Kupang, MALUKU.News – Pesta paduan suara gerejani (pesparani) nasional resmi ditutup oleh wakil menteri agama Republik Indonesia Dr. H. Zainut Tauhid Saadi M.Si pada Senin 31/10/2022.

Perlombaan yang dimulai sejak 28 Oktober lalu itu Kontingen pesparani Provinsi Maluku berhasil tampil sebagai juara umum dengan membawa pulang 11 mendali emas dan 5 champion dari 13 kategori perlombaan.

Disisi lain, juara bertahan Kalimantan Timur dan tuan rumah Nusa Tenggara Timur hanya berhasil medapatkan 1 emas.

Dalam acara penutupan Pesparani Nasional ke-2 selain dilakukan pengumuman pemenang, juga dilakukan penetapan Provinsi untuk tuan rumah Pesparani Nasional II yakni DKI Jakarta di tahun 2025 mendatang.

Adapun hadiah yang diterima oleh oleh para pemenang berdasarkan mata lomba jumlahnya bervariatif mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 30 juta. Sedangkan juara umum berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50 juta.

Zainud dalam sambutannya mengatakan bahwa pesparani nasional ke 2 ini memiliki makna penting yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat katolik.

“Pesparani Nasional II ini memiliki makna yang sangat penting yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Katolik melalui persembahan liturgi puji-pujian kepada Tuhan.” ujar Zainud.

Ia juga mengatakan bahwa setiap umat khatolik diasah untuk diperdalam kualitas spiritualnya serta semakin diperteguh keimanannya sehingga membawa dampak cinta kasih yang tulus pada sesame umat manusia.

Dirinya juga menambahkan bahwa pesparani tingkat nasional ke 2 ini terbukti mampu untuk mengobati kerinduan umat katolik dari segala penjuru nusantara untuk bertemu, berlomba, bertukar ilmu, dan juga bertukar pengalaman.

Zainud mengatakan bahwa seni dan budaya mempunyai daya pikat sekaligus mampu mempersatukan perbedaan seni dan budaya yang sifatnya universal dan dapat dinikmati oleh semua orang
Menurut zainud kreatifitas dalam kesenian tentu melibatkan pemikiran banyak orang dan hasilnya menambah kecintaan pada sesama dan seluruh umat bangsa.

Dirinya mengatakan bahwa pesparani yang diikuti oleh 34 provinsi ini juga menjadi wadah untuk mempersatukan perbedaan.

“kehadiran 34 provinsi dari seluruh wilayah Indonesia, merefleksikan suasana kesemarakan kehidupan beragama yang memberi makna pengalaman dan pembinaan keagamaan secara terpadu serta menyatu berbagai latar belakang suku, daerah, dan budaya akan memperkaya wawasan kebangsaan persatuan dan kesatuan kita.” jelasnya

kata Zainud, Pesparani sesungguhnya menyuarakan kebhinekaan untuk memperkokoh persatuan dan kestuan bangsa serta merajut perdamaian dan persaudaraan anak-anak bangsa yang disuarakan melalui forum budaya.

“Pesparani juga merupakan wadah konsolidasi umat khatolik se Indonesia untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan memperkuat toleransi dan moderasi beragama melalui seni dan budaya.” tuturnya

Kementrian agama melalui direktorat jenderal bimbingan masyarakat khatolik akan terus mendorong pembinaan dan meningkatkan berbagai ikhtiar untuk mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan umat yang semakin baik. Partisipasi umat melalui pesparani akan memberikan warna pada keragaman budaya music liturgi dan nyanyian dalam lingkungan gereja khatolik tentu akan mendorong keberadaan pesparani terus untuk kita populerkan sehingga bisa diikuti oleh semakin banyak orang.

“Melalui pesparani keindahan bukan hanya sekedar terlihat ketika menyanyikan nada yang sama sebaliknya keindahan tercipta melalui harmoni dan kesatuan.” pungkas Zainud.

Masohi, MALUKU.News – Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Maluku, Bersama tim melakukan kunjungan ke Bank Sampah Induk, Dinas Lingkungan Hidup, Maluku Tengah. Minggu (30/10/2022)

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Adupi, Listiyah Tuharea, saat dihubungi pihak media, melalui via whatsapp.

Kata Listiyah, Bank sampah ini merupakan satu-satunya bank sampah yang ada di Maluku Tengah.

Pasalnya, kunjungan ADUPI ini untuk mengetahui persoalan sampah di Daerah Maluku tengah.

“iya, ini merupakan kunjungan pertama kali dengan pemerintah setempat. Kunjungan ini sekaligus ingin mengetahui bagaimana proses pengelolaan sampah yang dilakukan disini,”Kata Listiyah

Seperti diketahui, bahwa penanganan sampah bukanlah masalah individu tetapi masalah semua orang. Penyelesaiannya pun harus ada kolaborasi antar sesama.

“Kehadiran kami yakni untuk mengadakan penyatuan program melalui kolaborasi antar ADUPI dengan pemerintah setempat,”Jelasnya

Kunjungan ADUPI, tidak hanya terpusat pada bank sampah induk (DLH) saja, melainkan Tim juga melanjutkan kunjungan lainya ke TPA Maluku tengah.

TPA di Maluku tengah keseluruhannya juga dapat bersumber dari masyarakat di Kabupaten Masohi.

Hingga kini, tambah Listiyah bahwa jenis sampah juga didominasi oleh sampah plastik.

“Di TPA hampir keseluruhan sampahnya memiliki nilai, dari keseluruhannya sebagian besar sampahnya didominasi oleh sampah plastik,”Terang Listiyah

Selain itu, lanjut Listiyah bahwa, jangan berpikir bahwa cara menghabiskan sampah yang menumpuk di TPA, tapi bagaimana sampah tersebut dapat dikelolah dengan baik.

“Bank sampah induk harusnya memiliki cabang-cabang di Desa, libatkan ibu PKK komunitas dll dengan memberikan sosialisasi, edukasi, dan proses pengelolaan sampah”. Tegas Listiyah.

Menumpuknya sampah di TPA diakibatkan oleh minimnya Bank sampah, kurangnya kesadaran oleh masyarakat, dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui nilai jual dari sampah tersebut.

Untuk diketahui, bahwa transportasi pengangkut sampah di Maluku tengah, khususnya Masohi berjumlah 5 Unit. dengan lokasi pengangkut ke 5 kelurahan. Setiap harinya sumbangan sampah di TPA mencapai 25 Ton.

Ambon, MALUKU.News – Ratusan pemuda pemudi dari berbagai instansi pemerintah lingkup Pemprov Maluku, berkumpul di Lapangan Merdeka, Jumat, (28/10/2022). Mengenakan pakaian khas Maluku, mereka begitu antusias mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-94.

Peringatan HSP tahun ini, dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Natanhiel Orno. Ia tampil mengenakan pakaian khas Maluku, perpaduan jas merah dan cele putih lengan panjang.

HSP tahun ini mengusung tema “Bersama Membangun Bangsa”.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainudin Amali dalam amanahnya yang disampaikan Wagub Barnabas Natanhiel Orno mengatakan, peringatan HSP adalah upaya menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, lalu ditemukan pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak, sebagai langkah menuju visi bangsa yang besar.

“Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita dalam menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan bukan sebagai faktor yang melemahkan sejarah. HSP ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia,” katanya.

Menurutnya, tema Sumpah Pemuda tahun ini memberikan pesan, bahwa persatuan adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi tekad untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan dan cita-cita pada saat ini, dan sepanjang masa sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah.

“Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan pemuda di masa sekarang, sudah menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat Pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya,” ujar Menpora.

Ia menilai, bila melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Meski begitu, mereka telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan di level nasional maupun internasional.

Hal ini, sambung Menpora, menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun tetap ada kekhawatiran bila pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan deskriptif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif dan mandiri serta berkarakter perlu dikembangkan agar mereka dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen bangsa, menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak mendorong pemuda Indonesia dalam mengembangkan berbagai potensi untuk membangun kejayaan Indonesia,” tutup Menpora.

Peringatan HSP dihadiri perwakilan Forkopimda lingkup provinsi, diantaranya Asdatun Kejati Maluku Bapak Sigit Prabowo, yang hadir mewakili Kajati Maluku.

Ambon, MALUKU.News – Pertamina sebagai BUMN energi tidak hanya menyediakan energi di seluruh wilayah Indonesia, namun juga melaksanakan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pertamina membuktikan komitmennya dengan melaksanakan kegiatan Energizing Ambon Community di Dusun Kranjang, Desa Wayame, Kota Ambon, Maluku.

Manager CSR Pertamina Persero Dian Hapsari mengatakan, “Kami dari tim TJSL Pertamina melaksanakan program pemberdayaan di Desa Wayame yaitu program pembinaan usaha hidroponik.

Ini merupakan desa binaan ring satu dari Integrated Terminal Wayame. Tidak hanya itu, kami kembangkan lagi kepada kelompok petani berupa bantuan solar panel,” ujarnya, Jum’at (26/10/2022).

Menurut Sari, Pertamina sangat mendukung energi bersih sehingga masyarakat akan diajak dan diberikan sosialisasi mengenai solar panel sehingga masyarakat bisa memahami dan bisa teredukasi, hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 7,8 dan 13 serta mendukung komitmen Pertamina dalam implementasi Environmental, Social and Governance (ESG).

“Harapannya adalah tentunya masyarakat bisa merasakan manfaatnya dari adanya solar panel. Adanya penghematan biaya listrik. Penghematan biaya listrik sudah kami hitung itu sekitar 8,8 juta per tahun sehingga dengan adanya penghematan biaya listrik tersebut itu bisa digunakan untuk peningkatan produksi usaha,” paparnya.

Masyarakat sangat aktif dan antusias dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Tak hanya mengenai solar panel, masyarakat khususnya kelompok petani subur juga diajarkan tentang usaha hidroponik sekaligus cara memasarkan produk secara online. “Alhamdulillah masyarakat sangat antusias mereka sangat aktif untuk ikuti kegiatan edukasi ini karena tidak hanya tadi diberikan sosialisasi, ada kompetisi juga supaya kita bisa melihat bagaimana masyarakat sudah memahami edukasi atau ilmu Pengetahuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, tambahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHP) Kota Ambon, Alfredo Jansen memberikan apresiasi kepada Pertamina. “Dua kata untuk Pertamina, luar biasa. Hari ini saya patut memberikan apresiasi buat Pertamina untuk pemberdayaan masyarakat di sini.

Apalagi Dusun Kranjang ini dijadikan salah satu program Kampung iklim dan syukur alhamdulillah puji tuhan kemarin saya telah menerima SK penetapan peraih trofi utama proklim dan Dusun Kranjang Ini mendapat trofi program utama untuk tahun 2022. Hal tersebut tidak lepas dari peran CSR Pertamina.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Papua Maluku Edi Mangun sangat bersyukur dengan adanya program kelompok tani dusun keranjang ini.

“Keberhasilan program ini tak lepas dari kontribusi hebat kelompok tani dusun keranjang. Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh anggota kelompok atas kepercayaan dan semangatnya dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan. Hingga berhasil mendapatkan apresiasi penetapan peraih trofi utama proklim.”

Kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat yang ada ini merupakan salah satu contoh sinergi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dahulu kita masuk dengan menyediakan aliran air bersih yang menggunakan mesin pompa kinetik sebagai sara pengairan dan menghidupkan lahan tandus.

Yang dilanjutkan dengan pemberdayaan kelompok tani dusun keranjang, hingga pemanfaatan solar panel sebagai penunjang aktivitas kegiatan pertanian dan program pemberdayaan masyarakat ini. Hal ini merupakan salah satu contoh dari pemberdayaan yang terintegrasi, Tambah Edi.

Senada dengan hal tersebut, Laktami Ketua Kelompok Petani Subur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pertamina.

“Saya sangat berterima kasih dan saya bangga dengan adanya program binaan Pertamina, Mulai dari air bersih, bantuan solar panel, usaha hidroponik dan juga program binaan lainnya untuk keberlangsungan hasil produksi kami. Harapannya semoga Pertamina ke depan semakin maju dan semakin banyak membantu masyarakat khususnya petani,” tutupnya.

Pertamina berharap dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan ini, dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan juga dapat menjadi salah satu sarana edukasi dalam mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat yang ada.

Kami juga berharap bahwa nantinya akan ada program-program pemberdayaan serupa yang dapat kita kembangkan di wilayah ring satu operasional pertamina lainnya.

Ambon, MALUKU.News – Pejabat Walikota Ambon, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Ambon bersama dengan para kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan para guru senior, para pengawas Sekota Ambon, mengikuti pertemuan dalam rangka membicarakan guru kontrak dan honorer yang akang mengikuti sekeksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Pertemuan yang berlangsung di lantai V DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon , kamis 27/10/2022 ini yang dibuka Pejabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena.

Dalam pertemuan ini untuk seluruh proses pemberkasan PPPK bagi guru kontrak dan ini penting, karena membutuhkan kejujuran, keadilan,tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan untuk yang berhak memperoleh haknya, yang tidak , tidak boleh.” Ujar Wattimena .

Karena itu kata Wattimena, dirinya berkepentingan untuk bertemu dengan seluruh Kepsek, pengawas, guru senior yang ada di Kota Ambon yang nantinya berada dalam sebuah tim yang namanya Tim Penilai supaya tidak terjadi manupulasi data nantinya dalam proses penilaian.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Kwartir Nasional / Ketua Komisi Pengabdian Masyarakat (Abdimas) Kak GKR Mangkubumi, membuka resmi pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kedaruratan Bencana Regional III dan IV / Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, di Aula Balai Pembinaan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku, Rabu, (26/10/2022).

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kak GKR Mangkubumi, didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie.

Gubernur Maluku, yang juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mapida) Gerakan Pramuka Maluku, melalui Pj. Sekda Sadali Ie, memberi apresiasi terhadap pelatihan ini. Pelatihan ini menurutnya, untuk menyiapkan Relawan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana sebagai sumber daya manusia, yang akan menjadi pelaku utama dalam melaksanakan respon kedaruratan bencana di wilayah masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan sikap dan kemampuan tentang manajemen kedaulatan bencana, sebagai bekal dalam pelaksanaan Bakti Pramuka Peduli.

“Saya berharap pelatihan ini, menghasilkan Relawan Pramuka Peduli yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang manajemen kedaulatan bencana, yang selanjutnya akan menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan respon kedaruratan bencana di wilayah provinsi Maluku,” katanya.

Gubernur menjelaskan, secara geografis Indonesia berada di wilayah lingkaran cincin api pasifik yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik. Olehnya itu, wilayah ini memiliki banyak aktivitas vulkanik. Hal inilah yang menjadi penyebab Indonesia sebagai negara yang rawan bencana alam. Kondisi ini, lantas menuntut masyarakat untuk selalu siap bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.

“Penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan dan rehabilitasi yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat tepat dan akurat yang melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah termasuk gerakan pramuka yang mempunyai anggota tersebar di seluruh pelosok nusantara, serta mempunyai potensi dan kemampuan dalam setiap kejadian bencana,” jelas Gubernur.

Menurutnya, Pramuka sebagai bagian dari masyarakat dapat ikut andil dalam upaya penanggulangan bencana, utamanya pada saat terjadinya bencana. Meski begitu, para relawan bencana harus memiliki kemampuan untuk melakukan respon kedaruratan bencana. Olehnya itu, pelatihan manajemen ini merupakan momentum penting untuk menciptakan gerakan kerelawanan dan kepedulian yang kuat terpercaya, serta sebagai bukti positif keberadaan gerakan Pramuka bagi masyarakat, bangsa dan negara serta dapat terwujudnya sikap karakter kepedulian dan kelelawanan yang melembaga dan memiliki sumber daya yang besar.

“Pelatihan ini diharapkan menghasilkan Relawan Pramuka Peduli yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang manajemen kedaruratan bencana, yang selanjutnya menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan respon kedaulatan bencana di wilayahnya. Dan disusunnya rencana tindak lanjut pasca pelatihan, yang akan di implementasikan dalam pelaksanaan latihan dan bakti di unit Pramuka peduli penanggulangan bencana masing-masing,” harap kepala daerah.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Kwartir Nasional / Ketua Komisi Pengabdian Masyarakat (Abdimas) Kak GKR Mangkubumi menerangkan, bila budaya kerja penanggulangan bencana harus siaga, antisipatif, responsif dan adaptif. Orientasi pada pencegahan harus diutamakan, infrastruktur untuk mengurangi resiko bencana harus terus ditingkatkan bersama pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Relawan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana, sambung Mangkubumi, harus mampu melakukan manajemen penanganan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Ia berharap, pelatihan ini menjadi suport dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Walau begitu, seluruh pihak harus saling rangkul dalam menyatukan kekuatan dan potensi yang ada di semua lini. Dengan begitu, akan tercipta gerakan kerelawanan dan kepedulian sebagai bukti positif atas keberadaan gerakan pramuka bagi masyarakat, bangsa dan negara.

“Saya berharap, para peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin. Diharapkan menjadikan kakak-kakak relawan yang aktif sehingga saat terjadi bencana siap melaksanakan tugas dan mengabdi tanpa batas untuk bangsa,” harap Mangkubumi.

Sebagai informasi, kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan gerakan kerelawanan dan kepedulian yang terpercaya sebagai bukti positif keberadaan gerakan Pramuka bagi masyarakat, bangsa dan negara, dimana hal ini merupakan salah satu amanat Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2019.

Kegiatan ini akan berlangsung selama tujuh hari, mulai tanggal 26 Oktober hingga 1 November 2022 di Kota Ambon. Peserta yang pelatihan berjumlah 45 orang.

Tim, pelatih, narasumber dan infrastruktur pada kegiatan ini berasal dari Kwarnas Gerakan Pramuka, Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Maluku, Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan, Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Ambon, Kementerian Sosial RI Basarnas, Ikatan Psikologis Klinis Indonesia, Pemerintah Provinsi Maluku dan Kantor SAR Ambon.

Ambon, MALUKU.News – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Samuel E. Huwae Mewakil Pj. Sekretaris Daerah membuka dengan resmi Rapat Kerja (Raker) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Rabu (26/10/2022), yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku.

Sebagai peserta raker para Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas dan Kepala Tata Usaha Biro Sekretariat Daerah Lingkup Pemprov Maluku.
Turut menghadiri pembukaan Raker Tim Reformasi Birokrasi, Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono dan Kepala Biro Organisasi Setda Maluku, Melkianus Lohy.

Huwae yang saat itu menyampaikan arahan Pj. Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.

Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia ( world class bureaucracy), yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan Tata Kelola yang semakin efektif dan efisien terhadap fungsi pelayanan publik.

Dalam periode ketiga ini, jelas Huwae, Pemerintah Pusat telah Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang merupakan acuan seluruh instansi pusat/daerah dalam mereformasi birokrasinya masing-masing.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebut dia, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemprov Maluku dengan menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, membentuk tim Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 274 tahun 2019 dan menetapkan Road Map Provinsi Maluku melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2020-2024.
Namun langkah-langkah kebijakan tersebut, lanjut Huwae, masih belum cukup untuk mencapai target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku dengan Predikat “A” ditahun 2024.

“Kenapa? Karena faktor utama ketidakberhasilan disebabkan oleh Indeks Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Daerah tidak dijabarkan kedalam dokumen Renstra perangkat Daerah, sehingga penerapan Reformasi Birokrasi tidak terimlementasi ke seluruh perangkat daerah,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka untuk mencapai target indek Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Huwae pun menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi arahan Sekda kepada Tim Reformasi Birokrasi.

Pertama, untuk meningkatkan peran aktif Tim Reformasi Birokrasi, salah satunya dengan melaksanakan rapat kerja dan evaluasi seperti ini tiap 3 ( tiga ) bulan sekali, dengan harapan rapat kerja menghasilkan Langkah-langkah inovatif dalam percepatan pencapaian target Indek Reformasi Birokrasi.

Kedua, diperlukan pembedahan terhadap dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra PD) dengan agenda utama yakni menyelaraskan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ke seluruh perangkat daerah.

Ketiga, untuk memaksimalkan tim pengarah dan tim pelaksana Reformasi Birokrasi, maka perlu untuk dilakukan perubahan kedudukn tim berdasarkan perangkat daerah pemangku 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.