Beranda blog Halaman 257

Gubernur Murad Buka Maluku Festival Ramadhan 1443 H

0

Ambon, MALUKU.News – Maluku Festival Ramadhan (MAFERA) 1443 Hijriah / 2022 Masehi, bertemakan “Mempererat Ukhuwah, Membangun Negeri” resmi dibuka Gubernur Murad Ismail, Minggu (17/4/2022).

Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan rebana.

Turut memdampingi, Wakil Gubernur Barnabas Orno, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, serta Plt. Ka.Kanwil Kemenag Promal. H. Yamin.

Sebanyak 50 peserta dilaporkan terdaftar dalam pelaksanaan festival ini dan jumlahnya diperkirakan bertambah. Para peserta sendiri berasal dari Kota Ambon yakni Negeri Tulehu, Batu merah, Waihaong, Tial, Wakal, Seith. Juga dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Kegiatan festival yang akan berlangsung hingga Senin (24/4/2022) itu, melibatkan 40 UMKM dari berbagai daerah di Provinsi Maluku.

Mereka akan menjajakan kuliner unggulan dari daerahnya masing-masing.

Ketua DPW Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Provinsi Maluku Ny. Hj. Widya Pratiwi Murad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Murad Ismail beserta jajarannya di lingkup Pemerintah daerah dan panitia penyelenggara serta pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan festival ini.

“Saya berharap, kegiatan MAFERA tahun ini dapat dijadikan momentum dalam menjaga serta melestarikan tradisi lokal Panggilan/Senandung Sahur, yang dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu religi, diselingi pantun yang diiringi alat musik,” katanya.

Kegiatan MAPERA ini, sambung Widya, tidak hanya diikuti oleh kaum Muslimin saja, namun juga diikuti masyarakat dari agama yang lain. Ini menunjukkan adanya peradaban antara umat beragama di Provinsi Maluku sebagai aktualisasi hidup orang basudara.

“Kegiatan ini dapat terselenggara atas kolaborasi antara Pemerintah provinsi, Lasqi, Kanwil Agama, TP- PKK, Beta Kreatif, Majelis Taklim Nur Asia, Dekranasda, Yayasan Ulil Amri, HIPMI Maluku, PT. Bank Maluku-Maluku Utara dan media massa,” tuturnya.

Widya berujar, kegiatan ini merupakan hal positif yang perlu disambut baik karena untuk membangun Maluku, perlu adanya bersinergi.

Dalam menyemarakan kegiatan festival ini , diisi dengan Tausiah Kreatif, Talk show yang melibatkan para milenial serta bazar atau pasar malam, dalam mendorong usaha kuliner masyarakat dan UMKM lainnya untuk terus berkembang.

“Harapan saya, semoga kegiatan ini dapat dijadikan agenda tahunan dalam memberikan kontribusi, guna mempererat persatuan antara orang bersaudara di Maluku,” harapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stand UMKM oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua LASQI dan sejumlah pimpinan OPD.

Pembukaan festival juga dihadiri Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, dan Rektor Unpatti Ambon M. J. Saptenno.

Ketua MT Nur Asiah Berbagi Berkah dengan Masyarakat SBB

0

Piru, MALUKU.News – Peduli sesama, Ketua Majelis Taklim (MT) Nur Asiah Provinsi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad Ismail kembali berbagi kasih kepada masyarakat di Bulan Suci Ramadhan.

Kali ini, aksi itu dilakukan dengan membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Jumat (15/04/2022) sore, berlokasi di halaman Masjid Nurul Fallah Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, SBB, isteri Gubernur Maluku ini, membagi-bagikan 123 paket sembako kepada para penghulu Masjid dan para janda dari MT Waimital dan Waihatu.

Ratusan sembako itu, nantinya akan didistribusikan ke Masjid dan Musholla yang ada di kedua desa diatas.

Untuk ibu-ibu MT, selain sembako, mereka juga mendapat sarung, sajadah dan mukena.

Kegiatan bagi-bagi sembako tersebut, dirangkai dengan safari Ramadhan yakni silaturahmi dan buka puasa bersama.

Selain itu, Badan Zakat Nasional (BAZNAS), yang diwakili Gubernur Maluku Murad Ismail, menyerahkan Rp1.000.000,- kepada lima orang perwakilan Asnaf Fakir Miskin. Secara keseluruhan, sebanyak 30 orang penerima santunan tersebut.

Melalui momentum ini, Gubernur menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadhan ini dengan perbuatan yang tidak bermanfaat, juga menghindari hal-hal yang dapat merusak iman dan menghancurkan persatuan.

“Olehnya itu, saya mengajak kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebajikan untuk menjadi insan yang terbaik,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Gubernur, juga memyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada seluruh MT di Provinsi Maluku, khususnya MT Nur Asiah atas kerja kerasnya dalam membantu Pemerintah daerah di bidang pembinaan generasi muda dan masyarakat di wilayah itu.

Sementara itu, salah satu penerima manfaat dari MT. Desa Waimital, Siti Nurhayani (45), mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah dan MT. Nur Asiah di tengah masih mewabahnya Covid-19.

Siti yang juga selaku pembina dari MT. Desa Waimital itu berharap agar Covid-19 cepat berlalu.

“Saya ucapkan terima kasih, karena pak Gubernur dan ibu telah memperhatikan kami,” ucapnya.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Desa Waimital, Ahmad Amin (46) mengaku senang saat desanya didatangi langsung Gubernur, istri (MT. Nur Asiah ) dan Forkopimda Provinsi Maluku.

“Saya tidak bisa mengatakan seperti apa, bahagia, senang dan terima kasih karena didatangi langsung Pak Gubernur dan juga ibu Widya bersama majelisnya dengan membawa bantuan sembako,” ucapnya.

Turut hadir, Penjabat Sekda Sadli Ie, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Danrem 151 Binaiya Brigjen TNI Maulana Ridwan, Kapolres SBB AKBP Dennie A. Dharmawan. SIK dan undangan lainnya.

DPRD Maluku Mengundang Kapolda Maluku Bahas Penanganan Konflik di Pulau Haruku

0

Ambon, MALUKU.News – Komisi I DPRD Maluku mengundang Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, dalam rangka membicarakan penanganan konflik yang terjadi di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menjelaskan, semua pertanyaan yang dilayangkan secara gamblang sudah dipaparkan secara kronologis, termasuk lima pertanyaan sudah dilakukan oleh Polda Maluku, bahkan telah melaksanakan hal yang diluar tanggung jawabnya untuk membantu masyarakat Kariu di pengungsian dan juga masyarakat Pelauw.

“Termasuk penambahan personil yang dulu 25 sekarang sudah 50, jadi lima pertanyaan yang dimintakan semuanya sudah dilakukan oleh pihak Polda, termasuk dengan penyelidikan kasus penembakan oleh OTK,” ungkapnya di Ambon, Kamis (15/04/2022).

Rumra menambahkan, pihaknya apresiasi kepada Kapolda Maluku, karena sudah melaksanakan tugas di luar daripada tanggung jawab sebenarnya, termasuk dengan menjaga kondisi keamanan.

Di tempat yang sama Wakil ketua Komisi I, Yance Wenno mengatakan, mengenai dugaan pidana, tidak semuanya harus disampaikan ke publik oleh Polda. karena ada strategi juga dari Polda yang paling utama yaitu terpenting bagaimana rekonsiliasi itu bisa terjadi, dan masyarakat Kariuw bisa kembali ke Negerinya secara damai

“Jadi saya kira yang dilakukan oleh Pak Kapolda itu sudah sama sekali berjalan semua dengan baik, cuma memang ada penilaian-penilaian yang menganggap bahwa Polda belum bekerja maksimal, tapi itu sebenarnya cuma strategi saja terkait dengan penanganan perkara, “tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif menyampaikan, maksud kedatangannya untuk menjelaskan beberapa hal yang diminta Komisi I DPRD terkait persoalan penanganan konflik antara Pelauw dan Kariu.

“Untuk itu saya membangun komunikasi dengan DPRD agar akar permasalahan dari persoalan inilah yang harus ditangani dengan baik,”katanya.

“Ini yang harus mulai dilaksanakan sehingga tidak terulang lagi kepada Negeri manapun yang ada di Maluku. Kebetulan sekarang memang terjadi di wilayah pulau Haruku. Ada Pelauw, Kariuw, dan ori, ada juga Hulaliu dan aboru,” katanya lagi

Lotharia berharap, tim tersebut juga bisa berkordinasi dengan baik kepada Kepolisian, Pemda, Pemprov dan juga kepada DPRD.

Azis Sangkala Sikapi Aksi Demonstrasi OKP Cipayung Plus

0

Ambon, MALUKU.News – Ratusan masa dari KAHMI, HMI, GMNI, PMII, KMHDI , IMM yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus Kota Ambon, menyerbu kantor DPRD Maluku, rabu (13/04/2022).

Kedatangan ratusan masa demonstran di balai rakyat, karang panjang, Ambon sejak pukul 12.00 WIT di kawal ketat ratusan aparat Kepolisian dan Satpol PP Provinsi Maluku.

Ada lima tuntutan yang disampaikan OKP Cipayung Plus, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan pajak penghasilan, menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak wacana 3 Periode Presiden-Wakil Presiden, dan meminta Pemerintah Pusat menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP).

Aksi yang berlangsung lebih dari dua jam ini, kemudian direspon Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala.

Dihadapan Pendemo, Sangkala mengaku DPRD Maluku melalui Komisi II saat ini telah bertemu BPH Migas membicarakan kelangkaan dan penurunan kouta BBM, baik Minyak Tanah (Mitan) maupun petrlaite, serta kenaikan harga Pertamax yang dirasakan menyusahkan masyarakat, termasuk nelayan.

Pihaknya juga akan meneruskam sikap terkait kondisi politik negara, dalam hal ini penundaan pemilu dan jabatan 3 periode Presiden-Wakil Presiden.

“Walaupum sudah ada pernyataan tegas Presiden, namun tetap akan diteruskan, sehingga menjadi warning kepada pemerintah dan semua pihak yang mengaungkan isu ini, bahwa banyak masyarakat tidak setuju dengan wacana ini,”cetusnya.

Begitu juga tuntutan perjuangan LIN dan ANP, akan disampaikan kepada pihak terkait di Pemerintah Pusat.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden agar bisa menerima DPRD Maluku secara kolektif guna menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku terkait dengan LIN dan ANP.

“Kita tahu akhir ini arus besar sikap dari pada masyatakat Maluku sangat butuh kepastian, dalam hal landasan hukum atau Keputusan Presiden terkait LIN dan komitemen pemerintah membangun ANP,”pungkasnya.

Capaian MCP Korsupgah Provinsi Maluku di 2021 Naik 3 Persen

0

Ambon, MALUKU.News – Upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Maluku semakin membaik.

Hal itu terlihat dari capaian Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui skor sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP), dimana pada tahun 2021, skornya telah mencapai 62 persen atau naik 3 persen jika dibandingkan dengan capaian progress tahun sebelumnya yakni 59 persen.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur setempat Barnabas Orno saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor)

Evaluasi Monitoring Center for Preventation (MCP) Tahun 2022 dan Sosialisasi MCP Tahun 2022 Pemda Se-Maluku, Rabu (13/4/2022), di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

Wagub mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tual, Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Maluku Tengah, yang mana capaian MCP Korsupgah capaiannya di atas 80%, dan mendorong tujuh (7) kabupaten yang nilai capaiannya masih di bawah 60 persen untuk di tahun 2022 nilai capaiannya bisa lebih tinggi.

Dijelaskannya , penilaian MCP di tahun 2022 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana monitoring dan evaluasi dilakukan bersama oleh KPK yang bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendorong tata kelola pemerintah yang baik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPK RI atas pelaksanaan MCP Korsupgah, karena telah memberikan standar kepada Pemda dalam memahami resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.

Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Hadir dalam Rakor Evaluasi MCP dan Sosialisasi MCP Tahun 2022 para Bupati/ Walikota, Sekda dan Inspektur kabupaten/kota se-Maluku. Adapun narasumber yang dihadirkan dalam rakor ini Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto , Plt Inspektur Provinsi Maluku, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntanbilitas Pemda Perwakilan BPKP Maluku, Mudi Prasojo.

ASN Tanpa Jabatan Struktural Bisa Merangkap Sebagai Kades

0

Ambon, MALUKU.News – Komisi I DPRD Maluku menyatakan, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memiliki jabatan struktural di instansi tempatnya mengabdi bisa merangkap sebagai kepala desa (Kades).

“Kalau pun dia sudah menjadi kepala desa definitif maka untuk sementara dinonaktifkan sebagai ASN, namun tetap menerima haknya berupa gaji selaku ASN,” kata ketua komisi I DPRD setempat, Amir Rumra di Ambon, Selasa (12/04/2022).

Menurut dia, DPRD Maluku menerima surat masuk dari Badan Saniri Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe (Kota Ambon) yang melaporkan Lukas Petrus Marthen sebagai penjabat kades atau raja Negeri Urimessing, namun dia juga berstatus ASN pada Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

Berdasarkan surat masuk tersebut, komisi I meresponinya dengan mengundang Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi dan lembaga adat Nusaniwe selaku pelapor untuk melakukan rapat kerja.

Lukas dilaporkan telah melakukan rangkap jabatan, baik sebagai ASN sekaligus menjadi penjabat Kades Urimesing, namun setelah dilakukan kajian ternyata tidak ada persoalan karena tidak punya jabatan struktural di Dinas Pertanian provinsi.

Dalam rapat tersebut, komisi I telah mengambil kesimpulan tegas akan melakukan mediasi untuk mendamaikan pelapor dan terlapor karena tidak menjadi persoalan sebab dia tidak juga punya jabatan struktural di dinas.

Sementara Kepala BKD Provinsi Maluku, Djasmono menegaskan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang persoalan ASN yang tidak memiliki jabatan struktural dan bisa menjadi kepala desa.

“Nantinya BKD akan memberikan jawaban secara tertulis kepada badan saniri negeri selaku pelapor, selain upaya komisi I melakukan mediasi untuk mendamaikan mereka,” ucapnya.

Gubernur Maluku dan Istri Sambut Kedatangan KSAD

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail bersama istri, Widya Pratiwi Murad Ismail menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan istri Rahma Dudung Abdurachman di VIP Room Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon, Selasa (12/4/2022).

Jenderal bintang empat itu, tiba di Bandara Pattimura pukul 16.00 Wit menggunakan pesawat Boeing nomor punggung N881SG .

Saat tiba di bandara, Gubernur mengalungkan kain khas Tenun Maluku kepada Jenderal Dudung. Ibu Widya, juga nampak memberikan kain tenun kepada Ibu Rahma.

Penjemputan ini, dirangkai dengan acara Penganugerahan Gelar Kehormatan Adat oleh Ketua Majelis Latupati Provinsi Maluku Ibrahim. M. H. Wokas kepada Jenderal Dudung sebagai Pemimpin Besar Tangguh Pelindung Rakyat (Kapitan Kabaresi Elake Saka Mese).

Dalam prosesi gelar kehormatan tersebut, Ketua Majelis Latupati memakaikan Jenderal Dudung jubah adat, mahkota kebesaran serta pemberian tongkat adat kehormatan, begitu juga dengan istri Ketua Majelis Latupati yang memakaikan salempang kepada Ibu Rahma.

Penanda penganugerahan gelar yang terakhir, diakhiri dengan penginjakkan kaki secara bersama-sama oleh Jenderal Dudung bersama istri, diatas tanah yang diisi didalam tempayang ukuran sedang. Tanah tersebut berasal dari Pulau Babi, Kabupaten SBB.

Kunjungan Eks Pangkostrad itu ke Kota Ambon untuk bersilaturahmi dengan Panglima Komando Utama (Pangkotama) di tingkat Kodam dan Korem, juga jajaran di tingkat bawah.

Selain kepala daerah, turut menjemput KSAD adalah sejumlah pimpinan Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Ketua Majelis Latupati se-Jazirah H. Ali Slamat dan lainnya.

Wagub Orno dan Istri Buka Puasa Bersama dengan MT se – Kota Ambon

0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Provinsi Maluku Barnabas Natanhiel Orno dan sang istri Pdt. Ny. Beatrix Skillia Orno Soumeru, bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama Majelis Taklim (MT) se-Kota Ambon di kediaman dinas, kawasan Karang Panjang Ambon, Senin (11/4/2022).

Acara ini dirangkai dengan pembagian 100 paket sembako kepada ibu-ibu MT yang isinya terdiri dari 5 kg beras, 1 kg terigu, 1 kaleng susu putih Nestle dan 10 bungkus Indomie Soto.

Sebanyak 28 MT yang hadir diantaranya, MT. Mualaf Center Maluku, MT. Bundo Kanduang Sumatera Barat, MT. Jabal Nur Kebun Cengkeh, MT. Al-Kautsar GTP Galunggung dan MT. Al-Umrati Air Besar (Stain).

Wagub pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu MT atas kehadiran mereka.

Menurutnya, acara buka puasa dan pembagian paket sembako ini merupakan kegiatan positif yang harus senantiasa didukung dan dipelihara.

Selain sebagai wadah silaturahmi, semoga berkah dan amal ibadah yang dilaksanakan bisa menjadi berkah untuk ibu-ibu MT dan masyarakat muslim di Maluku.

“Jadi saya tidak alergi dengan agama. Saya melihat semua agama itu bagaikan air. Perbedaan bagaikan taman bunga, ibu-ibu (Majelis Taklim), pastor dan pendeta adalah guyuran air. Dalam artian, ibu-ibu telah memberikan guyuran air surga. Kami sekeluarga yakin pasti didoakan. Karena banyak orang berdoa, pasti Tuhan dengar,” tandasnya.

Wagub meminta maaf bila pelayanan yang mereka sediakan sangatlah sederhana.

Namun ia yakin, ibu-ibu MT tidak menilai pelayanan dimaksud dari sisi material melainkan dari ketulusan hati.

“Jadi sekali lagi, hari ini mungkin pelayanan kami biasa-biasa saja karena kami memang biasa-biasa saja. Saya paling takut, selesai menjabat, masyarakat di lingkungan masih terima saya atau tidak? Itu soal. Makanya saya biasa-biasa saja. Saya masih tetap seperti yang dulu,” ujar Wagub diikuti tawa haru ibu-ibu MT.

“Terima kasih banyak, hari ini ibu-ibu telah beramal melalui ibadah Puasa lalu datang disini. Kami tidak balas tapi kami berdoa kepada Tuhan, semoga membalas kebaikan ini. Salam dari kami sekeluarga buat keluarga di rumah. Semoga ibadah puasa ini bisa membawa kedamaian bagi masyarakat Maluku,” tutup Wagub.

Di tempat yang sama, Istri Wagub, Ny. Beatrix Skillia Orno Soumeru menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu MT atas kesediaan waktu mereka datang ke kediaman, untuk bersilaturahmi dan buka puasa bersama dirinya dan keluarga.

Walaupun berbeda iman (Keyakinan), namun agama hanyalah media untuk mempertemukan manusia dengan Tuhan.

Menurutnya, di dalam agama ada banyak hal baik yang bisa dipelajari. Ia percaya, Tuhan tidak menilai manusia dari umur melainkan hati. Olehnya itu, Tuhan titipkan tanggungjawab pada tiap-tiap manusia untuk berbuat baik.

“Saya dan keluarga dari agama Kristen Protestan, namun keluarga besar kami juga ada yang Muslim, doakan saya dan pak Abas bersama pak Gubernur dan ibu Widya Murad Pratiwi, supaya kita bisa melayani di sisa pelayanan pemerintahan ini, kurang lebih hampir dua tahun lagi dan membawa Maluku menjadi lebih baik,” pungkas Beatrix.

Sikapi Demo BEM se-Kota Ambon, Besok DPRD Maluku Temu Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas

0

Ambon, MALUKU.News – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Ambon melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Maluku, Selasa (11/04/2022).

Aksi demo yang dilakukan BEM dari enam perguruan tinggi ini berkaitan wacana penundaan pemilu/penambahan masa jabatan Presiden, serta naiknya BBM Jenis Pertamax, sehingga berimplikasi terhadap kelangkaan dan naiknya harga bahan pokok.

Ada empat tuntutan dari pendemo yaitu, satu menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena melanggar pasal 7 UUD 1945 tentang masa periodesasi Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi maksimal hanya 10 tahun.

Dua, mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil dan mengevaluasi Pertamina Cabang Ambon terkait kelangkaan BBM Jenis Pertalite akibat naiknya harga BBM jenis Pertamax.

Tiga, menutut Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan langsung tunai terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Empat, menurut Pemda Provinsi Maluku dan DPRD Maluku untuk menjaga dan mengelola pasokan, distribusi, kestabilan harga kebutuhan pokok melalui kebijakan yang tegas dan strategis.

Menyikapi tuntutan dimaksud, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dihadapan pendemo, mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari BEM se-kota Ambon ini kepada pemerintah pusat.

“Hari selasa minggu lalu kami sudah memanggil Dirut Pertamina, Kadis ESDM, Kadis Perindag, dan Pengelola perminyakan untuk mempertanyakan kelangkaan BBM, dan kenaikan bahan pokok. Karena itu DPRD Provinsi Maluku telah putuskan besok, selasa 12 april, Komisi II bersama pimpinan DPRD Maluku ke Jakarta bertemu Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas untuk membicarakan pengelolaan perminyakan di Maluku,”tuturnya.

Aspirasi yang disampaikan, menurut Wattimury menjadi dukungan untuk dibicarakan ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

“Kami berjanji dengan penuh keyakinan apa yang disampaikan adalah benar demi rakyat di Maluku. karena itu tidak ada pilihan lain selain kami akan meneruskan ke Pempus sesuai tugas dan tanggungjawab DPRD Provinsi Maluku,”pungkasnya.

Ini Penyebab Fraksi Golkar DPRD Maluku Ancam Tidak Ikut Bahas Dokumen LKPJ Gubernur

0

Ambon, MALUKU.News – Tidak hadirnya Gubernur dalam rapat Paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021 membuat sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku geram.

Pasalnya bukan baru kali ini saja Gubernur tidak menghadiri undangan DPRD Maluku, namun sudah berulang kali. Ketidakhadiran tersebut menuai instruksi dari sejumlah anggota DPRD Maluku.

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Anos Yermias, menilai ketidakhadiran tersebut mengindikasikan Gubernur Maluku tidak mengindahkan undangan DPRD. Sehingga atas dasar itu, Fraksi Golkar mengancam tidak akan ikut dalam pembahasan dokumen LKPJ.

“Karena itu, bila Gubernur berulang kali mengindahkan undangan DPRD, maka fraksi Golkar tidak akan ikut dalam pembahasan dokumen LKPJ ini,”tandasnya dalam rapat paripurna LKPJ Gubernur, di balai rakyat, Ambon, senin (11/04/2022).

Tak hanya Fraksi Golkar, ketidakhadiran Gubernur juga dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Amir Rumra. Ia bahkan menyarankan agar pembahasan LKPJ ditunda sampai menunggu kedatangan Gubernur.

“Kita sudah cukup toleransi terlalu banyak, karena itu lembaga ini perlu dihormati dan dihargai. Saya menyarankan agar rapat papripurna ditunda sambil menunggu kedatangan Gubernur,”pungkas Amir Rumra yang saat ini menjabat Ketua Komisi I.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury selaku pimpinan sidang, mengungkapkan sejak minggu 10 april Gubernur telah menyampaikan keinginan untuk hadir langsung. Namun karena kondisi kesehatan, sehingga beliau tidak bisa hadiri rapat dimaksud.

“Sedianya sejak kemarin pak Gubernur sudah menyampaikan akan menghadiri paripurna. Namun sekitar pukul 12.00 WIT kami ditelepone dari ajudan Gubernur menjelaskan kondisi kesehatan Gubernur, karena itu saya bersama Sekwan Bodewin Wattimena langsung ke rumah beliau memastikan beliau bisa datang atau tidak. Ternyata karena kondisi kesehatan sedikit terganggu, sehingga beliau tidak bisa menghadiri sidang paripurna ini,”tuturnya.

Lucky bahkan menegaskan, ketidakhadiran Gubernur karena alasan kondisi kesehatan bukan karena dibuat-buat, tetapi karena kondisi kesehatan yang mengharuskan beliau beristirahat, sehingga Wakil Gubernur, Barnabas Orno ditugaskan untuk mewakili beliau.

Hal ini juga dibenarkan Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PPP, Azis Heintihu, dimana kondisi kesehatan Gubernur sehingga membuatnya tidak bisa hadir dalam rapat paripurna ini.

“Saya memastikan sampai tadi malam beliau ada datang, bahkan meminta waktu disesuaikan ke pukul 17.00 WIT, tetapi karena kondisi kesehatan. Bahkan saya juga menyamapiakn ke beliau bahwa sudah lama teman-teman menghendaki pak datang,”ulasnya.

Dilain sisi, menurut Azis kehadiran Gubernur di DPRD tidak juga tidak wajib, mengingat diwakilkan Wakil Gubernur.

“Ini kan pak wagub hadir, kecuali pak Gubernur dan Wagub tidak ada kemudian dipermasalahkan,”cetusnya.