Ambon, MALUKU.News – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku menggelar kegiatan “Sisir Dokumen Administrasi Kependudukan (Siddak) Provinsi Maluku Tahun 2022.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan juga mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Sasaran pelayanan Siddak kali ini untuk mendekatkan layanan adminduk, bagi para pedagang dari Maluku Tengah yang berdagang di Kota Ambon dan pedagang kota, yang dipusatkan di Pelataran Kantor Bank Mandiri, Jembatan Desa Batu Merah, Kota Ambon, Jumat (04/11/2022).

Pelayanan di laksanakan mulai tanggal 4 hingga 7 November 2022 mendatang, mulai dari pelayanan KTP-el; pelayanan kartu keluarga yang baru, karena sudah menikah, atau karena ada anak dan anggota keluarganya yang telah menikah; pelayanan kartu identitas anak (KIA); pelayanan akte kelahiran atas kelahiran anggota keluarga baru; dan pelayanan akte kematian atas anggota keluarga yang telah meninggal.

Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima yang saat itu mewakili Penjabat Sekda Maluku membuka kegiatan Siddak menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut baik kegiatan siddak yang di selenggarakan oleh Dukcapil Provinsi Maluku dalam rangka memudahkan masyarakat khususnya para pedagang dari Maluku Tengah yang berdagang di Kota Ambon dan pedagang kota dalam rangka kepemilikan dokumen kependuduka,” ungkap Sekda.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bersedia menerima undangan melalui selebaran brosur, whatssap dan spanduk – spanduk yang disebarkan di sekitar Pasar Mardika dan titik-titik persimpangan lalu lintas di kota Ambon.

“Kegiatan yang diselenggarakan ini, sebagai upaya pemerintah hadir untuk memudahkan masyarakat terkhusus bapak/ibu, yang setiap hari sibuk dengan usaha dagangnya di pasar, atau yang biasanya sibuk dengan kegiatan rutin berbelanja untuk membuat usaha dagang di rumah, memperoleh kesempatan sambil berdagang dan berbelanja, bisa memperoleh juga pelayanan administrasi penduduk yang belum dimiliki secara lengkap,” jelas Sekda.

Terkait pelayanan adminduk ini, Sekda menegaskan tanpa dipungut biaya.

“Pelayanan ini dilakukan gratis dan tidak dipungut biaya dan dilakukan langsung oleh petugas dan staf Dukcapil dari Kabupaten Maluku Tengah, yang akan melayani masyarakat yang domisili atau alamat tempat tinggalnya berada di wilayah kabupaten Maluku tengah, dan petugas dan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kota Ambon yang akan melayani masyarakatnya yang berdomisili atau tempat tinggalnya berada di wilayah kota Ambon,” tandas Sekda.

Turut menghadiri pembukaan Kegiatan Siddak, Plt Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Maluku, Dewi Pattimahu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Ambon, Hany Tamtelahitu beserta staf administrasi kependudukan dan operator dari Dukcapil Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Ambon, MALUKU.News – Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie bersama Ketua Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, menyambut kedatangan kontingen Pesparani Maluku di Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon, Jumat pagi, (04/11/2022).

Rombongan kontingen landing pukul 06.55 WIB di Bandara Pattimura Ambon, menggunakan pesawat Lion Air.

Rombongan kemudian bertolak menuju kediaman Gubernur Maluku untuk mengikuti acara penerimaan kontingen. Sepanjang perjalanan, iring-iringan mobil yang membawa para kontingen disambut para siswa-siswi.

Mengatasnamakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Ketua Kontingen Pesparani Katolik Maluku, Widya Pratiwi Murad, memberikan apresiasi atas kontribusi dan kerja keras semua pihak khususnya kepada para pastor, panitia, peserta, pelatih dan pendamping yang telah mengharumkan Maluku dengan meraih 11 gold dan 5 champions.

“Seperti yang pernah saya sampaikan, bila ketekunan kerja keras dan doa maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal,” ungkap Widya.

Ia menjelaskan, hakikat utama penyelenggaraan pesparani Katolik adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan penghayatan umat Katolik dan terus mengagungkan kemuliaan Tuhan melalui Mazmur dan Madah Pujian.

Ia lantas mengingatkan kepada seluruh kontingen untuk tidak mengaktualisasikan kegembiraan secara berlebihan, namun menaikkan pujian dan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia dan penyertaan sehingga meraih prestasi gemilang.

Kontingen juga diharapkan dapat terus berlatih secara maksimal dari tingkat Gereja sampai kabupaten/kota, sehingga kualitas diri maupun kelompok dapat tetap terjaga. Dan pada saatnya nanti dapat mewakili Maluku, dan menampilkan yang terbaik untuk mempertahankan gelar juara umum yang diraih saat ini.

Sebagai diketahui, Kontingen Pesparani Katolik Maluku baru saja mengikuti Pesparani Katolik II di Kupang, Provinsi NTT yang berakhir pada Senin (31/10) malam.

Pada pelaksanaan Pesparani tahun ini, kontingen Maluku dinyatakan sebagai juara umum dengan meraih lima champions, 11 gold serta dua silver dari 13 mata lomba yang dipertandingkan. Lima champion diraih Maluku dari mata lomba Paduan Suara Dewasa Pria Gregorian, Cerdas Cermat Rohani (CCR), CCR Remaja, Mazmur OMK dan bertutur Kitab Suci Anak.

Ambon, MALUKU.News – Polemik pemilihan Kepala Desa Negeri Hative Kecil yang berakhir di meja PTUN nampaknya belum menemui titik terang.

Hal ini disampaikan Lambertus Adrians, saat dihubungi awak media, Rabu (03/11/2022)

Pasalnya, PTUN (Pengadilan Tata usaha Negara) Ambon akan menjadi langkah paling tepat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala pemerintahan di Negeri Hative Kecil.

“Iya, jadi Desa Hative Kecil ada 2 mata rumah parentah, Timorason dan Muriany, dan kami rasa cukup benar jika kami melakukan gugatan hasil pilkades ke PTUN,”Katanya

Kata Lambertus, Hal itu dilakukan berdasarkan instruksi Walikota Ambon saat melantik beberapa Raja dan kades beberapa waktu lalu.

“Jadi kan pak Walikota Ambon menyampaikan sambutan, jika masih ada pihak-pihak yang berkeberatan silakan ajukan ke pengadilan PTUN, jadi kami jalankan sesuai dengan intruksi yang ada,”terangnya

Menurutnya, berdasarkan instruksi dan ditemukanya beberapa kecurangan yang terjadi dilapangan.

“Jadi kita temukan beberapa kejanggalan mulai dari awal pelantikan panitia udah ada kecurangan, bayangkan aja di dalam tubuh panitia hanya 1 orang dari Timorason sisanya dari Muriany,” tuturnya.

Buktinya, tambah Lambertus bahwa Jumlah Pemilih sesuai DPT sebanyak 7512, yang datang memilih sebanyak 4526. Untuk no urut 01 ( Muriany) mendapat 2278 sedangkan Untuk no urut 02 (Timorason) mendapat 2248 suara.

Sementara itu, terdapat kecuranganpada TPS 9, dimana warga yang merupakan mahasiswa berasal dari Namlea yang tinggal pada kontrakan, dan ber-KTP di luar Hative,mereka melakukan Pencoblosan.

“Jadi hal ini sudah terindikasi adanya manipulasi kemenangan,”cetusnya

Semua sudah dibuktikan di Pengadilan, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh beberapa saksi LH. Menurut LH mereka semua berjumlah 21 orang dan telah mendapatkan undangan dari ketua RT003/04.

“Iya jadi saat membagikan undangan Kami semua diarahkan oleh Bapak RT untuk mencoblos nomor tertentu,”terangnya

Sidangpun telah kami lakukan beberapa kali, tinggal menungguh hasilnya, semuanya sudah kami buktikan di pengadilan.

Pasalnya, Dari pihak PTUN telah meminta pihak tergugat untuk memanggil Ketua Pantia dan sekaligus menyertakan beberapa bahan bukti terkait dengan permasalah tersebut, yakni daftar hadir pencoblosan dan daftar perhitungan suara, akan tetapi hingga saat ini pihak tergugat tidak dapat menyertakan bahan bukti tersebut.

“Jadi ketua panitia sudah memenuhi panggilan, hanya saja kehadiran beliau tidak di sertakan beberapa bahan bukti yang di minta dari pihak PTUN,”imbuhnya

Kami berharap, apapun keputusan pengadilan harus bisa seadil-adilnya karena ini negara hukum maka kami minta hukum itu dapat ditegakkan seadil-adilnya.

Halteng, MALUKU.News – Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meresmikan lembaga penyalur BBM Satu Harga Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (02/11/2022) siang di Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah.

Peresmian ini, merupakan salah satu langkah percepatan untuk menambah layanan BBM guna memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, dalam program BBM Satu Harga di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Hadir dalam peresmian SPBU BBM 1 Harga 86.978.21 ini adalah Komite BPH Migas, Eman Salman Arief, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Drestanto Nandiwardhana, dan Bupati Halmahera Tengah yang diwakilkan, serta perangkat pemerintahan dan aparat di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

Pertamina sebagai perusahaan milik negara selalu berperan aktif dalam mendukung kebijakan dan program program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan pemerataan energi yang adil diseluruh Indonesia. Salah satu wujud nyata dari komitmen pertamina tersebut salah satunya tercermin dalam pembangunan Lembaga Penyalur BBM 1 Harga di daerah 3T yang dimulai sejak tahun 2017.

Pertamina telah membangun total 390 lembaga peyalur BBM 1 Harga yang tersebar pada 123 kabupaten di seluruh Indonesia. Adapun 54 kabupaten termasuk kedalam daerah 3T, sesuai dengan Perpres No. 63 tahun 2020. Sementara itu khusus untuk tahun 2022, sudah terbangun 69 SPBU dari target 92 lokasi. Pertamina ditargetkan untuk bisa membangun 573 SPBU BBM 1 Harga sampai dengan tahun 2024.

Region Manager Retail Sales Papua Maluku, Drestanto Nandhiwardhana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa resmi beroperasinya 11 titik BBM Satu Harga di Maluku dan Maluku Utara, ini merupakan upaya Pertamina dalam memberikan kemudahan akses energi bagi masyarakat.

“SPBU satu harga ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakselerasi pergerakan ekonomi setempat melalui kemudahan akses terhadap sumber energi. Dengan diresmikannya 11 Titik SPBU BBM Satu Harga ini maka warga sekitar dapat menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia”.

Dengan adanya pengoperasian SPBU ini harapannya dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Halmahera tengah, khususnya untuk masyarakat kecamatan Patani Utara dan sekitarnya. Ujar Drestanto.

Sementara itu, Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyatakan bahwa pelaksanaan BBM 1 Harga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestic masyarakat. Di imbangi dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain dengan adanya penghematan pengeluaran akan BBM ini dapat diikuti dengan penurunan harga sembako, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat sekitar.

Dan dengan adanya persamaan harga BBM ini, diharapkan kedepannya dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tambah Eman.

Pertamina diharpkan dapat berperan langsung dalam meningkatkan pelayanan energi yang berkeadilan serta dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah 3T. Tak lupa juga Pertamina mengajak untuk masyarakat dapat selalu mengkonsumsi BBM dengan bijak dan sesuai dengan peruntukannya, agar program BBM 1 Harga ini dapat tepat sasaran.

Ambon, MALUKU.News – Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku menyelenggarakan pelaksanaan pengukuhan Duta Bapak Bunda Asuh Anak Stunting Provinsi Maluku, di Ruang Lobi Makodam XVI/Pattimura, Rabu, (02/11/2022).

Di kesempatan ini, Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Prof. drh. M. Rizal Martua Damanik. MRep. Sc, mengukuhkan Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa dan Istri Pangdam Pattimura Ny. Indah Ruruh Setyawibawa yang menjabat sebagai Ketua Persit KCK PD PD XVI/Pattimura, sebagai Duta Bapak dan Duta Bunda Asuh Anak Stunting Provinsi Maluku.

Pengukuhan ditandai dengan penyematan selendang dan penyerahan piagam penghargaan Duta Bapak Asuh Anak Stunting dari Damanik kepada Pangdam Ruruh dan istri.

Kemudian, Pangdam Ruruh mengukuhkan Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI Said Latuconsina dan isteri Ny. Widiya Said Latuconsina, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Maulana Ridwan dan isteri Ny. Rini Maulana Ridwan, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Tiopan Hutapea dan istri Ny. Tiopan Hutapea, sebagai Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak Stunting Provinsi Maluku.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima mengatakan, kompleksitas intervensi program percepatan penurunan Stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Olehnya itu, negara telah memberikan ruang apresiasi untuk segala bentuk kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam upaya percepatan penurunan Stunting. Hadirnya program yang digagas BKKBN ini adalah untuk menyediakan ruang kontribusi kepada para pemangku kepentingan, untuk berperan dalam percepatan penurunan Stunting. Harapannya, agar menjadi gerakan gotong royong dalam upaya percepatan penurunan Stunting dengan menyasar langsung kepada keluarga beresiko.

“Program ini membutuhkan dukungan dari seluruh lintas sektor terkait. Kami berharap pengukuhan ini dapat memotivasi dan diteladani oleh para pejabat daerah lainnya, agar kita dapat bersama-sama memberikan perhatian kepada para keluarga beresiko Stunting,” harap Gubernur.

Ia menilai, harapannya itu sejalan dengan penetapan berbagai Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang tertuang dalam RPJMN 2022 – 2024. Satu diantaranya adalah tentang Penurunan Prevalensi Stunting. Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, juga memberikan amanah untuk dapat berkolaborasi dalam upaya penurunan Stunting di setiap daerah. Formulasi program yang dituangkan di dalam Perpres tersebut berbasis pada Keluarga Beresiko Stunting. Penekanannya, pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan peningkatan akses air minum serta sanitasi.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa kita harus berupaya keras untuk dapat menurunkan angka tersebut,” pungkas Gubernur.

Ditempat yang sama, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa menilai, pengukuhan tersebut merupakan salah satu langkah terpadu sebagai upaya penurunan Stunting. Kasus ini harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai, dengan fokus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengurangi anak dengan kondisi Stunting. Untuk itu, pihaknya membuka ruang dan peluang kepada semua pihak untuk berkomunikasi, berkolaborasi dalam penanganan Stunting.

“Upaya percepatan penurunan prevalensi Stunting merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga betul-betul bersinergi sesuai peran masing-masing, untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan angka Stunting di Maluku,” ujar Pangdam Ruruh.

Pangdam Ruruh pun mengajak seluruh komponen masyarakat membangun komitmen untuk memberikan kontribusi pada penyiapan tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak Maluku, serta menghindarkan mereka dari kekurangan asupan yang mengakibatkan Stunting.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting Provinsi Maluku. Pengukuhan ini semoga meningkatkan kerjasama dan memacu usaha untuk menurunkan angka Stunting, pungkas Pangdam.

Sedangkan Kepala BKKBN Maluku, Sarles Brabar menerangkan, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan pengukuhan tersebut adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting. Di dalam Perpres ini telah ditetapkan lima strategi nasional untuk membangun kolaborasi dan sinergitas percepatan penurunan Stunting.

Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian lembaga pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah Desa. Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di semua tingkatan pemerintah Kementerian lembaga dari pusat sampai ke Pemerintah desa. Keempat, peningkatan ketahanan pangan gizi pada tingkat individu keluarga dan masyarakat. Kelima, penguatan dan pengembangan sistem, data informasi riset dan inovasi.