Beranda blog Halaman 216

Tokoh Masyarakat Sentani Apresiasi Sikap Lukas Enembe Terima Kedatangan KPK

0

Jayapura, MALUKU.News – Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya bersedia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya. Kamis, 3 November 2022 di rumah kediamannya di Koya Tengah, Jayapura, Lukas selama sekitar 1,5 jam telah diperiksa oleh dua tim dari KPK, yaitu pemeriksaan oleh tim kesehatan independen dari Ikatan Dokter Indonesia, dan tim penyidik KPK.

Sikap Lukas ini ditanggapi positif oleh sejumlah tokoh masyarakat dari sekitar Jayapura. Lasarus Dike, kepala suku dari Kampung Sosiri, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. Lasarus mengapresiasi sikap koperatif Lukas Enembe terhadap KPK.

“Dari awal kami mengharapkan Bapa Lukas Enembe terbuka seperti itu, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebagai pemimpin seharusnya dia (Lukas) menjadi contoh. Tidak harus berbelit-belit sehingga tidak menimbulkan masalah lain-lain,” ujarnya di Jayapura, Sabtu (05/11/2022).

Di sisi lain, Lasarus menyayangkan munculnya polemik dan berbagai gejolak yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir di tengah masyarakat Papua akibat sikap Lukas yang dinilainya berbelit-belit.

“Sebagai pemimpin apa yang Lukas buat sekarang ini sangat baik dan itu menenangkan banyak masyarakat di bawah. Hanya sayangnya kenapa tidak dari dulu. Kalau dari awal-awal begini, sudah pasti lebih aman sehingga tidak harus jadi polemik di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskan Lasarus, beberapa sikap Lukas yang dinilainya berbelit-belit dan menimbulkan polemik seperti meminta KPK agar memeriksa Lukas di lapangan terbuka dengan menggunakan hukum adat, lantaran Lukas adalah kepala suku besar orang Papua. Lukas juga menolak KPK memanggil isteri dan anaknya diperiksa di Jakarta karena Lukas sedang sakit. Alasan Lukas secara adat Papua, kalau suami sedang sakit maka isteri dan anaknya tidak diperbolehkan bepergian ke luar Papua.

“Lukas juga sengaja membiarkan kehadiran ratusan massa simpatisannya yang hingga kini masih menjaga rumah kediaman Lukas bersenjatakan panah, tombak, dan kampak. Menurut Lasarus, kehadiran para simpatisan Lukas itu memang sengaja dibiarkan Lukas untuk menghalang-halangi KPK memeriksa Lukas,” urainya.

Lasarus mengimbau agar para simpatisan Lukas itu dapat segera meninggalkan rumah Lukas dan kembali ke rumah masing-masing, karena kehadiran mereka tidak lagi diperlukan.

“Perayaan Natal sudah dekat, para simpatisan Lukas agar kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing guna menyambut Natal,” imbaunya.

Di sisi lain, Lasarus juga memuji KPK yang dinilainya telah menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan Lukas.

“Apa yang dilakukan KPK sangat bagus, sangat memperhatikan aspek kemanusiaan Lukas Enembe, walaupun Lukas Enembe sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi,” katanya.

“Hal itu secara kemanusiaan juga bagus. Diperiksa dulu kesehatannya, kalau memang dia layak untuk dilanjutkan pemeriksaan kasus korupsinya disilahkan. Jadi secara pribadi dan sebagai kepala suku saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, biar proses berjalan sesuai hukum dan aturan yang berlaku di negara kita,” katanya menambahkan.

Festival Qasidah ke-26 Tingkat Provinsi Maluku Resmi Dibuka

0

Ambon, MALUKU.News – Festival Qasidah ke-26 tingkat Provinsi Maluku resmi dibuka
di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Sabtu (05/11/2022) malam.

Dengan mengusung tema, “Menciptakan Generasi Berprestasi Menuju Maluku Bisa”, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPW-LASQI) Provinsi Maluku, Hj. Widya Pratiwi Murad, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. H. Yamin dan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, menabuh tifa menandai perhelatan festival qasidah dimulai.

Peserta kontingen yang akan berlomba terdiri dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan total peserta sebanyak 182 orang dari tujuh DPD Lasqi se-kabupaten/kota di Maluku.

Sebelum membuka resmi festival tersebut, Ketua DPW-LASQI Provinsi Maluku, Hj. Widya Pratiwi Murad menyambut baik festival dimaksud. Pelaksanaan festival sebagai upaya menyalurkan bakat seni dan kreativitas di kalangan generasi muda Islam serta sebagai ajang untuk mencari bakat-bakat di bidang seni Qasidah.

“Dan Insya Allah, mereka yang berprestasi akan mewakili Maluku pada Festival Qasidah ke-26 tingkat nasional di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat,” jelas Widya.

Isteri Gubermur Maluku ini menjelaskan, penyelenggaraan festival Lasqi tahun ini, dilaksanakan di area terbuka yaitu di Lapangan Merdeka Ambon.
Tujuannya tak lain adalah untuk mensosialisasikan seni Qasidah kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda Islam. Mengingat, selain sebagai seni, Qasidah juga merupakan media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama.

“Selaku Ketua DPW Lasqi, dan juga Ketua Kontingen Pesparani Provinsi Maluku, saya menyampaikan selamat kepada Kontingen Pesparani Provinsi Maluku yang menjadi juara umum pada Pesparani kedua tingkat nasional di Nusa Tenggara Timur.

Semoga keberhasilan Kontingen Pesparani Maluku ini, bisa menjadi spirit bagi Kontingen Lasqi Provinsi Maluku yang akan mengikuti Festival Qasidah ke-26 di Karawang,” kata Widya memberikan spirit.

Ia pun berharap kepada Lasqi kabupaten/kota untuk bekerja keras dan selalu melakukan pembinaan pada usia dini, sebagai upaya mencari bakat dan talenta-talenta musik Islam, yang nantinya dapat berprestasi di tingkat lokal dan nasional.

“Alhamdulilah, selama kepemimpinan saya di Lasqi Provinsi Maluku sejak tahun 2019, Lasqi Maluku selalu berprestasi. Di tahun 2019 misalnya, Lasqi Maluku telah menjadi juara umum di Festival Qasidah tingkat nasional di Kota Ambon. Kemudian di tahun 2021, Lasqi Maluku juga menjadi juara 1 kategori dewasa putra, juara 2 religi remaja dan juara 2 kategori pop religi anak-anak. Keberhasilan ini berkat keberhasilan DPD Lasqi se-Maluku.

Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada para ketua DPD Lasqi kabupaten/kota se-Maluku yang telah mengirimkan kafilah pada Festival Qasidah kali ini. Selamat berlomba, semoga dapat meraih hasil terbaik dan dapat meningkatkan prestasi pada Festival Qasidah tingkat nasional di Jawa Barat,” tandas Widya.

Dalam kesempatan itu, Widya juga melaunching buku tentang Paradigma Baru Budaya dan Seni Islam.

Acara pembukaan festival qasidah ke 26 Tingkat Provinsi Maluku turut dihadiri, Pj, Sekda Maluku Sadali Ie, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, Pj. kabupaten Buru Djamaluddin Salampessy, sejumlah Ketua DPD dan Ketua Kontingen Lasqi Kabupaten/Kota se-Maluku.

DPRD Maluku Bahas Tanah Milik Keluarga Sarminaela dan Tanah Eks Pertanian

0

Ambon, MALUKU.News – Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja guna membahas persoalan tanah milik keluarga Sarimanella yang selama ini diambil alih oleh pemerintah provinsi Maluku.

Dalam pertemuan itu komisi juga membicarakan terkait dengan tanah eks pertanian di Passo yang ditempati oleh 153 Kepala Keluarga (KK) yang diduduki kurang lebih selama 66 tahun.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Badan pertanahan, Biro hukum, Aset, Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan hadiri keluarga Sarimanella terkait dengan tanah Sarimanella dan tanah eks pertanian.

Rapat berlangsung di ruang komisi I DPRD Maluku, Jum’at (04/11/2022).

Ketua komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, rapat yang digelar yang pertama terkait dengan masalah tindak lanjut tanah keluarga Sarimanella, lalu yang kedua adalah tanah eks pertanian Passo.

Menyangkut dengan tanah keluarga Sarmanela tadi sudah dibicarakan, karena ternyata terjadi pembatalan sertifikat 461 yang milik pemerintah provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan (BPN) Kota Ambon.

Lanjut, komisi mencoba untuk bicarakan terkait dengan itu, karena bangunannya milik pemda, tapi tanahnya sudah kembali pada status semula yaitu kembali pada keluarga Sarmaela.

“Jadi tadi kita sudah bicarakan untuk nanti ada satu kajian lagi oleh pertanahan kota Ambon untuk dilihat. Memang masih tercatat sebagai aset pemerintah provinsi cuman, dengan surat pembatalan dilakukan oleh pertanahan sertifikat 461 dengan sendirinya”.

bahwa tanahnya milik keluarga Sarimanella, sementara bangunannya milik pemerintah provinsi.

Itu sudah pertemuan berapa kali, bahkan Komisi dengan Biro Hukum, pemerintahan dan Aset yaitu melakukan on the spot di lapangan untuk melihat situasi di lokasi, dan tadi kita sudah pertemuan yang kebetulan dihadiri oleh kepala bidang Aset devinitif karena selama ini yang hadir Plh saja.

Dan tadi juga sudah dibicarakan, dan proses minggu depan langkah-langkah terkait dengan itu, dan muda-mudahan ada kebijakan-kebijakan terkait dengan proses untuk tanah itu bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah huni dengan catatan bukan ada proses pembayarannya, mungkin ganti rugi dengan biaya yang ganti rugi bukan sekaligus tetapi bertahap.

“Mudah-mudahan nanti minggu depan juga kita mau kunjungan untuk mau lihat posisi SMK Passo, dan diharapkan juga tidak mengganggu aktifitas, termasuk guru-guru juga bisa tinggal disitu dan masyarkat juga di pinggir itu termasuk berapa gereja,” harapnya.

Tunny: BPD HIPMI Maluku Siap Sukseskan Munas di Surakarta

0

Labuan Bajo, MALUKU.News – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku, M. Azis Tunny, menyatakan siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI ke-XVII yang akan dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 21-23 November 2022.

“Insyaallah, pelaksanaan Munas akan digelar pada tanggal 21-23 November 2022. Semoga lancar dan tidak ada halangan. BPD HIPMI Maluku siap mendukung dan mensukseskan keputusan BPP memajukan jadwal Munas,” katanya saat dihubungi via telepon, Jumat (04/11/2022).

Menurut Tunny, berdasarkan hasil Rapat Badan Pengurus Harian Lengkap (RBPL) BPP HIPMI pada tanggal 3 November 2022 yang dipimpin Plt. Ketua Umum BPP HIPMI, Eka Sastra, dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina HIPMI, Bahlil Lahadalia, telah diputuskan bahwa pelaksanaan Munas HIPMI ke XVII yang sebelumnya akan dilaksanakan bulan Desember 2022, digeser menjadi tanggal 21-23 November 2022.

“Meskipun jadwalnya dimajukan, saya sangat optimis sahabatnya, Ketum BPD HIPMI Jateng, Rudy Prasetyo, dapat bekerja maksimal membantu panitia Munas ke XVII untuk menyiapkan segala kebutuhan Munas di Surakarta sehingga acara yang digelar nanti dapat memberikan kontribusi positif dan mendapatkan hasil musyawarah yang baik serta membawa manfaat bagi HIPMI kedepan,” ungkapnya.

Tunny berharap, kader terbaik HIPMI yang akan terpilih dalam Munas nanti bisa membawa organisasi berhimpun para pengusaha muda ini jauh lebih baik dan melanjutkan dan menyempurnakan program yang sudah berjalan di era kepemimpinan Ketum Mardani Maming.

“Ketum Mardani telah meninggalkan legacy yang baik bagi organisasi ini, salah satunya Hipminet sebagai pusat data anggota HIPMI yang telah memiliki lebih dari 30 ribu anggota pengusaha yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia,” tegasnya.

Dijelaskan Tunny, dalam kontestasi Munas ada tiga calon ketua umum yang akan bertarung yakni Akbar Himawan Buchori, Bagas Adhadirgha, dan Anggawira. Menurutnya, ketiganya adalah kader terbaik HIPMI, dan mereka mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing.

“Namun sikap BPD HIPMI Maluku sendiri telah menjatuhkan pilihan dan merekomendasikan Akbar Himawan Buchori (AHB) sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode berikutnya,” katanya.

“Keputusan ini sudah ditetapkan di dalam Rapat Badan Pengurus Harian (RBPH) BPD HIPMI Maluku, bahwa kami berkomitmen untuk mengusung AHB sebagai Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2022-2025,”katanya menambahkan.

Sekedar diketahui, pelaksanaan Munas HIPMI ke-XVII dimajukan jadwalnya dan telah menetapkan Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tuan rumah.

Dorong Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Dukcapil Maluku Gelar Siddak

0

Ambon, MALUKU.News – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku menggelar kegiatan “Sisir Dokumen Administrasi Kependudukan (Siddak) Provinsi Maluku Tahun 2022.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan juga mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Sasaran pelayanan Siddak kali ini untuk mendekatkan layanan adminduk, bagi para pedagang dari Maluku Tengah yang berdagang di Kota Ambon dan pedagang kota, yang dipusatkan di Pelataran Kantor Bank Mandiri, Jembatan Desa Batu Merah, Kota Ambon, Jumat (04/11/2022).

Pelayanan di laksanakan mulai tanggal 4 hingga 7 November 2022 mendatang, mulai dari pelayanan KTP-el; pelayanan kartu keluarga yang baru, karena sudah menikah, atau karena ada anak dan anggota keluarganya yang telah menikah; pelayanan kartu identitas anak (KIA); pelayanan akte kelahiran atas kelahiran anggota keluarga baru; dan pelayanan akte kematian atas anggota keluarga yang telah meninggal.

Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima yang saat itu mewakili Penjabat Sekda Maluku membuka kegiatan Siddak menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut baik kegiatan siddak yang di selenggarakan oleh Dukcapil Provinsi Maluku dalam rangka memudahkan masyarakat khususnya para pedagang dari Maluku Tengah yang berdagang di Kota Ambon dan pedagang kota dalam rangka kepemilikan dokumen kependuduka,” ungkap Sekda.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bersedia menerima undangan melalui selebaran brosur, whatssap dan spanduk – spanduk yang disebarkan di sekitar Pasar Mardika dan titik-titik persimpangan lalu lintas di kota Ambon.

“Kegiatan yang diselenggarakan ini, sebagai upaya pemerintah hadir untuk memudahkan masyarakat terkhusus bapak/ibu, yang setiap hari sibuk dengan usaha dagangnya di pasar, atau yang biasanya sibuk dengan kegiatan rutin berbelanja untuk membuat usaha dagang di rumah, memperoleh kesempatan sambil berdagang dan berbelanja, bisa memperoleh juga pelayanan administrasi penduduk yang belum dimiliki secara lengkap,” jelas Sekda.

Terkait pelayanan adminduk ini, Sekda menegaskan tanpa dipungut biaya.

“Pelayanan ini dilakukan gratis dan tidak dipungut biaya dan dilakukan langsung oleh petugas dan staf Dukcapil dari Kabupaten Maluku Tengah, yang akan melayani masyarakat yang domisili atau alamat tempat tinggalnya berada di wilayah kabupaten Maluku tengah, dan petugas dan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kota Ambon yang akan melayani masyarakatnya yang berdomisili atau tempat tinggalnya berada di wilayah kota Ambon,” tandas Sekda.

Turut menghadiri pembukaan Kegiatan Siddak, Plt Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Maluku, Dewi Pattimahu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Ambon, Hany Tamtelahitu beserta staf administrasi kependudukan dan operator dari Dukcapil Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Kontingen Pesparani Disambut Widya Pratiwi dan Sekda Maluku di Bandara Pattimura Ambon

0

Ambon, MALUKU.News – Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie bersama Ketua Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, menyambut kedatangan kontingen Pesparani Maluku di Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon, Jumat pagi, (04/11/2022).

Rombongan kontingen landing pukul 06.55 WIB di Bandara Pattimura Ambon, menggunakan pesawat Lion Air.

Rombongan kemudian bertolak menuju kediaman Gubernur Maluku untuk mengikuti acara penerimaan kontingen. Sepanjang perjalanan, iring-iringan mobil yang membawa para kontingen disambut para siswa-siswi.

Mengatasnamakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Ketua Kontingen Pesparani Katolik Maluku, Widya Pratiwi Murad, memberikan apresiasi atas kontribusi dan kerja keras semua pihak khususnya kepada para pastor, panitia, peserta, pelatih dan pendamping yang telah mengharumkan Maluku dengan meraih 11 gold dan 5 champions.

“Seperti yang pernah saya sampaikan, bila ketekunan kerja keras dan doa maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal,” ungkap Widya.

Ia menjelaskan, hakikat utama penyelenggaraan pesparani Katolik adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan penghayatan umat Katolik dan terus mengagungkan kemuliaan Tuhan melalui Mazmur dan Madah Pujian.

Ia lantas mengingatkan kepada seluruh kontingen untuk tidak mengaktualisasikan kegembiraan secara berlebihan, namun menaikkan pujian dan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia dan penyertaan sehingga meraih prestasi gemilang.

Kontingen juga diharapkan dapat terus berlatih secara maksimal dari tingkat Gereja sampai kabupaten/kota, sehingga kualitas diri maupun kelompok dapat tetap terjaga. Dan pada saatnya nanti dapat mewakili Maluku, dan menampilkan yang terbaik untuk mempertahankan gelar juara umum yang diraih saat ini.

Sebagai diketahui, Kontingen Pesparani Katolik Maluku baru saja mengikuti Pesparani Katolik II di Kupang, Provinsi NTT yang berakhir pada Senin (31/10) malam.

Pada pelaksanaan Pesparani tahun ini, kontingen Maluku dinyatakan sebagai juara umum dengan meraih lima champions, 11 gold serta dua silver dari 13 mata lomba yang dipertandingkan. Lima champion diraih Maluku dari mata lomba Paduan Suara Dewasa Pria Gregorian, Cerdas Cermat Rohani (CCR), CCR Remaja, Mazmur OMK dan bertutur Kitab Suci Anak.

Tim Penyidik KPK Periksa Lukas Enembe, Laskar Pemuda Merah Putih Papua Beri Apresiasi

0

Jayapura, MALUKU.News – Laskar Pemuda Merah Putih Bersatu Provinsi Papua menyatakan mendukung penuh Langkah-langkah yang ditempuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dukungan itu disampaikan Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Bersatu Provinsi Papua, Rudi Samori di Jayapura, Jumat (04/11/2022).

“Kami merespon positif apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Itu yang kami harapkan. Para pemimpin di Republik ini tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya.

Diketahui, Tim Penyidik KPK dan tim dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pada Kamis, 3 November 2022 mendatangi rumah kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di Koya Tengah, Kota Jayapura.

Menurut Kuasa Hukum Lukas Enembe, tim penyidik KPK telah memeriksa Lukas, namun pemeriksaan belum bisa dilanjutkan karena Lukas sedang dalam kondisi sakit.

Rudi mengatakan, kehadiran tim dari Lembaga antirasuah di rumah kediaman Lukas Enembe itu merupakah suatu langkah maju yang patut diapresiasi.

“Setidaknya telah terbuka ruang menuju penyelesaian kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas,” tegasnya.

Dijelaskan Rudi, ruang itu seakan buntu selama beberapa pekan terakhir lantaran Lukas dan kelompok pendukungnya cenderung berkelit dengan berbagai dalih. Seperti tuntutan agar Lukas diperiksa di lapangan terbuka, Lukas yang tiba-tiba dikukuhkan sebagai kepala suku besar orang Papua sehingga pemeriksaan Lukas harus menggunakan hukum adat, serta rumah kediaman Lukas yang hingga kini masih dijaga ketat oleh massa pendukungnya lengkap dengan senjata tradisional seperti kampak, tombak, dan panah.

“Kami berharap dengan perkembangan sikap Lukas yang mulai koperatif itu, kelompok massa pendukung Lukas dapat segera membubarkan diri dan tidak menghalang-halangi KPK melaksanakan tugas konstitusionalnya,” katanya.

“Keluarga dan simpatisan Bapa Lukas yang sudah beberapa bulan berkumpul di kediaman Pak Lukas, memang beberapa waktu lalu betul-betul mau menghalang-halangi pemeriksaan Pak Lukas. Tapi saya percaya, mereka telah mengerti dan mereka paham, kalau hari ini Pak Lukas telah membuka diri untuk diperiksa,” katanya lagi.

Rudi juga meminta agar Pak Lukas selaku Pimpinan harus berani dan harus gentlemen menghadapi pemeriksaan KPK.

Ondoafi Ayapo Apresiasi Sikap Lukas Enembe Terima Tim KPK

0

Jayapura, MALUKU.News – Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan sudah siap menerima kedatangan tim dokter independen dan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui tim pengacaranya, Lukas menyatakan menjamin keamanan tim KPK yang akan memeriksa Lukas di rumah kediamannya di Koya Tengah, Jayapura.

Keterbukaan sikap Lukas Enembe itu mendapat apresiasi dari Ondoafi Ayapo, Enos Deda, Tokoh masyarakat adat yang mendiami salah satu pulau di tengah Danau Sentani ini menyebut Lukas telah menunjukkan keteladanan yang baik bagi para pejabat Papua lainnya.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih atas keterbukaan bapak Lukas dan kesediaannya untuk diperiksa (KPK). Itu luar biasa. Dan juga menunjukkan suatu teladan kepada pejabat-pejabat yang nanti akan menyusul (diperiksa KPK). Harus terbuka begitu, dan harus bersedia diperiksa,”kata Enos di Jayapura, Kamis (03/11/2022).

Enos menegaskan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, tidak ada satu warga negara pun yang kebal hukum. Dengan demikian hukum itu tetap dipertahankan dan ditegakkan.

“Jangan sampai dia menganggap diri gubernur, lalu dia bilang ‘siapa yang suruh kamu periksa saya’. Tidak boleh. Jadi, Hukum sudah wajib ditegakkan di NKRI ini,” tandasnya.

Enos juga meminta kepada warga pendukung Lukas yang hingga saat ini masih menjaga rumah Lukas di Koya Tengah untuk tidak menghalang-halangi KPK memeriksa Lukas.

“Walaupun Lukas secara adat mereka anggap dan mereka terima sebagai Kepala Suku yang wajib mereka lindungi, namun Lukas adalah warga negara yang terikat pada hukum yang berlaku di negeri ini,” katanya.

“Dengan demikian, kita menjunjung tinggi keberadaan hukum dan fungsinya dalam Negara Kesatuan Republik ini,”katanya lagi.

Dijelaskan Enos, mengenai desakan dari sejumlah tokoh Papua agar Lukas dinonaktifkan dari jabatan Gubernur Papua, hal itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat juga diminta untuk tidak boleh sewenang-wenang menonaktifkan Lukas.

“Akan lebih elok jika dalam proses penonaktifan itu, ada sikap ikhlas dari Lukas untuk meletakan jabatannya secara sukarela. Hal itu dilakukan semata-mata agar Lukas lebih berkonsentrasi mengikuti proses hukum di KPK dan untuk menghindari adanya kepincangan dalam mengelolaan birokrasi di Bumi Cendrawasih ini,” pungkasnya sembari menambahkan Kuncinya, Lukas harus mengangguk, harus ada tanda setuju dari Lukas, sebagai suatu penghormatan kepada Lukas karena dia sudah cukup sekali memimpin daerah Papua yang susah ini. Lukas punya andil dalam menjalankan Otsus Papua.

Polemik Pilkades Negeri Hative Berujung Ke PTUN

0

Ambon, MALUKU.News – Polemik pemilihan Kepala Desa Negeri Hative Kecil yang berakhir di meja PTUN nampaknya belum menemui titik terang.

Hal ini disampaikan Lambertus Adrians, saat dihubungi awak media, Rabu (03/11/2022)

Pasalnya, PTUN (Pengadilan Tata usaha Negara) Ambon akan menjadi langkah paling tepat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala pemerintahan di Negeri Hative Kecil.

“Iya, jadi Desa Hative Kecil ada 2 mata rumah parentah, Timorason dan Muriany, dan kami rasa cukup benar jika kami melakukan gugatan hasil pilkades ke PTUN,”Katanya

Kata Lambertus, Hal itu dilakukan berdasarkan instruksi Walikota Ambon saat melantik beberapa Raja dan kades beberapa waktu lalu.

“Jadi kan pak Walikota Ambon menyampaikan sambutan, jika masih ada pihak-pihak yang berkeberatan silakan ajukan ke pengadilan PTUN, jadi kami jalankan sesuai dengan intruksi yang ada,”terangnya

Menurutnya, berdasarkan instruksi dan ditemukanya beberapa kecurangan yang terjadi dilapangan.

“Jadi kita temukan beberapa kejanggalan mulai dari awal pelantikan panitia udah ada kecurangan, bayangkan aja di dalam tubuh panitia hanya 1 orang dari Timorason sisanya dari Muriany,” tuturnya.

Buktinya, tambah Lambertus bahwa Jumlah Pemilih sesuai DPT sebanyak 7512, yang datang memilih sebanyak 4526. Untuk no urut 01 ( Muriany) mendapat 2278 sedangkan Untuk no urut 02 (Timorason) mendapat 2248 suara.

Sementara itu, terdapat kecuranganpada TPS 9, dimana warga yang merupakan mahasiswa berasal dari Namlea yang tinggal pada kontrakan, dan ber-KTP di luar Hative,mereka melakukan Pencoblosan.

“Jadi hal ini sudah terindikasi adanya manipulasi kemenangan,”cetusnya

Semua sudah dibuktikan di Pengadilan, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh beberapa saksi LH. Menurut LH mereka semua berjumlah 21 orang dan telah mendapatkan undangan dari ketua RT003/04.

“Iya jadi saat membagikan undangan Kami semua diarahkan oleh Bapak RT untuk mencoblos nomor tertentu,”terangnya

Sidangpun telah kami lakukan beberapa kali, tinggal menungguh hasilnya, semuanya sudah kami buktikan di pengadilan.

Pasalnya, Dari pihak PTUN telah meminta pihak tergugat untuk memanggil Ketua Pantia dan sekaligus menyertakan beberapa bahan bukti terkait dengan permasalah tersebut, yakni daftar hadir pencoblosan dan daftar perhitungan suara, akan tetapi hingga saat ini pihak tergugat tidak dapat menyertakan bahan bukti tersebut.

“Jadi ketua panitia sudah memenuhi panggilan, hanya saja kehadiran beliau tidak di sertakan beberapa bahan bukti yang di minta dari pihak PTUN,”imbuhnya

Kami berharap, apapun keputusan pengadilan harus bisa seadil-adilnya karena ini negara hukum maka kami minta hukum itu dapat ditegakkan seadil-adilnya.

Pertamina dan BPH Migas Resmikan 11 Titik Penyalur BBM Satu Harga di Halteng

0

Halteng, MALUKU.News – Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meresmikan lembaga penyalur BBM Satu Harga Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (02/11/2022) siang di Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah.

Peresmian ini, merupakan salah satu langkah percepatan untuk menambah layanan BBM guna memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, dalam program BBM Satu Harga di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Hadir dalam peresmian SPBU BBM 1 Harga 86.978.21 ini adalah Komite BPH Migas, Eman Salman Arief, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Drestanto Nandiwardhana, dan Bupati Halmahera Tengah yang diwakilkan, serta perangkat pemerintahan dan aparat di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

Pertamina sebagai perusahaan milik negara selalu berperan aktif dalam mendukung kebijakan dan program program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan pemerataan energi yang adil diseluruh Indonesia. Salah satu wujud nyata dari komitmen pertamina tersebut salah satunya tercermin dalam pembangunan Lembaga Penyalur BBM 1 Harga di daerah 3T yang dimulai sejak tahun 2017.

Pertamina telah membangun total 390 lembaga peyalur BBM 1 Harga yang tersebar pada 123 kabupaten di seluruh Indonesia. Adapun 54 kabupaten termasuk kedalam daerah 3T, sesuai dengan Perpres No. 63 tahun 2020. Sementara itu khusus untuk tahun 2022, sudah terbangun 69 SPBU dari target 92 lokasi. Pertamina ditargetkan untuk bisa membangun 573 SPBU BBM 1 Harga sampai dengan tahun 2024.

Region Manager Retail Sales Papua Maluku, Drestanto Nandhiwardhana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa resmi beroperasinya 11 titik BBM Satu Harga di Maluku dan Maluku Utara, ini merupakan upaya Pertamina dalam memberikan kemudahan akses energi bagi masyarakat.

“SPBU satu harga ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakselerasi pergerakan ekonomi setempat melalui kemudahan akses terhadap sumber energi. Dengan diresmikannya 11 Titik SPBU BBM Satu Harga ini maka warga sekitar dapat menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia”.

Dengan adanya pengoperasian SPBU ini harapannya dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Halmahera tengah, khususnya untuk masyarakat kecamatan Patani Utara dan sekitarnya. Ujar Drestanto.

Sementara itu, Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyatakan bahwa pelaksanaan BBM 1 Harga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestic masyarakat. Di imbangi dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain dengan adanya penghematan pengeluaran akan BBM ini dapat diikuti dengan penurunan harga sembako, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat sekitar.

Dan dengan adanya persamaan harga BBM ini, diharapkan kedepannya dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tambah Eman.

Pertamina diharpkan dapat berperan langsung dalam meningkatkan pelayanan energi yang berkeadilan serta dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah 3T. Tak lupa juga Pertamina mengajak untuk masyarakat dapat selalu mengkonsumsi BBM dengan bijak dan sesuai dengan peruntukannya, agar program BBM 1 Harga ini dapat tepat sasaran.