Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, meresmikan gedung Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pniel Mangga Dua Blessing, Selasa, (18/10/2022). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan tifa oleh Wagub.

Sebelum meresmikan Gereja tersebut, Wagub menerangkan, bila secara manusiawi boleh berbangga karena bisa memiliki rumah ibadah yang permanen dan representatif. Tetapi dalam kebanggaan itu, mesti disadari bila tidak ada rencana apapun yang berhasil, jika tidak dirancang dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Olehnya itu, dalam kerendahan hati harus diakui bila bukan karena kehebatan, kerja keras maupun partisipasi warga jemaat, melainkan pertolongan Tuhan’lah pekerjaan pembangunan gedung Gereja bisa diselesaikan.

“Atas nama pemerintah provinsi Maluku, saya menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi atas peresmian gedung Gereja ini. Peresmian ini menjadi bukti penyertaan Tuhan bagi jemaat, berlandaskan iman kasih dan pengharapan beserta mengandalkan Tuhan,” kata Wagub.

Menurutnya, rumah ibadah bukanlah sekedar sebuah bangunan arsitektural, tetapi menjadi simbol dan tanda kehadiran Tuhan yang disembah, dan dimuliakan melalui ibadah maupun persekutuan jemaat. Pembangunan gedung Gereja ini juga membuktikan, bila jemaat Tuhan terus tumbuh dan berkembang.

“Selain berfungsi sebagai tempat peribadahan, jemmaat pembangunan gereja baru ini juga nantinya diharapkan dapat difungsikan untuk membantu pemerintah dalam membahas persoalan yang menyadarkan masyarakat dalam Jemaat Pniel Mangga Dua Blessing,” ujar Wagub.

Mantan Bupati Kabupaten MBD ini berharap, hadirnya gedung gereja tersebut, nantinya dapat digunakan secara maksimal terutama bagi penyelenggaraan aktivitas kerohanian jemaat Pniel. Selain sebagai penyelenggaraan aktivitas kerohanian, Wagub juga menghimbau agar pembangunan gedung Gereja, harus selalu terbuka bagi setiap aktivitas pembelajaran iman yang lebih praktis dan kontekstual bagi jemaat.

“Semoga melalui Gereja ini, hati umat makin menyatu dengan Tuhan dengan sesama umat maupun menyatu dengan pemerintah dan masyarakat. Melalui satu hati itulah, kita akan membangun masa depan bersama yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Orno.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, meletakkan batu pertama pembangunan Pastori GPM Petra, Minggu (16/10/2022).

Hadir dikesempatan ini, Wagub menyambut baik pembangunan gedung gereja ini. Hal ini sekaligus menegaskan bila pembangunan gedung Gereja, didasari dan dilandasi pada kuasa Tuhan yang akan senantiasa menyertai proses dan tahapan pembangunan.

Menurutnya, pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari proses pembangunan jemaat. Dalam artian, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk, maka diperlukan sebuah gedung Gereja yang representatif, yang memungkinkan berbagai aktivitas peribadahan dan pelayanan dapat dilakukan.

“Pembangunan gedung Gereja ini sekaligus merupakan tanda, bila para pelayan jemaat GPM Petra sedang berada dalam proses penataan dan pengembangan pelayanan,” ujar Wagub.

Mantan Bupati Kabupaten MBD ini menjelaskan, dinamika jemaat dalam berbagai bidang termasuk pertambahan jumlah warga jemaat, tentu perlu disikapi dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai termasuk keberadaan gedung Gereja. Oleh sebab itu, pembangunan gedung Gereja ini patut mendapat dukungan dan partisipasi yang optimal dari warga jemaat, termasuk dalam membangun relasi dengan berbagai pihak yang dapat menopang pembangunan gedung Gereja ini.

“Pembangunan ataupun tidak bisa dikerjakan seorang diri. Olehnya itu, kerjasama dan kebersamaan sangat diperlukan. Peran Pendeta, majelis jemaat, para tukang dan warga jemaat sangat utama,” jelasnya.

Baginya, pembangunan gedung gereja menjadi wahana untuk mewujudkan kebersamaan (Kerjasama/tolong-menolong). Dengan begitu maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan tantangan apapun dapat dihadapi dengan kebersamaan.

Wagub menambahkan, dalam pembangunan tentunya ada berbagai dinamika yang dihadapi. Namun ia percaya, bila dengan adanya kebersamaan dan kerjasama antar warga jemaat, maka pembangunan gedung Gereja akan menjadi tugas yang dilaksanakan dengan penuh sukacita.

“Semoga peletakan batu pertama pasturi ini menjadi awal yang baik bagi segenap pelayan dan umat untuk semakin bersemangat dan berkomitmen untuk merampungkan pembangunan ini pada waktunya. Percayalah, ketika Tuhan yang menjadi dasar pembangunan ini, maka semuanya akan berlangsung dengan lancar dan sukses,” tutup Wagub.

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, menutup pelaksanaan lomba Festival Hadrat Bersahaja, Minggu, (16/10/2022). Lomba Hadrat yang diselenggarakan oleh Komunitas Bersahaja Batu Merah itu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah/2022 Masehi.

Festival ini diikuti 19 tim dari Kota Ambon dan sekitarnya, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang lebih.

Festival Hadrat Bersahaja merupakan sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat, dan diharapkan menjadi sarana transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Pj. Sekda Maluku Sadali Ie, mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan lomba Hadrat tersebut. Festival Hadrat tersebut dinilai sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan daerah, khususnya budaya yang bernafaskan Islam.

“Lomba hadrat itu dapat meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat, khususnya generasi muda Maluku untuk menjaga kekayaan seni budaya, serta dapat ditingkatkan sebagai ikon yang potensial dalam mengembangkan produk wisata budaya daerah. Selain itu, festival hadrat dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas anak-anak negeri,” kata Gubernur.

Dengan demikian, sambung Gubernur, generasi muda tidak terjebak dalam degradasi moral akibat pengaruh negatif dari globalisasi yang tak berarah seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas, kekerasan pelajar dan lain-lainnya.

“Saya berharap, agar nilai-nilai seni dan budaya yang terkandung dalam lomba hadrat ini tidak hanya dijadikan sebagai tontonan, namun menjadi tuntutan dalam merawat kebersamaan dan persaudaraan,” tutup Gubernur.

Turut hadir dalam acara penutupan festival, Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena, Sekot Ambon Agus Ririmase serta pimpinan dan staf pemerintah Negeri Batu Merah.

Ambon, MALUKU.News – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Setya Kita Pancasila (SKP), Meiske Yunita, melantik pengurus SKP Provinsi Maluku periode 2022-2027 di Hotel Amboina, Sabtu, (15/10/2022).

Dalam pelantikan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SKP Provinsi Maluku, resmi dijabat Welem Waileruny.

Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Biro Organisasi Setda Maluku, Melky Lohy menyatakan pelantikan pengurus organisasi kemasyarakatan seperti ini merupakan satu tahapan penentu agar proses keabsahan pengurus dapat terwujud atau menjadi tanda legitimasi dari organisasi termasuk pelantikan pengurus DPW SKP Provinsi Maluku.

“Atas nama pemerintah daerah provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Dengan dilantiknya para pengurus, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha, media massa dengan cara yang lebih kreatif untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila,” kata Gubernur.

Menurutnya, kehadiran organisasi SKP adalah untuk mewujudkan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Pengurus DPW pun dituntut berperan dalam pembangunan bangsa dengan tetap menjaga kewibawaan, kehormatan, militansi dan citra positif dengan meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas kader dan anggota.

“Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Maluku, peran para pengurus dan anggota sangat strategis dalam mempengaruhi perkembangan pembangunan kemasyarakatan di Maluku. Olehnya itu, diharapkan adanya peran para pengurus dalam membangun Maluku,” ujar Gubernur.

Gubernur merasa yakin, keberadaan pengurus baru adalah yang amanah, dan dengan kemampuan organisasi yang dimilikinya diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

“Saya berharap DPW SKP sebagai organisasi yang tampil dalam mengusung perjuangan, dapat memelihara nilai Pancasila dan memberikan kontribusi terhadap dinamika kehidupan dalam bernegara, khusus Provinsi Maluku,” harap Gubernur.

Ambon, MALUKU.News – Literasi sekolah merupakan salah satu cara untuk membangun budaya literasi dalam dunia pendidikan. Langkah ini ditujukan supaya tercipta budaya membaca dan menulis di lingkungan sekolah, juga meningkatkan kemampuan berfikir dalam bentuk ide serta membangun kemampuan analisa berfikir peserta didik.

Berkaitan dengan hal diatas, SMA Swasta Kristen Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku (YPKPM) Ambon, menyelenggarakan Pencanangan Sehari Berliterasi dan Majalah Sekolah SMA, di Baileo Oikumene, Jumat malam, (14/10/2022).

Pelaksanaan kegiatan yang dicanangkan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno itu, merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-65 SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon.

Mengatasnamakan pemerintah daerah provinsi Maluku, Wagub Orno menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, yang telah berkomitmen menyelenggarakan kegiatan dimaksud. Sebuah komitmen untuk membangun kemampuan dan meningkatkan kualitas anak didik, sebagai wujud tanggung jawab dalam ikut serta menjelaskan kehidupan bangsa khususnya di Maluku.

Menurutnya, selain komitmen, SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, juga telah menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan formal, sesuai kurikulum yang ditetapkan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang memungkinkan proses belajar mengajar serta transfer ilmu pengetahuan, berlangsung secara kontinue melalui pengembangan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik siswa didik, serta memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan kemampuan individunya.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk peduli dan mendukung kegiatan tradisi dan budaya literasi di lingkungan lembaga pendidikan dan masyarakat,” ajak Wagub Orno.

Ia menilai, komitmen SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon diatas, sejalan dengan upaya pemerintah provinsi Maluku dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang menjamin tersedianya SDM yang berkualitas dan unggul, memiliki kemampuan intelektual, kematangan emosional dan berkarakter. Dengan begitu, SDM tersebut, benar-benar mampu menghadapi tantangan zaman, serta bersaing pada tataran dunia global sebagai implementasi visi pembangunan provinsi Maluku 2019-2024.

“Mencermati hal tersebut, maka kita harus mengembangkan budaya literasi dan menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan, karena banyak manfaat yang didapatkan dari hasil membaca dan menulis. Dengan berinteraksi, maka akan meningkatkan kemampuan interpersonal yang semakin mempertajam kemampuan anak didik, dalam menangkap makna informasi yang diperoleh serta membuka wawasan berpikir yang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas individu, keluarga dan masyarakat,” ujar Wagub.

Mantan Bupati Kabupaten MBD ini berharap, pelaksanaan Pencanangan Sehari Berliterasi dan Majalah Sekolah SMA itu, dapat menjadi sarana bagi anak didik untuk berinteraksi serta mengembangkan kemampuan belajar mengajarnya. Apalagi ditengah kemajuan dunia digital yang cenderung mempengaruhi pola pikir/pandang anak didik.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat juga dilaksanakan di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Maluku, dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, literasi digital perlu digalakkan sehingga anak didik memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, sebagai peluang untuk mengembangkan diri,” tutup Wagub.

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Tahun 2022.

Kegiatan Rakorda dipusatkan di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (14/10/2022), dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Pangdam XVI/Pattimura, Meyjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, para bupati/walikota se-Maluku, Asintel Kejati Maluku, Muji Martopo, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamh, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Pimpinan BUMN/BUMD, TPID se-Maluku serta para pelaku usaha.

Rakorda tersebut mengusung tema “Perkuat Sinergitas Provinsi-Kabupaten/Kota dan Stakeholder untuk Pengendalian Inflasi”.

Dalam laporannya Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah selaku Ketua Panitia pelaksana menyampaikan, rakorda ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergitas Tim TPID dengan stakeholder untuk melakukan Langkah cepat dalam penanganan inflasi di Maluku.

“Alhamdulilah di hari ini kita telah melaksanakan pertemuan yang intinya sesuai arahan bapak gubernur adalah untuk menindakalnjuti arahan bapak presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi,” kata Basalamah.

Pada kesempatan itu, Basalamah melaporkan, berdasarkan pantauan TPID Provinsi Maluku harga kebutuhan pokok dan barang penting strategis di Provinsi Maluku, sampai dengan hari ini secara umum relative stabil dan terkendali. daya beli masyarakat terjangkau dan tidak ada pembelian yang berlebihan, sehingga memicu naiknya inflasi di Provinsi Maluku.

TPID juga berkoordinasi dengan seluruh distributor untuk memastikan akses suplai dan menjaga harga di tingkat pasar tradisional, sehingga tidak menimbulkan kenaikan harga yang berlebihan.

Selain itu, bersama TPID, pihaknya juga telah membuat program kolaborasi antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, stakeholder dalam rangka pengamatan menjelang hari besar keagamaan pada Desember dan Januari mendatang, karena diperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan.

“Kami juga telah menyusun neraca stok pangan Provinsi Maluku sebagai embrio dalam rangka early warning system apabila terjadi kenaikan,” tandas Basalamah.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, menindak-lanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, maka pada hari ini, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melaksanakan Rakorda TPID dengan tema: “Perkuat Sinergitas Provinsi-Kabupaten/Kota dan Stake holder untuk Pengendalian Inflasi”.

Rakorda ini, kata Gubernur menjadi salah satu agenda penting yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergitas pusat dan daerah, maupun antar daerah, dalam usaha pengendalian inflasi, melalui berbagai langkah dan program, guna menjaga stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi.

“Perlu diketahui, setelah mengikuti arahan bapak Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, saya langsung memimpin rapat, dan memerintahkan TPID Provinsi Maluku untuk melakukan langkah penanganan secara menyeluruh dalam pengendalian inflasi,” terang Gubernur.

Terkait pengendalian inflasi, Gubernur menyampaikan, bulan September, inflasi Maluku tercatat sebesar 0,34% month to month (MTM), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,17%, dibandingkan dengan bulan Agustus tercatat sebesar 0,71%. Namun secara year on year pada September 2022 sebesar 6,89% year on year (yoy).

Adapun komoditas yang mengalami deflasi pada bulan september 2022, meliputi 5 jenis bahan pokok, antara lain, ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, bawang merah dan cabai rawit.

” ini menunjukan kemajuan TPID Maluku dalam menstabilkan harga,” ungkap Gubernur.

Sedangkan 5 komoditas penyumbang inflasi Maluku pada bulan September 2022, meliputi bensin, angkutan dalam kota, mangga dan cabai merah,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta TPID Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Tual, untuk pro aktif dalam menjaga pasokan distribusi harga bahan pokok, jelang Natal dan tahun baru, sehingga tidak berdampak terhadap naiknya angka inflasi.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan, saat ini, Pemprov Maluku akan segera merealisasikan 2% belanja tidak terduga (BTT), dan dana transfer umum (DTU), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.

“Untuk itu, saya meng-instruksikan kepada bupati/walikota untuk segera mengalokasikan dana tersebut, dan tidak perlu ragu-ragu dalam merealisasikan kebijakan tersebut,” imbau gubernur.

Mantan Dankor Brimob Polri ini juga menyampaikan strategi dan langkah pengendalian inflasi di daerah yang telah dilakukan TPID Provinsi Maluku.

Pertama, operasi pasar komoditas penyumbang inflasi, yaitu bawang merah, cabai, minyak goreng, beras, gula pasir, telur, kangkung, ikan dan sawi pada pasar-pasar tradisional di kota ambon, melalui kerjasama dengan pemerintah kota ambon, instansi terkait dan distributor sebagai upaya stabilisasi harga.

Kedua, melaksanakan gerakan tanam cabai 110 hektar dan bawang merah 66 hektar, pada tanggal 20 september 2022 bersama 11 kab/kota di provinsi maluku secara serentak.

Ketiga, melakukan kerjasama antar daerah antara Pemprov Maluku dengan Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Maluku dengan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Ambon dengan Kab Probolinggo dan kab. Brebes terkait pasokan bawang merah.

Keempat, menyusun neraca pangan daerah dan aktif melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional, serta memastikan stok bahan pokok agar tetap terpenuhi.

GUBERNUR APRESIASI KOTA TUAL

Gubernur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tual yang telah berhasil mengendalikan inflasi, pada periode bulan Mei hingga Agustus 2022, sehingga mendapatkan dana insentif daerah (DID), dimana saat ini capaian inflasi relatif terkendali sebesar 1,02 persen month to month, 4,98 persen year on year (yoy).
“Saya berharap dapat diikuti oleh Pemerintah Kota Ambon yang sampai saat ini, capaian inflasi sebesar 0,30 persen mont to month (MTM), dan 7,02 persen year on year (yoy) yang relative cukup tinggi, dan perlu mendapat perhatian khusus,” harap Gubernur.

Dan untuk 9 kabupaten/kota lainnya, Gubernur berharap agar senantiasa menjaga pasokan distribusi dan harga bahan pokok.

Penegasan juga disampaikan Gubernur, kepada para distributor dan agen, agar mensuplai bahan pokok secara teratur dan tidak memainkan harga (spekulasi) bahan pokok.

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Maluku Tahun 2022, yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku.

Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat (14/10/2022).

Atas nama Pemda Provinsi Maluku, Sekda yang menyampaikan sambutan Gubernur mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan rakor dalam rangka menyamakan pemahaman dan persepsi dala menegakan Perda di Provinsi Maluku.

Dikatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, telah menetapkan salah satu tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada.

Tujuan penegakan Perda dan Perkada, lanjut Sekda untuk menjamin kepastian hukum, serta menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, dan masyarakat juga dapat melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

Sehubungan dengan kegiatan ini, ada dua hal penting disampaikan Gubernur.

Pertama, perlunya sinergitas antara Satpol PP dengan para stakeholder dalam pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan melakukan langkah-langkah sterategis yang tepat guna menciptakan rasa nyaman kepada masyarakat.

“Olehnya itu, dibutuhkan strategi dalam pembinaan dan pengawasan Perda, salah satunya dengan membangun kerjasama pengawasan dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam rangka penegakan terhadap pelanggaran Perda,” ujarnya.

Kedua, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan pemerintah daerah, yang diwadahi dalam bentuk sekretariat PPNS dan berkedudukan di Satpol PP.
Untuk itu, diharapkan keberadaan Sekretariat PPNS ini dapat menjadi sarana untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan pengalaman, serta berbagi informasi terkait penegakan Perda maupun Undang-Undang.

“Dan secara koordinatif, dengan dibantu oleh Korwas PPNS dari Direktorat Reskrimsus Polda Maluku melalui kolaborasi dan Kerjasama OPD Pengampu Perda, Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota serta dengan dukungan Korwan PPNS, kita berharap kinerja penegakan Perda dan UU di Provinsi Maluku dapat terlaksana dengan baik,”