Beranda blog Halaman 21

Pemilihan Duta Qasidah Maluku 2025 Resmi Digelar di Ambon

Penulis
redaksi.MN
-
0

Wagub: Penyelenggaraan LASQI Langkah Nyata Perkuat Nilai Keagamaan dan Kebersamaan di Maluku

Ambon, Maluku.news – Pemilihan Duta Qasidah Provinsi Maluku 2025 resmi digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LASQI Nusantara Jaya Maluku pada 8–10 Oktober 2025 di Islamic Center Ambon. Mengusung tema “Festival Seni Islam sebagai Wadah Ekspresi dan Prestasi”, ajang ini dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Rabu (8/10).

Sebanyak 363 peserta dan official dari enam kabupaten/kota ikut berpartisipasi, yakni Maluku Tengah (54 peserta), Seram Bagian Timur (113), Buru Selatan (12), Buru (34), Seram Bagian Barat (60), dan Kota Ambon (89 peserta).

Pembukaan dihadiri Anggota DPD RI Novita Anakotta, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, pimpinan DPRD Maluku, Bupati dan Wali Kota, Kakanwil Kemenag Maluku, pimpinan OPD, serta Ketua DPD LASQI kabupaten/kota se-Maluku.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur (Wagub) Abdullah Vanath mengapresiasi penyelenggaraan LASQI sebagai langkah nyata memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan di Maluku. Ia menyebut ajang ini sebagai “lompatan besar” di bawah kepemimpinan Ketua DPW LASQI Maluku, Rohani Vanath.

“Rencana pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga jiwa dan rasa percaya. Kolaborasi antar umat beragama, seperti paduan suara non-muslim yang ikut tampil, menjadi simbol kebersamaan dalam keberagaman,” ujar Vanath.

Ia juga berharap LASQI dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda sebagai duta perdamaian di daerah.

“Hasilnya bukan semata siapa juara, tapi bagaimana peserta bisa menjadi juru damai di lingkungannya. Lakukan dengan jujur dan profesional, tanpa ‘cawe-cawe’,” tegasnya.

Ketua DPW LASQI Maluku, Rohani Vanath, menegaskan penyelenggaraan berlangsung jujur, transparan, dan profesional untuk melahirkan talenta terbaik yang mampu membawa nama Maluku ke tingkat nasional.

“LASQI menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda agar terhindar dari perilaku negatif. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pelajar SD, SMP, dan SMA untuk berkarya,” ujarnya.

Ketua Panitia Ayu Hasanusi menambahkan, kegiatan itu tidak hanya berfokus pada kompetisi tetapi juga pelestarian budaya dan dakwah Islam.

“Festival ini menjaga semangat persatuan dan mencari bibit unggul yang akan mewakili Maluku di Festival Qasidah Nasional di Kendari nanti,” katanya.

Pemilihan Duta Qasidah Maluku 2025 mempertandingkan 17 kategori lomba, termasuk eksibisi fashion show Islami. Pemenang terbaik akan mewakili Provinsi Maluku pada Festival Qasidah Nasional di Kendari, November 2025.

Kota Ambon Catat Penurunan Kemiskinan, BPS Apresiasi Upaya Pemkot

Penulis
Redaksi Ambon
-
0

AMBON, Maluku.news – Tahun 2025 menjadi tahun yang membanggakan bagi Kota Ambon, di mana tingkat keparahan kemiskinan (P2) tercatat menurun menjadi 0.08 persen. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di angka 0.16 persen, serta 2023 yang tercatat 0.14 persen dan 2022 dengan 0.09 persen.

Plt. Kepala BPS Kota Ambon, Paulin Gaspersz, menyatakan bahwa penurunan angka keparahan kemiskinan ini merupakan indikasi positif bagi pengurangan ketimpangan sosial di Ambon.

“Penurunan ini sangat baik karena semakin kecil ketimpangannya, semakin mudah bagi kita untuk mengatasi kemiskinan,” katanya saat ditemui di Balai Kota pada Senin (6/10/2025).

Indikator keparahan kemiskinan mengukur kedalaman dan ketimpangan pengeluaran di kalangan penduduk miskin. Menurunnya angka keparahan kemiskinan di Ambon berarti kondisi kemiskinan semakin merata, yang memudahkan proses pengentasan kemiskinan.

Paulin juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Ambon yang secara aktif melaksanakan berbagai program pemberdayaan sosial dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Ia menilai, program ini sangat efektif dalam mempercepat proses pengurangan kemiskinan di kota ini.

Pelanggaran Seleksi PPPK di MBD, Bupati Jangan Cuma Lips Service

Penulis
rudy.fofid
-
0

Ambon, Maluku.news – Praktisi hukum dan pengamat politik Fredi Moses Ulemlem mendesak Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach bertindak tegas terhadap pelanggaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kabupaten tersebut. Desakan itu disampaikan dari Jakarta kepada media ini, di Ambon, Minggu (5/10).

Ulemlem mengapresiasi pernyataan Bupati Noach yang berjanji menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam proses seleksi PPPK. Pernyataan itu disampaikan usai menerima laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait dugaan pelanggaran administratif dan lemahnya transparansi dalam seleksi PPPK.

Meskipun Noach sudah ucap janji, menurut Ulemlem, hal itu tidak cukup. Ia Publik mendesak pemerintah tidak hanya berhenti pada pembatalan calon PPPK yang terbukti lakukan pemalsuan berkas. Tindakan tegas juga harus menyentuh aparat internal yang terlibat.

Pemerintah daerah, kata Ulemlem, tidak boleh hanya batalkan status calon PPPK bermasalah tetapi harus ada tindakan hukum tegas terhadap oknum ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah yang ikut terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen saat pendaftaran.

“Sebagai anak daerah, kami akan lakukan pelaporan pidana sebagai agen of change dan agen of control dari masyarakat sipil kepada aparat kepolisian,” tegas Ulemlem.

Ia menambahkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan aparat hukum yakni dengan Kapolda Maluku melalui pesan WhatsApp.

“Kami sudah komunikasi dengan Kapolda, dan sudah dihubungi Bidkum Polda Maluku agar segera dilaporkan untuk ditangani. Sebab di beberapa daerah seperti Aceh, Nias, dan Banggai Kepulauan, juga telah diproses hukum dugaan pemalsuan dokumen CPPPK,” jelasnya.

Ulemlem juga mengapresiasi Bupati Noach yang berjanji akan serius tindaklanjuti hasil pemeriksaan Pansus DPRD. Bahkan Noach pastikan, jika terbukti ada pelanggaran, pelantikan ditunda.

“Janji ini jangan sekadar lips service,” tegas Ulemlem.

Dia pun memberi saran, langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah adalah
penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap ASN yang terbukti terlibat, pengawasan independen dengan melibatkan DPRD dan aparat penegak hukum, pemulihan hak pelamar yang dirugikan akibat dugaan permainan dalam seleksi. Selain itu, harus ada ransparansi penuh atas data pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan.

Di Sayidan 1946, Pernah Ada Mubes Diaspora Maluku Nan Heroik

Penulis
rudy.fofid
-
0

“Di Sayidan di jalanan
Angkat sekali lagi gelasmu kawan
Di Sayidan di jalanan
Tuangkan air kedamaian”

Penggalan lirik lagu “Di Sayidan” oleh Shaggydog (2003) di atas, sangat populer di Indonesia. Penyanyi reggae Maluku pun gemar melantunkannya, dan disukai para muda Maluku.

Nama Sayidan pun seakan tersimpan di hati. Akan tetapi tidak banyak yang tahu, Sayidan punya sejarah emas dengan Maluku. Sayidan adalah salah satu tempat orang-orang diaspora Maluku membuat gerakan politik secara heroik.

Para pejuang yang tadinya ada di berbagai medan pertempuran, tiba-tiba diajak duduk di meja sidang. Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat pernah digelar di Sayidan 2, Yogyakarta, 12-14 Februari 1546.

Pramudya Ananta Toer dkk dalam Buku Kronik Revolusi Indonesia Jilid 2 (1946) menyebutkan, Konferensi Maluku diikuti utusan Maluku dari Jawa-Madura. Ada 54 cabang perkumpulan Maluku, 200 pemuda Ambon hadir di Sayidan 2.

Sejarawan I.O. Nanulaitta dalam buku Mr. Johanes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya (2009) menggambarkan Mubes Maluku tersebut diselenggarakan dalam suasana “mabuk pertempuran”.

Beginilah ringkasan paparan Nanulaitta tentang Mubes tersebut. Kisahnya, pada bulan Januari 1946, Kantor Gubernur Maluku pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, karena pemerintah pusat pindah ke sana. Gubernur Mr Johanes Latuharhary berkantor di Margokridongo 2.

Latuharhary bersama organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) Ambon secara cepat mempersiapkan Mubes Maluku. Tujuannya untuk konsolidasi perjuangan orang Maluku.

Panitia mengundang seluruh elemen Maluku. Mereka itu para pemuka Maluku, para Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku, para pemimpin pemuda, dan para komandan di berbagai front.

Sebelum Mubes, datanglah orang Maluku ke Ibukota Revolusi itu. Layskar API-AMBON dari Front Bandung Selatan datang dipimpin Lambert Pelupessy dan Frits Pupella. Mereka membawa sebuah panser. Seorang tawanan Tentara Gurkha dan persenjataan lengkap, juga dibawa sebagai bukti perjuangan melawan Inggris.

Dari Front Surabaya, datang layskar PRI-Maluku dipimpin Sam Malessy, dr. Siwabessy, Mohammad Padang, Kolibonso, Herman Pieters, M. Sapia. Mereka pun membawa persenjataan.

Dilukiskan, rombongan Maluku dari Jawa Timur sungguh menarik perhatian karena keunikannya. Pemuda Mohammad Padang, Sam Malessy, M. Sapia, semuanya berambut gondrong, brewok, jenggot panjang sampai ke perut. Mereka membawa beenkap dan niponto (Pedang Jepang) serta pistol di pinggang.

Hampir semua pemuda front berambut gondrong. Mereka bertekad tidak cukur rambut dan jenggot sebelum Indonesia merdeka seratus persen. Anggota-anggota layskar yang lain bawa senjata lengkap dengan kain berang di kepala.

Kepala-kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku dan para pemuda dengan pemimpin-pemimpinnya berdatangan dari seluruh Jawa dan Sumatera.

Para pemuda dan pemudi AMIM Yogyakarta, ibu-ibu serta om-om sangat sibuk mengatur tempat penginapan, tempat sidang, pengangkutan dan makanan para peserta konperensi.

Pada resepsi pembukaan, 12 Februari 1946 Gedung Saidan 2, bekas gedung Balai Pemuda Protestan yang didekorasi semarak. Intelijen datang memeriksa semua sudut gedung dan mengamankan ruang resepsi, karena Presiden Sukarno akan hadir.

Sekitar jam 6.00 sore, layskar Maluku mengadakan “show of force” di Kota Yogyakarta. Dari Margokridonggo 2, mereka bergerak di depan sebuah panser penuh dengan para pejuang Maluku, diikuti oleh sedan Gubernur Maluku dan isteri. Di atas mobil dipasang pom-pom 12,7 mm.

Di samping sedan, berlari-lari pasukan bersenjata, badan berbelit pelor, kepala berikat kain berang, berambut gondrong.

Rombongan bergerak perlahan-lahan melalui Malioboro menuju ke Saidan 2. Rakyat sepanjang jalan berdiri menonton dan bertanya-tanya.

“Ada apa?”
“Tentara mana?”

Ada yang bilang, “itu tentara Ambon!”
“Kok, tentara Blanda item di sini?” sambut penonton yang lain.

Setiba di Saidan 2, Gubernur dan isteri disambut dengan pekikan.

“Merdeka!!! merdeka!!! merdeka!!!”

Jalan-jalan di sekitar gedung sudah ditutup dan dijaga ketat oleh pasukan-pasukan Maluku dan tentara pengawal presiden.

“Show of force” ini ada suatu “psychological show” kepada rakyat ibukota revolusi dan para pejuang serta layskar-layskar yang ada di Yogyakarta. Mereka ini pejuang-pejuang serta layskar-layskar Maluku dari front pertempuran. Karena rakyat minta bukti, maka sore hari itu putera-putera Maluku memberi bukti.

Menjelang jam 19.00, telah hadir para pemuka dan inteligensia Maluku seperti Ir. Putuhena (Menteri Pekerjaan Umum), dr. J. Leimena (sebulan kemudian diangkat menjadi Menteri Muda Kesehatan), dr. Picauly, dr Samallo, dr. Siwabessy, dr. Pais, dr. Latupeirissa, dr. Pattirajawane, dr. M. Haulussy, dr. Agustijn, dr. G. Rehatta, Abdul Mutalib Sangadji, A. Tahya, G. Tapiheru, bekas anggota-anggota SA, Kepala-Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku, J.de Fretes, Rob Akyuwen, Boetje Tahalele, Frans Pattiasina, Alex Hukom, Ds. Thorn Pattiasina, Wim Tutupoly, An Latuasan, Saar Sopacua, Ny. Siwabessy-Poetiray, Kity Manusama.

Datang pula pemuda-pemudi dari Front Surabaya, Bandung Selatan, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Magelang, Yogya, Solo, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Madiun, Kediri, Mojokerto, Malang, Lawang, Bondowoso dan Palembang.

Juga telah hadir para pemimpin pemuda lain, partai dan badan-badan perjuangan serta para pembesar pemerintahan Maluku, yang dengan gagah berani mempertahankan proklamasi dan membela Republik Indonesia di front depan medan pertempuran.

Beberapa menit sebelum jam 19.00, Presiden Soekarno tiba disambut pekik “merdeka!” dari ratusan mulut.

Resepsi dibuka dengan “Indonesia Raya”, yang dinyanyikan dengan terharu oleh ratusan hadirin.
Gubernur Maluku dalam laporan kepada Presiden secara singkat membentangkan perjuangan putera-putera Maluku dari zaman pergerakan, melalui zaman Jepang, dan proklamasi kemerdekaan hingga saat itu.

Presiden dalam sambutannya menggembleng para hadirin dengan semangat patriotisme berapi-api. Hadirin menyambut dengan tepuk tangan riuh-rendah dan pekik “merdeka”.

Presiden Soekarno menutup pidato dengan kata-kata yang tidak akan dilupakan oleh mereka yang hadir.

“Saya menyatakan terima kasih sebesar-besarnya dan memberi ere-saluut kepada pemuda-pemuda Maluku, yang dengan gagah berani membela Republik Indonesia di semua medan pertempuran”.

Gegap-gempita, riuh-rendah, sorak-sorai, tepuk tangan yang ramai, hadirin berdiri memberi ovasi kepada Presidennya, sebagai tanda terima kasih atas penghargaannya.

Sambutan Presiden itu dicetak dengan huruf-huruf besar di surat-surat kabar “Kedaulatan Rakyat” dan “Nasional” pada hari esok dan dibaca oleh ribuan rakyat. Inilah titik balik bagi penghapusan kecurigaan rakyat terhadap orang-orang Ambon.

Hari kedua, 13 Februari, pagi jam 8.00. Yogyakarta bermandikan sinar surya. Hawa makin panas. Para peserta musyawarah berkumpul di ruang sidang Sayidan 2.

Semangat dan suasana revolusi meliputi hadirin. Di depan gedung pasukan-pasukan rakyat bersimpang-siur. Rakyat berkelompok berdiri menonton seorang Gurkha, yang dibawa oleh pejuang-pejuang
Bandung Selatan.

Orang sudah banyak mendengar melalui radio dan membaca tentang tentara Gurkha. Macam apa orangnya? Nah, di sana dia berdiri, di serambi depan tempat sidang.

Ruang penuh sesak ketika Gubernur Maluku, didampingi Sekretaris J.de Fretes dan pimpinan panitia, mengambil tempat.

Ketua Panitia membuka sidang dengan pekik “merdeka!” lalu menyampaikan selamat datang.
Pimpinan kemudian diserahkan kepada Gubernur Latuharhary. Pagi itu sidang mendengar uraian dan pengarahan dari Gubernur Maluku, sekretaris dan laporan para kepala kantor.

Sore hari, sidang mendengar laporan dari wakil organisasi-organisasi pemuda Maluku, yang didahului oleh laporan Robert Akyuwen mengenai Kongres Pemuda Republik Indonesia yang di dalamnya ia mewakili Pemuda Maluku.

Laporan para kepala kantor dan wakil-wakil pemuda berkisar pada beberapa isu:

(a) Keadaan masyarakat Maluku setempat menghadapi berbagai perkembangan revolusi;
(b) Masalah tahanan orang Maluku di banyak tempat; (c) kegiatan dan perjuangan para pemuda;
(d) keinginan para pemuda bersatu dalam satu saja organisasi pusat yang kuat;
(e) keinginan para pemuda untuk segera memindahkan perjuangan ke daerah Maluku.

Sidang kemudian dibagi dalam seksi-seksi untuk membicarakan masalah politik, sosial, ekonomi dan kepemudaan yang dihadapi masyarakat Maluku. Sampai subuh seksi-seksi bekerja non-stop.

Esoknya, 14 Februari, sidang dimulai dengan perdebatan mengenai organisasi pemuda, dipimpin oleh J. de Fretes dan Rob Akyuwen. Pada waktu pembicaraan mengenai nama organisasi, suasana menjadi panas. API – AMBON Jakarta dan Bandung mempertahankan nama mereka.

PRI-MALUKU dari Jawa Timur tidak mau melepaskan nama mereka. Dua-duanya mempunyai alasan psikologis perjuangan, karena nama mereka telah terkenal luas dalam masyarakat dan di medan pertempuran.

Pemuda-pemuda dari Jawa Tengah lebih condong pada peleburan semua organisasi dalam satu saja wadah dengan satu saja nama. Perdebatan sengit terjadi, adu argumentasi yang pada waktu-waktu tertentu meledak dengan ancam-mengancam, banting-membanting pistol di meja, gertak-menggertak dengan kokang senjata.

Bukan main panasnya watak orang Maluku. Bisa terbakar, nihil. Seram melihat para pejuang yang gondrong, brewok dan berjenggot panjang bersitegang leher. Maklumlah suasana panas di medan pertempuran dibawa oleh pemuda-pemuda yang masih mabuk pertempuran ke dalam ruang sidang.

Darah yang mendidih, lambat laun ditenangkan oleh tokoh-tokoh tua seperti Latuharhary, dr. J. Leimena, Ir. Putuhena, Abdul Mutalib Sangadji, Bram Tahya dan lain-lain.

Akhirnya rasio memperoleh kemenangan atas emosi dan lahirlah dari api perdebatan itu organisasi Pemuda Indonesia Maluku (PIM), berkedudukan di Yogyakarta.
Disetujui pula Anggaran Dasarnya dengan asas tujuan: Kemauan yang luhur dari Pemuda Indonesia Maaluku untuk bersama-sama dengan lain-lain badan pergerakan mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka.

Sebagai Ketua Umum terpilih J. de Fretes dengan Sekretaris Robert Akyuwen. Juga diputuskan Rob Akyuwen tetap mewakili PIM di dalam BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia).

Rencana kerja yang disusun di dalam musyawarah itu antara lain:
(a) Rencana perjuangan kantor Gubernur Maluku;
(b) Rencana perjuangan pemuda;
(c) Rencana perjuangan ke Maluku.

Beberapa resolusi dihasilkan antara lain:
(a) Pernyataan bahwa masyarakat Maluku berjuang mempertahankan Republik Indonesia.
(b) Menyerukan dan mendesak kepada tentara Sekutu supaya secepat mungkin menarik diri dari dan meninggalkan Indonesia;
(c) Menyerukan pemerintah dan badan-badan perjuangan di berbagai daerah supaya membebaskan orang-orang Maluku yang ditahan.

Musyawarah besar itu ditutup dengan malam ramah-tamah, berdendang dan menari semalam suntuk bersama masyarakat Maluku di Yogyakarta.

Menurut Nanulaitta, Mubes ini merupakan titik batik dalam hal pandangan masyarakat di Jawa dan Sumatera terhadap orang-orang Ambon. Mubes itu merupakan pembulatan tekad dan suatu gerakan persatuan dan kesatuan yang nyata, yang menempatkan Maluku dan rakyatnya untuk selam-lamanya dalam wadah Republik Indonesia, yang merdeka dan berdaulat dari Aceh sampai Merouke.
Kecurigaan, keraguan, sikap waswas timbal-balik, baik di kalangan masyarakat Indonesia umumnya, maupun di kalangan masyarakat Maluku, berubah total, karena Maluku memberi bukti nyata dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia.

(Diringkas oleh Rudi Fofid dari Buku Mr. Johanes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya, I.O. Nanulaitta, 2009, dengan tambahan seperlunya)

 

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Labetawi, Kota Tual Resmi Dimulai

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tual, Maluku.news – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Ohoi Labetawi, Kota Tual, resmi dimulai ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, bersama Wakil Wali Kota Amir Rumra dan Penjabat Sekda Ridwan Renwarin, Rabu (1/10/2025).

KNMP merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan kawasan terpadu berbasis kelautan dan perikanan. Program ini menghadirkan konsep kampung modern yang produktif, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan.

Dalam keterangannya, Wali Kota Renuat menegaskan bahwa pembangunan KNMP akan membawa perubahan besar bagi masyarakat pesisir Tual. Selama ini, nelayan menjadi garda terdepan penyedia protein nasional, namun kesejahteraan mereka belum sebanding dengan risiko dan tantangan kerja di laut.

“KNMP adalah lompatan transformatif bagi perikanan dan kelautan di Tual. Selama ini nelayan adalah pejuang protein bangsa, namun kesejahteraannya belum sebanding dengan pengorbanan dan risiko yang mereka hadapi,” ujarnya.

KNMP di Labetawi akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti dermaga tambatan perahu, docking kapal, bengkel nelayan, sarana penangkapan ikan, sentra pengolahan hasil laut, hingga pabrik perikanan. Fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung rantai produksi ikan dari hulu hingga hilir agar memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan nelayan.

Wali Kota menegaskan Pemkot Tual mendukung penuh percepatan pembangunan KNMP melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penyediaan dukungan teknis di tingkat daerah.

“Pemkot Tual berkomitmen mendorong pembangunan sektor perikanan melalui berbagai program, termasuk percepatan pembangunan KNMP,” katanya.

Dengan dimulainya pembangunan kawasan ini, masyarakat pesisir diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari program strategis nasional tersebut, baik dalam peningkatan pendapatan, peluang kerja, maupun penguatan ekonomi lokal berbasis potensi kelautan.

DPRD Maluku Soroti Jalan Rusak ke SMK dan SMA Telaga Nipa

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Tiga anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyoroti keterisolasian SMK Informatika Telaga Nipa dan SMA Negeri 9 SBB di Kecamatan Waisala.

Dalam keterangannya di Ambon, Selasa (01/10/25), mereka mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten segera membuka akses jalan menuju dua sekolah yang berdiri sejak 2023 tersebut.

SMK Informatika Telaga Nipa diketahui memiliki fasilitas lengkap, termasuk laboratorium representatif. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena akses jalan sepanjang sekitar dua kilometer dari perkampungan rusak parah dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Saat musim hujan, jalur itu hampir lumpuh karena becek, sementara jembatan penghubung juga dinilai tidak layak.

“Gedungnya sudah representatif, tetapi akses jalannya sangat memprihatinkan. Jembatan juga tidak memadai. Padahal, minat siswa cukup tinggi,” ujar Ismail Marasabessy, anggota DPRD Maluku dari Partai NasDem.

Hal senada disampaikan La Nyong dari PDI Perjuangan. Ia mengungkapkan, sebagian ruas jalan di SBB telah diturunkan statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan kabupaten. Kondisi itu membuat anggaran daerah terbatas dalam melakukan perbaikan.

“Kalau tidak bisa ditangani dengan APBD Kabupaten, maka harus ada intervensi dari Pemerintah Provinsi Maluku,” katanya.

Sementara itu, H. Amirudin dari PAN menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan intervensi. Ia bahkan mengusulkan agar program Instruksi Presiden (Inpres) dapat dijadikan dorongan tambahan untuk mempercepat pembangunan akses jalan.

“Negara ini sudah merdeka 80 tahun, tapi masih ada masyarakat yang belum merasakan makna kemerdekaan secara nyata,” tegasnya.

Ketiga legislator menekankan, keberadaan SMK Informatika sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten SBB. Namun tanpa dukungan infrastruktur memadai, sekolah sulit berfungsi optimal.

Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Maluku menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebab, pembangunan dan pengelolaan SMK menjadi kewenangan provinsi, sementara akses jalan yang layak merupakan kunci agar sekolah benar-benar bermanfaat bagi generasi muda Telaga Nipa dan sekitarnya.

PDI-P Soroti Efisiensi Anggaran dan Evaluasi BUMD dalam RAPBD Perubahan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan anggaran serta evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDI-P, Alhidayat Wajo, dalam rapat paripurna DPRD Maluku di ruang sidang utama Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (01/10/25).

Menurut Alhidayat, penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama setelah adanya penurunan dana transfer dari pusat sebesar Rp215 miliar.

“Situasi ini mengharuskan pemerintah daerah menerapkan strategi belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.

Fraksi PDI-P mengusulkan agar alokasi anggaran difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, fraksi juga menyoroti turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai berdampak pada struktur penerimaan RAPBD. Kinerja BUMD menjadi perhatian khusus, mengingat kontribusinya terhadap PAD belum optimal.

“Pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, berbasis kompetensi direksi, dan struktur manajemen yang efektif agar target pendapatan bisa tercapai,” kata Alhidayat.

Ia menambahkan, pimpinan daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan berkualitas serta berorientasi pada hasil.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan tersebut mencerminkan dorongan untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang efisien, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memperkuat peran BUMD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Fraksi PKB Terima Ranperda APBD Perubahan 2025 dengan Sejumlah Catatan Penting

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2025, dengan sejumlah catatan strategis.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda APBD Perubahan di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (01/10/25).

Ketua Fraksi PKB, Mumin Refra, menegaskan dukungan fraksinya didasarkan pada komitmen untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan pengelolaan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Fraksi PKB menerima, namun dengan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian eksekutif dalam implementasi nantinya,” ujar Mumin.

Catatan Fraksi PKB
1. Pertumbuhan Ekonomi
Fraksi PKB mendorong kebijakan yang mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Maluku.

2. Prioritas Pembangunan
Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor industri daerah.

Peningkatan kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Mendorong investasi, pariwisata, dan akses transportasi sebagai penggerak ekonomi daerah.

3. Infrastruktur
Fraksi menekankan pentingnya pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan guna menunjang konektivitas antarwilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

4. Pengelolaan Anggaran
Fraksi menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran agar manfaatnya nyata bagi masyarakat, dengan fokus pada serapan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

5. Pemanfaatan Potensi Daerah
Optimalisasi sumber daya alam didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Mumin menambahkan, seluruh catatan itu diharapkan dapat diwujudkan secara konkret dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2025.

“Kami berharap catatan yang kami sampaikan tidak hanya menjadi pertimbangan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan anggaran nantinya,” tegasnya.

Dewan Desak Aparat Kepolisian Tindak Tegas dan Proses Hukum Pemilik B3 Ilegal

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, SH, mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah serius gudang penyimpanan ilegal bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

“Ini masalah serius yang tidak boleh dibiarkan. Negara kita sudah meratifikasi Konvensi Minamata melalui UU Nomor 11 Tahun 2017, yang tegas mengatur pengurangan dan penghapusan bahan kimia berbahaya,” ujar Irawadi, Selasa (01/10/25).

Ditegaskannya, regulasi terkait B3 sudah sangat jelas, antara lain: PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3, Perpres No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Merkuri, Permen LHK No. 81 Tahun 2019 serta regulasi turunan lain yang melarang penggunaan merkuri dan bahan beracun.

Menurut Irawadi, penyimpanan 2,3 ton bahan kimia di kawasan Mardika merupakan pelanggaran berat.

“Siapa pun yang terlibat, termasuk oknum yang memperdagangkan atau menyalahgunakan bahan ini, harus dihukum tegas sesuai undang-undang. Jangan ada pembiaran,” katanya.

Irawadi mengingatkan bahwa sianida maupun merkuri termasuk bahan beracun, karsinogenik, dan berpotensi menimbulkan pencemaran jangka panjang. Dampaknya bisa berupa kerusakan lingkungan, gangguan organ tubuh, bahkan kematian.

“Kasus seperti ini tidak boleh terulang. Kita sudah belajar dari pencemaran merkuri di Gunung Botak, Pulau Buru, yang meninggalkan kerusakan besar,” tambahnya.

Saat ini, polisi masih menyelidiki temuan 46 karung bahan B3 dari ruko di Mardika. Publik berharap kasus ini tidak berhenti pada penggerebekan, melainkan berlanjut hingga proses hukum yang transparan dan adil.

DPRD Maluku Setujui Ranperda Perubahan APBD 2025

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (01/10/25).

Seluruh fraksi menerima Ranperda tersebut dengan sejumlah catatan, kecuali Fraksi Gerindra yang menyatakan dukungan penuh tanpa memberikan catatan kritis.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, didampingi dua wakilnya, John Lewerissa dan Azis Sangkala. Hadir pula 33 anggota dewan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah undangan lainnya.

Watubun menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam pelaksanaan APBD-P 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita berinovasi dalam kondisi penghematan, dan memastikan implementasi serta eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah berjalan optimal,” ujar Watubun.

Dengan penetapan Ranperda APBD-P ini, Pemerintah Provinsi Maluku dituntut untuk melaksanakan anggaran secara efisien namun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1...202122...291Halaman 21 dari 291