Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.

Ranperda dimaksud diserahkan langsung oleh Gubernur Murad Ismail, dan diterima Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala selaku pimpinan sidang di ruang rapat paripurna baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (19/07/2022).

Turut didampinggi Wakil Gubernur Barnabas Orno, Ketua DPRD Lucky Wattimury, Wakil Ketua DPRD Melkianus Sairdekut dan Effendi Latuconsina. Serta dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya, mengatakan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI selabat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus khas, laporan operasional, laporan saldo, anggaran lebih, laporan perubahan equitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Pemprov Maluku TA 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah sekaligus menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintah pada setiap akhir tahun.

“Pemprov mengucapkan rasa syukur karena selama tiga tahun berturut-turut 2019-2021 Pemprov Maluku meraih opini WTP dari BPK RI,”ucapnya.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku nomor 10 tahun 2020 tengang APBD TA 2021 dan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan APBD TA 2021, maka dapat dijelaskan pendapatan daerah dianggarkan Rp.3,31 triliun, terealisasi sampai tahun anggaran Rp.3,27 triliun atau 98,78 persen.

Realisasi pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp550,81 miliar, pendapatan transfer atau dana hibah Rp.2,715 triliun, dan pendapatan daerah lainnya Rp.1,56 miliar.

Kemudian, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.4,15 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran Rp.3,82 triliun atau 91,91 persen. Realisasi belanja daerah tersebut terjadi atas belanja operasi Rp.2,53 triliun, belanja modal Rp.1,01 triliun, belanja tak terduga Rp.63,05 miliar dan belanja transfer Rp.219,73 miliar.

Belanja pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.852,39 miliar, terealisasi Rp.851,69 miliar atau 99,92 persen. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.6 miliar, terealisasi sampai tahun anggaran Rp.6 miliar atau 100 persen.

Terkait hal tersebut, menurut Gubernur bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah maka diperoleh pembiayaan neto Rp.845, 69 miliar.

Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah Rp.3,27 triliun, jika diperhadapkan realisasi belanja daerah Rp3, 82 triliun, maka dihasilkan defisit APBD TA 2021 sebesar Rp550.749.906.119.

“Defisit APBD tersebut, bila ditambahkan dengan pembiayaan neto sebesar Rp845, 59 miliar maka dihasilkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silva TA 2021 sebesar Rp294.939.158.239,” ujarnya.

Selanjutnya neraca pemerintah provinsi Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemprov Maluku per 31 2021 yang terdiri atas total aset sebesar 6,511 triliun, total kewajiban Rp829,82 miliar dan total equitas Rp5,682 triliun.

“Saya akan menyerahkan laporan ini, untuk selanjutnya dibahas dan mendapatkan persetujuan DPRD Maluku dalam waktu tidak terlalu lama,”terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala mengatakan agenda ini akan dingunakan sebaik mungkin untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan APBD Provinsi Maluku selama satu tahun anggaran, berdasarkan indikator capaian yang sudah disepakati bersama.

Sesuai ketentuan perundang-undang, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang memuat laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus khas, catatan atas laporan keuangan, serta laporan kinerja telah diperiksa oleh BPK.

Dengan demikian, dalam ranperda telah terangkum secara jelas seluruh kebijakan pemerintahan daerah terkait pelaksanaan APBD Maluku TA 2022.

“Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam atas keberhasilan tiga tahun berturut-turut mendapatkan predikat WTP oleh BPK. Kami menghimbau untuk terus membangun kolaborasi bersama Pemda dan Forkopimda untuk memajukan Maluku yang kita cintai,”pungkasnya.

Ambon, MALUKU.News – Persoalan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtimbas) marak terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Maluku, salah satu Kota Tual. Bentrokan antar Pemuda di bumi maren ini bahkan menimbulkan korban luka, tiga diantaranya dari pihak kepolisian, salah satunya Wakapolres Tual, Kompol Syahrul Awab.

Perwira dengan satu melati dipundak itu kini telah dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Polri akibat terkena anak panah menancap tepat pada paha kanan, yang dilayangkan pemuda yang berkonflik itu.

Menyikapi bentrokan antar pemuda yang marak terjadi, Ketua Fraksi Kebangsaan DPRD Provinsi Maluku, Mu’min Refra di Ambon, Selasa (18/07/2022) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tual untuk lebih pro aktif melaksanakan pembinaan kepada masyarakat melalui satu penanganan intens di lingkup RT/RW.

“Sehingga kaum muda benar benar dididik, agar tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan orang lain, atau kepentingan umum karena salah paham atau hal sensitif lainnya,” ungkapnya.

Menurut Refra, upaya tersebut perlu ada kerjasama semua pihak, termasuk Kepolisian. Sehingga ada langkah perventif dalam menangani persoalan bentrok antar pemuda.

“Terkait bentrokan sekeliling anak muda di kota Tual, kita berharap pasca bentrok pemerintah daerah punya mindset untuk melakukan pembinaan di lingkup kelompok kelurahan RT/RW, dengan melibatkan kepolisiam, sehingga kerawanan sosial bisa diminimalisir,”pintanya.

Terhadap Wakapolres Tual dan dua anggotanya yang menjadi korban saat mengamankan bentrokan, Wakil Rakyat dari Dapil VI mengaku prihatin, serta mendesak agar siapapun aktor dibalik pertikaian bentrok agar diproses hukum.

“Kita sangat prihatin dan sekaligus mengapresiasi kinerja polres kota tual dalam penanganan, berbagai konflik sosial sampai pada tingkat bentrok antar warga. Kita berharap soal siapapun yang dianggap melakukan tindak yang merugikan, maka langkah hukum harus ditempuh siapapun dia, sehingga ini menjadi suatu kesadaran bersama,”tegasnya.

Ambon, MALUKU.News – Salah satu pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh pihak, yaitu nasib masa depan putra-putri daerah Maluku. Dalam berbagai penerimaan, sebut saja penerimaan calon Jaksa lebih banyak didominasi dari putra-putri luar daerah Maluku, sementara putra-putri asli Maluku tidak diakomodir.

Hal inilah kemudian menimbulkan gejolak sosial dan kereasahan dari rakyat Maluku, yang menganggap dianaktirikan atau tidak diperhatikan oleh negara. Persoalan ini, kemudian menjadi bahan penyampaian aspirasi DPRD Maluku ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengungkapkan dari hasil penyampaian aspirasi, Kejagung merespon baik hal ini, dan akan menjadi masukan untuk dikemudian hari.

“Kami ke Kejagung dan diterima langsung Kepala Biro Kepegawaian mereka sangat merespon. Mudahan menjadi masukan penting, karena mereka sementara melakukan kajian karena memang dari Kemenpan-RB membatasi CPNS di kejaksaan termasuk jaksa,” ungkap Amir kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, senin (18/07/2022).

Dikatakan, untuk mendukung perjuangan ini, diperlukan campur tangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, lewat surat resmi dari Gubernur ke pemerintah pusat.

Hal ini menurut kader PKS ini, perlu dilakukan secepatnya, mengingat dalam waktu dekat akan ada dua kantor Kejaksaan baru di Maluku. Tentu dengan surat dukungan Gubernur, bisa menjadi pertimbangan Pempus untuk memprioritaskan putra-putri Maluku menjadi calon Jaksa, baik ditempatkan pada dua kantor baru tersebut, bahkan di daerah lainnya di Maluku.

“Ternyata selama ini rekrut calon Jaksa untuk anak daerah hanya satu atau dua saja. Untuk itu, kami minta kalau bisa ada surat dari Gubernur, seperti hal yang dilakukan Papua sehingga ada kekhususan terhadap hal ini,” ucapnya.

Perjuangan ini, ungkap Amir harus dibicarakan lagi bersama Kementerian Aparatur Sipil Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun surat yang dilayangkan DPRD belum direspon

“Ini juga akan disampaikan ke kemenpan-RB termasuk honorer kalau bisa diberi waktu diundur dulu, dikarenakan banyak persoalan yang terjadi di daerah, termasuk menjadi skala prioritas dalam rekrutmen P3K. Cuma karena kemenpan belum memberikan respon untuk ketemu,”pungkasnya.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk optimalkan monitoring hal itu menindaklanjuti cuaca ekstrem yang terus melanda.

“Kami berharap balai jalan terus memonitoring jalan nasional yang ada khususnya jalan trans seram yang memang selalu di musim penghujan terjadi longsoran dan kerusakan, begitu juga Pemprov melalui Dinas PUPR terhadap jalan provinsi,”ungkapnya di Ambon, Rabu (13/07/2022).

Dikatakan, monitoring perlu dilakukan agar akses tranportasi di ruas jalan rawan longsor bisa berjalan dengan baik, termasuk distribusi bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Jika ada kerusakan segera ditangani, agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat selalu pengguna jalan,” ucapnya.

Kepada masyarakat, dirinya menghimbau agar selalu waspada saat melakukan perjalanan disituasi ektrem saat ini, terutama saat berada di ruas jalan yang rawan longsor.

“Ingat keselamatan yang paling utama, karena itu masyarakat harus selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi kapan saja,”pintanya.

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan kebencanaan yang terjadi di desa Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Komitmen ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkitiri usai rapat koordinasi bersama BWS Maluku, OPD terkait, dan tokoh masyarakat Werinama di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (12/07/2022).

Sebagai tindaklanjut, kata Fauzan BWS Maluku bersama OPD terkait akan melakukan upaya tanggap darurat, guna mememinimalisir kerusakan maupun korban dari bencana.

“Tadi sudah ada jaminan dari Balai Wilayah Sungai agar segera melakukan langkah, dari Dinas juga siap berkooperatif, bahkan masyarakat yang ada di Werinama seperti yang hadir tadi dalam rapat ada tokoh-tokoh masyarakat, siap mengambil langkah-langkah partisipatoris untuk menangani bencana yang terjadi,”tuturnya.

Menurut Fauzan, banjir yang terjadi Werinama menghilangkan sejumlah makam di TPU Wailisa merupakan kejadian berulang.

Untuk itu, Pemerintah seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini secara tegas sudah diamanatkan dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2007.

“Pemerintah tidak boleh tuli, tidak boleh bisu dan berdiam diri. Perlu upaya penanganan terhadap pinggiran sungai Waillisa agar tidak terjadi lagi abrasi yang bisa menghilangkan makam-makam yang ada disana,”pungkasnya.

Benhur: Jika Dilakukan Akan Terjadi Ledakan Pengangguran

Ambon, MALUKU.News – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun mendesak Pemerintah Pusat (Pempus) menunda kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

“Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dikhawatirkan akan terjadi ledakan pengangguran,” ujarnya di Ambon, selasa (12/07/2022).

Menurut Watubun, Kebijakan itu akan menganggu stabilitas politik, dan keamanan. Mengingat honorer baru diproses penghentian pada tahun 2025 setelah pemilu.

“Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik, sesuai tuntutan pemerintah daerah,” tandasnya.

Watubun menambahkan, dari sisi partai, sesuai rekomendasi eksternal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP, juga dimintakan untuk menunda penghapusan tenaga honorer.

“Untuk itu, saya berharap Pempus melalui Kemenpan-RB dapat mempertimbangkan hal ini secara baik, sebelum terjadi gejolak dikalangan masyarakat akibat kebijakan tersebut,” pungkasnya.