti jadi langganan,” katanya berdialog Ambon.

Senada dengan Yapi, pemilik UMKM Mie Sehat Cempaka, Dyah Puspita, juga mengaku momentum MBE sangat penting. Produk yang dipamerkan laris. Terlebih, beberapa pengunjung meminta untuk dikirim dalam jumlah banyak.

“Kami puas dengan pameran ini. Daya beli masyarakat disini besar. Saya dapat pesanan besar. Malam ini kami akan kerjasama untuk pengiriman dalam jumlah besar ke Makassar,” ungkap dia.

UMKM Ma Ola yang menjajakan produk rempah dan souvenir, juga mengaku hal sama. Begitu jugs dengan UMKM Genusa Craft, milik Voni dan Nico binaan BPD HIPMI Maluku. Mereka pun berbagi menyatakan kepuasan setelah produk mereka laris

“Sudah pasti, karya dan produk terangkat dengan agenda MBE ini. Kami harap kegiatan semacam ini digelar kembali di kota-kota besar lainnya di Indonesia,” pungkas mereka.

Sementara itu, Subdia, salah satu pengunjung pameran MBE asal Makassar, menyatakan minatnya terhadap busana yang dipergakan para model di panggung utama MBE. Busana itu merupakan paduan Tenun Ikat Maluku dengan Sutra Makassar.

“Komplit sekali disini. Mulai dari herbal, pakaian, kuliner, aksesoris dan beberapa produk lainnya,” singkat Subdia.

Menteri KP : Potensi Ikan Tangkap Wilayah Timur Indonesia Capai 3,9 Juta Ton

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan Penangkapan Terukur, khususnya untuk wilayah timur Indonesia telah menimbulkan dampak positif diantaranya munculnya usaha baru yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Hal tersebut disampaikan disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Bisnis dan Investasi Maluku Baileo Exhibition di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/2/2022) kemarin.

“Melalui penangkapan ikan terukur ini, kita ingin membawa perikanan di tanah air ke dalam era baru yang lebih maju, lebih menyejahterakan, lebih berkeadilan sekaligus lebih berkelanjutan,“ ucap Menteri Trenggono dilansir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/2/2022).

Menurutnya, penangkapan Ikan Terukur mengubah pendekatan input control menjadi pendekatan output control, di mana pengendalian dilakukan dengan menerapkan sistem kuota penangkapan ikan dan zonasi sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat sesuai dengan daya dukungnya.

“Kuota penangkapan akan diberikan kepada investor, nelayan lokal, dan penghobi. Sedangkan zonasi penangkapan akan dibagi dalam enam zona termasuk di dalamnya zona spawning and nursery ground,“ ujarnya.

Menteri Trenggono menerangkan, dari enam zonasi tersebut, Zona 03 yang paling banyak mencakup wilayah timur Indonesia. Areanya meliputi WPPNRI 715, 718, dan sebagian 714 yaitu perairan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Potensi ikan yang bisa ditangkap di zona ini sebesar 3,9 juta ton, dengan nilai produksi sekitar Rp117 triliun.

“Melalui penerapan kebijakan penangkapan terukur di Zona 03, maka prospek bisnis dari multiplier effect ekonomi diperkirakan mencapai Rp154,44 triliun. Ini juga akan mendukung implementasi program Maluku Lumbung Ikan Nasional,“ terangnya.

Trenggono mengatakan, wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun kelompok nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan dari usaha turunan yang dapat dikembangkan seperti usaha pengolahan ikan, toko perbekalan melaut, pabrik es hingga apartemen nelayan. Dari berbagai usaha tersebut, diprediksi akan menyerap sekitar 571.650 tenaga kerja yang terdiri dari awak kapal, pekerja UPI, dan pekerja bongkar muat dan informal.

“Saya berharap potensi perikanan ini benar-benar dilaksanakan di wilayah tersebut. Jadi bisa kita bayangkan kalau semuanya ada di wilayah itu, maka ekonominya pun tumbuh di sana. Ini merupakan trigger untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga tidak “Jawa sentris” melainkan menjadi “Indonesia sentris,“ tandas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kebijakan Penangkapan Terukur Beri Dampak Positif di Wilayah Timur Indonesia

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan Penangkapan Terukur, khususnya untuk wilayah timur Indonesia telah menimbulkan dampak positif diantaranya munculnya usaha baru yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Bisnis dan Investasi
Maluku Baileo Exhibition di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/2/2022) kemarin.

“Melalui penangkapan ikan terukur ini, kita ingin membawa perikanan di tanah air ke dalam
era baru yang lebih maju, lebih menyejahterakan, lebih berkeadilan sekaligus lebih
berkelanjutan,“ ucap Menteri Trenggono mengutip keterangan tertulisnya, Minggu (6/2/2022).

Menurutnya, penangkapan Ikan Terukur mengubah pendekatan input control menjadi pendekatan output control, di mana pengendalian dilakukan dengan menerapkan sistem kuota penangkapan ikan dan zonasi sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat sesuai dengan daya dukungnya.

“Kuota penangkapan akan diberikan kepada investor, nelayan lokal, dan penghobi. Sedangkan zonasi penangkapan akan dibagi dalam enam zona termasuk di dalamnya zona spawning and nursery ground,“ ujarnya.

Menteri Trenggono menerangkan, dari enam zonasi tersebut, Zona 03 yang paling banyak
mencakup wilayah timur Indonesia. Areanya meliputi WPPNRI 715, 718, dan sebagian 714 yaitu perairan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur.

Potensi ikan yang bisa ditangkap di zona ini sebesar 3,9 juta ton, dengan nilai produksi
sekitar Rp117 triliun.

“Melalui penerapan kebijakan penangkapan terukur di Zona 03, maka prospek bisnis dari
multiplier effect ekonomi diperkirakan mencapai Rp154,44 triliun. Ini juga akan mendukung implementasi program Maluku Lumbung Ikan Nasional,“ terangnya.

Trenggono mengatakan, wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar yang dapat
dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun kelompok nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan dari usaha turunan yang dapat dikembangkan seperti usaha pengolahan ikan, toko perbekalan melaut, pabrik es hingga apartemen nelayan.

Dari berbagai usaha tersebut, diprediksi akan menyerap sekitar 571.650 tenaga kerja yang
terdiri dari awak kapal, pekerja UPI, dan pekerja bongkar muat & informal.

“Saya berharap potensi perikanan ini bener-bener dilaksanakan di wilayah tersebut. Jadi
bisa kita bayangkan kalau semuanya ada di wilayah itu, maka ekonominya pun tumbuh di sana. Ini merupakan trigger untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga tidak ‘Jawa sentris’, melainkan menjadi ‘Indonesia sentris,“ tandas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Menteri Kelautan Perikanan Dorong Potensi Ekspor Ikan dari Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan mendorong potensi ekspor ikan dari Provinsi Maluku, yang jumlahnya bisa mencapai Rp 117 triliun.

Ia pun berharap, dengan memaksimalkan potensi di sektor tersebut, Maluku bisa menjadi
pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Kalau dihitung dari ikan yang diperbolehkan untuk diambil itu kira-kira Rp 117 triliun,
dan saya berharap potensi perikanan itu benar-benar dilaksanakan di wilayah tersebut.
Jadi, Maluku nanti akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi,” kata Menteri Sakti, saat menghadiri Forum Bisnis dan Investasi yang merupakan rangkaian Maluku Baileo Exhibition, yang dilaksanakan di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (5/2/2022).

Ia mengungkapkan, mulai tahun ini, pihaknya ingin mendorong potensi ekonomi di masing-
masing wilayah. Indonesia dibagi menjadi enam zona, dan Maluku masuk di zona tiga yang
meliputi sembilan provinsi.

“Semua potensi harus dimaksimalkan. Semua proses kita lakukan disitu, misalnya processing, grading, packing ikan, dan ekspornya juga sudah siap, dari Maluku bisa langsung. Ini yang nanti kita kembangkan,” jelasnya.

Menteri Sakti menegaskan, ada syarat yang diberikan kepada investor. Dimana izin,
berdasarkan pada kuota.

“Hanya boleh ngambil misalnya kuotanya 100 ribu ton, jadi 100 ribu ton saja. Kalau dia
misalnya sanggup 200 ribu ton, harus begitu. Dan dia harus bayar PNDP disitu. Lalu
kemudian, kalau ikan harus diproses disitu, didaratkan disitu, itu intinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyampaikan, akan memberikan kemudahan kepada pengusaha yang ingin berinvestasi di Maluku.

“Saya yakin, daerah akan maju jika banyak pengusaha yang berinvestasi didalamnya. Lapangan kerja akan terbuka, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga pendapatan daerah,” kata Murad.

Ia mengungkapkan, forum bisnis dan investasi ini merupakan event besar pertama yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku. Sulsel dipilih sebagai lokasi pelaksanaan, karena
merupakan pusat kawasan bisnis dan perdagangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

“Saya berharap, kerjasama antara Maluku dan Sulsel bisa memberikan akselerasi bagi kedua pihak,” ujarnya.

Diketahui, Forum Bisnis dan Investasi yang merupakan rangkaian Maluku Baileo Exhibition,
yang dilaksanakan di Kota Makassar, Sabtu, 5 Februari 2022, dihadiri sejumlah investor
dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dalam forum tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Maluku dan Pemprov Sulsel.

1...257258259...283Halaman 258 dari 283