Beranda blog Halaman 217

Herman Yoku “Gugat” Legalitas DAP Kukuhkan Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Papua

Penulis
redaksi.MN
-
0

Sentani, MALUKU.News – Ketua Suku Besar Wikaya, Herman Yoku yang saat ini adalah juga Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan, pihak-pihak yang telah mengukuhkan Lukas Enembe menjadi Kepala suku besar dipertanyakan legalitasnya. Dominikus Sorabut yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang melantik Lukas ternyata adalah Ketua DAP versi Papua merdeka.

“Dewan adat ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi DAP itu rumah saya. Saya baru kaget bahwa ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya tidak masuk akal. Saya mau tanya Dominikus Sorabut, kau sebagai apa? Kepala suku kan bukan,” tandasnya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (13/10/2022).

Herman yang merupakan mantan Ketua Dewan Adat Keerom ini, menegaskan Dominikus Sorabut adalah Ketua DAP versi KLB Papua merdeka, KLB yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut tahun 2011. Sementara DAP dibawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana tahun 2021 yang lalu.

“Saya yang menurunkan Forkorus lantaran tidak sejalan dengan misi Dewan Adat. Karena tugas Dewan adat adalah melindungi seluruh masyarakat adat, melestarikan budaya, dan mengangkat kembali nilai-nilai para budayawan dan para seniman,”bebernya.

Menurut Herman, pengukuhan Lukas Enembe oleh Dominikus Sorabut perlu diluruskan, yaitu Lukas sebagai Kepala suku besar di wilayah pegunungan.

“Bagi saya bapa Lukas adalah kepala suku di kampungnya. Kepala suku di Puncak Jaya atau di Tolikara, atau di Nduga. Tetapi setahu saya, kepala suku Jaya Wijaya hanya satu, yaitu Silo Karno Doga, anak dari Obahorok. Hari ini yang menjadi kepala suku besar di Jaya Wijaya adalah anaknya Silo Doga, atau cucunya Obahorok,” kata Kepala Suku Besar Wikaya Awiy Souyo, suku besar yang mendiami wilayah perbatasan RI-PNG di Keerom itu.

Dijelaskan Herman, pengukuhan seorang kepala suku selalu dilakukan di wilayah adatnya sendiri, bukan di wilayah adat orang lain. Orang yang melakukan ritual pengukuhan pun juga bukan orang lain, tetapi harus memiliki garis keturunan secara langsung dengan orang yang dilantik tersebut.

“Supaya disaksikan cacing di dalam tanah, kalajengking di atas tanah, manusia yang di atas tanah, kemudian alam menyaksikan, dan yang lebih berkuasa adalah Tuhan yang menyaksikan. Seperti saya, saya dikukuhkan oleh saya punya moyang. Tidak boleh oleh orang lain, karena harus dari keturunannya,” ungkapnya.

Terkait dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe, Herman meminta agar KPK bertindak lebih serius. Bila perlu, Presiden Jokowi yang bertindak supaya hukum benar-benar ditegakkan di seluruh wilayah Papua.

“Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Kalau negara kalah, koruptor akan menggilas kita semua,” pungkasnya.

Pertamina Dukung Terwujudnya Pemberdayaan UMKM Melalui GBBI di Malut

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ternate, MALUKU.News – Pertamina berkolaborasi dengan Kemendes PDTT, dan Kemenkomarves dalam mewujudkan kepedulian pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) di Maluku Utara. Dalam pagelaran GBBI kali ini pengunjung dapat menemukan berbagai produk karya UMKM, termasuk yang tergabung dalam program binaan Pertamina serta mengikuti berbagai aktivasi berhadiah menarik.

Selain menyajikan berbagai aktivitas menarik, Pertamina juga menghadirkan produk-produk unggulan Pertamina untuk menjawab rasa keingintahuan masyarakat yang terdiri dari beragam kategori yaitu fashion, craft, dan kuliner khas Maluku Utara.

I Ketut Permadi Aryakuumara, Executive General Manager Regional Papua Maluku PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan melalui kegiatan ini, diharapkan dapat semakin menumbuhkan minat masyarakat akan produk-produk lokal dan terus mendukung para pengrajin lokal terutama pada binaan Pertamina.

“Melalui partisipasi kami dalam kegiatan ini, masyarakat akan semakin giat dalam mendukung produk-produk lokal berkualitas sehingga kita mampu dalam mendorong pemulihan roda ekonomi Indonesia setelah lebih dua tahun diterpa oleh pandemi yang melanda dunia,”ujar Ketut Permadi, Kamis (13/10/2022).

Pertamina berkolaborasi untuk mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang digagas bersama oleh Kementerian Desa dan PDTT, Kemenko Marves, Pemerintah Provinsi Maluku utara, Bank Indonesia dan Top Brands. Sejalan dengan dukungan penuh Pertamina untuk mendorong UMKM dan keikutsertaan dukungan kepada Gernas GBBI, dengan semangat itu, Pertamina berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Maluku Utara dengan menghadirkan beberapa agenda kegiatan seperti Talkshow dan Upskilling UMKM, Social Media Activation, Marketing Live Competition, T3 GBBI Corner, dan hybrid Exhibition bertajuk SMEXPO.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menambahkan “Melalui gernas GBBI, kita semua belajar bahwa UMKM adalah tulang punggung bagi perekonomian kita, ditengah kondisi gejolak ekonomi dan geopolitik global saat ini diperlukan rasa empati sekaligus semangat untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia salah satunya dengan memperkuat UMKM Indonesia”.

Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan sambutan “Berawal dari arahan Presiden Jokowi, kami mengevaluasi bahwa di Kementrian desa tidak akan lagi menggunakan produk Impor, yang digunakan hanya produk dalam negeri dan produk UMKM buatan Indonesia. Kita harus merubah sikap dan perilaku terkait permanfaatan dengan produk produk kita. Tentu ini semua kita lakukan tidak lain karena kecintaan kita kepada produk-produk indonesia dan kita terus gelorakan bukan hanya ampilifikasi nya tapi terhadap perubahan sikap dan perilaku.“

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia juga menyampaikan “Gerakan nasional bangga buatan indonesia, telah menjadi gerakan yang super positif dalam promosi pengembangan produk UMKM di indonesia, semenjak gernas GBBI diluncurkan, 12,1 juta unit UMKM telah bertranformasi ke platform digital, dan kami optimis target pencapaian 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023 akan tercapai.”

Beragam UMKM dihadirkan didalam kegiatan GBBI ini mulai dari Batik Malefo, Air Guraka Instant, Oleh-oleh “Ne Gam Macahaya”, Batik Tubo, Ifamoy, dan Serba Usaha yang merupakan UMKM yang memberdayakan kaum difabel. Didalam booth, terdapat aktivasi program pinky movement, yakni program bantuan pinjaman lunak dan pembinaan untuk outlet Bright Gas maupun UMKM sebagai jaringan distribusi resmi LPG NPSO yang tertarik memanfaat Bright Gas untuk aktifitas bisnisnya di seluruh Indonesia.

Salah satu dari perwakilan UMKM yang dibina dari Pertamina sejak tahun 2020 yaitu Ibu Nurjanah pemilik dari Batik Serba Usaha, menuturkan “Pertamina banyak berperan dalam mendongkrak usaha saya. Kami perkenalkan ecoprint sebagai karya yang layak dipasarkan di Ternate dan Pertamina membantu mempromosikannya sehingga masyarakat menjadi tahu dan menerima produk kami. Alhamdulillah berkat dukungan Pertamina, pelatihan dan pembinaan yang diberikan, usaha saya berkembang dan mempekerjakan sembilan orang diffable dan melatih serta memberdayakan 80an orang lainnya lainnya. Saat ini kami memiliki diferensiasi produk dan merambah sektor kuliner yang juga sudah diterima di gerai confinience store.”

VP Corporate Social Responsibility (CSR) & Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman juga mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam meramaikan pameran GBBI. “Kami mengajak masyarakat luas untuk untuk hadir memberikan perhatian dan dukungan bagi para pengusaha lokal Indonesia, yang tentunya akan sangat membantu mereka terutama dalam masa pemulihan ekonomi ini”, tutup Fajriyah.

Pertamina senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.

Melalui program-program UMK dan semangat Energizing Your Future, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energy yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Serta berupaya terus mendorong setiap Mitra Binaan menjadi UMK naik kelas dan Go Global.

Pj.Sekda Maluku Buka Sosialisasi Satu Data Indonesia

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Untuk merealisasikan satu data di daerah memang diperlukan sebuah upaya seperti komitmen kepala daerah, kolaborasi, koordinasi dan sinergi antar instansi OPD. Di samping itu juga diperlukan semacam kebijakan dari pemerintah pusat, mengenai jenis data, standar data, format data, metadata yang seragam baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena selama ini, penyelenggaran satu data di tingkat daerah terlihat berbeda-beda tergantung persepsi dan pemahaman masing-masing daerah itu sendiri

Berkaitan dengan hal diatas, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, membuka resmi pelaksanaan Sosialisasi Satu Data Indonesia yang diselenggarakan Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku, dalam rangka implementasi standar data dan metadata statistik sektoral, di Marina Hotel, Kamis, (13/10/2022).

Sosialisasi ini dihadiri perwakilan Diskominfo lingkup kabupaten/kota se-Maluku. Sedangkan Ir, Ahlan, M.Si dan Erniani Suhartati, M. STAT bertindak sebagai narasumber.

Pj. Sekda di kesempatan ini mengatakan, saat ini, persepsi tentang standar data dan metadata statistik sektoral harus disamakan, serta membahas berbagai kendala dan mencari solusi dalam rangka pelaksanaan suatu data Indonesia provinsi Maluku. Mengingat saat ini, banyak data yang tersebar di setiap kementerian maupun lembaga pusat dan daerah, yang belum terkoneksi dengan baik serta datanya pun berbeda-beda.

Ia menjelaskan, kebijakan satu data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia, yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah, dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

“Sebagai wujud nyata tata kelola data yang baik, maka ketersediaan data yang akurat mutakhir terpadu dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah,” jelas Pj. Sekda.

Menurutnya, kebijakan satu data di Provinsi Maluku telah terimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020, tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku dan SK Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Fata Provinsi Maluku yang mengatur tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Provinsi Maluku, dimana salah satunya adalah tugas produsen data untuk menyampaikan data sesuai dengan standar data dan metadata kepada walidata provinsi Maluku.

“Metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku dan menggambarkan data menjelaskan data serta memudahkan pencarian penggunaan dan pengelolaan informasi data,” ujar Pj. Sekda.

Selain itu, sambungnya, Metadata juga memegang peranan penting dalam pengelolaan sistem satu data provinsi Maluku, sehingga diperlukan persamaan persepsi, pandangan dan pemahaman antar OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi menjadi sarana dalam menyamakan persepsi dimaksud.

“Untuk itu, saya mengharapkan agar saudara-saudara (Peserta) mengikuti materi yang diberikan narasumber dengan serius, untuk dapat menerapkannya pada OPD masing-masing,” harap Pj. Sekda.

Mulai Bertanding 51 Kafilah Maluku Siap Tampil Maksimal

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, MALUKU.News – 51 orang kafilah utusan dari Provinsi Maluku, Kamis (13/10/2022) mulai bertanding dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXIX Tingkat Nasional di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Hari ini, para kafilah Maluku, mulai tampil untuk mengikuti beberapa cabang mata lomba. Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, Rabu (12/10/2022) malam, para kafilah Maluku siap tampil maksimal membawa nama baik Maluku di ajang nasional,” demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Semuel E. Huwae yang turut menghadiri acara pembukaan MTQ XXIX Tingkat Nasional di Kota Palangkaraya.

Mantan Kadis Kominfo Provinsi Maluku ini berharap para kafilah dapat melakukan tugas dengan baik, dan jangan pernah ragu dengan kemampuan yang sudah dimiliki.

“Ingat pesan bapak Gubernur agar selalu menunjukkan perilaku yang baik serta menjaga nama baik daerah. Berlombalah dengan penuh semangat dan sportifitas tinggi. Kobarkan persatuan dan kesatuan serta bina perdamaian dan persaudaraan antar sesama peserta dari daerah lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku, Adji Muhamad menyampaikan, hari ini kafilah Maluku telah mengikuti beberapa cabang mata lomba.

“Jadi, dari pagi hingga sore ini kafilah Maluku telah bertanding untuk beberapa cabang mata lomba yakni, Musabaqah Tilawah anak-anak Putri, Musabaqah Qiraat Al Qur’an Murattal remaja putri. Malamnya akan dilanjutkan dengan musabaqah tilawah dewasa putri,” jelas Adji.

MTQ ke 29 ini, kata Adji diikuti oleh 34 Provinsi dan akan memperlombakan 8 cabang Musabaqah dan 23 golongan.
“Para kafilah Maluku sendiri akan berlomba di tujuh cabang dengan 22 golongan mata lomba,” ujarnya.

Ia mengakui, kontingen Maluku akan tampil maksimal. Hal ini dengan pertimbangan bahwa, pihaknya telah mempersiapkan kafilah dengan mengadakan pembinaan dan latihan untuk mengikuti perhelatan MTQ nasional XXIX di palangkaraya.

“Dengan pembinaan dan Latihan-latihan yang selama ini telah dilakukan, kami yakin mereka bisa tampil maksimal. Bahwa kalau atas hal itu kami harus menjadi juara maka kami mensyukurinya. Tetapi kami selalu menekankan arahan bapak gubernur, menjadi juara bukan segalanya, yang penting kita dapat menjaga nama baik Maluku dalam pelaksanaan MTQ melalui perilaku kita,”tandas Adji

Komisi III DPRD Maluku Akan Temui Pejabat Walikota Ambon Terkait Pekerjaan Jalan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Terkait pekerjaan jalan di Gunung Malintang, Desa Batu Merah dan talud penahanan jalan serta akses jalan masuk di Perumahan Hijau untuk masyarakat tidak mampu di Kusu-Kusu Sereh, Negeri Urimessing Kota Ambon.

Komisi III DPRD Maluku telah agendakan untuk menemui Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena untuk bisa melihat permasalahan ini.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw saat di wawancarai, Kamis (13/10/2022) mengatakan, Minggu depan kita akan turun bertemu Penjabat Walikota untuk meminta apa yang menjadi kesepakatan bersama pemkot, untuk secepatnya bisa terealisasi dalam APBD Tahun 2023 mendatang

Menurutnya, Sebelum disampaikan Penjabat Walikota Ambon, Penyelesaian kedua proyek tersebut, telah dibahas dalam pertemuan bersama Dinas PUPR dan Dinas Perumahan & Permukiman kota Ambon, serta Balai Perumahan Cipta Karya.

Kami komisi telah memanggil pihak terkait dalam rangka melakukan koordinasi sehingga Pemerintah Kota maupun Pemda Maluku termasuk Pempus melalui Balai Perumahan Cipta Karya untuk dapat mendorong dan mempercepat proses penyelesaian pembangunan talud penahanan badan jalan maupun akses masuk ke perumahan permata hijau yang ada di kusu-kusu Sere, Negri Urimesing

Untuk usulan pembangunan proyek tersebut telah disampaikan sejak tahun 2018, namun sampai saat ini kenyataannya tidak pernah dikabulkan oleh Pemerintah Kota Ambon.

Sebagai tindaklanjut Ujar Rahakbau, Dari hasil rapat bersama Pemkot Ambon, telah disepakati untuk jalan Gunung Malintang akan dikerjakan pada tahun 2023, Sedangkan talud penahanan jalan dan akses jalan masuk di Perumahan Hijau kusu kusu sareh, masih akan dilakukan on the spot opeh Komisi untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan seperti apa.

Iya berharap apa menjadi usulan DPRD Maluku, akan direspon Penjabat Wali Kota Ambon, Dan kami mendorong Dinas PUPR dan Dinas Perumahan agar seluruh proses bisa berjalan sesuai harapan, sehingga pada waktunya masyarakat tidak mampu bisa menikmati jalan baik di Gunung Malintang maupun di Perumahan hijau yang dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu,” Tutup Rahakbauw.

Permintaan Pemeriksaan Gubernur Lukas Enembe Ditempat Terbuka Dinilai Tidak Manusiawi

Penulis
redaksi.MN
-
0

Rulche : Lukas Enembe Jangan Bersembunyi dibalik “Pagar Hidup” Masyarakat Papua

Sentani, MALUKU.News – Permintaan keluarga agar pemeriksaan Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan ditempat terbuka merupakan suatu hal tidak manusiawi. Mengingat pemerintah sudah menyiapkan tempat yang aman dan sesuai standar untuk pemeriksaan Gubernur Papua itu.

“Pemerintah sudah menyiapkan tempat yang aman dan sesuai standar, apabila ada pihak yang ingin melakukan pemeriksaan di tempat terbuka serta dilihat masyarakat, itu termasuk hal yang tidak manusiawi,”ungkap Tokoh Masyarakat Wali Papua, Rulche Wally di Sentani, Papua, Kamis (13/10/2022).

Menurut Rulche, dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi tidak bisa diselesaikan secara adat, melainkan harus diselesaikan secara hukum negara. Untuk itu, dirinya mendesak agar Lukas Enembe untuk memberikan informasi secara transparan kepada KPK agar kasusnya segera terselesaikan.

“Bukan bersembunyi dibalik Pagar Hidup masyarakat Papua. Lukas Enembe harus berani bertanggung jawab dan menerima segala risiko serta tidak mengorbankan masyarakat Papua.”tandasnya.

Rulche menegaskan, dalam persoalan itu masyarakat Papua sangat menyayangkan kasus Lukas Enembe terjadi, padahal sepatutnya hal tersebut tidak terjadi.

“Kasus Lukas Enembe itu harus diproses, ketika Lukas Enembe terbukti bersalah maka harus mendapat hukuman,”ujarnya.

Rulche juga meminta masyarakat yang menjaga Lukas Enembe agar harus mau membuka diri dan membiarkan proses hukum dilakukan oleh pemerintah.

“Sementara terkait isu pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala suku besar Papua, kami menolak dan seluruh masyarakat pasti tidak akan menerima keputusan tersebut,”katanya.

“Di Papua semua kabupaten mempunyai kepala suku besar masing-masing dan untuk kepala suku besar Papua harus dibicarakan oleh seluruh masyarakat Papua,”katanya menambahkan.

Saulatu : Kelangkaan BBM Masih Jadi Perhatian Serius

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.News – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik itu Minyak Tanah (Mitan), Solar dan lainnya yang terjadi sampai saat ini di Provinsi Maluku mendapat Perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu.

Mitan yang masih langka di masyarakat, ini karena kuat dugaan ada agen yang nakal karena Pertamina sudah kembalikan kuota untuk kembali ke semula, dan tidak ada pengurangan lagi setelah DPRD ketemu pihak Pertamina di Jakarta. Kenapa masih terjadi kelangkaan?

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Maluku Halimun Saulatu di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (13/10/2022).

Menurut Saulatu, saat berada di Kota Masohi beberapa waktu yang lalu dan para pengecer mengeluh bahwa sudah satu bulan menyetor uang di Agen tapi tidak pernah ada minyak yang masuk.

“Ada apa dengan Agen dan Pertamina, kesalnya”.

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu apakah minyak belum masuk di Agen ataukah Agen sengaja mempermainkan pengecer.

Pertamina juga sampaikan pada Komisi II beberapa waktu lalu saat rapat koodinasi terkait kelangkaan BBM, bahwa sudah 70 persen Pertamina salurkan ke masyarakat lewat Agen,”ujar mantan Ketua KNPI Kota Ambon itu.

Mantan anggota DPRD Malteng dua periode itu meminta pihak-pihak terkait untuk melihat permasalahan yang terjadi selama ini terkait kelangkaan BBM.

Wagub Orno Lepas Jalan Sehat Menyongsong HUT Ke 56 SMA Kristen YPKPM Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno melepas peserta Jalan Sehat dan Jumpa Alumni menyongsong HuT ke 56 tahun SMA Swasta Kristen YPKPM Ambonm Rabu (12/10/2022).

Dalam sambutannya atas nama Pemda Provinsi Maluku, Wagub menyambut gembira penyelenggaraan kegiatan jalan sehat dan jumpa alumni dalam tangka menyongsong HUT Ke 56 tahun SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon di saat ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun kebersamaan dan mempererat ikatan silaturahmi diantara piha sekolah, alumni SMA Swasta Kristenn YPKPM Ambon dan seluruh pemangku kepentingan.

Wagub mengatakan, pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat bersaing dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang cepat dan pesat saat ini.

Dengan kesadaran terebut, kata Wagub, maka pemerintah sesuai tingkatannya terus mendorong upaya upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka menyediakan sumber daya manusia berkualitas dan unggul, sehingga dapat bersaing pada tataran dunia global.

“Mengingat pentingnya keberadaan sebuah lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam mendidik dan membina generasi muda Maluku, maka saya perlu mengingatkan kita semua untuk membangun dan meningkatkan prestasi, kualitas dan mutu pendidikan serta menumbuh- kembangkan rasa kekeluargaan, meningkatkan dedikasi dan loyalitas alumni terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah,” terang Wagub.

Sehuhungan dengan kegiatan yang dilaksanakan ini, Wagub yang juga sebagai Ketua Alumni SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, ia menyampaikan beberapa hal penting.

Pertama, ucapan terimakasih dan memberikan apesiasi yang tinggi, ia sampaikan kepada jajaran SMA Swasta Kristen YPKPKM Ambon, yang selama ini telah menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan formal sesuai kurikulum yang ditetapkan, dimana sekolah tidak hanya, melaksanakan kegiatan intrakurikuler, tetapi juga ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara bersamaan, yamg memungkinkan proses proses belajar mengajar serta transfer ilmu pegetahuan betlangsung secara kontinue melalui pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa didik, serta memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan kemampuan individunya.

Kedua, sebagai sarana pendidikan formal, maka SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon harus menerapkan literasi dan numerasi pembelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, yang dilakukan melalui program sehari berliterasi dan majalah sekolah, yang tentunya akan membangun kecakapan anak didik.

“Saya mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anak didik. Pembuatan majalah sekolah meruapakan salah satu langkah untuk mengakselerasi literasi peserta didik, selain itunmajalah sekolah dapat dijadikan sebagai media promosi serta merupakan gambaran dari aktifitas, kebijakan dan pemikiran yang berkembang di sekolah,” ujarnya.

Ketiga, hal yang tentunya sangat membanggakan bagi kita semua, yaitu bahwa para alumnus SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, banyak yang telah meniti karier dan berhasil pada berbagai jenjang dan jenis pekerjaan.

Keberhasilan ini, sebut Wagub, tentunya akan memotivasi para siswa siswi yang sedang mengikuti pendidikan pada SMA Swasta Ktisten YPKPM Ambon untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan individunya sehingga dapat menjadi generasi muda Maliku yang berkualitas.

” Dan pada kesempatan ini juga, saya mengajak dan menggugah para alumni agar dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan keahlian, dan kemampuan masing masing untuk membantu tumbuh dan berkembangnya SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon sehingga dapat menjadi sekolah unggulan dan berkualitas di Provinsi Maluku,”tandas Wagub.

Pengelolaan DD di SBT, Jadi Perhatian DPRD Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pengelolaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), belakangan ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Provinsi Maluku terkait penyalahgunaan Dana tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Maluku Alimudin Kolatlena di Ambon, Rabu (12/10/2022).

“Pasalnya, SBT merupakan kabupaten dengan kasus korupsi DD terbanyak di Maluku”.

Dengan data yang ada, dirinya berharap bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT.

“Pengelolaan DD di SBT, kasusnya dua tahun belakangan ini dari 2021-2022 itu kan angkanya cukup tinggi. Untuk 11 kabupaten kota di Maluku dan ini merupakan fakta, karena itu memang satu hal yang kita coba evaluasi,”ucap Kolatlena.

Menurutnya, ini di lihat dari kualitas sumber daya aparatur Desa dalam hal pengelolaan DD.

“Memang karena sumber daya Desa kita itu minim, karena itu mereka kurang punya kemampuan untuk mengelola dana desa yang begitu besar hari ini lalu diiringi dengan akuntabilitas pertanggungjawaban,”ujarnya.

Dia juga meminta kepada Pemerintah Daerah, Dinas terkait supaya lebih dalam melakukan kegiatan-kegiatan program dan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur desa.

“Membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas, agar supaya mereka punya cukup kemampuan untuk bisa mengelola keuangan desa supaya hal-hal seperti ini, tidak lagi terjadi di tahun-tahun yang akan datang”.

Kolatlena menegaskan, bahwa kalau dibiarkan seperti itu ujung-ujungnya adalah kepala-kepala desa yang notabene warga masyarakat kita sendiri yang kena efek hukum.

“Ini akibat dari pada kurangnya sumber daya, jadi peningkatan program peningkatan kapasitas sosialisasi itu penting.”tegasnya.

Lebih lanjut kata Kolatlena, karena ada angka 600 juta ada juga yang sampai 1 miliar tapi beberapa tahun berjalan kita tidak melihat sesuatu yang signifikan berubah di masyarakat desa.

“Tidak ada perubahan itu mulai dari pembangunan industrinya, belum lagi solusi soal pemberdayaan masyarakat karena itu memang harus ada perhatian serius dari stakeholder daerah,”pungkas Kolatlena.

DPRD Maluku Lakukan Rapat Kerja Komisi Terkait Pengawasan BBM di Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Rapat kerja gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku beserta enam instansi lainnya. Pertemuan ini berlangsung diruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka membicarakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM di Provinsi Maluku, Rabu (12/10/22).

Johan.J. Lewerissa menjelaskan dalam raker tersebut bahwa, ada dua hal yang harus dijelaskan dari DPRD Provinsi Maluku, Komisi I Komisi II dan Komisi IlI menyangkut pengawasan BBM.

“Kelangkaan BBM pengawasan itu kan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun juga aparat keamanan, dan ini juga menyangkut tentang pengawasan kalau menyangkut tentang harga BBM tadinya keluar pemerintah itu kan berlaku dari Sabang sampai Merauke,”ujar Lewerissa

Lanjutnya, semua daerah di Republik ini sama namun, yang jadi persoalan di Provinsi Maluku ini adalah hanya kelangkaan yaitu Mitan.

“Ada yang melakukan penyalahgunaan baik oplosan maupun penimbunan karena banyak-banyak minyak tanah campuran yang dicampur untuk dijadikan bahan bakar solar,”ungkap Politisi Gerindra itu

Lebih lanjut kata dia, sebagai hukum apakah ada yang dari pihak sudah menyatakan bahwa kasus tersebut sebentar lagi diproses di pengadilan.

“Kita harap untuk jangan sampai hanya di tingkat pengadilan saja, atau di tingkat kejaksaan saja, tetapi harus sampai pada tingkat putusan hakim, agar supaya mempunyai hukuman yang setimpal untuk menjadi efek jerawat bagi para pelaku.” tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni perwakilan kepala kepolisian daerah Maluku, perwakilan TNI angkatan laut IX Ambon, Kepala Direktur PT Pertamina Maluku dan Papua, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Distributor BBM di wilayah Maluku.

1...216217218...280Halaman 217 dari 280