Saumlaki, Maluku.news – Semenjak dilantik sebagai Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kini melakukan kunjungan kerja perdana di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sabtu (26/7/2025).

Dengan menggunakan pesawat reguler Wing Air Gubernur dan rombongan tiba di Bandara Udara Mathilda Batlayeri Saumalaki pukul 08.45 WIT dijemput langsung oleh Bupati KKTdan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta disambut dengan pengalungan syal, doa adat dan tarian selamat datang.

Selanjutnya dengan berkendaraan mobil, Gubernur dan rombongan menuju lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mock Up Desa IIngei.

“ Jadi semenjak saya dilantik sebagai Gubernur, ini ada Kunjungan Kerja Perdana di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saya akan berada di sini selama 2 hari yakni tanggal 26-27 Juli besok, dengan beberapa Agenda diantaranya melihat Koperasi Desa Merah Putih di Desa IIngei, Pertemuan dengan beberapa Aparatur Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pertemuan dengan Forkopimda KKT dan Pentahbisan Gereja Lyawan Soru Jemaat GPM Watidal”, ungkap Lewerissa.

Provinsi Maluku memiliki 1200 Desa dan 35 Kelurahan, Koperasi Merah Putih telah berdiri sah dan memiliki Badan Hukum semenjak diluncurkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Untuk KDMP Desa IIngei, lanjut Lewerissa memiliki unit -unit usaha yang sangat komplit karena memiliki Gudang, rumah produksi, klinik, kios BBM dan dalam waktu dekat akan dilakukan pembangunan kolstore.

“Terkait dengan kunjungan ke koperasi saya sangat kagum , dan saya sudah menyampaikan ke Bapak Bupati sesuai dengan batas-batas kewenangan saya, saya tidak akan memberikan ijin baru dalam bentuk apapun, di Saumlaki memiliki pulau-pulau kecil dan kita memiliki kepentingan untuk menjaga hutannya, karena hutan tropis adalah anugerah Tuhan”, jelas Lewerissa.

Saumlaki, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Perdana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berkesempatan menghadiri Acara Tatap Muka Bersama ASN dan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertempat di Pandopo Bupati KKT, Sabtu (26/7/2025).

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati KKT, Forkopimda KKT, Pj. Sekretaris Daerah KKT, Pimpinan OPD Lingkup KKT, Perwakilan Pimpinan OPD Provinsi Maluku, 10 Camat se- KKT, 2 Lurah, 80 Kepala Desa, dan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mengawali sambutannya, Lewerissa mengatakan Provinsi Kepulauan merupakan perjuangan yang dilakukan sejak lama oleh para wakil Maluku sebelumnya, dan hingga sampai saat ini Undang-Undang Kepulauan belum jadi karena belum disetujui oleh Pemerintah.

Dikatakannya, ketika dihadapkan dengan beberapa Menteri kalau UU ini disahkan maka konsekuensi anggaran akan semakin besar terhadap negara.

“ Jadi untuk UU Kepulauan ini, DPR sudah setuju tapi yang belum setuju itu Pemerintah, kita dihadapkan dengan beberapa menteri yang beranggapan kalau UU Kepulauan ini disahkan maka konsekuensi anggaran akan semakin besar kepada negara lalu seolah-olah kita diberlakukan berbeda”, tandas Lewerissa.

Undang-undang Provinsi Kepulauan adalah bentuk perjuangan politik untuk meminta negara memberlakukan Maluku berbeda, karena rentang kendali serta letak geografis yang berbeda, agar supaya anggaran juga berbeda, terang Lewerissa.

“ Saya pernah menyampaikan ini pada Badan Legislatif bahwa kita ini lupa sejarah, ketika Indonesia baru merdeka, pada waktu itu Parlemen kita masih zaman Ir. Juanda, beliau mendeklarasikan deklarasi Juanda kepada PBB, isi deklarasi Juanda adalah untuk menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan laut -laut antara Pulau itu bukan pemisah tapi pemersatu”, terangnya.

Sehingga, tambah Lewerissa harus dihitung luas laut teritorial dari titik terluar bukan dari pulau -pulau, dan diakui oleh dunia serta tercantum dalm konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982.

“ Jadi pemerintah pernah memperjuangan negara kepulauan ke dunia dan disetujui, dan ketika provinsi Kepulauan memperjuangkan ke negara, tetapi tidak disetujui, akan tetapi perjuangan kita tidak boleh berakhir dan ketika saya tidak menjadi anggota legislatif lagi tetap saya mendengar perjuangan tentang provinsi Kepulauan masih berlanjut”, ungkap Lewerissa.

Provinsi Kepulauan akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak terlalu banyak, dan kita akan mendesak Pemerintah Pusat akan melakukan evaluasi terhadap formula anggaran berdasarkan luas lautan dan bukan jumlah penduduk.

Perlu diketahui, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman meminta Gubernur untuk mengajukan proposal penataan Kawasan kumuh di Maluku, dan 2 Wilayah yang diusulkan adalah Banda karena memiliki destinitasi internasional dan Kota Ambon sebagai pusat Ibu Kota Provinsi.

“ Dari 2 wilayah yang diusulkan, yang disetujui Banda, karena yang akan dibantu adalah Kawasan kumuh yang luas 15 Hektar, dan saya berdebat dengan aparatur kementerian yang menyatakan kami ini daerah pulau-pulau dan kami memiliki banyak sekali Kawasan kumuh”.

Dalam acara tatap muka itu, Lewerissa juga menjelaskan rencana dan program Pemerintah Provinsi harus dikolaborasi dengan program dan rencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Fokus untuk program Desa, lanjut Lewerissa Pemerintah Provinsi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap desa, dan pendampingan itu untuk peningkatan kapasitas aparatur desa serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

“ Ini kan sudah ada Koperasi Merah Putih, diseluruh Desa dan Kelurahan di Provinsi Maluku dan bahkan di Indonesia, saya berharap dengan pertemuan ini dapat memberikan semangat terutama ASN KKT dan Aparatur Desa/Kelurahan”, jelas Lewerissa.

Disinggung terkait penanganan SDM, Lewerissa mengatakan SDM merupakan sesuatu yang prioritas seperti halnya disektor Kesehatan, tahun 2026 akan dibangun Rumah Sakit yang sangat representative di KKT dan Pemerintah Provinsi akan berkolaborasi dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar agar dapat mendorong SDM – SDM untuk melayani di Rumah Sakit.

Terkait dengan SDM yang ada, Pemerintah Provinsi akan mendorong guna mengikuti pelatihan -pelatihan pada Rumah sakit- rumah sakit yang sudah lebih maju supaya dapat diterapkan pada negeri ini, demikian ungkap Lewerissa.

Acara tatap Muka Gubernur dengan ASN Lingkup KKT dan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar diakhiri dengan dialog bersama.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si mewakili Gubernur Maluku membuka secara resmi Akseptasi Rancangan Usulan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pendidikan Pancasila Jenjang Perguruan Tinggi bertempat di Hotel Santika Ambon, Jumat (25/7/2025).

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah mengatakan kegiatan ini bukan sekedar forum teknis, namun merupakan bagian penting dari upaya kita membumikan nilai-nilai Pancasila diruang-ruang akademik, membentuk karakter mahasiswa, dan memperkuat fondasi Ideologi generasi muda.

“ Dalam sambutan Bung Karno pada tahun 1963, beliau pernah berkata “ Pancasila adalah satu – satunya Ideologi yang dapat menyatukan Indonesia dari Sabang samapai Merauke”, Kata Sadali.

Hal ini, menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya sebagai teori, tetapi sumber kekuatan pemersatu bangsa yang harus terus dihidupkan dalam praktik, terutama di lingkungan Pendidikan tinggi untuk menghadirkan perubahan yang bermakna dan berakar pada nilai-nilai lihur bangsa yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.

“ Oleh karena itu, saya sangat mendukung penyusunan CPMK yang dapat mengintergrasikan nilai-nilai Ketuhanan dan Spiritualitas, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan dalam kebhinekaan, Demokrasi yang beradab dan partisipatif, dan Keadilan sosial yang inklusif”, jelas Sadali.

Untuk itu, sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) mahasiswa perlu menyiapkan tidak hanya dengan kecakapan teknis , tetapi juga dengan kepekaan sosial, keberanian Moral, dan Loyalitas terhadap Pancasila sebagai landasan berpikir, berikap, dan bertindak, kerena itu Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Maluku harus mampu menjadi Role Model dalam menciptakan harmoni, dan memperkuat Persatuan bangsa serta upaya BPIP bersama perguruan tinggi merupakan langka nyata dalam penguatan Ideologi bangsa melalui jalur pendidikan , tambah Sadali.

“ Saya mengajak kita semua untuk mendukung secara penuh upaya ini, menyukseskan implementasi CPMK berbasis Pancasila di seluruh Mata Kuliah yang relevan, dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari pembentukan karakter mahasiswa serta mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak pembaruan sistem pembelajaran yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga mengokohkan semangat kebangsaan dan persatuan”, ajak Sadali.

Apalagi, kita mempunyai tanggungjawab moral dan konstitusional untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, ungkap Sadali.

Perlu diketahui, Pendidikan Pancasila bukan sekedar mata kuliah formal, tetapi ruang pembentukan karakter, dan identitas kebangsaan yang Tangguh dalam membentuk generasi berideologi.

“ Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dn penghargaan setinggi -tingginya kepada BIPB, para akdemisi, dan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan tinggi atas kontribusinya dalam memperkuat Ideologi Pancasila di bumi Pendidikan, khususnya di Provinsi Maluku di bumi raja-raja”, tutup Sadali.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Prof. Drs.KH.Yudian Wahyudi, Anggota Dewan Pengarah BPIP RI Prof. Amin Abdullah , Anggota Dewan Pakar BPIP RI Prof. Dr. John Pieris, SH., M.S, Staf Khusus BPIP RI, Dr. Johanes Haryatmoko, SJ, Forkopimda Provinsi Maluku, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Komandan Lantamal IX Ambon, Komandan Lanud Pattimura, Para Deputi dan Direktur di lingkup BPIP RI, Anggota DPRD Provinsi Maluku Wahid Laitupa, S.Sos, Rektor Unpatti, Rektor Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji Ambon, Rektor IAKN, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan tamu undangan lainnya.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 bertempat di Hotel Zest, Kamis (24/7/2025).

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Forkopimda Maluku, perwakilan Anggota DPD RI Perwakilan Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Narasumber Pusat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur & Pengembangan Kewilayahan, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perwakilan BI dan OJK Provinsi Maluku, Para Staf Ahli Gubenur, Asisten Sekda , Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Koordinator Tim Ahli Gubernur dan tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Lewerissa mengatakan Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 merupakan kegiatan 5 tahunan dengan visi Transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi atau Sapta Cita.

“Jadi, 7 Sapta Cita terdiri dari pertama Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel, kedua, Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dn efektif, ketiga Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang distabilitas, keempat Peningkatan kKuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah, kelima Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil, SDA yang berkelanjutan, adaptasi, dan Mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (etis), responsive antar wilayah, keenam Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian intensif bagi UMKM, membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah, ketujuh Penataan dan Revitalisasi Lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum,” ungkap Lewerissa.

Visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku ini, lanjut Lewerissa selaras dengan Visi dan Misi Presiden RI yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029.

Sapta Cita tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah kepada seluruh perangkat daerah, yang dijabarkan lagi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah berbasis program dan kegiatan, output dan outcome yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi Gubernur, jelas Lewerissa.

“Oleh karena itu, masukan dari para pemangku kepentingan pada semua tingkatan pemerintahan dari berbagai organisasi pemerintahan dan non pemerintahan sangat diperlukan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah nasional, katanya lagi.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur arahan strategis yang tertuang dalam berbagai kebijakan nasional.

“Arahan strategis tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutur Lewerissa.

Untuk itu, Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program Pembangunan antara pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota agar perencanaan tahun 2025 – 2029 benar -benar implementatif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, tambahnya.

Dalam Musrembang tersebut, Lewerissa menyampaikan 3 proyek strategis nasional di Provinsi Maluku yang perlu disinergikan antara lain Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dan Pengembangan Maluku Integrated Port.

“Saya berharap perencanaan yang kita rumuskan hari ini harus menjawab kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan Pembangunan Maluku yang maju, adil dan Sejahtera”, tutur Lewerissa.

Ambon,  Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri dan membuka secara resmi Acara Peringatan Hari Anak Nasional sekaligus Pencanangan 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia yang dihadiri oleh siswa siswi SMA/SMK sederajat dan Sekolah Luar Biasa (SLB) bertempat di Lapangan Merdeka Ambon, Rabu (23/7/2025).

Hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua dan Pengurus TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan TNI dan Polri, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat dan SLB se-Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Lewerissa mengatakan Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”. Hal ini menegaskan bahwa anak-anak adalah aset terbesar kita, pewaris masa depan, dan harapan bagi kemajuan Provinsi Maluku karena di Pundak merekalah cita-cita luhur bangsa ini akan dilanjutkan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku sangat mengapresiasi Peringatan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk merenungkan komitmen bersama dalam melindungi, memenuhi hak, dan memastikan tumbuh kembang anak secara optimal, kata Lewerissa.

“Kita juga harus memastikan bahwa anak-anak kita hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung anak -anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berdaya saing”, tegasnya lagi.

Perlu diketahui, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, juga dicanangkan 7 kebiasaan Anak Indonesia hebat yang bertujuan untuk membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki integritas.

“Jadi pada peringatan Hari Anak Nasional ini, juga saya akan mencanangkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Makanan Sehat dan Bergizi, Gemar Belajar, Bermasyarakat dan Tidur Cepat”, ungkap Lewerissa.

Pencanangan ini, lanjut Gubernur bukan acara seremonial semata, namun merupakan ajakan bagi orang tua, guru, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama -sama menginternalisasikan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari tumbuh kembang anak-anak.

“Sebagai Gubernur Maluku, saya sangat berharap bahwa pembentukan karakter harus menjadi kosentrasi kita bersama di setiap satuan Pendidikan, sebab pembentukan karakter berawal dari mulai kebiasaan yang kemudian akan membentuk kepribadian dan pada akhirnya akan membangun peradaban”, harapnya.

Menurutnya lagi, peradaban yang dimaksud adalah karakter anak yang telah terbentuk menjadi budaya, sehingga 7 kebiasaan ini kelak akan menjadi peradaban anak Indonesia.

Dirinya berharap, kita semua sebagai agen perubahan yang memiliki peran vital dalam membentuk karakter generasi penerus, sehingga mereka menjadi anak -anak hebat yang akan menguatkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045”, pinta Lewerissa.

“Saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya mewujudkan Maluku sebagai Provinsi layak anak, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah anak, tempat dimana anak dapat tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi terbaik”, ajak Lewerissa.

Ambon, Maluku.News – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan (Dishut) mengambil langkah tegas terhadap dugaan ketidaksesuaian dokumen angkut kayu yang terdeteksi di Pelabuhan Tol Laut Hattu Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada 22 Juli 2025.

Petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) SBB berhasil mengamankan dua truk kayu jenis Belo dengan total volume 10 meter kubik yang diduga diangkut menggunakan dokumen yang tidak sesuai.

Menurut Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang kayu tersebut tercatat dalam dokumen sebagai “rimba campuran”, namun setelah ditelusuri lebih lanjut melalui sistem informasi penataan hutan nasional, diketahui jenis kayu yang diangkut adalah Belo, salah satu jenis kayu keras bernilai tinggi. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap pengenaan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

“Kalau jenis kayu Belo, dasar pengenaan pajaknya Rp1 juta per meter kubik, sedangkan untuk rimba campuran hanya Rp300 ribu. Ini bukan soal selisih angka, tapi soal keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya alam,”ungkap Kasrul diruang kerjanya, Rabu (30/7/2025).

Atas hal tersebut, ia mengaku Petugas KPH SBB langsung mengamankan kayu tersebut ke kantor KPH untuk keperluan verifikasi lanjutan dan meminta keterangan dari pemilik muatan serta pihak-pihak terkait.

Selain itu, Pemprov Maluku berencana memanggil KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) untuk memperkuat sosialisasi dan penegakan SOP baru di seluruh pelabuhan penyebrangan, termasuk pelabuhan kecil.

“Ke depan, kami ingin semua pelabuhan memiliki prosedur tetap bukan hanya untuk memantau over dimensi dan over load (ODOL), tapi juga keabsahan dokumen, termasuk perizinan dan pajak,”tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap pro-investasi, namun dengan syarat tidak merusak lingkungan, mengutamakan tenaga kerja lokal, dan menjamin kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.

Lebih lanjut, dalam sistem penataan hutan terbaru, penerbitan dokumen angkut kayu tidak lagi dilakukan oleh Dinas Kehutanan, tetapi diakses langsung oleh pemilik usaha melalui sistem online yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Prosesnya disebut “self-assessment”, di mana pemilik izin melaporkan jenis kayu, membayar PNBP melalui kode billing, lalu mencetak dokumen secara mandiri.

“Peran kami saat ini adalah monitoring. Jika ditemukan kejanggalan, kami usulkan kepada Balai Pemantauan Hutan Produksi (BPHP) sebagai UPT Kementerian untuk dilakukan evaluasi hingga pencabutan akses,”beberanya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Haikal Baadilah mengutarakan sesuai data tercatat beberapa industri yang dinilai menyalahgunakan sistem telah diblokir aksesnya dari sistem perizinan. Setidaknya ada 4 sampai 5 industri yang kini sedang dalam evaluasi menyeluruh.

Hingga saat ini, kayu-kayu tersebut masih diamankan sambil menunggu hasil penyelidikan. Pemerintah tengah mendalami apakah kasus ini mengarah pada tindak pidana kehutanan atau hanya pelanggaran administratif.

“Kami tetap proses sesuai prosedur. Bila ditemukan unsur pelanggaran, maka akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan pencabutan izin dan langkah hukum lanjutan,” tegas Haikal.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Maluku untuk membenahi tata kelola kehutanan, meningkatkan penerimaan negara dan daerah, serta menjaga kelestarian hutan Maluku dari praktik manipulatif dan perusakan yang terselubung atas nama investasi.

Namto, Maluku.news — Dalam perjalanan pulang dari rangkaian kegiatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Rampen, dan rombongan, secara tak terduga menghentikan kendaraan di tengah perjalanan saat melintasi Desa Namto, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (22/7/2025).

Di bawah terik matahari yang menyengat, perhatian Gubernur tiba-tiba tertuju pada hamparan lahan luas di sisi jalan. Tergerak oleh rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap potensi daerah, ia turun dari kendaraan dan langsung memandangi lahan tersebut.

Di lokasi, orang nomor satu di bumi para raja-raja ini bertemu dengan tiga orang berpakaian keki, salah satunya Kepala Desa Namto, I Made Wirawan, yang sedang mendampingi proses persiapan perkebunan seluas 100 hektar yang ditanam kakao.

Program ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan anggaran senilai Rp2 miliar. Seluruh lahan merupakan milik masyarakat, dan melibatkan sekitar 200 keluarga petani setempat yang antusias menyambut peluang ekonomi baru ini.

Melihat hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Ilham Tauda yang ikut dalam rombongan diminta untuk menyiapkan berbagai hal, terutama kesiapan petani. Berupa pendampingan sampai petani benar-benar menikmati hasilnya.

“Jadi hasilnya nyata dan tidak berhenti di penanaman saja. Petani harus diberdayakan dari hulu ke hilir, melakukan pendampingan sampai petani benar-benar merasakan hasilnya,”pinta Lewerissa.

Ia pun mencontohkan keberhasilan serupa di Desa Siatele, sambil menyatakan keyakinannya bahwa kakao bisa menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.

Atas perhatian Gubernur, Kepala Desa Namto, I Made Wirawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tak terduga tersebut. Ia menyebut kehadiran Gubernur memberikan semangat baru bagi masyarakat yang sedang memulai usaha pertanian berbasis kakao.

“Kami tidak menyangka Bapak Gubernur akan turun langsung ke sini. Ini menjadi penyemangat bagi kami semua. Kami siap bekerja dan berharap ada pendampingan teknis yang berkelanjutan,” ujar Made.

Program ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan kakao Maluku sebagai komoditas unggulan, sekaligus mengangkat taraf hidup masyarakat desa melalui pertanian yang berdaya saing.

Kunjungan spontan Gubernur Maluku di Desa Namto tidak hanya menyentuh tanah pertanian, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi ratusan keluarga petani di pelosok Seram.