Beranda blog Halaman 245

DPRD Maluku Desak Pemkab Malteng Buka Ruang Dialog Dengan Masyarakat Tulehu

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Masyarakat Negeri Tulehu memblokir jalan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng), serta penetapan Raja negeri setempat.

Aksi pemblokiran jalan dengan cara membakar ban bekas dan meletakan bebatuan di tengah jalan, membuat lalulintas menuju kota Ambon maupun dari Ambon menunju Negeri Tulehu macet total.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala mendesak Pemerintah Kabupaten Malteng untuk membuka ruang dialog bersama masyarakat negeri Tulehu untuk mecari solusi akan persoalan dimaksud.

“Saya harap Pemda Malteng agar lebih aspiratif terhadap dinamika permasalahan di negeri Tulehu, sehingga tidak menganggu suasana berlebaran apalagi di bulan suci Ramadhan ini. Saya yakin dan percaya masalah pemerintahan pasti ada solusi, untuk perlu dibuka ruang dialog guna mencari solusi penyelesaian,”ujar Sangkala kepada wartawan diruang kerjanya, rabu (27/04/2022).

Menurutnya, persoalan yang terjadi di negeri Tulehu harus secepatnya diselesaikan, kalau tidak akan terjadi aksi susulan yang tentunya akan menganggu arus lalu lintas, serta distriusi sembilan bahan pokok ke wilayah terdekat, seperti Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur menjelang hari raya Idul Fitri.

“Kita akan memasuki libur panjang hari Raya Idul Fitri, tentunya akan terjadi kepadatan arus mudik, karena jalan tersebut merupakan jalan umum satu-satunya yang menghubungkan wilayah kota Ambon ke tiga dfaerah, SBB, Malteng dan SBT. Untuk itu harus secepatnya diselesaikan, kalau tidak masalah ini tidak berkepanjangan,”tuturnya.

Wakil rakyat dari bumi pamahanunusa ini memberikan apresiasi yang tinggi atas respone cepat yang dilakukan pihak kepolisian, sehingga akses jalan yang tersendak selama empat ini bisa dibuka kembali, setelah ada negosiasi antara masyarakat adat negeri Tulehu dengan pemerintah setempat dalam hal ini Camat Salahutu.

DPRD Malteng Didesak Segera Proses Pemekaran Kecamatan Banda Besar

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) didesak untuk segera memproses pemekaran Kecamatan Banda Besar.

Desakan ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Fraksi Partai Demokrat, Halimun Sahulatu kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (26/04/2022).

Halimun mengakui, semua dokumen sebagai syarat pemekaran kecamatan Banda Besar telah diusulkan Pemerintah Daerah, hanya sampai saat ini belum ada kejelasan dari DPRD setempat.

“Alasan Kenapa DPRD Maluku Tengah harus mementingkan kepentingan rakyat terkait dengan proses pemekaran Kecamatan Banda Besar, karena semua dokumennya telah diusulkan oleh Pemda, Hanya saja sampai saat ini, tidak ada proses kejelasan dari DPRD Malteng,”tuturnya.

Dikatakan, pemekaran Kecamatan Banda Besar merupakan keinginan besar yang sudah sangat ditunggu oleh masyarakat, sehingga perlu diutamakan.

“Jangan hanya karena kepentingan kelompok, golongan, lalu kemudian pemekaran itu menjadi berlarut-larut dan tidak jadi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Halimun berharap DPRD Maluku Tengah secepatnya memproses usulan Pemda, sehingga pemekaran Kecamatan Banda Besar segera dapat terwujud.

Ini Tanggapan Watubun Terhadap Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Batabual

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Aliansi Mahasiswa Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru meminta dukungan DPRD Maluku memperjuangkan jalan dan listrik yang selama dikeluhkan masyarakat setempat.

Keluhan ini disampaikan Aliansi Mahasiswa Batabual dalam aksi demo di kantor DPRD Maluku, Ambon, Rabu (20/04/2022).

Ada empat tuntutan dibacakan Nasir Biloro selaku koordinator aksi, yaitu satu mendesak DPRD Provinsi Maluku segera memanggil kepala PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk menanyakan kendala yang terjadi PLN Kecamatan Batabual.

Dua, mendesak DPRD Maluku segera memanggil Dinas PUPR Maluku untuk menanyakan perihal jalan lintas Batabual.

Tiga, mendesak DPRD Maluku segera mengintruksikan kepada DPRD Kabupaten Buru untuk memanggil PLN Batabual terkait tidak normalnya listrik PLN di Kecamatan Batabual.

Emopat, mendesak DPRD Provinsi segera berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru untuk mempercepat jalan lintas kecamatan Batabual.

Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Maluku Benhur dihadapan pendemo, mengungkapkan secara tata tertib DPRD Maluku tidak bisa mengintruksikan, tetapi hanya bersifat koordinasi.

Namun melalui pimpinan partai dibawah, pihaknya akan meminta segera berkoordinasi, memanggil Pemda dan PLN setempat untuk mempertanyakan janjinya.

“Menurut penjelasan ketua Komisi II, sebenarnya PLN sudah menyiapkan mesin penggerak untuk kecamatan batabual. Tetapi kita harus menerima informasi ini untuk memgetahui kendala disana, seperti apa. Sehingga kita berkoordinasi sesegera mungkin, agar sebelum lebaran kita pastikan mereka sudah harus melakukan rapat dan memastikan PLN menjamin listrik di Batabual,”tuturnya.

Terkait jalan, menurut Benhur untuk menyelesaikannya perlu ditingkatkan status ke nasional, sehingga menjadi tanggungjawab penuh pemerintah pusat melalui APBN.

“Alokasi jalan untuk tingkat provinsi paling tinggi 10 km. Sehingga Perlu ditingkatkan nasional supaya ditangani langsung dari pempus sehingga proses penyelesaian jalan bisa tercapai dengan waktu sesingkat singkatnya,”pungkas Watubun.

Disperindag Maluku : Stok Sembako Aman Hingga 3 Bulan Kedepan

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Kondisi stok sembako di Maluku dilaporkan aman dan tersedia hingga tiga bulan ke depan.

“Sementara, terkait harga barang relatif seperti minyak goreng yang memang secara nasional mengalami gejolak namun semuanya masih terjangkau,” terang Plt. Kepala Dinas Perindag Maluku Yahya Kota kepada pers, di Ambon, Rabu (20/4/2022).

Lanjutnya, Disperindag Maluku juga melakukan meninjauan di Pasar Mardika Ambon, Selasa (19/4/2022).

Dilaporkan, harga cabai turun sekitar Rp500. Sedangkan telur terhitung harganya stabil pada kisaran Rp1700-1800/butir.

“Untuk gula mengalami kenaikan Rp500, hal ini dipicu karena daerah penghasil komoditi tersebut baru panen bulan Mei nanti sehingga terkoreksi naik 4 persen,” rincinya.

Terigu juga mengalami kenaikan sedikit pada kisaran Rp1750 diakibatkan karena bahan baku terigu yakni gandum yang biasanya diimpor dari Ukraina terkendala karena kondisi global.

“Impor gandum sendiri dari Australia yang mengakibatkan produsen di Makassar sulit mendapatkan barang yang bagus dalam jumlah besar sehingga berakibat pada produksi yang tersendat. Dampaknya pemintaan ke Maluku berkurang. Tetapi intinya naiknya harga terigu masih dalam kewajaran,” tandas Yahya.

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga barang, sesuai hasil rakor dengan instansi terkait di Mapolda Maluku .

“Memang pemantauan ini dilakukan setiap hari namun dengan adanya pergerakan harga yang belum stabil pada beberapa komoditi maka Disperindag Maluku bersiaga,” tadnasnya.

Selain pemantauan ke pasar rakyat, pihaknya juga melakukan pemantauan harga pada sejumlah gerai modern distributor yang ada di Kota Ambon yang jumlahnya kurang lebih 22 agen

Saoda : Mitan Dikembalikan Ke Kuota Normal, Solar Tunggu Pembahasan DPR RI

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya membatalkan penurunan kuota Minyak Tanah (Mitan) 2 persen bagi Maluku.

Pembatalan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tethol menindaklanjuti rapat bersam antara DPRD Maluku, PT Pertamina dan Pemerintah Daerah Maluku bersama BPH beberapa waktu di Jakarta.

“Kita ditemui salah satu Komisaris BPH Migas, jadi pengurangan Mitan 2 persen telah dibatalkan, dan dikembalikan ke kuota normal,”ungkap Saoda di Ambon, senin (18/04/2022).

Sedangkan Solar yang dikurangi 5 persen, kata Saoda masih sementara dalam pembahasan DPR RI dan BPH migas.

“Kami yakin perjuangan kami disetujui BPH Migas, karena kami sampaikan bahwa kouta normal saja kadang di akhir tahun terjadi kelangkaan apalagi pengurangan, maka itu kami minta mencabut kembali keputusan dikembalikan ke normal,”tandasnya.

Keyakinan ini, menurutnya perjuangan ke BPH Migas tidak hanya begitu saja, karena didukung dengan data melalui surat Gubernur, baik dari sektor perikanan, perindustrian perdagangan, maupun transportasi.

“Sektor perikanan menyangkut kebutuhan nelayan, perindustrian dan perdagangan menyangkut kebutuhan rumah tangga, dan perhubungan untuk transportasi rakyat yang mengarah ke solar dan mitan. Jadi tidak hanya pergi begitu saja tetapi juga dengan data,”pungkasnya.

Wenno: Rekonsiliasi Kariu-Pelauw Lamban, Pemkab Malteng Belum Bentuk Tim

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) dinilai acuh dalam penyelesaian konflik negeri bertetangga Kariu – Pelauw. Pasalnya, sejak konflik sosial 26 februari lalu, hingga kini Pemda Malteng dibawah kepeimpinan Abua Tuasikal selaku Bupati belum juga mengambil langkah strategis apapun untuk melakukan rekonsiliasi perdamaian antar kedua negeri yang berada di kecamatan pulau haruku itu.

“Ini menjadi tanggungjawab Pemda Malteng, mereka yang harus membentuk tim, berinisiatif mengangagas perdamaian, dan bisa membawa pulang masyarakat kariu di pengungsian ke negerinya. Namun sejak 26 februari sampai hari ini kelihatan bahwa Pemda Malteng tidak melakukan sesuatu. Terlihat Pemprov Maluku sudah membentuk tim, namun Pemda sampai hari ini belum ada,”ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno usai rapat bersama Pemda Maluku bahas perdamaian Kariu-Pelauw, di balai rakyat, Ambon, senin (18/04/2022).

Menyikapi hal tersebut, pihakanya telah mendorong Pemprov Maluku untuk melakukan koordinasi bersama Pemda Maluku guna membentuk tim dimaksud.

“Ini patut diselesaikan, supaya tim Pemda Malteng ini bisa berkoordinasi baik Pemda Maluku, TNI-Polri termasuk pimpinan DPRD, supaya proses ini bergerak, jangan hanya diam ditempat,”ucapnya.

Menurut Wenno, jika hal ini terus di diamkan, maka akan menambah beban Pemerintah Provinsi dalam hal proses pengamanan, yang membutuhkan anggaran cukup besar.

“Saat ini aparat TNI-Polri yang ada disana sudah 400 personil, dalam 3 bulan saja menghabiskan Rp1,2 miliar, ini menjadi beban kita, mau sampai kapan kita membiayai ini. APBD kita akan habis, karena itu jalan terbaik pemda Provionsi membantu supaya pemda Malteng bergerak cepat, sehingga proses perdamaian terwujud, masyarakat Kariu bisa kembali ke kampung halaman,”pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie mengatakan akan membantu berkoordinasi dengan Pemda Maluku untuk secepatnya melakukan langkah-langkah percepatan penanganan konflik negeri bertetangga ini.

“Kita tidak bisa tinggal diam, mari kita bersatu, tadi juga ada kesimpulan akan ada rapat gabungan pemprov Maluku, DPRD, Pemda dan DPRD Malteng, Kapolda dan Pangdam untuk mencari langkah strategis yang tetap dalam penyelesaian konflik Kariu agar tidak berlama-lama di daerah pengungsian,”tuturnya.

Terkait anggaran penagaman, pihaknya tetap merespon sesuai mekanisme yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Gubernur Murad Buka Maluku Festival Ramadhan 1443 H

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Maluku Festival Ramadhan (MAFERA) 1443 Hijriah / 2022 Masehi, bertemakan “Mempererat Ukhuwah, Membangun Negeri” resmi dibuka Gubernur Murad Ismail, Minggu (17/4/2022).

Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan rebana.

Turut memdampingi, Wakil Gubernur Barnabas Orno, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, serta Plt. Ka.Kanwil Kemenag Promal. H. Yamin.

Sebanyak 50 peserta dilaporkan terdaftar dalam pelaksanaan festival ini dan jumlahnya diperkirakan bertambah. Para peserta sendiri berasal dari Kota Ambon yakni Negeri Tulehu, Batu merah, Waihaong, Tial, Wakal, Seith. Juga dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Kegiatan festival yang akan berlangsung hingga Senin (24/4/2022) itu, melibatkan 40 UMKM dari berbagai daerah di Provinsi Maluku.

Mereka akan menjajakan kuliner unggulan dari daerahnya masing-masing.

Ketua DPW Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Provinsi Maluku Ny. Hj. Widya Pratiwi Murad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Murad Ismail beserta jajarannya di lingkup Pemerintah daerah dan panitia penyelenggara serta pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan festival ini.

“Saya berharap, kegiatan MAFERA tahun ini dapat dijadikan momentum dalam menjaga serta melestarikan tradisi lokal Panggilan/Senandung Sahur, yang dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu religi, diselingi pantun yang diiringi alat musik,” katanya.

Kegiatan MAPERA ini, sambung Widya, tidak hanya diikuti oleh kaum Muslimin saja, namun juga diikuti masyarakat dari agama yang lain. Ini menunjukkan adanya peradaban antara umat beragama di Provinsi Maluku sebagai aktualisasi hidup orang basudara.

“Kegiatan ini dapat terselenggara atas kolaborasi antara Pemerintah provinsi, Lasqi, Kanwil Agama, TP- PKK, Beta Kreatif, Majelis Taklim Nur Asia, Dekranasda, Yayasan Ulil Amri, HIPMI Maluku, PT. Bank Maluku-Maluku Utara dan media massa,” tuturnya.

Widya berujar, kegiatan ini merupakan hal positif yang perlu disambut baik karena untuk membangun Maluku, perlu adanya bersinergi.

Dalam menyemarakan kegiatan festival ini , diisi dengan Tausiah Kreatif, Talk show yang melibatkan para milenial serta bazar atau pasar malam, dalam mendorong usaha kuliner masyarakat dan UMKM lainnya untuk terus berkembang.

“Harapan saya, semoga kegiatan ini dapat dijadikan agenda tahunan dalam memberikan kontribusi, guna mempererat persatuan antara orang bersaudara di Maluku,” harapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stand UMKM oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua LASQI dan sejumlah pimpinan OPD.

Pembukaan festival juga dihadiri Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, dan Rektor Unpatti Ambon M. J. Saptenno.

Ketua MT Nur Asiah Berbagi Berkah dengan Masyarakat SBB

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Piru, MALUKU.News – Peduli sesama, Ketua Majelis Taklim (MT) Nur Asiah Provinsi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad Ismail kembali berbagi kasih kepada masyarakat di Bulan Suci Ramadhan.

Kali ini, aksi itu dilakukan dengan membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Jumat (15/04/2022) sore, berlokasi di halaman Masjid Nurul Fallah Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, SBB, isteri Gubernur Maluku ini, membagi-bagikan 123 paket sembako kepada para penghulu Masjid dan para janda dari MT Waimital dan Waihatu.

Ratusan sembako itu, nantinya akan didistribusikan ke Masjid dan Musholla yang ada di kedua desa diatas.

Untuk ibu-ibu MT, selain sembako, mereka juga mendapat sarung, sajadah dan mukena.

Kegiatan bagi-bagi sembako tersebut, dirangkai dengan safari Ramadhan yakni silaturahmi dan buka puasa bersama.

Selain itu, Badan Zakat Nasional (BAZNAS), yang diwakili Gubernur Maluku Murad Ismail, menyerahkan Rp1.000.000,- kepada lima orang perwakilan Asnaf Fakir Miskin. Secara keseluruhan, sebanyak 30 orang penerima santunan tersebut.

Melalui momentum ini, Gubernur menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadhan ini dengan perbuatan yang tidak bermanfaat, juga menghindari hal-hal yang dapat merusak iman dan menghancurkan persatuan.

“Olehnya itu, saya mengajak kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebajikan untuk menjadi insan yang terbaik,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Gubernur, juga memyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada seluruh MT di Provinsi Maluku, khususnya MT Nur Asiah atas kerja kerasnya dalam membantu Pemerintah daerah di bidang pembinaan generasi muda dan masyarakat di wilayah itu.

Sementara itu, salah satu penerima manfaat dari MT. Desa Waimital, Siti Nurhayani (45), mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah dan MT. Nur Asiah di tengah masih mewabahnya Covid-19.

Siti yang juga selaku pembina dari MT. Desa Waimital itu berharap agar Covid-19 cepat berlalu.

“Saya ucapkan terima kasih, karena pak Gubernur dan ibu telah memperhatikan kami,” ucapnya.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Desa Waimital, Ahmad Amin (46) mengaku senang saat desanya didatangi langsung Gubernur, istri (MT. Nur Asiah ) dan Forkopimda Provinsi Maluku.

“Saya tidak bisa mengatakan seperti apa, bahagia, senang dan terima kasih karena didatangi langsung Pak Gubernur dan juga ibu Widya bersama majelisnya dengan membawa bantuan sembako,” ucapnya.

Turut hadir, Penjabat Sekda Sadli Ie, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Danrem 151 Binaiya Brigjen TNI Maulana Ridwan, Kapolres SBB AKBP Dennie A. Dharmawan. SIK dan undangan lainnya.

DPRD Maluku Mengundang Kapolda Maluku Bahas Penanganan Konflik di Pulau Haruku

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Komisi I DPRD Maluku mengundang Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, dalam rangka membicarakan penanganan konflik yang terjadi di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menjelaskan, semua pertanyaan yang dilayangkan secara gamblang sudah dipaparkan secara kronologis, termasuk lima pertanyaan sudah dilakukan oleh Polda Maluku, bahkan telah melaksanakan hal yang diluar tanggung jawabnya untuk membantu masyarakat Kariu di pengungsian dan juga masyarakat Pelauw.

“Termasuk penambahan personil yang dulu 25 sekarang sudah 50, jadi lima pertanyaan yang dimintakan semuanya sudah dilakukan oleh pihak Polda, termasuk dengan penyelidikan kasus penembakan oleh OTK,” ungkapnya di Ambon, Kamis (15/04/2022).

Rumra menambahkan, pihaknya apresiasi kepada Kapolda Maluku, karena sudah melaksanakan tugas di luar daripada tanggung jawab sebenarnya, termasuk dengan menjaga kondisi keamanan.

Di tempat yang sama Wakil ketua Komisi I, Yance Wenno mengatakan, mengenai dugaan pidana, tidak semuanya harus disampaikan ke publik oleh Polda. karena ada strategi juga dari Polda yang paling utama yaitu terpenting bagaimana rekonsiliasi itu bisa terjadi, dan masyarakat Kariuw bisa kembali ke Negerinya secara damai

“Jadi saya kira yang dilakukan oleh Pak Kapolda itu sudah sama sekali berjalan semua dengan baik, cuma memang ada penilaian-penilaian yang menganggap bahwa Polda belum bekerja maksimal, tapi itu sebenarnya cuma strategi saja terkait dengan penanganan perkara, “tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif menyampaikan, maksud kedatangannya untuk menjelaskan beberapa hal yang diminta Komisi I DPRD terkait persoalan penanganan konflik antara Pelauw dan Kariu.

“Untuk itu saya membangun komunikasi dengan DPRD agar akar permasalahan dari persoalan inilah yang harus ditangani dengan baik,”katanya.

“Ini yang harus mulai dilaksanakan sehingga tidak terulang lagi kepada Negeri manapun yang ada di Maluku. Kebetulan sekarang memang terjadi di wilayah pulau Haruku. Ada Pelauw, Kariuw, dan ori, ada juga Hulaliu dan aboru,” katanya lagi

Lotharia berharap, tim tersebut juga bisa berkordinasi dengan baik kepada Kepolisian, Pemda, Pemprov dan juga kepada DPRD.

Azis Sangkala Sikapi Aksi Demonstrasi OKP Cipayung Plus

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ratusan masa dari KAHMI, HMI, GMNI, PMII, KMHDI , IMM yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus Kota Ambon, menyerbu kantor DPRD Maluku, rabu (13/04/2022).

Kedatangan ratusan masa demonstran di balai rakyat, karang panjang, Ambon sejak pukul 12.00 WIT di kawal ketat ratusan aparat Kepolisian dan Satpol PP Provinsi Maluku.

Ada lima tuntutan yang disampaikan OKP Cipayung Plus, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan pajak penghasilan, menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak wacana 3 Periode Presiden-Wakil Presiden, dan meminta Pemerintah Pusat menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP).

Aksi yang berlangsung lebih dari dua jam ini, kemudian direspon Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala.

Dihadapan Pendemo, Sangkala mengaku DPRD Maluku melalui Komisi II saat ini telah bertemu BPH Migas membicarakan kelangkaan dan penurunan kouta BBM, baik Minyak Tanah (Mitan) maupun petrlaite, serta kenaikan harga Pertamax yang dirasakan menyusahkan masyarakat, termasuk nelayan.

Pihaknya juga akan meneruskam sikap terkait kondisi politik negara, dalam hal ini penundaan pemilu dan jabatan 3 periode Presiden-Wakil Presiden.

“Walaupum sudah ada pernyataan tegas Presiden, namun tetap akan diteruskan, sehingga menjadi warning kepada pemerintah dan semua pihak yang mengaungkan isu ini, bahwa banyak masyarakat tidak setuju dengan wacana ini,”cetusnya.

Begitu juga tuntutan perjuangan LIN dan ANP, akan disampaikan kepada pihak terkait di Pemerintah Pusat.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden agar bisa menerima DPRD Maluku secara kolektif guna menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku terkait dengan LIN dan ANP.

“Kita tahu akhir ini arus besar sikap dari pada masyatakat Maluku sangat butuh kepastian, dalam hal landasan hukum atau Keputusan Presiden terkait LIN dan komitemen pemerintah membangun ANP,”pungkasnya.

1...244245246...280Halaman 245 dari 280