Langgur, MALUKU.News – Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Tahun 2022 resmi digelar.
Kali ini, Kabupaten Maluku Tenggara menjadi tuan rumah selaku penyelenggara giat dimaksud bertempat di aula Kantor Bupati setempat, Senin (7/3/2022).
Tema yang diusung “Menciptakan Suasana Kondusif Berinvestasi Guna Percepatan Pemulihan Ekonomi”.
Forum yang direncanakan berlangsung dua hari, 7 – 8 Maret 2022 ini melibatkan pimpinan OPD, Sekertaris, Kasubag Perencanaan dan Kepala Bappeda Kota/Kabupaten se – Provinsi Maluku.
Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Kepala DPMPTSP Maluku DR. Ir. Suryadi Sabirin,M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Malra yang bersedia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara karena sudah bersedia menjadi tuan rumah pada acara forum ini. Juga ucapan terimakasih kepada para narasumber khususnya dari Kementerian Investasi/BKPM RI serta para peserta,” ucapnya.
Lanjut Gubernur, forum OPD ini memiliki nilai strategis dan signifikan dengan derap langkah pembangunan di Maluku.
Guna memberikan masukan berupa rancangan program bagi Pemda untuk pengembangan dan peningkatan investasi serta penyiapan regulasi di bidang Penanaman Modal dan PTSP sekaligus mengidentifikasi, menginventarisasi, mengevaluasi hambatan serta permasalahan pelaksanaan penanaman modal (khususnya PMDN dan PMA) serta peningkatan pelayanan perijinan di daerah.
“Diharapkan forum ini mampu mendorong para investor untuk menanamkan modal serta dapat meningkatkan pelayanan prima kepada pelaku usaha baik PMDN maupun PMA,” harapnya.
Dijelaskan Gubernur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024, DPMPTSP mengemban dua misi yaitu :
Pertama, mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani serta kedua, meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.
Tujuannya adalah seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek KKN serta memiliki jiwa melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di samping itu, berupaya meningkatkan daya saing daerah melalui investasi sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui kemudahan untuk berinvestasi.
Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi serta transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung.
“Juga untuk mendukung pembangunan ekonomi, maka peran investasi daerah perlu ditingkatkan melalui perusahaan,” jelasnya.
Gubernur melanjutkan, perkembangan realisasi investasi di Provinsi Maluku pada 2019 sebanyak 1.233 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp3,13 Triliun terdiri dari Investasi PMA Rp194,5 Miliar (54 proyek), Investasi PMDN Rp2,93 Triliun (1.179 proyek).
Sementara penyerapan tenaga kerja mencapai 3.595 Orang.
“Hal tersebut kiranya menjadi catatan bagi Pemerintah di 2022 ini untuk dapat meningkatkan lagi iklim investasi di Provinsi Maluku,” harapnya.
Untuk itu dalam rangka meningkatkan perkembangan penanaman modal kedepan, Gubernur meyampaikan beberapa strategi dan kebijakan yang diarahkan pada :
Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah, melalui penyediaan insentif / kemudahan, menghapus / mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan One Stop Service.
Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di daerah.
Meningkatkan profesional SDM aparatur pemerintah di bidang pelayanan perizinan.
Meningkatkan sistem pelayanan perijinan secara sistim online digital di daerah.
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi berbasis elektronik.
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah
Meningkatkan kualitas data potensi dan peluang investasi serta informasi penanaman modal di daerah.
Gubernur juga berharap rapat Forum OPD ini dapat melahirkan konsep, ide dan gagasan yang kontekstual sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraannya, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku.
“Saya yakin dan percaya dengan semangat kerja keras dan motivasi yang tinggi, kita dapat merubah kendala menjadi tantangan, tantangan menjadi peluang dan dari peluang menjadi keberhasilan,” pungkasnya.
