Beranda blog Halaman 244

Pansel Tetapkan Jadwal Seleksi 3 Calon Sekda Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Sekda Maluku telah menetapkan pelaksanaan jadwal seleksi.

Penetapan ini disampaikan Ketua Pansel Calon Sekda Maluku, Prof. M Sapteno kepada awak media di Ambon, Rabu (10/8/2022).

“Proses seleksi sudah harus terlaksana paling cepat Tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya pada Tanggal 23-24 Agustus berkasnya sudah dikirim ke Jakarta sesuai jadwal yang dibuat oleh Pansel,” ungkap Sapteno

Dikatakan, alasan dikirimnya berkas pada 23-24 Agustus, sebab pada 17 dan 19 Agustus merupakan HUT Kemerdekaan RI, sehingga akan disesuaikan dengan jadwal yang disepakati tim seleksi.

Adapun tiga (3) nama calon Sekda Yang dipaparkan Ketua Pansel yakni Pejabat Sekda Maluku Sadli Lie, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Jasmono, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku Hadi Sulaiman.

“Dari ketiga calon tersebut tidak diperpanjang waktu lagi karena sudah memenuhi syarat minimal pelaksanaan proses seleksi,” tegasnya.

Sapteno menandaskan, hingga sekarang ini pansel terus melaksanakan rapat dalam rangka menyiapkan seluruh instrumen dan juga tema yang akan disampaikan terkait dengan apa yang harus disiapkan ketiga calon tersebut.

“Rapat lanjutan akan dilaksanakan pada hari Jumat Ini” tukasnya.

DPRD Maluku Desak Aparat Keamanan Usut Pelaku Pencemaran Sungai Hanahoni

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pencemaran linkungan disekitar lokasi tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, seperti yang terjadi baru-baru ini di sungai Hanahoni, bukanlah yang pertama, melainkan sudah berulang kali sejak beroperasi secara ilegal dari tahun 2011.

Bahkan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak tersebut sudah dilakukan, salah satunya dengan penutupan tambang emas ini oleh aparat kepolisian. Namun upaya ini terkesan seremonial belaka, pasalnya sampai saat ini masih ada sekelompok masyarakat yang secara diam-diam melakukan penambangan.

Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku meminta kepada aparat keamanan untuk segera melakukan proses penegakan hukum, seiring tercemarnya sungai Hanahoni.

“Kita akan bikin surat segera untuk aparat keamanan menindaklanjutinya,”ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Lewerissa di Ambon, senin (08/08/2022).

Dikatakan, pencemaran yang terjadi di sungaiu Hanahoni sudah termasuk dalam tindak pidana, karena melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 60 dan 104 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Itu memang kesengajaan orang yang menggunakan zat-zat kimia berbahaya sehingga mencemari sungai, itu pidana dengan hukuman 3-9 tahun dan denda Rp3-9 miliar,”ucapnya.

Menurut Lewerissa, penanganan terhadap hal ini perlu dilakukan secepatnya, karena akan berdampak luas, baik kepada lingkungan maupun masyarakat setempat.

“Ini menyangkut kehidupan banyak orang disitu, apalagi airnya mengalir sampai ke laut, tentunya boita laut juga akan rusak, ikan-ikan juga akan mati, masyarakat juga kan mencari ikan untujk di kosumsi, tentunya akan berdampak kepada masyarakat. Sudah tentu harus secepatnya ditangani,”pintanya.

Lewerissa juga akan berjanji akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku untuk membicarakan hal ini, sehingga bisa diambil langkah upaya selanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta dikonfirmasi mengenai hal ini, tidak mau memberikan statement apapun, karena menurutnya sebagai upaya telah dilakukan, termasuk penutupan oleh aparat keamanan, namun masih saja ada proses penambangan secara ilegal.

Pemprov Apresiasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ombudsman RI Provinsi Maluku melakukan kegiatan pendampingan pada penilaian penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan pendampingan yang ditekankan kepada perangkat daerah yang menjadi locus penilaian ini dibuka Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Senin (8/8/2022), bertempat di Swissbel Hotel, Ambon.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Sekda SBT, Jafar Kwairumaratu, Sekda Maluku Tenggara, A. Yani Rahawarin dan Kepala Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin serta kepala Perwakilan Ombudsman provinsi Maluku, Hasan Slamet

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang disampaikan Wagub Orno memberikan apresiasi yang tinggi serta memberikan dukungan atas kegiatan pendampingan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman di tahun ini.

“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, saya memberikan apresiasi yang tinggi, kepada perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, yang telah menginisiasi kegiatan pendampingan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Maluku,” terangnya.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku yang telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh Pemprov Maluku, dimana jika terdapat keluhan-keluhan masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini.

Lanjutnya, momentum pendampingan ini, tentunya merupakan langkah strategis, guna memahami pentingnya penilaian penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk itu, Gubernur menegaskan kepada seluruh OPD terkait, untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan, dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga proses penilaian dapat berjalan dengan baik, serta hasil yang ditetapkan masuk dalam kategori tingkat kepatuhan tinggi atau zona hijau.

”Apapun hasil penilaian yang akan diberikan, dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022, hendaknya dapat kita terima dan dijadikan sebagai bahan evaluasi, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Maluku,” tandasnya.

Pemprov Maluku Gelar Baksos di Leihitu HUT ke 77 Tahun

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke-77 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Bakti Sosial (Baksos) di Desa Hila – Kaitetu dan Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Minggu (7/8/2022).

Kegiatan Baksos diawali di Desa Hila – Kaitetu, di depan Benteng Amsterdam.

Baksos yang diselenggarakan yakni, pengobatan masal yang melibatkan 40 dokter umum, 20 dokter spesialis dengan target sebanyak 500 orang.

Pengobattan massal ini merupakan kerjasama antara Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Kegiatan lainnya yaitu, penyerahan bantuan berupa paket sembako kepada Korban Bencana Banjir / Longsor, dengan target sebanyak 124 orang, di Desa Hila – Kaitetu dan 9 orang di Negeri Lima.

Dengan Dinas Sosial Pemprov Maluku sebagai penanggung jawab.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Meikyal Pontoh mengatakan, bakti sosial atau dikenal dengan sebutan Baksos merupakan salah satu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia.

“Bakti Sosial merupakan suatu kegiatan dimana dengan adanya kegiatan ini, pemerintah dan masyarakat dapat merapatkan kekerabatan,” kata Pontoh.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat.

“Kehadiran kita disini, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena selain pengobatan masal, juga ada penyerahan bantuan sosial. Lebih tepatnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi terhadap masyarakatnya,” ungkap Pontoh.

Lanjutnya, bakti sosial merupakan suatu bentuk kepedulian kepada pihak sosial, atau dalam hal ini adalah masyarakat terutama golongan yang berhak untuk menerimanya, atau kepada masyarakat yang sedang membutuhkan uluran tangan pemerintah.

“Jadi, kalau ada anggota masyarakat yang tidak bisa bangun karena sakit, mungkin perlu diinformasikan agar bisa kita kunjungi. Mobil ambulance disiapkan untuk dapat mengangkut atau melayani langsung di rumah. Kalau ada tindakan operasi, kita akan melakukannya di rumah sakit. Jadi mohon kerjasamanya, agar diberitahu kepada masyarakat yang belum tahu tentang pelaksanaan kegiatan ini,” imbaunya.

Sementara itu, Camat Leihitu, Amin Sopaliu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memilih wilayah kerjanya sebagai lokasi pelaksanaan bakti sosial. Harapannya, dengan adanya pelaksanaan Baksos, program kerja pemerintah tentang masyarakat sehat bisa terwujud secara bertahap.

“Olehnya itu, saya ajak masyarakat untuk datang di kegiatan ini sehingga kita semua sehat,” tandas Sopaliu.

DPRD Maluku Minta TPP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Harus Segera Dibayarkan

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin meminta Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku harus segera dicairkan.

Menurut Afifudin, beberapa waktu lalu telah disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Zulkifli Anwar, bahwa TPP aparatur sipil negara (ASN), mulai dibayarkan bagi ASN yang sudah melengkapi data maupun dokumen.

“Tambahan penghasilan ini harus segera dibayarkan, apalagi sudah masuk bulan Agustus dimana kebutuhan semakin banyak, mendesak Pemprov Maluku segera melunasi hak-hak pegawai,”ujarnya di Ambon, Jumat (05/08/2022).

Afifudin menambahkan, jika tidak dibayarkan di bulan ini sungguh sangat disayangkan, apalagi menghadapi tahun ajaran baru, anak-anak masuk sekolah, masuk kuliah, maka TPP sangat membantu kebutuhan yang dimaksudkan.

“Jika kendalanya ada pada data-data kepegawaian atau kendala pada BPKAD segera selesaikan, dan terus terang kepada yang mempunyai hak, agar meminimalisir keluhan yang terjadi karena TPP sangat dibutuhkan oleh ASN bagi kepentingan keluarga dekatnya,” pungkasnya.

Pemprov Maluku Dukung Gerakan Bagi-bagi 10 Juta Merah Putih

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke 77 tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendukung Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, yang merupakan program nasional.

Hal itu, sebagaimana isi surat Nomor 003.1/4397/SJ yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro.

Dalam surat tersebut dijelaskan, gerakan ini dilandasi pemikiran bahwa bendera merah putih merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia, yang selama bulan kemerdekaan akan berkibar di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah daerah dihimbau untuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan instansi lainnya, serta menugaskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai koordinator pelaksanaan.

Adapun Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih ini dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat secara pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintahan maupun swasta.

Olehnya itu, sebagai bentuk dukungan program nasional dimaksud, Gubernur Maluku Murad Ismail melalui Penjabat Sekretaris Daerah Sadli Ie, menyerahkan bendera Merah Putih kepada lima organisasi kepemudaan, yakni BKPRMI, KNPI, AM-GPM, WKRI dan PMKRI, di Tribun Lapangan Merdeka, Jumat, (5/8/2022), yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekda mengatakan, gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih merupakan program nasional. Hal itu didasari pemikiran, Bendera Merah Putih merupakan identitas simbol dan alat pemersatu bagi masyarakat Indonesia.

Dikatakannya, kegiatan ini dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat secara pribadi, kelompok, organisasi masyarakat, unsur pemerintah maupun swasta.

“Dengan terlaksananya kegiatan ini, kita semua di seluruh instansi pemerintahan, perbankan, swasta, masyarakat, dapat mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan Agustus tahun ini. Atau pun berpartisipasi secara swadaya, membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Gubernur, pengibaran bendera ini tidak hanya berlangsung secara seremonial. Namun, kegiatan ini dimaknai sebagai momentum untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap negara. Dengan tumbuhnya rasa itu, diharapkan bakal menuntun semangat dalam memberikan kontribusi masyarakat terhadap negara melalui peran masing-masing.

“Kita sebagai bangsa yang lahir dan hidup di bumi Indonesia terpanggil untuk mengibarkan bendera merah putih pada bulan Agustus. Mengibarkan bendera merah putih menjadi wujud cinta kita kepada negara Indonesia,” ujarnya.

Usai menyerahkan bendera secara simbolis kepada lima organisasi kepemudaan, Sadli bersama sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, membagikan bendera kepada masyarakat didepan Tribun Lapangan Merdeka.

DPRD Provinsi Maluku Apresiasi Bupati Malra Dan Wali Kota Tual Tanggap Cepat Konflik

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Komisi I DPRD Maluku mengapresiasi Bupati Maluku Tenggara (Malra) dan Wali Kota Tual dalam penanganan tanggap cepat konflik di Ohoi Ohoibun Atas dan Ohoi Ohoibun Bawah, Ohoi Ohoitel dan Ohoi Ohoitahit, Kota Tual.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, menyampaikan apresiasi Bupati Malra serta Wali Kota Tual karena bisa tanggap dan cepat menyelesaikan konflik di daerah yang dipimpinnya.

“Beda dengan kepala daerah lain, contoh Kariu-Pelauw sampai hari ini belum selesai, karena Bupatinya tidak kooperatif. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Malra. Bupati Malra telepon saya langsung untuk hadir. Kita meresponi untuk tahu secara langsung juga,”ujarnya di Ambon, Kamis (04/08/2022).

Rumra berharap, pemerintah provinsi ikut merespon penyelesaian konflik antar warga di dua daerah itu. Apalagi sistim kewenangan penting, tapi koordinasi terkait kewenangan pusat maka diteruskan oleh Pemprov.

“Pemkab Malra sampaikan kebutuhan, Rp1,2 miliar. Tadi kami sampaikan ke Pemprov, masuk dana tak terduga atau masuk APBD perubahan. Kita tahu penyelesaian konflik didua daerah itu tidak merembes ke daerah lain. Kalau daerah lain sudah merembes ke daerah lain,”tandasnya.

Rumra menambahkan, pihaknya akan koordinasi dengan Sekda agar dana tak terduga difransfer untuk bangun rumah yang rusak dan fasilitas lain.

“Begitu juga di TNI dan Polri di Kota Tual dan Malra. Soal pembangunan Polres Malra, nanti saat penyampaian aspirasi ke Mabes Polri kami akan sampaikan,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Roy Pattiasina menyatakan, menjadi pemimpin harus selalu ditengah masyarakat baik suka maupun duka, seperti dilakukan Bupati Malra.

“Kita butuh pemimpin yang selalu hadir ditengah masyarakat. Kalau dimaki dan dilempari itu biasa. Jadi memang kita apresiasi Bupati Malra,”tegasnya.

Pattiasina yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, juga mengapresiasi Pangdam Pattimura dan Kapolda Maluku, turun langsung mendamaikan warga bertikai Malra dan Kota Tual.

“Saya berharap, Babinsa dan Babinkamtibmas selalu melakukan patroli di masyarakat. Kalau ada yang minum minuman keras tolong dibubarkan. Ini yang biasa memicu bentrok,”pungkasnya.

DPRD Provinsi Maluku Sesalkan Persoalan Jasa Medis RSUD Haulussy

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku Justina Renyaan mengaku sangat menyesalkan persoalan jasa medis RSUD Haulussy yang berimbas bagi pelayanan kesehatan.

“Ketidakadilan pembagian jasa pelayanan medis RSUD Haulussy yang diduga ikut berimbas pada pelayanan kesehatan yang tidak maksimal terhadap pasien. Ini kan soal jasa, saya mau tanya struktural ini ada gaji atau tidak, kenapa menuntut terlalu banyak. Ini kerja cari motivasi uang atau melayani dengan hati kalau motivasi uang cari tempat lain,”ujarnya di Ambon Rabu (03/08/2022)

Menurut Renyaan, Direktur dan jajaran struktural lainya sepantasnya tidak perlu mempersoalkan presentasi pembagian jasa pelayanan yang telah dibagi sesuai dengan mekanisme pembagian yang selama ini berlaku dilingkungan RSUD Haulussy.

“Selama kurang dua periode atau sepuluh tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku komisi IV persolaan yang ditangani hanya berasal dari RSUD Haulussy dan tidak ada rumah sakit lain padahal RSUD Haulussy merupakan rumah sakit rujukan masyarakat Maluku,” katanya.

“Untuk itu kita minta direktur untuk dapat menyelesaikan permasalah ini, Kita mengharapkan kedatangan Direktur supaya membenahi rumah sakit tetapi justru terjadi masalah seperti ini lagi dan lagi,” katanya menambahkan sembari meminta direktur RSUD Haulussy kembali merangkul tim jasa yang telah mengundurkan diri.

“Karena yang diperjuangkan tim jasa terkait dengan hak mereka bukan gaji sehingga harus segera diselesaikan dengan baik,”pungkasnya.

DPRD Provinsi Maluku Minta Calon Sekda Harus Mampu Koordinir Semua OPD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyatakan calon Sekertaris Daerah (Sekda) diharapkan mampu mengkoordinir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan visi maupun misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

“Sekda Maluku kedepan harus mampu untuk mengkoordinir semua OPD Lingkup Provinsi Maluku dalam rangka membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi,”ujarnya di Ambon, Selasa (03/08/2022).

Dijelaskan Rumra, posisi Sekda sendiri cukup strategis yaitu sebagai kepala kantor yang menahkodai seluruh OPD Lingkup Provinsi Maluku. Selain itu, Jabatan Sekda juga punya kewenangan yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah, terkait dengan persoalan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga menyangkut dengan persoalan-persoalan Pemerintahan yang lain.

“Oleh karena itu, calon Sekda harus benar-benar memiliki kapasitas dan memahami betul tata kelola pemerintahan, maka Gubernur pastinya akan menentukan orang-orang yang memenuhi kriteria kemudian diusulkan ke Mendagri,”pungkasnya.

DPRD Maluku Minta Tenaga Honorer Siapkan Diri Ikut P3K pasca Tahun 2023 Dihapuskan Honorer

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, MALUKU.News – Seluruh tenaga honorer baik lingkup Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota diminta untuk menyiapkan diri mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atappary kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (02/08/2022), menyusul kebijakan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 secara nasional oleh Pemerintah Pusat.

Sekedar diketahui, penghapusan tenaga honorer ini ditandai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K.

Setelah Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan tenaga honorer dikeluarkan, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo juga mengeluarkan surat yang ditujukan ke seluruh kepala daerah di Indonesia.

Surat MenPAN-RB Tjahjo Kumolo yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah ini berisi aturan membuat struktur birokrasi di instansi pusat dan daerah hanya ada pegawai negeri sipil (PNS) dan P3K.

“Nah atas dasar itu, sampai dengan Desember 2023 diseluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu tidak lagi ada tenaga honorer. Pertanyaannya, tenaga-tenaga honor yang begitu banyak di Maluku ini saja ada ribuan, kalau kita ambil dari Provinsi 11 Kabupaten Kota ini jika mereka dirumahkan pasti memiliki dampak sosial,”tuturnya.

Namun demikian, lanjut Atapary peraturan ini tidak secara otomatis merumahkan tenaga honorer tersebut. Pasalnya, pemerintah mengambil kebijakan untuk dialihkan ke PPPK tapi dengan proses seleksi dan tes.

“Kalau lolos, honor berubah menjadi pegawai P3K, statusnya sama dengan ASN, gaji dan tunjangannya sama, tetapi dia dikontrak dan tidak mendapat pensiun. Jika tidak lolos dalam tes P3K berarti statusnya dirumahkan,” paparnya.

Sementara untuk Guru, dirinya menjelaskan bahwasannya tidak menjadi masalah, karena mendapat jatah kuota sebanyak 1 juta.

“Untuk Guru sebenarnya tidak terlalu problem karena jatah seluruh Nasional itu 1 juta, dan sampai sekarang juga baru kurang lebih 20 persen yang terisi dari kuota 1 juta. Jadi peluang Guru untuk menjadi ASN itu sangat besar, ada 3 kali tes, tergantung guru tersebut mau menyiapkan diri atau tidak,” jelasnya.

Ia menegaskan, dalam menghadapi tes PPPK diperlukan kesiapan dari masing-masing peserta tes, karena jika tidak menyiapkan diri dalam menghadapi tes PPPK tersebut, pastinya tidak akan lolos.

Apalagi, jika diberikan 3 kali kesempatan namun tidak lolos, maka tentu bisa dikatakan tidak layak untuk mengajar.

“Tes P3K ini sistemnya online, soal-soalnya juga seputar kebangsaan, psikologi, intinya berisi pengetahuan umum. Untuk usia, tadinya tidak ada batasan namun saat ini masih digodok dan mudah-mudahan tidak pakai batas usia,” tutupnya.

1...243244245...291Halaman 244 dari 291