Beranda blog Halaman 244

Pasangan Murad – Orno Serius Bangun Maluku, Ini Capaian Hasilnya

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Keseriusan pasangan Gubernur Murad Ismail bersama wakilnya Barnabas N. Orno dalam membangun Maluku yang lebih baik semakin terlihat jelas.
Banyak perubahan yang signifikan di Provinsi Maluku terkait pembangunan jalan gugus, jembatan dan talud dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2019 hingga 2021.

Pada 2019 merupakan tahun pertama kepemimpinan Murad – Orno sudah melaksanakan pembangunan jalan gugus satu hingga delapan yang meliputi beberapa wilayah di kabupaten/kota.

Pertama, Kabupaten Buru dan Buru Selatan berupa hotmix berjarak 27.35 Km dengan total anggaran Rp12, 53 M, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Rp795 Juta, Seram Bagian Timur (SBT) Hotmix 2,5 Km total Anggaran Rp10 Miliar, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Hotmix 11,95 Km, total anggaran Rp12 Miliar dan Kabupaten Maluku Tenggara Hotmix 1,9 Km, total anggaran Rp10,2 Miliar.

Pelaksanaan pembagunan jalan di tahun 2019 secara keseluruhan total anggarannya berjumlah Rp45,049 Miliar.

Di tahun yang sama, pasangan Murad – Orno melakukan pembangunan jembatan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Maluku yakni, pembangunan jembatan di SBT Rp. 868 juta dengan panjang bentang 188,52 meter, Kabupaten Maluku Tengah Rp. 9.5 Miliar , panjang bentang, 120 Meter.

Selain pembangunan jalan dan jembatan pada tahun itu, Murad-Orno juga melakukan pembagunan talud gugus tujuh pada wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah dengan total anggaran 2.670 M.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Muhammat Marasabessy, Kamis (12/5/2022).

“Meski kita tahu bersama, mengawali pemerintahan Murad – Orno harus berhadapan dengan sistem keuangan yang tidak sehat, yang pada periode sebelumnya ditandai dengan kegagalan membayar kewajiban pada akhir tahun,” ungkapnya.

Namun masalah tersebut dapat ditata kembali oleh kedua pasangan ini, sehingga dapat menghasilkan sistim keuangan yang sehat dan kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian,” bebernya.

Selanjutnya, pada 2020, pasangan dengan jargon ” Maluku Bisa” ini melaksanakan pembangunan jalan gugus satu di wilayah Buru dan Buru Selatan dengan total anggaran Rp. 39 M, Lapen : 14.5 Km dan situ 8.0 Km, pembangunan jalan gugus dua di Kab. SBB dengan total anggaran 30 M, Lapen: 3,8 Km, Hotmix: 7,4 Km, Situ: 3.0 Km.

Berlanjut pembagunan jalan gugus empat di Kab. SBT, total anggaran 5 M, Lapen: 3,2 Km, Pembagunan jalan gugus tujuh di wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah, total anggaran 55 M, Lapen : 10.32 Km, pembangunan jalan Gugus delapan, Kab Maluku Tenggara, total anggaran Rp. 7,5 M serta Pembagunan jalan gugus 9 yakni Kabupaten Aru dengan total anggaran Rp.7 M, lapen: 4.15 Km. Pelaksanaan pembagunan jalan di tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah Rp.45,049 Miliar.

Dikatakannya, total anggaran pemeliharaan serta rehabilitasi jalan dan jembatan pada kabupaten/kota yang ada di Maluku mencapai Rp. 131 Miliar digelontorkan Murad-Orno demi terciptanya peningkatan infrastruktur sosial di tanah raja-raja yang kita cintai bersama.

Pada tahun 2021, Murad-Orno kembali melaksanakan pembangunan Jalan di wilayah Kabupaten/Kota yakni, Buru dengan total Rp.5 M, Kab. SBT Rp. 5 M, Kab. SBB Rp. 2 M, Kab. Maluku Tenggara Rp. 13,6 M, Pembangunan jalan Kab. kepulauan Tanimbar, Rp. 5,7 M, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Rp. 4 M dan Kabupaten Aru Rp.4,3 M.

Pada tahun tersebut, terdapat pula Pembagunan Jembatan di Wilayah Maluku Tengah dengan total anggaran Rp. 22,5 M.

Ditambahkannya, itupun belum termasuk dengan total pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten Maluku tengah dan kota Ambon yang mencapai Rp.8,7 M.

Dirinya berharap, masyarakat agar mendukung setiap program kerja yang dilakukan oleh Gubernur Maluku, Irjen. Pol (Purn), Murad Ismail beserta Wagub, Barnabas Orno demi kelancaran pembangunan di Maluku.

“Apa yang dilakukan Pak Murad Ismail merupakan cinta beliau kepada masyarakat di tanah raja-raja yang kita cintai bersama ini,” tandasnya.

DKP Maluku Tertibkan Nelayan Andon Di Perairan Kepulauan Tanimbar.

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Saumlaki, MALUKU.News – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, Abdul Haris menyatakan, hingga kini pihaknya masih membatasi sejumlah kapal nelayan andon yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang beroperasi di perairan Maluku, termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Data yang kami miliki, nelayan yang ada di Tanimbar ini kan nelayan kita yang sudah memiliki izin. Ada nelayan Andon yang datang dari Sulawesi Selatan yang sementara berproses. Prosesnya sementara berjalan di PTSP sementara yang dari Sulawesi Tenggara belum bisa karena memang belum ada perjanjian kerjasama antara daerah dengan daerah antara Sulawesi Tenggara dengan provinsi Maluku,” katanya di Saumlaki, Kamis (12/5/2022).

Dikatakan, ada 164 kapal Andon yang tercatat dalam pengawasan DKP dan kini masih berlabuh di perairan kepulauan Tanimbar sambil menanti proses perijinan.

“Dua hari ini kita sudah melakukan pengendalian. Kemarin kita turun di pelabuhan Ukur Laran dan bertemu dengan mereka para nelayan, nahkoda dan agen-agen kapal dan hari ini kita lakukan rapat koordinasi antar tingkat pemerintah baik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan juga stakeholder lainnya yang terkait dengan kegiatan perikanan,” katanya.

Abdul katakan, dalam rapat koordinasi itu, pihaknya telah menjelaskan kepada pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar dan stakeholder bahwa para nelayan Andon dari Sulawesi Selatan telah melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi Maluku dan saat ini para nelayan tersebut sedang mengurus perijinan melalui PTSP provinsi Maluku.

Sedangkan para nelayan Andon asal provinsi Sulawesi Tenggara sementara menanti proses kerjasama antara Pemprov Sulawesi Tenggara dengan Pemprov Maluku.

“Kita tunda sampai dengan harus ada MoU antara pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dengan provinsi Maluku dulu baru dengan dasar itu kita bisa proses mereka punya izin. Makanya, mereka sekarang semua dikumpulkan di pelabuhan Ukur Laran,” bebernya.

Abdul mengaku telah dihubungi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan dan Kepala DKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Dua kadis ini telah memastikan akan berkunjung ke Ambon dalam waktu dekat.

“Saya sarankan mereka menghubungi bagian pemerintahan di kantor gubernur Maluku untuk rapat bersama baik secara fisik maupun secara online untuk membahas perjanjian kerjasama antara dua daerah ini dan Kepala Dinas Perikanan Sulawesi Tenggara merespon itu. Minggu depan ini mereka mau ke Ambon untuk menindaklanjuti,” katanya.

Wenno Imbau Warga Tenang dan Beri Dukungan Kepada Pekerja PLN Atasi Pemadaman Listrik

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Warga kota Ambon diminta tetap tenang, dan memberi dukungan moral kepada seluruh pekerja PLN, guna menyelesaikan pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang ada di kota Ambon.

“Saya melihat di medsos itu banyak yang menyalahkan bahkan mencaci maki PLN. Saya menghimbau supaya kita berdoalah agar managemen dan para pekerja PLN diberi kekuatan untuk menyelesaikan masalah listrik ini,” ujar Anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi Partai Perindo, Yance Wenno di Ambon, Rabu (11/05/2022).

Dikatakan, PLN sudah mengklarifikasi bahwa ada terjadi kesalahan teknis sehingga dilakukan pemadaman.

“Sudah ada klarifikasi dari pihak PLN menyangkut dengan pemadaman selama 2 hari yaitu gangguan sistim dan sebagainya,” ujarnya.

Menurut Wenno, hal itu bukanlah sesuatu yang disengajakan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, masyarakat kota Ambon diminta memberi dukungan moral kepada management dan seluruh pekerja PLN, agar sesegera mungkin mencari jalan keluar supaya listrik bisa pulih lagi seperti semula.

“Jangan katong (kita) caci maki, tapi mari katong kasih dukungan moril kepada mereka, supaya masalah ini dapat diselesaikan secepatnya,” pintanya.

Dirinya menegaskan, sesuai dengan jawaban yang diberikan PLN, bahwa permasalahan kelistrikan yang terjadi ada di sistem dan bukan di kapasitas.

Hal ini ia katakan, mengingat info yang beredar bahwa masalah pemadaman listrik  diakibatkan paska angkat jangkarnya kapal pembangkit listrik LMVPP Karadeniz Yasin Bay milik turki, dan digantikan Kapal Pembangkit Listrik Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1.

“Memang ada kecurigaan seperti itu, tapi karena PLN sudah menjawab seperti itu bahwa masalahnya ada di sistem dan bukan di kapasitas.

Wenno menandaskan, PLN sudah menyampaikan paling tidak dalam minggu ini pemadaman bisa pulih 100 persen.

Akan tetapi jika masalahnya ada pada kapasitas, misalnya Kapal Pembangkit Listrik BMPP Nusantara 1 yang menggantikan Kapal Turki juga tidak dapat mengatasi masalah ini, maka hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan pihak PLN.

“Kalau masalah di soal kapasitas, misalnya yang dari belakang kapal PLN Apung yang dari turki diganti dengan yang lain dan ternyata tidak mengatasi masalah, beta kira ini harus menjadi perhatian daripada pemda, pemprov Maluku dan juga pihak PLN untuk bisa memulihkan pasokan listrik untuk masyarakat Ambon dan sekitarnya,” pungkasnya.

DPRD Maluku Desak Gubernur Copot Kadis Kesehatan

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku mendesak Gubernur, Murad Ismail mencopot Zulkarnain dari jabatan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan menyusul belum dibayarkannya jasa Covid-19 kepada131 tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku.

“Dinas harus proaktif, bila perlu desak Gubernur copor kadis kesehatan yg tdak mampu memproses pembayaran insentif,”tegas Hurasan dikonfirmasi di Ambon, Rabu (11/05/2022).

Menurut Hurasan, anggaran yang telah disediakan pembayaran untuk pembayaran jasa Covid-19 harus segera dibayarkan, bukan ditahan tanpa ada kepastian yang jelas.

“Birokrasi terlalu lama, ada uang prosesnya kok lama,”tandasnya.

Untuk itu, Hurasan meminta kepada Gubernur mendesak Kepala Dinas Kesehatan segera membayarkan jasa Covid-19 bagi 131 Nakes.

“Hak-hak tenaga kesehatan dibiarkan begitu lama kasihan mereka. Itu hak mereka, harus diberikan,”pintanya.

Sekedar diketahui, jasa Covid-19 senilai Rp5.6 miliar diduga ditahan Dinas Kesehatan Maluku. Padahal Rp12 miliar untuk rumah sakit lapanggan di BPSDM telah dicairkan Pemerintah Pusat.

Hal ini terungkap dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Maluku. Dinas Kesehatan berjanji akan membyarkan dalam pertengaham Maret 2022, namun sampai saat ini belum juga dibayarkan.

Anos: Peternak Di MBD Sulit Pasarkan Hasil Ternak

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias usai melakukan reses di lima pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), diantaranya Moa dan Kisar menyatakan sejumlah peternak kambing, domba, sapi dan Kerbau di Kabupaten tersebut mengaku sulit untuk memasarkan hasil ternaknya ke sejumlah daerah di Maluku, maupun keluar Maluku.

“Reses kali ini saya memilih di lima pulau berbeda di kabupaten MBD mulai dari Kisar berkesempatan berjumpa dengan masyarakat peternak kambing, sapi dan kerbau dalam kaitan pemasaran hasil ternak dari MBD ke daerah di Maluku maupun luar daerah Maluku. Masyarakat mengeluhkan tidak adanya kapal khusus mengangkut hewan, padahal di empat pulau di MBD terkenal dengan penghasil ternak kambing, domba, sapi dan kerbau,”ungkapnya di Ambon, selasa (10/05/2022).

Terhadap keluhan tersebut, dirinya langsung berkoordinasi dan telah disanggupi Kapten Benny, selaku Kepala Sub Direktorat perdagangan dalam negeri, Kementerian Perhubungan.

“Terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat sudah disanggupi Kementerian Perhubungan, dan sewaktu-waktu bisa kita ajukan deviasi agar masyarakat yang beternak dapat membawa hasil ternak keluar dari MBD apalagi jelang perayaan Idul Adha di bulan Juli mendatang,”tandasnya.

Anos katakan, selain Kementerian Perhubungan, dirinya telah berkoordinasi dengan para operator kapal, agar sewaktu-waktu jika terpaksa bisa diangkut dengan kapal penumpang.

“Kalau misalnya terpaksa harus diangkut dengan kapal penumpang, kami juga sudah lihat kapal misalnya KM Sabuk 34 di belakang bisa disekat dan semua pintu di tutup. terhadap hal ini sudah kami minta untuk disekat. kemudian KM sabuk 54 sudah kami minta,”bebernya.

Anos mengakui dalam reses, masyarakat Werwawan juga meminta adanya perhatian Pemerintah Daerah Maluku terhadap persoalan abrasi yang sering terjadi di pesisir wilayah tersebut.

Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan air bersih, walaupun SPAM dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah masuk ke Werwawan. Namun rata-rata program yang dijalankan gagal.

“Memang ada kegiatan Pamsimas dan SPAM, tetapi Pamsimas rata-rata gagal karena anggarannya relatif kecil dan memang Pamsimas ada sharing anggaran baik APBD kabupaten maupun APBN. tetapi karena ditangani full APBN, sehingga ada yang memang tidak berhasil di beberapa lokasi,” katanya.

“Ada juga berhasil tetapi bak penampung atau reservoir terlampau kecil. Misalnya di desa Ilih Pulau Damer itu reservoir kecil, sehingga masyarakat harus bagi shift, ada tiga hari sekali, dan itu sngat menyulitkan masyarakat disitu,”katanya lagi.

Kehadiran Pegawai Di DPRD Maluku Pasca Libur Lebaran Capai 90 Persen

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kontrak di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Maluku mencapai lebih dari 90 persen pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang lebaran 2022.

Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena menyatakan, kehadiran pegawai yang mencapai lebih dari 90 persen tersebut diambil saat apel perdana, disaksikan tim pemantau dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku, dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan setda Maluku, Meykal Pontoh.

“Tadi kita melaksanakan apel pagi tepat pukul delapan. Untuk kehadiran cukup banyak lebih dari 90 persen dari total 230 pegawai,”ujarnya di Ambon, Senin (09/05/2022).

Menurut Bodewin, jumlah tersebut sudah termasuk dalam 30 pegawai yang sedang melakukan pendampingan tugas reses. Sementara pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan hanya delapan orang.

“Kehadiran termasuk didalamnya melakukan pendampingan dinas sekitar 30 lebih orang, Kami sudah melaporkan ke Penjabat Sekretaris Daerah Maluku melalui BKD,”cetusnya.

Dijelaskan Wattimena, terhadap delapan pegawai yang tidak hadir, pihaknya akan akan melakukan evaluasi. Jika masih tetap tidak hadir beberapa hari kedepan maka diberikan sanski berupa hukuman disiplin atau meniadakan Tunjangan Kerja Daerah (TKD).

“Jadi sanski ini tdak hanya untuk hari ini saja, tetapi di evaluasi kehadiran selama sebulan. Prinsipnya kita tegas akan hal ini,”pungkasnya.

Penjabat Sekda Maluku : Tradisi Pukul Sapu Harus Dipromosikan Secara Luas

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli Ie, menghadiri acara adat Pukul Sapu Lidi di Negeri Morela dan Mamala, Senin (09/05/2022).
Kegiatan ini sudah menjadi tradisi turun temurun sejak tahun 1646, yang dilaksanakan setiap tujuh hari setelah lebaran.

Sadli lebih dulu menghadiri atraksi Pukul Sapu Lidi di Negeri Morela.

Di kesempatan itu, saat berada di arena pementasan, Sadli bersama Raja Negeri Morela Fadil Sialana dan beberapa para tokoh adat menyulutkan obor pertanda atraksi akan dimulai.

Selanjutnya, Sadli menghadiri atraksi yang sama di Negeri Mamala.

Disini, ia diberi kesempatan oleh panitia untuk memukul tubuh salah satu peserta atraksi dengan batang lidi ‘enau’ yang berukuran besar (lingkaran pangkal 0,5 cm dan bonggolnya selebar 3-5 cm), sebagai tanda dimulainya acara.

Penjabat sekda dalam sambutannya mengatakan, atraksi ini adalah aset pariwisata unik dan istimewa yang tidak ada di tempat lain, sehingga perlu dikemas dalam kreasi dan inovasi yang semakin menarik agar menjadi lebih terkenal dan diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara

“Saya berharap agenda Pukul Sapu Lidi ini akan terus menjadi agenda pariwisata nasional, yang mesti didorong dan dipromosikan secara lebih luas,” katanya

Dikatakannya , acara adat Pukul Sapu Lidi adalah sebuah warisan budaya leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Acara ini menjadi berbeda dan sangat istimewa karena dilakukan pada hari ketujuh setelah perayaan Idul Fitri, dan tidak ditemukan di daerah lain.

“Bahkan memiliki nilai historis berharga. Maka menjadi tugas dan kewajiban kita, untuk menjaga kewarisannya secara berkelanjutan kepada anak cucu masa kini dan depan,” harapnya.

Oleh sebab itu, Sadli menyampaikan beberapa pesan yang dapat dipetik dari pelaksanaan atraksi budaya ini.

Pertama, acara ini sebagai warisan budaya para leluhur dengan nuansa keagamaan yang kental, merupakan nilai historis dan penjelmaan dari jiwa keberanian yang terus tertanam dalam karakter anak-anak Maluku pada umumnya, dan generasi Negeri Mamala/Morela (Jazirah) pada khususnya, dalam menjaga dan melestarikannya secara turun-temurun.

Kedua, semangat dan daya juang setiap peserta yang terlibat dalam atraksi akan termotivasi untuk tetap bertahan sambil terus melakukan perlawanan di setiap kesempatan.

Ketiga, sikap memaafkan dan berdamai di akhir atraksi ini, dapat dilihat saat setiap peserta akan saling membantu mengoles minyak (Mengobati) pada luka di tubuh masing-masing.

“Ini bentuk keteladanan hidup yang harus terus diwariskan anak cucu, bahwa walau kita berbeda, hal itu menjadi lumrah dalam relasi sosial sebagai komunitas masyarakat. Disini kita belajar bahwa ketika menghadapi persoalan, jangan mudah menyerah. Tetaplah bertahan dan semangat untuk mendapatkan hasil terbaik,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, menurut Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu L. Leleury mengakui atraksi Pukul Sapu Lidi memiliki keunikan tersendiri.

Selain karena merupakan tradisi masyarakat di setiap tanggal 7 Syawal, acara ini juga menjadi pagelaran yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Maluku termasuk wisatawan lokal dan mancanegara.

“Olehnya itu, atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghargaan atas digelarnya kembali acara adat ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita sebagai generasi yang tidak akan pernah melupakan sejarah, tradisi dan budaya,” kata Leleury.

Acara ini dihadiri anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, Danlantamal IX Ambon Said Latuconsina, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Tengah M. Bahrun Kalauw dan undangan lainnya.

Pertamina Patra Regional Pamalu Terima Penghargaan Dari Pemprov Papua Barat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memberikan penghargaan kepada Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku (Pamalu) sebagai wajib pungut (WAPU) teraktif dalam menyetorkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemprov Papua Barat kepada wajib pajak yang secara rutin taat dan patuh membayar pajak dan wajib pungut (WAPU) kepada lembaga konsisten memungut pajak diwujudkan dalam pemberian penghargaan sesuai dengan kategori masing-masing.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, I Ketut Permadi Aryakumara, melalui Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial and Trading Regional Papua Maluku, Edi Mangun dalam siaran pers yang diterima media ini di Ambon, Sabtu (07/05/2022) mengatakan penghargaan itu diberikan kepada Pertamina karena telah melakukan berpartisipasi sebagai WAPU untuk PBBKB

“Yang mana sebelumnya antara Gubernur Papua Barat dan Pertamina telah menanda tangani Master Of Understanding (MoU) untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor, dan penyetoran ini dilakukan secara rutin, jadi pajak dari pembeli atau pelanggan di SPBU itu kami yang pungut dan kemudian kami yang setor ke pemerintah daerah, dan MoU telahditanda tangani bersama antara Pertamina dan Gubernur Papua Barat, tanggung jawab kami Patra Niaga Regional Papua Maluku memungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor di 4 provinsi, yakni di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, semua pelanggan yang mengisi bahan bakar di SPBU telah dikenai tarif pajak bahan bakar-nya,” bebernya.

Edi menegaskan, berdasarkan data pembayaran PBBKB dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan, dimana tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 26% dibandingkan tahun 2020 dengan nilai dari Rp117,314 Milyar ditahun 2020 menjadi Rp148,049 Milyar ditahun 2021.

“Catatan penyetoran kami ditahun 2021 mengalami kenaikan 26% dibandingkan tahun 2020, dengan nilai Rp148,049 Milyar, sedangkan di Triwulan I tahun 2022 naik 52% dibandingkan di Triwulan I tahun 2021, dengan nilai Rp46,442 Milyar ditriwulan I tahun 2022 dibandingkan Rp30,501 Milyar ditriwulan I tahun 2021 dan diperkirakan penyetoran ditahun 2022 naik antara 35%.- 45%,” bebernya.

Edi menambahkan, kenaikan penerimaan setoran PBBKB di Papua dan Maluku itu disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya tren penurunan tarif Pertalite menjadi 5% dari 7,5%.

“Berdasarkan keputusan Menteri ESDM menjadi JBKP, tren kenaikan harga BBM selain JBKP dan JBT menjadi dasar PBBKB, dan tren kenaikan konsumsi BBM masyarakat setelah masa pandemi,” pungkasnya.

Mentan Minta Maluku Kembangkan Kedelai dan Jagung

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Gubernur Murad Ismail (MI) menyiapkan lahan untuk pengembangan komoditas kedelai dan jagung pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Menindaklanjuti itu, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, telah menyiapkan lahan melebihi permintaan mantan Gubernur Sulsel dua periode tersebut.

Permintaan Mentan itu disampaikan setelah silahturahmi Gubernur Maluku dengan orang pertama di Kementerian Pertanian itu pada salah satu restoran di Kota Makassar, Jumat (6/5/2022).

Pertemuan itu sekaligus membicarakan pengembangan pertanian di Provinsi Maluku bersama Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah dan Kepala Biro Umum Setda Maluku Affandy Hasanussi, S.STP, M.Si.

Dalam pertemuan itu, SYL menyampaikan kepada Gubernur Murad agar Pemda Provinsi Maluku menyiapkan lahan masing-nasing kabupaten/kota 1.000 hektar guna pengembangan kedelai dan jagung tersebar di 11 kabupaten/kota.

Kepala Distan Maluku, Dr Ilham Tauda mengatakan, pertemuan Mentan dengan Gubernur Murad di Kota Makassar bukanlah yang pertama kali.

Gubernur sebelumnya memberikan arahan kepada dirinya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Distan Maluku, beberapa waktu lalu agar segera bertemu dengan Mentan SYL.

“Jadi arahan Pak Gubernur kepada saya dan Pak Ketua TGPP Hadi Basalamah, agar segera bertemu dengan Pak Menteri Pertanian pada 29 Maret 2022 lalu di Jakarta,” tuturnya, ketika dihubungi, Sabtu (7/5/2022).

Diakui Tauda, pada pertemuan saat itu Mentan menyampaikan, ada rencana pengembangan jagung dan kedelai di Provinsi Maluku.

Setelah pertemuan itu, pihaknya langsung menindaklanjuti arahan Mentan.

“Jadi kita sudah tindaklanjuti awal April 2022 lalu, kita sudah bertemu dengan beberapa Dinas Pertanian kabupaten/kota dan kita telah melakukan kesepakatan dengan kabupaten/kota yang ingin mengembangkan jagung dan kedelai,”paparnya.

Distan Maluku kemudian melakukan rencana pengembangan jagung dan kedelai di sejumlah kabupaten/kota.

Dicontohkannya, di Kabupaten Maluku Tengah rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 3.000 hektar, Kabupaten Buru, rencana pengembangan Jagung 500 hektar, Kabupaten Seram Bagian Barat, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar, Kabupaten Seram Bagian Timur, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 500 hektar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar di Kabupaten Maluku Tenggara, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar dan Kedelai 500 hektar. Kabupaten Kepulauan Aru, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar. Kabupaten Maluku Barat Daya, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar. Kota Tual, rencana pengembangan Jagung 500 hektar.

“Jadi untuk realisasinya tergantung kesiapan dan komitmen Kabupaten/Kota,”terangnya

Lanjut Tauda, alasan para petani didaerah ini tidak mengembangkan tanaman kedelai, karena berkaitan dengan persoalan pasar.

“Jadi hasil petani tidak terserap oleh pasar. Akibatnya para petani enggan untuk menanam kedelai. Tapi hasil pembicaraan kita dengan Pak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan akan menyiapkan pasar. Jadi rencana pengembangan kedelai, Kementerian Pertanian siapkan pasar dan sarana produksinya, termasuk pupuk bibit dan peralatan,” jelasnya.

Tauda menambahkan Distan Maluku, akan melakukan desk dengan Kementerian Pertanian untuk rencana pengembangan kedelai.

Prinsipnya, pasca pertemuan dengan Menteri Pertanian pada 29 Maret dan 6 Mei 2022, pihaknya sudah siapkan segala sesuatu sesuai arahan Gubernur Maluku.

Terkait penerima bantuan, Tauda mengakui, dalam mekanismenya, jika sudah disetujui Pemerintah Pusat, pihaknya akan mendata calon penerima bantuan untuk memastikan petani penerima.

“Tentunya kita akan mengarahkan pada kabupaten/kota yang berkomitmen dan telah melakukan kesepakatan dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Jadi penentuan penerima bantuan ada di kabupaten/kota,”sambungnya.

Soal pemasaran hasil produksi Kedelai, Tauda mengaku, pihaknya fokus pada pengembangan kawasan karena sangat memudahkan.

“Terutama suplai logistik. Khusus transportasi di kabupaten/kota itu ada kesepakatan dengan pembeli. Jadi akan dibeli langsung ditingkat produksi dan langsung dipasarkan. Nanti kita tidak siapkan sarana transportasi karena sudah terpusat langsung dengankabupaten/kota,” pungkasnya.

DPRD Maluku Ingatkan Dishub dan ASDP Utamakan Keselamatan Penumpang Saat Mudik Lebaran

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT Angkuatan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) wilayah Cabang Ambon untuk tetap mengutamakan keselamatan penumpang saat mudik lebaran.

“Dalam memastikan arus mudik berjalan aman, dan lancar, Dinas Perhungan dan ASDP harus mengawasi secara ketat angkutan penumpang maupun barang agar tidak boleh melebih kapasitas kapal. Kami ingatkan Dinas Perhubungan dan ASDP agar kapal yang berangkat jangan sampai membawa penumpang yang over kapasitas,”tegasnya di Ambon, Rabu (27/04/2022).

Dijelaskan Sangkala, selain kapasitas muatan, Dinas Perhubungan dan ASDP agar tetap memperhatikan safety atau keselamatan penumpang berupa pelampung dan lain sebagainya, guna mengantisipasi cuaca buruk yang kapan saja bisa terjadi ditengah laut.

“kita tidak tahu kondisi lautan, tetapi tetap keamanan itu dijaga dan diperhatikan, semua fasilitas keamanan pelampung lainnya harus dipastikan tersedia dengan baik, baik di pelabuhan besar maupun pelabuhan rakyat,”tuturnya.

Menurut Sangkala, tak hanya transportasi laut, tetapi perlu juga dilakukan pengawasan terhadap transportasi darat. Selain mengurangi kemacetan, juga menekan tingkat kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran.

“Kepada masyarakat agar selalu berhat-hati selama mudik, dan tetap menjaga kemanan serta ketertiban masyarakat di bulan yang suci ini,” katanya.

“Kita akan memasuki hari kemenangan setelah satu bulan penuh berpuasa, untuk itu mari kita rayakan idul fitri dengan sukacita. Jaga stabilitas, silaturahmi ini kemudian dioptimalkan, jangan kita rusak lagi hal-hal yang kemudian memicu ketegangan dan menyebabkan silaturahmi kita menjadi rusak di hari raya Idul Fitri,”katanya menambahkan.

1...243244245...280Halaman 244 dari 280