Beranda blog Halaman 235

KPU RI Apresiasi Komitmen Gubernur Maluku Sukseskan Pemilu Serentak 2024

0

Ambon, MALUKU.news – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang telah berkomitmen untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang.

“Gubernur secara tegas telah menegaskan komitmen Pemprov Maluku beserta jajaran forkopimda memberikan dukunagn sepenuhnya untuk sukseskan Pemilu 2024 dam Pilkada khususnya di Maluku.”ungkapnya usai rapat koordinasi persiapan Pemilu dan Pilkada serentak bersama Pemda, DPRD, Forkopimda, dan Bupati/Walikota se-Maluku di Ambon, kamis (21/07/2022).

Dikatakan, selain Gubernur, DPRD Maluku juga memberikan dukungan penuh akan hal ini, terutama dari sisi anggaran.

“Yang penting Guebrnur sebagai kepala daerah dan Ketua DPRD Maluku telah memberikan komitmen untuk Pilkada serentak dan Pemilu 2024 disiapkan secara maksimal. Itu sudah jadi komitmen beliau berdua,”ungkapnya.

Disatu sisi, kata Hasyim sukseknya Pemilu dan Pilkada dibutuhkan adanya kolaborasi, dan koordinasi secara baik dari seluruh pemangku kepentingan di Maluku. Karena disadari, Maluku memiliki tantangan yang cukup berat, dikarenakan kondisi geografis bercirikan kepulauan.

“Maluku dikenal sebagai provinsi Kepulauan, tentu jangkauan membutuhkan waktu berhari-hari. Untuk perlu ada upaya untuk diantisipasi, dalam hal penyiapan moda transportasi, dan lain sebagainya,”pintanya.

Ditempat yang sama, Gubernur Murad Isamil juga memberikan apresiasi kepada KPU RI yang telah menjadikan Maluku sebagai daerah tujuan.

“Ini yang perlu kita apresiasi, walau kesibukan luar biasa KPU dan komisioner mau datang ke Maluku untuk membicarakan persiapan dan kesiapan, karena mungkin beliau menganggap Maluku adalah provinsi Kepulauan, memiliki konektifitas antara wilaya yang sangat sulit, sehingga perlu ada perhatian penuh untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024,”tuturnya.

Dihadapan Ketua KPU, Gubernur berjanji akan bekerja maksimal untuk suksesnya penyelenggaran Pemilu dan Pilkada.

“Kami siap membantu semuanya sampai selesai,”tegas Gubernur.

Rapat DPRD Soal Asrama Haji Hasilkan Dua Kesimpulan Salah Satunya Listrik Akan Dinyalakan

0

Sangakala: Prinsipnya Pelayanan Haji Prima Tetap Dilakukan, Asrama Haji Tetap Berikan Yang Terbaik

Ambon, MALUKU.news – Rapat bersama yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, PLN Wilayah Maluku, Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku kemarin sudah menghasilkan kesimpulan.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala menegaskan hasil rapat bersama antara Kemenag Provinsi Maluku, PLN Wilayah Maluku, Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku pada rabu (20/07/2022) kemarin dengan kesimpulan akhir bahwa lampu di Asrama Haji Waiheru akan dinyalakan.

“Saudara Halimun Saulatu tidak mengikuti rapat sampai selesai, sehingga tidak mengetahui kesimpulan akhir dari rapat tersebut. Dari hasil rapat itu ada dua kesimpulan yakni dari pihak PLN sendiri akan segera menyalakan lampu di Asrama Haji hari ini,”ujarnya di Ambon, Kamis (21/07/2022) menanggapi pernyataan Anggota DPRD Maluku Halimun Saulatu.

Menurut Sangkala, kesimpulan kedua dalam rapat tersebut terkait dengan tunggakan rekening listrik yang disampaikan telah disepakati dalam tahap negosiasi dan pihak-pihak yang siap bertanggung jawab dan sudah menyampaikan kesiapannya sehingga pihak PLN pun tidak berkeberatahn menyalakan listrik.

“Intinya masalah ini sudah selesai dan lampu di Asrama Haji telah menayala dan memastikan bahwa pelayanan haji di masyarakat dalam rangka menyambnut kedatangan haji tidak ada masalah,” ungkapnya.

Dijelaskan Sangkala, beberapa waktu lalu pihak Kanwil Agama menyurati kepada tim satgas covid-19 dan tembusannya ke DPRD. Kemudian dengan surat itu menjadi alasan untuk memanggil para pihak. Intinya bahwa dengan adanya pemutusan listrik maka pihak Kemenag ingin mengklarifikasi kepada pihak satgas covid, karena sesuai dengan keputusan Menteri Agama bahwa Arama Haji boleh digunakan.

“Tetapi pihak peminjam yang menggunakan harus bertanggung jawab seperti membayar listrik atau apapun yang digunakan air dan lain sebagainya. Nah dari pihak satgas covid-19 juga sudah menerangkan kepada kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban baik tingkat provinsi maupun kota. Jadi masalahnya sudah selesai, sudah bisa dijawab, setelah mendapat penjelasan Kita masuk ke forum negosiasi,” katanya.

“Dan Alhamdulillah sudah bisa selesai dengan baik, PLN hari ini juga sudah menyalakan lampu serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sudah siap memempertanggung jawabkan tunggakan yang harus diselesaikan ke pihak PLN, itu yang sudah disepakati dan sudah tidak ada masalah lagi,” katanya lagi.

Sangkala dalam konferensi pers langsung menghubungi pak Yus dari pihak PLN via telepon untuk memastikan komitmen hasil rapat bersama di DPRD untuk menyalakan lampu di Asrama Haji Waiheru.

“Alhamdulillah tadi pagi kami sudah ketemu pihak kemenag agama dan usai dilakukan tanda tangan kesepakatan bersama dan lampu di Asrama Haji telah dinyalakan pada pukul 10 pagi,” ujar Yus.

Selain itu Sangkala juga menghubungi Kepala Kemenag Provinsi Maluku H. Yamin via telepon, mengakui usai pertemuan di DPRD Maluku, pihaknya bersama pihak terkait langung meninjau lokasi dan diteliti semuanya sudah diselesaikan oleh pihak-pihak terkait.

“Sehingga hari ini lampu sudah dinyalakan dan sekarang sudah selesai, kami juga berterima kasih kepada pihak DPRD Provinsi Maluku dari komisi II dan Komisi IV yang telah membantu memfasilitasi sehingga apa yang selama ini menjadi salah satu masalah di Asrama Haji sudah bisa terselesaikan”urainya.

Sangkala mengimbau masyarakat agar tenang karena tidak ada masalah mengkhawatirkan.

“Prinsipnya pelayanan haji prima akan tetap dilakukan dan Asrama haji akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. serta Pihak PLN juga komitmen utk memback up sehingga hal seperti ini tidak akan lagi miskomunikasi di masa yang akan datang,”pungkasnya.

Polresta Ambon Musnahkan 6,827 Liter Miras Sopi

0

Ambon, MALUKU.News – Sebanyak 6,827 liter minuman keras (miras) jenis Sopi dimusnahkan aparat Polresta Pulau Ambon, Kamis (21/07/2022) dengan cara ditumpahkan ke selokan air.

Pemusnahan ribuan miras sopi hasil razia jajaran Polres Pulau Ambon sejak sejak bulan Juni sampai Juli 2022 itu dipimpin langsung Kapolres Pulau Kombes Pol Radja Arthur Simamora dan disaksikan pejabat Wali kota Ambon.

Kapolres Pulau Ambon Kombes Pol Radja Arthur Simamora, mengatakan modus operasi yaitu yang digunakan pemilik sopi untuk menyuplai miras ke Kota Ambon.

“Modusnya adalah dengan mengisi sopi di gen-gen ada juga pakai karton, ada yang simpan di tas ransel agar tidak diketahui oleh aparat setempat,” ujarnya.

Menurut Kapolres, razia minuman keras telah dilakukan secara rutin untuk menekan peredaran miras masuk ke Kota Ambon. Dan Miras juga mempengaruhi generasi muda.

“Hal ini bisa meningkatkan kasus kriminal dengan adanya peredaran minuman keras sejenis sopi. Salah satu program kita saat ini adalah bagaimana kita menciptakan kondisi atau situasi kondusif, aman, damai dan nyaman bagi masyarakat,”pungkasnya.

Ketua DPRD Maluku Imbau Warga Berhati-Hati Saat Bepergian

0

Ambon, MALUKU.News – Dalam beberapa hari belakang ini, Kota Ambon, secara luas Maluku diterpa cuaca buruk, berupa hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi, disertai angin kencang. Untuk itu, masyarakat dihimbau selalu berhati-hati, karena bencana kapan saja bisa terjadi.

“Saat ini curah hujan yang terus tinggi, walaupun satu dua hari agak menurun, namun akan berdampak besar, terbukti adanya longsoran yang terjadi di beberapa titik, serta bencana lainnya. Oleh Karenannya saya minta kepada orang tua awasi anak-anak dengan baik, pelajari betul situasi dan kondisi cuaca, berpegian kemana-mana harus menghindari hal-hal yang bisa membahayakan karena ngaguan cuaca,”pinta Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Kamis (21/07/2022).

Menurut Wattimury, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) cuaca buruk masih akan terus terjadi dalam beberapa hari kedepan. Untuk itu, masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai atau lereng gunung, untuk lebih berhati-hati, sigap menghadapi bencana.

“Satu nyawa hilang rugi yang sangat besar bagi kita semua karena bencana alam,” ucapnya.

Dijelaskan Wattimury, sebagai tindaklanjutnya DPRD Maluku telah melakukan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui Komisi III dan IV, untuk mengetahui seberapa jauh dampak dari curah hujan yang tinggi dan sejauh mana Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk kabupaten/kota mengambil langkah-langkah untuk menangani korban bencana alam.

“Bahkan DPRD Maluku juga telah menerima surat masuk dari beberapa kabupaten/kota, meminta pengananan wilayah-wilayah tertentu yang mengalami bencana alam,” katanya.

“Karena itu, kemarin komisi III sudah lakukan rapat, berkoordinasi dengan BPBD Maluku untuk mengambil langkah. Demikian juga Dinas Sosial untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh,” katanya menambahkan.

Gubernur Sambut Kunjungan Ketua KPU RI di Maluku

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail menyambut kedatangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, di Bandara Internasional Pattimura, Ambon, Kamis (21/7/2022).

Asy’ri didampingi Sekjen KPU, Bernard Dermawan Sutrisno dan salah satu anggota Komisioner KPU, Betty E. Idroos serta  12 stafnya dan Tim Advance yang terdiri dari tujuh orang.

Rombongan mendarat di bandara sekitar pukul 07.05 WIT dan langsung menuju Gedung VIP Room Bandara.

Gubernur yang mengenakan kopiah putih dan batik merah memberi sambutan hangat dengan mengalungkan Kain Tenun Maluku kepada Ketua KPU dan dua rekan kerjanya tersebut.

Turut serta dalam  penyambutan itu Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangan beserta jajarannya.

Sebelum beranjak meninggalkan bandara, Gubernur dan Ketua KPU beserta rombongan beristirahat sejenak di VIP Room. Disana berlangsung ramah tamah.

Sebagai informasi,  Kamis (21/7/2022), Ketua KPU dijadwalkan akan menghadiri Rapat Koordinasi dengan Gubernur Maluku serta Forkopimda Maluku dalam rangka Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Selanjutnya, akan menghadiri kegiatan Pengarahan dan Konsolidasi KPU dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Saulatu: Tunggakan Tagihan Listrik Asrama Haji Waiheru Sebenarnya Persoalan Sepele

0

Ambon, MALUKU.News – Berdasarkan data dari PLN Wilayah Maluku, ternyata tunggakan pembayaran tagihan listrik di Asrama Haji Waiheru Kota Ambon mencapai Rp129.000.000. Tunggakan tersebut menjadi bahan pembincangan serius oleh pihak PLN Wilayah Maluku.

Hal itu terungkap dalam rapat kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku bersama Komisi II dan Komisi IV DPRD Maluku, di Ambon Rabu (20/07/2022).

Anggota Dewan Komisi II Maluku Halimun Saulatu, mengatakan tunggakan pembayaran tagihan listrik oleh pihak Asrama Haji Kota Ambon sebenarnya persoalan sepele. Oleh karenanya, Kemenag Maluku dan PLN Wilayah Maluku harus melakukan negosiasi.

“Itu hanya persoalan kecil, kenapa harus dimasukkan dalam pembahasan bersama dengan DPRD Maluku,”tandasnya.

Menurut Saulatu, tunggakan pembayaran tagihan listrik sebesar Rp129.000.000 itu membuat pihak PLN mengancam akan melakukan pemutusan jaringan hal itu juga karena ada pemakaian diluar prosedur atau istilah di Ambon (lostrom).

“Saat dilakukan pengecekan ada proses rehabilitasi Asrama Haji, dan ini menjadi beban yang semestinya dibayar,” ujarnya.

Dijelaskan Saulatu, persoalan yang terjadi soal pembayaran tagihan listrik semestinya 3 bulan berjalan, sudah harus lapor ke pihak PLN. Apalagi pihak PLN sudah berniat baik untuk memanggil Kepala Kantor Kemenag Maluku.

“Tetapi Kepala Kantor Kementrian Agama Maluku mengatakan, tidak mau datang karena nantinya pihak PLN menyuruh untuk membayar tagihan listrik Asrama Haji. Sehingga dengan persoalan seperti ini kami menjadi marah,”kesalnya.

Saulatu katakan, saat kedatangan Jemaah Haji tanggal 6 Agustus 2022 nantinya, Asrama Haji Waiheru Ambon tidak lagi terjadi pemadaman lampu oleh PLN.

“Tetapi kalau terjadi kegelapan maka sangat riskan, sebab selama umur saya suda 50 tahun baru ketemu persoalan seperti begini,”tegasnya.

Saulatu menambahkan, dalam menjalankan ibadah haji memerlukan ketenangan, sehingga kalau saat pulang nanti rombongan Haji pulang ke Ambon kemudian asramanya gelap maka apa yang terjadi.

“Itu ada otak kaseng sebab Jemaah Haji bukan hanya Kota Ambon, ini satu Maluku maka dalam rapat bersama saya tekankan kepada PLN, mulai dari tanggal 06/08/2022 sampai Jemaah Haji pulang ke Kabupaten masing-masing lampu di Asrama Haji tetap menyala,” katanya.

“Setelah itu baru kasih putus, terserah dan semestinya ada negosiasi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang terjadi kalau tidak maka gawat,” katanya menambahkan.

Kunker ke DPRD Maluku, KPU Jabar Kagum Tingginya Partisipasi Pemilih

0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi Pemilihan Umum (KPU), beserta Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Kunker dilakukan untuk sharing terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, yang dirangkai dengan pertemuan di ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (20/07/2022).

Usai pertemuan, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mengaku mempelajari banyak hal dari hasil sharing bersama KPU, Pemda dan DPRD Jabar, terkait pelaksanaan hingga partisipasi pemilu, serta penyusunan satu anggaran dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

“Dari hasil sharing, mereka mengajarkan kita bagaimana melaksanakan kerja sama dengan KPU, bagaimana melaksanakan pemilu, dan partisipasi pemilih dalam kerja sama kaitan dengan pelaksana pemilu, Bawaslu, TNI Polri, dan masyarakat,”ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih mengakui juga telah belajar banyak hal, termasuk tingginya partisipasi pemilih di Maluku.

“Kami belajar dari partisipasi yang tinggi di Maluku, dengan tataan geografis yang demikian memiliki kepulauan yang banyak, tetapi pencapaian Maluku dengan partisipasi yang tinggi ini bagi kami adalah hal yang luar biasa. Hal ini bisa kami terapkan di daerah-daerah terpencil di Jawa Barat untuk bagaimana kami berikan pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat Jawa Barat,”tuturnya.

Menurut Nina, dari aspek dukungan anggaran dan politik dari DPRD terhadap KPU Maluku sangat luar biasa.

“Pemilih di Jawa Barat besar, tetapi ini bukanlah satu hal yang menghalangi untuk kami belajar. Kami datang kesini ternyata dukungan iba non pemilihan dalam hal ini aspek anggaran juga telah berjalan disini, termasuk dukungan politik untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sehingga kualitas itu di ukur oleh partisipasi yang tinggi,”ungkapnya.

Gubernur Maluku Sambut Pangdam Pattimura Baru

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Murad Ismail didampingi Ny. Widya Pratiwi Murad menyambut kedatangan Pangdam XVI/Pattimura yang baru Mayjen TNI. Ruruh Setyawibawa, di Bandara Internasional Pattimura, Ambon Rabu (20/7/2022) pagi.

Mayjen TNI. Ruruh A.Setyawibawa mendarat di bandara tersebut sekitar pukul 07.10 Wit menggunakan pesawat Batik Air dan langsung menuju ruang VVIP.

Gubernur yang mengenakan seragam putih memberi sambutan hangat dengan mengalungkan kain Tenun Maluku sebagai simbol penerimaan warga baru di Maluku kepada Pangdam baru yang datang bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XVI/Pattimura Ny. Indah Ruruh A. Setyawibawa.

Turut serta dalam penyambutan itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku, diantaranya Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latief, Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala, Danrem 151 Binaiya Brigjen TNI. Maulana Ridwan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Undang Mugopal, Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Sebelum meninggalkan bandara, Gubernur dan Pangdam beserta rombongan beristirahat sejenak di VVIP room. Disana berlangsung ramah tamah dengan Gubernur dan Forkopimda Maluku.

Sebagaimana diketahui, Mayjen TNI. Ruruh A.Setyawibawa menggantikan Mayjen TNI. R.H. Tampubolon yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XVI/Pattimura itu kini secara resmi menempati jabatan barunya sebagai Irjenad menggantikan Letjen TNI Rudianto.

DPRD Maluku Desak BPBD Ambil Langkah Konkrit Sikapi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem

0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Maluku mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah konkrit menyikapi peristiwa bencana yang terjadi di beberapa daerah akibat cuaca ekstrem.

“Kami minta Pemda Maluku melalui BPBD untuk berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, supaya persoalan akibat bencana bisa ditangani secara terkoordinasi,”ujarny Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Selasa (19/07/2022).

Menurut Wattimury, Koordinasi perlu dilakukan secepatnya sehingga bisa diambil langkah terstruktur dan terkoordinasi dalam penanganan bencana.

“Kalau memang dianggap penting kebijakan ditangani serius, bupati/walikota bisa menetapkan tanggap darurat, sehingga langkah yang lebih tegas bisa diambil,”ungkapnya.

Wattimury katakan, dalam penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat minggu kemarin, DPRD Maluku telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait peristiwa bencana yang terjadi di Maluku.

“Hal ini tentu harus ditindaklanjut oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota berupa laporan ke pusat, sesuai tugas dan kewenangannya,” tandasnya.

Dijelaskan Wattimury, tak hanya BNPB pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait baik Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI Maluku, maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk mengambil kebijakan dalam penanganan jalan maupun jembatan yang rusak, baik di Maluku Tengah, Seram Bagiam Barat, Kota Ambon, temasuk Maluku Tenggara berdasarkan surat masuk Bupati M Thaher Hanubun, maupun daerah lainnya.

“Surat masuk Bupati Maluku Tenggara menjadi prioritasi kami untuk ditangani secepatnya,”tegasnya.

Wattimury menambahkan, pimpinan DPRD telah menugaskan Komisi III dan IV untuk segera melakukan rapat dengan mitra untuk membicarakan masalah di masyarakat akibat bencana, baik itu terdampak banjir maupun longsor.

“Kita tidak mungkin membiarkan masyarakat berada dalam situasi ketidakpastian. Saya berharap ada langkah-langkah terukur dan tepat untuk menangani masalah yang dialami,”pungkasnya.

Gubernur Maluku Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

0

Ambon, MALUKU.News – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 disampaikan serta diserahkan Gubernur Maluku Murad Ismail ke DPRD Provinsi Maluku, Selasa, (19/7/2022).

Penyampaian dan penyerahan Ranperda itu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Turut menyaksikan penyerahan dokumen pelaksanaan APBD TA 2021, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Wakil Ketua Melkianus Saerdekut dan Arsyad Latuconsina.

Gubernur menjelaskan penyampaian Raperda tersebut merupakan amanat undang – undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka selaku gubernur maluku, menyampaikan ranperda, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku TA 2021, kepada DPRD, berupa laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan, selambat – lambatnya 6 bulan, setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut, meliputi ; laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang merupakan wujud pertanggung-jawaban atas penggunaan keuangan daerah, sekaligus menjadi instrumen.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur secara garis besar menjelaskan rincian Raperda penyampaian pertanggungjawan pelaksanaan APBD TA 2021 sebagai berikut:

Pertama, Pendapatan Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3,31 trilyun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp.3,27 trilyun atau 98,78 persen.

Realisasi pendapatan daerah tersebut, papar Gubernur, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.550,81 milyar, pendapatan transfer (dana perimbangan) sebesar Rp.2,715 trilyun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.1,56 milyar.

Kedua, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp4,15 trilyun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp3,82 trilyun atau 91,91 persen, realisasinya terdiri atas, belanja operasi sebesar Rp2,53 trilyun, belanja modal sebesar Rp1,01 trilyun, belanja tak terduga sebesar Rp.63,05 milyar, dan belanja transfer sebesar Rp219,73 milyar.

Ketiga, pembiayaan daerah, bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar Rp52,39 milyar dan terealisasi sebesar Rp851,69 milyar atau 99,92 persen.

Keempat, pengeluaran pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar Rp6,00 milyar, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp6,00 milyar atau 100 persen.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur juga menyampaikan, bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp845,69 milyar.

Gubenur mengungkapkan,dengan demikian, secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,27 trilyun, jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp3,82 trilyun, maka dihasilkan defisit APBD TA 2021, sebesar Rp550.749.906.119.

“Defisit APBD tersebut, bila ditambahkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp845,69 milyar rupiah, maka dihasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2021 Rp294.939.158.239,”tandas Gubernur.

Selanjutnya, untuk neraca Pemprov Maluku yang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemprov Maluku per 31 Desember 2021, terdiri atas, total aset sebesar Rp6,511 trilyun, total kewajiban sebesar Rp829,82 milyar, dan total ekuitas Rp5,682 trilyun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala mengatakan, dokumen ranperda pertanggungjawaban yang telah disampaikan akan segera di bahas untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam kesempatan itu, Asis juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Maluku atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan TA 2019, 2020 dan 2021.