Beranda blog Halaman 212

AM.Sangadji Belum di Tetapkan Sebagai Pahlawan Nasional, Rovik Terus Perjuangkan

0

Ambon, MALUKU.News – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh nasional, dari ke lima nama itu Abdul Mutalib (AM) Sangdji belum ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Wakil Ketua Komisi IV Rovik Akbar Afifudin mengatakan, akan tetap memperjuangkan AM. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional. Yang menjadi kendala saat ini yaitu Seminar Nasional.

Hal ini disampaikan Afifudin di Ruang Komisi IV kepada Media, Ambon, Selasa (08/11/2022).

Rovik menambahkan, Seminar Nasional ini kan butuh anggaran karena anggaran belum tersedia di APBD murni kemarin.

“Dan kemarin kami sudah bicarakan untuk dia nanti masuk dalam APBD, karena kami juga tidak mempunyai APBD perubahan”.

Afifudin menambahkan, prosesnya dari tahun lalu AM.Sangadji di targetkan tahun depan sebagai pahlawan nasional

Setelah kami usulkan semua tahapan sudah selesai, bukti-bukti semua, dan seminar semua selesai diserahkan ke pemerinah pusat dan nanti di umumkan dan dipelajari, karena ada tim juga,”tegas Afifudin.

“Insya Allah tahun depan sudah ditetapkan sebagai pahlwan nasional, tahun ini kan proses tahun lalu yang baru di umumkan beberapa waktu lalu untuk tanggal 10 November ini,”pungkasnya.

10 Kabupaten/Kota di Maluku Sudah Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar

0

Ambon, MALUKU.News – Kurikulum Merdeka Belajar sudah diterapkan sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku, minus Maluku Barat Daya (MBD) dan sudah memiliki guru kompetensi, 37 kepala sekolah yang sudah menjadi penggerak kurikulum ini.

Hal ini dikatakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin, Senin (07/11/2022) di Ambon.

Menurut Rovik, selain kurikulum MBD ini telah disosialisasikan di 10 kabupaten/kota.

“Itu yang mereka laporkan terkait Kurikulum Merdeka Belajar. terutama berkaitan dengan minat dan bakat. Jadi para peserta didik bisa bebas memilih mana yang mereka sukai, memang masih bertahap, ada beberapa tahapan yang nanti akan dijalankan dan ini sudah sampai di tahapan ketiga,” jelasnya.

Terkait keefektifan dari penerapan Kurikulum Merdeka, Rofik saat ini baru mulai dan juga mengantisipasi untuk mengatasi kesulitan saat Covid-19 dan penerapan di 37 sekolah, jadi belum semua.

Pertanyaan terkait antara Kurikulum Merdeka Belajar dengan kondisi Maluku yang saat ini, listrik maupun jaringannya internetnya belum stabil, Sekretaris DPW PPP Maluku ini mengatakan, tugas DPRD hanya mengawasi.

“Nanti kita undang dan panggil teman-teman dari Dinas Pendidikan terkait kendala-kendala apa yang mereka hadapi di sana. Kalau memang masalahnya adalah listrik dan jangkauan internet, dan sebagainya itu jauhlah kalau di pusat-pusat kota tidak ada masalah,”ucapnya.

Rovik menjelaskan, untuk masalah-masalah seperti jaringan dan listrik yang ada di desa-desa nanti akan memunculkan kembali sehingga ketika ada kendala bisa memecahkan masalahnya.

“Dan ada cara untuk mengantisipasi masalah itu jadi nanti kita undang dan kita berangkat di DPRD. Kalau memang ada hal-hal yang menjadi kendala kita pecahkan apa saja masalahnya. Tapi sejauh ini, 10 kabupaten/kota sudah memiliki guru penggerak merdeka belajar dan sudah lumayan dalam ukuran nasional dengan situasi seperti Maluku ini,” pungkasnya.

Jasa Raharja dan Amazon Jalin Kerja Sama Pengembangan Culture Innovation

0

New York, MalukuPost.com – Jasa Raharja bersama Amazon Web Services (AWS), melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pengembangan artificial intelligence (AI)/ML for safety campaign, dan Co Innovation Lab and culture of innovation, di Amazon JFK 14 Office, New York, pada Senin (07/11/2022).

Dengan adanya kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia melalui Jasa Raharja, Kemeterian Perhubungan, Kepolisian, Pembina Samsat, BUMN, perusahaan startup, akademisi, media massa, dan stakeholder terkait lainnya, akan berkolaborasi bersama AWS untuk mengoptimalkan peluang membangun innovation culture.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, mengatakan, nantinya AWS akan melakukan sharing terkait kunci sukses Amazon dalam membangun mindset dan budaya berinovasi yang berfokus pada pelayanan pelanggan.

“Sharing ini, akan dilakukan melalui keynote speech, workshop, join innovation lab, dan kompetisi artificial intelligent sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Jasa Raharja,”ujar Rivan,

Usai melakukan penandatanganan perjanjian tersebut bersama Wakil menteri II Kementerian BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Munadi Herlambang.

Jasa Raharja, lanjut Rivan, sangat menyambut baik adanya perjanjian kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan membawa dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat Indonesia.

“Tentunya ini menjadi kesempatan kita bersama untuk menggali kunci sukses Amazon dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggannya. Dengan demikin tercipta nilai tambah untuk pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan atau sustainable growth”, harap Rivan.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Menter BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, menyampaikan, dengan adanya kerja sama tersebut, Jasa Raharja semakin memperkuat transformasi korporasinya berbasis digital, yang fokus pada tiga hal, yakni penurunan tingkat kecelakaan di Indonesia, peningkatan collection rate pajak kendaraan bermotor (PKB), dan verifikasi klaim biaya rumah sakit.

“Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya kepada Jasa Raharja, tetapi juga terhadap seluruh stakeholder Jasa Raharja,”ujar Kartika.

Tokoh Masyarakat Papua Soroti Biaya Pengobatan Lukas Enembe Ke Luar Negeri

0

Jayapura, MALUKU.News – Pernyataan Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening bahwa biaya pemeriksaan kesehatan kliennya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat respon dari beberapa tokoh masyarakat Papua.

Diketahui, sejak Lukas ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lukas Enembe telah dua kali mendatangkan tiga dokter spesialis dari Singapura untuk memeriksa kesehatannya, yaitu pada 12 dan 30 Oktober 2022. Lukas diperiksa oleh dokter spesialis dari Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura itu di rumah kediamannya di Koya Tengah, Kota Jayapura. Para dokter yang didatangkan itu merupakan dokter yang merawat Lukas saat menjalani pengobatan di Singapura selama beberapa tahun terakhir.

“Pada umumnya kami masyarakat Papua hidupnya masih susah. Gubernur sebagai kepala daerah harus merasakan kesusahan kami. Kepala daerah pergi rawat kesehatan keluar negeri, jangan lupa perhatikan kesehatan masyarakat di kampung-kampung, di gunung, lembah, pesisir, supaya juga ikut sehat,” ujar penasehat Barisan Merah Putih (BMP) Alex Yappo di Sentani.

Alex menyatakan kegembiraannya atas kedatangan tim KPK ke Papua untuk memeriksa Lukas Enembe. Dirinya juga mengapresiasi sikap Lukas yang sudah kooperatif terhadap KPK. Selain itu, Alex selaku penasehat BMP mengimbau seluruh anggota BMP dimanapun berada untuk mendukung KPK dengan membantu menjaga suasana damai di wilayahnya masing-masing.

“Kita dukung Pak Lukas sebagai anak adat, Pak Lukas harus menghadapi (KPK) untuk mempertanggung jawabkan apa yang dia buat. Kita juga harus mendukung pemerintah melalui KPK yang sudah datang dengan prosedur hukumnya. Kita sebagai masyarakat harus terima dengan lapang dada,” imbau Alex yang juga Ondofolo Kampung Doyo, Sentani Barat.

Sementara itu, Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Bersatu Provinsi Papua, Rudi Samori juga mengomentari soal penggunaan APBD untuk biaya perawatan kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Rudi meminta Anton Motte selaku dokter pribadi Lukas untuk tidak hanya memperhatikan kesehatan Lukas. Anton Motte yang juga adalah Direktur RSUD Jayapura diminta untuk serius menyelesaikan keluhan para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di RSUD Jayapura. Rudi menyebut, para dokter dan 400 lebih nakes yang bekerja di RS Dok II (RSUD Jayapura) sudah tujuh bulan belum menerima gaji dan tunjangan lainnya.

“Saya minta Dokter Anton Motte kalau bisa jangan terlalu terfokus dengan bapak Gubernur saja, sekalipun itu adalah bagian tanggung jawabnya. Dokter Anton harus juga jeli memperhatikan nasib pegawai dan nakes di RS Dok II. Karena Anton Motte adalah Direktur Rumah Sakit dan juga pejabat pengguna anggaran di RS Dok II,” tegas Rudi.

Rudi merasa prihatin terhadap nasib para nakes di RS tersebut yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat. Untuk itu, Rudi meminta KPK juga mendalami keluhan karyawan RSUD Jayapura yang sudah 7 bulan belum menerima gaji dan tunjangan lainya yang menjadi hak mereka.

“Bila perlu KPK juga bisa meninjau langsung ke Rumah Sakit Dok II (RSUD Jayapura), terkait masalah gaji dan hak-hak pegawai yang hingga hari ini belum terealisasi oleh pihak rumah sakit,” pungkasnya.

Tethool : Bangga Provinsi Maluku Raih Juara Umum Pesparani Katolik II NTT

0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tethool merasa bangga atas keberhasilan Provinsi Maluku meraih juara umum Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik II di Kupang, NTT.

“Saya bersyukur kepada Tuhan atas kerja keras ibu Widya sebagai Ketua Kontingen Pesparani Katolik dan juga Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun yang memiliki perhatian yang sungguh kepada tim Pesparani dalam memberikan semangat bahwa hasil tidak menghianati proses, kami bangga,”katanya Senin (07/11/2022).

Dirinya berharap keberhasilan yang diraih dapat dipertahankan untuk nantinya mengikuti Pesparani di DKI Jakarta tahun 2025 mendatang.

“Semua yang dihasilkan tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak, baik itu Pemda, gereja dan juga semua masyarakat Maluku. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung sehingga Maluku meraih Juara Umum Pesparani, tandasnya.”

Kontingen Maluku berhasil meraih juara umum dengan menyabet lima champions, 11 gold serta dua silver dari 13 mata lomba yang dipertandingkan.

Kontingen Pesparani Maluku tiba kemarin pagi. Mereka disambut Penjabat Sekda Sadali Ie bersama Ketua Kontingen Pesparani Katolik Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail di Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon.

Kontingen diarak keliling kota dan disambut para siswa-siswi yang berdiri di sisi kiri kanan jalan.

Ketua Dewan Adat Keerom: Tidak Hanya Lukas Enembe Buka Diri Tetapi Juga Masyarakat Papua

0

Keerom, MALUKU.News – Kedatangan Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Papua disambut positif tokoh masyarakat Papua. Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu diharapkan dapat mengungkap berbagai penyimpangan penggunaan uang rakyat yang melibatkan pejabat-pejabat daerah di Bumi Cenderawasih ini.

Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis di Arso, Minggu (06/11/2022) mengimbau agar tidak hanya Gubernur Papua Lukas Enembe yang membuka diri untuk diperiksa oleh KPK, tetapi masyarakat Papua juga harus membuka diri dan berani menyuarakan kebenaran.

“Dengan cara itu berbagai persoalan seputar penyaluran dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang selama ini dikeluhkan masyarakat kecil di kampung-kampung dapat diakhiri,” katanya.

“Kami orang Papua sampai hari ini kita ada miskin, uang (Otsus) yang Pemerintah bilang ada seribu triliun yang sudah turun itu di mana, itu uang besar. nah ini yang perlu KPK jeli melihat itu semua,” katanya lagi.

Menurut Servo, dengan kedatangan KPK ke Papua walaupun tujuan utamanya untuk memastikan berjalannya proses penegakan hukum terhadap Gubernur Lukas Enembe, namun bisa menjadi kesempatan yang baik bagi KPK untuk melihat dari dekat, apakah dana Otsus yang begitu besar yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat itu sebanding dengan hasil pembangunan yang secara nyata dinikmati masyarakat.

“KPK bisa periksa di Papua sini lebih dekat. Kita masyarakat tidak boleh gontok-gontokan tapi kita serahkan (ke KPK) dan menjaga kebersamaan, saling komunikasi kita berjalan baik,” tandasnya.

Servo juga mengungkapkan keheranannya mendengar rumah kediaman Lukas Enembe masih dijaga ketat oleh ratusan warga, padahal Lukas sudah membuka diri kepada KPK.

“Lukas sendiri yang mestinya memberikan imbauan kepada para simpatisannya itu untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Bila perlu, imbauan itu disampaikan melalui media massa secara luas agar masyarakat tahu bahwa Gubernur tidak lagi menghendaki rumahnya dijaga,” pungkasnya.

Pendidikan dan Pelatihan Partai PDIP Maluku Akan Menggembleng Kader Menjadi Calon Pemimpin

0

Ambon, MALUKU.News – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan Maluku menyelenggarakan, pendidikan dan pelatihan kader tingkat madya angkatan I. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Gonzalo Ambon, Sabtu (05/11/2022).

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengatakan partai PDI Perjuangan fokus salah satunya adalah menggembleng para kader, dan menyiapkan mereka para kader sebagai calon pemimpin.

“Sehingga kader yang ditugaskan di berbagai macam lembaga, baik itu eksekutif, legislatif maupun lembaga-lembaga publik lainnya”.

Djarot tegaskan, untuk fokus menggembleng, menyiapkan diri. Karena fungsi utama dari partai politik itu adalah melakukan pendidikan dan politik serta melakukan kaderisasi.

“Untuk itu Partai PDI Perjuangan harus konsisten melakukan kaderisasi, baik secara berjenjang ataupun sebagai kaderisasi melalui sekolah partai”.

Maluku termasuk DPD dan DPC yang paling aktif untuk melakukan proses kaderisasi secara berjenjang, dan sudah dilakukan terlebih dahulu kaderisasi tingkat pratama. Maka naik keatas untuk tingkat madya, itu yang menjadi fokus partai,”ucapnya.

Sesuai perintah Ketua umum PDI Perjuangan Megawati menggunakan Sekolah Partai sebagai bagian dari sistem kaderisasi yang dibangun untuk menghasilkan calon pemimpin yang berproses dari bawah dan mengabdi pada bangsa dan negara.

Sehingga perintahnya adalah bangun sekolah partai, dan manfaatkan sekolah partai itu secara terus menerua. Dan PDI Perjuangan sudah punya sekolah partai,”ujar Djarot.

“Untuk tahun 2024 ini partai politik harus menang, dengan kemenangan yang semakin besar tentunya, dibutuhkan kader-kader yang militan yang sudah di gembleng, untuk diturunkan dilapangan”.

Perintah Ketua Umum PDI Perjuangan menargetkan di Maluku harus menang, baik di pemilu Legislatif, pemilu Presiden sebagai jembatan pilkada bulan November 2024,”tegas Djarot.

“Dirinya juga memastikan, kalau di Maluku ini bisa mendapatkan 10 kursi, sekarang baru 7 kursi. Dan dipastikan bisa mencapai target”.

Karena melihat para kader Maluku pergerakan partai seperti ini saya optimis, saya yakin dan percaya bahwa target itu sepertinya bisa di capai,”pungkasnya.

Tokoh Masyarakat Sentani Apresiasi Sikap Lukas Enembe Terima Kedatangan KPK

0

Jayapura, MALUKU.News – Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya bersedia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya. Kamis, 3 November 2022 di rumah kediamannya di Koya Tengah, Jayapura, Lukas selama sekitar 1,5 jam telah diperiksa oleh dua tim dari KPK, yaitu pemeriksaan oleh tim kesehatan independen dari Ikatan Dokter Indonesia, dan tim penyidik KPK.

Sikap Lukas ini ditanggapi positif oleh sejumlah tokoh masyarakat dari sekitar Jayapura. Lasarus Dike, kepala suku dari Kampung Sosiri, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. Lasarus mengapresiasi sikap koperatif Lukas Enembe terhadap KPK.

“Dari awal kami mengharapkan Bapa Lukas Enembe terbuka seperti itu, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebagai pemimpin seharusnya dia (Lukas) menjadi contoh. Tidak harus berbelit-belit sehingga tidak menimbulkan masalah lain-lain,” ujarnya di Jayapura, Sabtu (05/11/2022).

Di sisi lain, Lasarus menyayangkan munculnya polemik dan berbagai gejolak yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir di tengah masyarakat Papua akibat sikap Lukas yang dinilainya berbelit-belit.

“Sebagai pemimpin apa yang Lukas buat sekarang ini sangat baik dan itu menenangkan banyak masyarakat di bawah. Hanya sayangnya kenapa tidak dari dulu. Kalau dari awal-awal begini, sudah pasti lebih aman sehingga tidak harus jadi polemik di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskan Lasarus, beberapa sikap Lukas yang dinilainya berbelit-belit dan menimbulkan polemik seperti meminta KPK agar memeriksa Lukas di lapangan terbuka dengan menggunakan hukum adat, lantaran Lukas adalah kepala suku besar orang Papua. Lukas juga menolak KPK memanggil isteri dan anaknya diperiksa di Jakarta karena Lukas sedang sakit. Alasan Lukas secara adat Papua, kalau suami sedang sakit maka isteri dan anaknya tidak diperbolehkan bepergian ke luar Papua.

“Lukas juga sengaja membiarkan kehadiran ratusan massa simpatisannya yang hingga kini masih menjaga rumah kediaman Lukas bersenjatakan panah, tombak, dan kampak. Menurut Lasarus, kehadiran para simpatisan Lukas itu memang sengaja dibiarkan Lukas untuk menghalang-halangi KPK memeriksa Lukas,” urainya.

Lasarus mengimbau agar para simpatisan Lukas itu dapat segera meninggalkan rumah Lukas dan kembali ke rumah masing-masing, karena kehadiran mereka tidak lagi diperlukan.

“Perayaan Natal sudah dekat, para simpatisan Lukas agar kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing guna menyambut Natal,” imbaunya.

Di sisi lain, Lasarus juga memuji KPK yang dinilainya telah menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan Lukas.

“Apa yang dilakukan KPK sangat bagus, sangat memperhatikan aspek kemanusiaan Lukas Enembe, walaupun Lukas Enembe sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi,” katanya.

“Hal itu secara kemanusiaan juga bagus. Diperiksa dulu kesehatannya, kalau memang dia layak untuk dilanjutkan pemeriksaan kasus korupsinya disilahkan. Jadi secara pribadi dan sebagai kepala suku saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, biar proses berjalan sesuai hukum dan aturan yang berlaku di negara kita,” katanya menambahkan.

Festival Qasidah ke-26 Tingkat Provinsi Maluku Resmi Dibuka

0

Ambon, MALUKU.News – Festival Qasidah ke-26 tingkat Provinsi Maluku resmi dibuka
di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Sabtu (05/11/2022) malam.

Dengan mengusung tema, “Menciptakan Generasi Berprestasi Menuju Maluku Bisa”, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPW-LASQI) Provinsi Maluku, Hj. Widya Pratiwi Murad, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. H. Yamin dan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, menabuh tifa menandai perhelatan festival qasidah dimulai.

Peserta kontingen yang akan berlomba terdiri dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan total peserta sebanyak 182 orang dari tujuh DPD Lasqi se-kabupaten/kota di Maluku.

Sebelum membuka resmi festival tersebut, Ketua DPW-LASQI Provinsi Maluku, Hj. Widya Pratiwi Murad menyambut baik festival dimaksud. Pelaksanaan festival sebagai upaya menyalurkan bakat seni dan kreativitas di kalangan generasi muda Islam serta sebagai ajang untuk mencari bakat-bakat di bidang seni Qasidah.

“Dan Insya Allah, mereka yang berprestasi akan mewakili Maluku pada Festival Qasidah ke-26 tingkat nasional di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat,” jelas Widya.

Isteri Gubermur Maluku ini menjelaskan, penyelenggaraan festival Lasqi tahun ini, dilaksanakan di area terbuka yaitu di Lapangan Merdeka Ambon.
Tujuannya tak lain adalah untuk mensosialisasikan seni Qasidah kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda Islam. Mengingat, selain sebagai seni, Qasidah juga merupakan media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama.

“Selaku Ketua DPW Lasqi, dan juga Ketua Kontingen Pesparani Provinsi Maluku, saya menyampaikan selamat kepada Kontingen Pesparani Provinsi Maluku yang menjadi juara umum pada Pesparani kedua tingkat nasional di Nusa Tenggara Timur.

Semoga keberhasilan Kontingen Pesparani Maluku ini, bisa menjadi spirit bagi Kontingen Lasqi Provinsi Maluku yang akan mengikuti Festival Qasidah ke-26 di Karawang,” kata Widya memberikan spirit.

Ia pun berharap kepada Lasqi kabupaten/kota untuk bekerja keras dan selalu melakukan pembinaan pada usia dini, sebagai upaya mencari bakat dan talenta-talenta musik Islam, yang nantinya dapat berprestasi di tingkat lokal dan nasional.

“Alhamdulilah, selama kepemimpinan saya di Lasqi Provinsi Maluku sejak tahun 2019, Lasqi Maluku selalu berprestasi. Di tahun 2019 misalnya, Lasqi Maluku telah menjadi juara umum di Festival Qasidah tingkat nasional di Kota Ambon. Kemudian di tahun 2021, Lasqi Maluku juga menjadi juara 1 kategori dewasa putra, juara 2 religi remaja dan juara 2 kategori pop religi anak-anak. Keberhasilan ini berkat keberhasilan DPD Lasqi se-Maluku.

Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada para ketua DPD Lasqi kabupaten/kota se-Maluku yang telah mengirimkan kafilah pada Festival Qasidah kali ini. Selamat berlomba, semoga dapat meraih hasil terbaik dan dapat meningkatkan prestasi pada Festival Qasidah tingkat nasional di Jawa Barat,” tandas Widya.

Dalam kesempatan itu, Widya juga melaunching buku tentang Paradigma Baru Budaya dan Seni Islam.

Acara pembukaan festival qasidah ke 26 Tingkat Provinsi Maluku turut dihadiri, Pj, Sekda Maluku Sadali Ie, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, Pj. kabupaten Buru Djamaluddin Salampessy, sejumlah Ketua DPD dan Ketua Kontingen Lasqi Kabupaten/Kota se-Maluku.

DPRD Maluku Bahas Tanah Milik Keluarga Sarminaela dan Tanah Eks Pertanian

0

Ambon, MALUKU.News – Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja guna membahas persoalan tanah milik keluarga Sarimanella yang selama ini diambil alih oleh pemerintah provinsi Maluku.

Dalam pertemuan itu komisi juga membicarakan terkait dengan tanah eks pertanian di Passo yang ditempati oleh 153 Kepala Keluarga (KK) yang diduduki kurang lebih selama 66 tahun.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Badan pertanahan, Biro hukum, Aset, Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan hadiri keluarga Sarimanella terkait dengan tanah Sarimanella dan tanah eks pertanian.

Rapat berlangsung di ruang komisi I DPRD Maluku, Jum’at (04/11/2022).

Ketua komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, rapat yang digelar yang pertama terkait dengan masalah tindak lanjut tanah keluarga Sarimanella, lalu yang kedua adalah tanah eks pertanian Passo.

Menyangkut dengan tanah keluarga Sarmanela tadi sudah dibicarakan, karena ternyata terjadi pembatalan sertifikat 461 yang milik pemerintah provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan (BPN) Kota Ambon.

Lanjut, komisi mencoba untuk bicarakan terkait dengan itu, karena bangunannya milik pemda, tapi tanahnya sudah kembali pada status semula yaitu kembali pada keluarga Sarmaela.

“Jadi tadi kita sudah bicarakan untuk nanti ada satu kajian lagi oleh pertanahan kota Ambon untuk dilihat. Memang masih tercatat sebagai aset pemerintah provinsi cuman, dengan surat pembatalan dilakukan oleh pertanahan sertifikat 461 dengan sendirinya”.

bahwa tanahnya milik keluarga Sarimanella, sementara bangunannya milik pemerintah provinsi.

Itu sudah pertemuan berapa kali, bahkan Komisi dengan Biro Hukum, pemerintahan dan Aset yaitu melakukan on the spot di lapangan untuk melihat situasi di lokasi, dan tadi kita sudah pertemuan yang kebetulan dihadiri oleh kepala bidang Aset devinitif karena selama ini yang hadir Plh saja.

Dan tadi juga sudah dibicarakan, dan proses minggu depan langkah-langkah terkait dengan itu, dan muda-mudahan ada kebijakan-kebijakan terkait dengan proses untuk tanah itu bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah huni dengan catatan bukan ada proses pembayarannya, mungkin ganti rugi dengan biaya yang ganti rugi bukan sekaligus tetapi bertahap.

“Mudah-mudahan nanti minggu depan juga kita mau kunjungan untuk mau lihat posisi SMK Passo, dan diharapkan juga tidak mengganggu aktifitas, termasuk guru-guru juga bisa tinggal disitu dan masyarkat juga di pinggir itu termasuk berapa gereja,” harapnya.