Tiakur, MALUKU.News – Presiden Joko Widodo meminta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk dipercepat, sehingga saat ini penyaluran BLT BBM mencapai 40 persen, dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau penyerahan BLT BBM, sembako, dan BLT kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Pembantu Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis (15/09/2022).

“Di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen, memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan,” ujar Presiden.

Presiden juga memastikan bahwa BLT BBM tersebut akan diserahkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok Tanah Air. Presiden menyebut saat ini Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia telah memulai penyaluran BLT BBM tersebut.

“Ini Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk kepulauan terluar yang berdekatan dengan Timor Leste, yang berdekatan juga dengan Australia,” ungkap Presiden.

“Ini sudah kita serahkan BLT BBM di wilayah ini telah dimulai,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach.

Ambon, MALUKU.News – Rapat Badan Pengurus Harian Lengkap (RBPL) BPD HIPMI Maluku yang dipimpin Plt. Ketum BPD HIPMI Maluku, Hamka Karepesina, melahirkan 10 butir keputusan.

Rapat yang diikuti 59 pengurus BPD baik secara offline maupun online, dan dinyatakan quorum itu, melahirkan 10 butir keputusan yang nantinya diserahkan kepada BPP HIPMI sebagai laporan.

Kesepuluh butir keputusan RBPL BPD HIPMI Maluku, yakni sebagai berikut :

1. Konsolidasi organisasi secara total baik tingkat di BPD dan BPC.

2. Evaluasi Pengurus BPD HIPMI Maluku secara total sebagaimana ketentuan organisasi.

3. Mengesahkan Surat Mandat Ketum BPD HIPMI Maluku kepada saudara Hamka Karepesina (Ketua Bidang OKK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum BPD HIPMI Maluku berdasarkan Surat Mandat dengan Nomor 001/KETUM/BPD-MLK/IX/2022 tanggal 13 September 2022.

4. Instruksi organisasi kepada BPC HIPMI se-Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan program wajib di tingkat BPC.

5. Berdasarkan hasil RBPL tidak menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Azis Tunny sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Maluku sebagaimana ketentuan AD/ART dan PO HIPMI.

6. RBPL tidak mengakui tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPD HIPMI Maluku untuk mengkudeta Ketum BPD HIPMI Maluku dengan alasan apapun dan tidak mengindahkan AD/ART dan PO HIPMI, serta berbicara simpang siur pada publik yang membuat nama HIPMI tercoreng di mata masyarakat.

7. Absen kehadiran pada RBPL BPD HIPMI Maluku pada hari Rabu tanggal 15 September 2022 bertempat di Cafe Tempo Doeloe telah direkap sesuai absensi kehadiran, dan akan dilaporkan ke BPP HIPMI.

8. Bahwa hasil rapat yang dilakukan oleh Sekertaris Umum beserta Wakil Ketua Umum adalah rapat yang dilakukan secara ilegal dan inkonstitusional, sebab tidak berdasar pada AD/ART dan PO HIPMI.

9. Bahwa dalam AD/ART dan PO HIPMI sebagai Legal Standing berorganisasi tidak pernah mengatur soal Presidium Sidang RBPHI sebagaimana undangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Umum.

10. Tetap memberikan komitmen dan dukungan penuh kepada Kakanda Akbar Himawan Buchari (AHB) sebagai Calon Ketua Umum BPP HIPMI pada pelaksanaan Munas nanti.

Ambon, MALUKU.News – Presiden Joko Widodo meninjau langsung penyerahan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya pada Kantor Pos Dobo. Kamis, (15/09/2022).

Presiden menyampaikan, saat ini pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), bahan bakar minyak (BBM) kepada para penerima manfaat di 461 kabupaten/kota.

“Sampai hari ini pemerintah telah membagikan kepada 8.179.000 (orang) dan sudah naik pada angka 461 kabupaten dan kota. Kalau kemarin 431 sekarang 461, lompatannya cepat sekali,”kata Presiden.

Presiden berharap, kecepatan pembagian BLT BBM akan berdampak baik pada daya beli masyarakat sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.

“Kita harapkan dengan kecepatan pembagian BLT BBM ini, daya beli rakyat, konsumsi rakyat tidak turun,” lanjutnya.

Selain BLT BBM, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan lain berupa sembako dan BLT kepada peserta program keluarga harapan (PKH).

Penyerahan bansos di Kantor Pos Dobo merupakan, kegiatan kedua Presiden dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Aru

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo di Kantor Pos yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga.

Ambon, MALUKU.News – Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, M. Azis Tunny, menyatakan dirinya sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum yang sah, dan sementara organisasi dipimpin oleh Pelaksana Tugas atas perintahnya. Upaya pemakzulan atau menurunkannya secara paksa dari jabatan Ketum, menurutnya tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang sah.

“Saya masih Ketua Umum yang sah, dan sementara menunjuk saudara Hamka Karepesina menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum karena posisi saya lagi berhalangan tidak tetap. Perlu ada Pelaksana Tugas agar roda organisasi ini tetap berjalan, dan itu sesuai konstitusi organisasi yakni Pasal 31 ART HIPMI,” kata Azis kepada pers, Kamis (15/9).

Menurutnya, penunjukkan Pelaksana Tugas juga sudah dilaporkannya kepada Plt. Ketum BPP HIPMI, Eka Sastra. “Jadi untuk sementara ini, Pelaksana Tugas Ketum BPD HIPMI Maluku yang sah adalah saudara Hamka Karepesina,” jelasnya.

Ditegaskannya, organisasi yang menghimpun para pengusaha muda itu harus tetap berjalan pada relnya, yakni sesuai dengan ketentuan AD/ART dan Pedoman Organisasi (PO) HIPMI.

Dia mengakui, ada gerakan pemakzulan terhadap dirinya melalui RBPHI (Rapat Badan Pengurus Harian Inti) yang dilaksanakan Rabu (14/9) kemarin di Hotel Pacifik Ambon, namun pelaksanaan rapat itu cacat prosedural karena dilaksanakan tidak sesuai mekanisme organisasi.

“Rapat kemarin itu ilegal dan cacat hukum, sehingga apapun keputusannya tidak sah dan inkonstitusional karena tidak memiliki sandaran hukum di AD/ART dan PO HIPMI,” tandasnya.

Azis menjelaskan, sebagaimana PO 06 HIPMI, RBPHI dapat dilaksanakan atas panggilan Ketua Umum apabila dipandang ada masalah penting, mendesak dan strategis (termasuk keadaan kahar). Sekretaris Umum tidak berhak mengundang dan melaksanakan RBPHI, karena itu bukan kewenangannya.

Pada hari Senin (12/9) sebelumnya, Azis mengagendakan RBPHI dengan agenda rapat saat itu yakni dirinya memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi atas masalah yang tengah dihadapinya. Namun rapat kemudian digiring oleh sebagian orang untuk pemakzulan sehingga akhirnya deadlock, dan rapat diskorsing oleh pimpinan rapat sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pada RBPHI hari Senin, pimpinan rapat atas permintaan Ketua Umum adalah Ketua Bidang OKK Hamka Karepesina, dan telah mendapat persetujuan dari forum. Karena itu, yang bisa melanjutkan rapat kecuali Ketua Umum, atau pimpinan rapat.

“Tidak ada itu yang namanya Presidium Sidang RBPHI, sebagaimana undangan Sekretaris Umum untuk melanjutkan rapat. Ini membuktikan Sekum tidak paham mekanisme organisasi dan terkesan memaksakan niatnya untuk mau menjadi pimpinan HIPMI dengan cara-cara tidak elok,” tandasnya.

Azis mengatakan, Musda BPD HIPMI Maluku pada November 2021 lalu dimana dia dan Sekum Bodewyn Mailuhu bertarung, namun pasca itu dia sudah berupaya akomodatif dan berlaku adil dengan mengakomodir semua perbedaan.

“Karena di HIPMI kita bertarung untuk bersanding, dan selalu mengedepankan azas persahabatan persaudaraan. Jangan sampai kita kehilangan spirit itu di HIPMI Maluku,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, Boy R. Sangadji, mengatakan, organisasi HIPMI harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan AD/ART dan PO HIPMI.

Dikatakannya, berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal 31 Ayat (3) ART HIPMI, disebutkan bahwa, apabila Ketua Umum berhalangan untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, dapat diwakili oleh salah seorang Ketua yang ditunjuk.

“Dalam konsideran ini, penunjukan PLT (Pelaksana Tugas) adalah sah dan menjadi Hak Preoregatif Ketua Umum,” jelasnya.

Sebagai mantan Ketua Bidang OKK BPP HIPMI, dia menyebutkan, RBPHI juga menjadi kewenangan dan Hak Preoregatif Ketua Umum selaku mandataris organisasi, dan itu tidak bisa diambil alih begitu saja oleh lainnya.

“Kalau dilakukan secara inkonstitusional maka segala produk atau keputusan yang dihasilkan juga cacat demi hukum,” kata Sangadji yang juga Ketua Dewan Kehormatan BPD HIPMI Maluku.

Langgur, MALUKU.News – Setelah melakukan kunjungan kerjanya di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) pada 1 September lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi kembali melakukan kunjungan kerjadi Povinsi Maluku untuk meresmikan Jembatan Waer Fair di Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara, Rabu (14/09/2022).

Jembatan gantung Wear Fair merupakan jembatan penghubung antara Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.Jembatan dengan panjang 120 meter ini berada di atas Selat Batu Jatuh itu. Proyek yang dikerjakan CV. Keramik Jaya, dengan Konsultan Pengawas PT. Yodya Karya, bersumber dari alokasi APBN tahun 2019 sekitar Rp6.2 miliar.

Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Presiden didampingi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Murad Ismail, Forkopimda Maluku, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin, dan Wali Kota Tual Adam Rahayaan.

Usai meresmikan jembatan, Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur berupa jembatan penting untuk mempercepat mobilitas orang dan barang.

“Jembatan Wear Fair ini penting sekali dalam rangka mobilitas orang maupun mobilitas barang,” ujar kepala negara.
Peresmian jembatan yang dilakukan saat ini, jelas Presiden, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur secara merata hingga ke seluruh pelosok Tanah Air. Bahkan, dalam satu tahun pemerintah membangun sekitar 200 jembatan serupa sebagai akses konektivitas warga antar kecamatan/desa maupun pulau.

“Yang kita bangun bukan hanya jalan tol yang gede-gede atau pelabuhan dan airport, tetapi juga pembangunan jembatan antar desa dan pulau. Setahun, kita bangun kurang lebih 200-an jembatan gantung antar desa, kecamatan dan pulau yang kecil-kecil,” tutur Presiden.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Yudha Handita Pandjiriawan, dalam keterangan terpisah menjelaskan, Jembatan Gantung Wear Fair memiliki panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter. Jenis jembatan gantung dipilih karena proses pembangunan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

“Satu, pelaksanaan cepat, karena ini dulu sudah ada jembatan, dan ini dibongkar dengan segera supaya lebih manfaat dan masyarakat yang di seberang pulau masih belum banyak memerlukan kendaraan yang besar sehingga masih cukup difasilitasi kendaraan roda dua dan penyebrangan,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Jon Sudiman Damanik berharap, masyarakat dapat menjaga dan memelihara dengan baik Jembatan Gantung Wear Fair ini sebagai salah satu aset negara yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harapan kami, masyarakat dapat menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Karena ini aset kita bersama, jadi ini harus kita jaga, masyarakat harus jaga, supaya dapat termanfaatkan dengan baik,” harap Jon.

Usai meresmikan jembatan Fair di Kota Tual, Presiden kemudian menuju Kantor Pos Tual, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku
Tenggara. Disini, Presiden menyerahkaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada peserta Program Keluarga Harapan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyaksikan penyerahan 40 unit sepeda motor kepada Kodim 1503 oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto.

Agenda kegiatan selanjutnya, menuju Pasar Tual, Kecamatan Pulau
Dullah Selatan, Kota Tual. Disini, Presiden juga menyerahkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada para pedagang pasar dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada para pedagang Kaki Lima.

Dilanjutkan pada pukul 17.20 WIT, Presiden menuju LPT. Samudera Indo
Sejahtera (SIS), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual. Disini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan Display Pasar dan Peninjauan Alur Proses Pendaratan Ikan kepada Presiden, sedangkan peninjauan Unit Pengolahan Ikan dipandu Komisaris PT. SIS, Arif Wijaya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan dialog antara Presiden dengan para nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut dan
para karyawan PT. SIS.

Ambon, MALUKU.News – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 2022, yang betlangsung di Ballroom Amaris Hotel, Ambon, Rabu (14/09/2022).

Rakornas ESDM ini dihadiri para Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunann kabupaten/kota se-Maluku, Bappeda se- Maluku, perwakilan PT. PLN Maluku-Malut dan Perwakilan PT.Pertamina Ambon Dinas ESDM kabupaten/kota.

Kegiatan Rakor ESDM ini menghadirkan narasumber Anjas Bandarso, Analisis Kebijakan Energi dari Ditjen Bina Pembanguan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan materi Sinkronisasi Urusan Sektor ESDM Pemerihtah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyampaian materi tentang Sektor ESDM di Provinsi Maluku oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Abdul Haris dan Membangun Sistem Perencanaan Terrpadu Sektor Energi disampaikan leh Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa.

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi da,,, Denny Lilipory mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para peserta rakor yang telah memberikan perhatian dengan menghadiri acara yang sangat penting ini.

Dikatakan, dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terjadi pengalihan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten menjadi kewenangan pusat atau provinsi. Hal ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyerahan personil, pembiayaan sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).

Seiring berjalannya itu, diberlakukan pula UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dimana urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, sub urusan mineral dan batubara, sebagaimana tercantum di dalam lampiran UU No.23 tahun 2014, dicabut dan menjadi urusan pemerintah pusat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres No. 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pemberian regulasi tersebut, sebut Gubernur, menyulitkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, ditambah lagi dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia serta bertentangan geografis Provinsi Maluku yang berbasis kepulauan.

“Untuk itu, saya harapkan rakor ini dapat menjadi moment yang mampu menyatukan langkah, persepsi dan bersinergi dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Maluku,” harap Gubernur.

Walaupun urusan bidang energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, namun peran kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan urusan bidang energi dan sumber daya sangat besar dan penting antara lain, pemberian reomendasi dalam penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), bahan galian bukan logam, bahan galian, bahan galian bukan logam tertentu dan bahan galian batuan.

Selain itu, pemberian rekomendasi OPD terkait kabupaten/kota dalam pembelian Bahan Bakar Minta (BBM) tertentu (siolar), pengusulan kabutuhan BBM tertentu dan BBM khusus penugasan dari masing-masing sektor pengguna setiap tahunnya dan data desa-desa yang sudah dan belum berlistrik di wilayah masing masing , dan lain lain yang terkait dehgan energi dan sumber daya mineral.

Terkait hal tersebut, Gubernur mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ESDM ini.

Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Maluku, Susilo selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan mengatakan, tujuan dilaksanakannya Rakor Energi Sumber Daya dan Mineral ini sebagai momentum bagi Dinas ESDM se-Maluku untuk berkolaborasi dan mensinkronkan berbagai program dan kebijakan strategis sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Maluku.

Langgur, MALUKU.News – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia -1, mendarat di Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur, Rabu siang, (14/09/2022). Di Bumi Larvul Ngabal, Presiden akan menghadiri sejumlah agenda.

Bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 07.00 WIB, Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan tiba di Langgur pada pukul 13.19 WIT.

Kedatangan Presiden disambut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Ibu Widya Pratiwi Murad, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Pangdam XVI/ Pattimura, Mayjen Ruruh Aris Setyawibawa, Danlantamal IX Ambon, Brigjen TNI. (Mar) Said Latuconsina, Anggota DPR RI Hendrik Lewerissa, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov, Bupati Kabupaten Malra M. Thaher Hanubun dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Malra.

Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Kabupaten Malra dan Kota Tual, yaitu, Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Tiba di bandara, Presiden Joko Widodo Ibu Negara yang dikawal ketat aparat keamanan langsung menuju rumah makan Forganza untuk makan siang di sana.

Sepanjang jalan dari Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur, terlihat warga berdiri sambil menyaksikan kedatangan orang nomor satu di republik ini.
Nampak warga begitu bersemangat sambil meneriakkan “selamat datang” saat rombongan Presiden melintas.

Ambon, MALUKU.News – Ketua Bidang OKK BPD HIPMI Maluku, Hamka Karepesina SH, MH, ditunjuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum BPD HIPMI Maluku. Penunjukkan ini berdasarkan surat mandat yang dikeluarkan Ketum BPD HIPMI Maluku M. Azis Tunny tertanggal 13 September 2022 lalu.

“Iya, benar per hari ini saya dipercayakan untuk menjabat sebagai pelaksana tugas Ketum BPD HIPMI Maluku,” kata Karepesina kepada pers di Ambon, Rabu (14/9).

Dalam surat penunjukkan itu, kata jebolan magister hukum Unpatti ini, Ketum Azis menyampaikan bahwa dirinya saat ini sedang menghadapi masalah hukum di kepolisian, dan dia berharap doa terbaik dari semua pihak untuk dirinya dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

“Alasan ini kemudian Bang Ketum (Azis Tunny, red) menunjuk saya sebagai pelaksana tugas,” ungkapnya.

Dikatakannya, Azis berharap agar dirinya dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan menjalankan roda organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Pedoman Organisasi HIPMI.

Menurutnya, sikap Azis tersebut dilakukan agar dirinya lebih fokus menghadapi masalah yang tengah dihadapinya, sekaligus tidak ingin nama HIPMI digiring-giring ke masalah pribadinya.

“Masalah Bang Ketum Azis tidak ada hubungannya dengan HIPMI, sehingga dia tidak ingin dipolitisasi oleh kelompok-kelompok kepentingan,” jelasnya.

Hamka menyebutkan, sikap yang ditempuh Azis mengikuti keputusan yang juga ditempuh oleh Ketum BPP HIPMI Mardani H. Maming, ketika menghadapi masalah hukum yang menimpanya.

“Mari kita berikan dukungan moril dan doakan yang terbaik, serta biarkan proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah,” tandasnya.

Ambon, MALUKU.News – Sekretaris Umum DPW Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) Provinsi Maluku, Adji Muhammad mewakili Ketua Umum DPW Lasqi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lasqi Tingkat Provinsi Maluku tahun 2022, Selasa (13/09/2022) yang berlangsung di Gedung TP PKK Provinsi Maluku.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Sekum DPW Lasqi didampingi Ketua DPD Lasqi Buru dan Ketua DPD Lasqi Kabupaten SBB.

Rapat kerja daerah diikuti oleh seluruh perwakilan dari masing-masing DPD Lasqi kabupaten/kota se-Maluku. Dalam rapat kerja ini, akan dibahas juga kesiapan Lasqi Maluku menuju Festival Seni Qasidah Tingkat Nasional tahun 2022 yang akan berlangsung di Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Ketua Umum DPW Lasqi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris DPW Lasqi, Adji Muhammad mengaku sangat bangga sekaligus memberikan apresiasi, karena Lasqi Maluku telah mampu menunjukkan prestasi yang gemilang, dimana pada tahun 2019 yang lalu, Lasqi Provinsi Maluku keluar sebagai juara umum Pada Festival Qasidah skala besar tingkat nasional di Kota Ambon.

Di tahun 2021 pada Festival Qasidah skala kecil tingkat nasional, kata Widya, Lasqi Maluku juga berhasil meraih juara 1 Vokalis Dewasa Putri, juara 2 Pop Religi Remaja Putri serta juara 2 Pop Religi Anak-Anak Laki-Laki dan Perempuan.

Olehnya itu, Rakerda Laski Provinsi Maluku saat ini, memiliki posisi sangat penting dan strategis. Selain sebagai ajang silaturahim, karena dihadiri Laski dari seluruh kabupaten/kota di Maluku, tetapi juga sebagai forum untuk mengevaluasi dan merumuskan program program strategis Laski ke depan.

Rakerda saat ini, kata Widya, difokuskan pada pelaksanaan Festival Seni Qasidah skala besar tingkat Provinsi Maluku, yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang.

“Untuk itu, saya menghimbau kepada Lasqi di kabupaten/kota untuk mempersiapkan peserta festival serta terus berupaya melakukan pembinaan sebagai upaya mencari bakat dan talenta-talenta terbaik, agar pada festival tingkat nasional Tahun 2022 ini, Laski Maluku dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik lagi sebagai juara umum.

Ia juga berharap, agar Rakerda kali ini untuk lebih banyak membahas hal-hal yang bersifat teknis, mulai dari sistem dan mekanisme festival, penampilan peserta saat lomba, penjurian dan penilaian, sehingga kita memiliki persepsi, kesepakatan dan komitmen yang sama untuk dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam pelaksanaan festival nanti.