SBT, Maluku.news — Aroma perubahan mulai terasa di Desa Salagor Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Di tengah semangat membangun ekonomi kerakyatan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memimpin langsung kegiatan penyerahan bantuan pertanian dan penanaman kopi jenis Liberika, Senin (21/07/2025).

Langkah ini menjadi momen penting bagi kebangkitan komoditas kopi lokal di Maluku. Bersama Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Rampen, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, Wakil Bupati Miftah Wattimena, dan para pemangku kepentingan lainnya, Gubernur menanam kopi di lahan desa, menandai awal dari perubahan yang lebih besar.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang diikuti secara daring dari Desa Salagor Kota. Tak hanya menjadi simbol komitmen negara terhadap ekonomi desa, kegiatan ini juga membuka harapan baru bagi petani di wilayah timur Maluku.

Bantuan Nyata untuk Petani

Gubernur membawa serta berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku. Melalui Dinas Pertanian, disalurkan 1.400 kg pupuk NPK untuk petani kopi, 5.500 anakan bibit pala dan 5.500 anakan bibit cengkeh, 50 pacul dan 50 linggis untuk mendukung aktivitas pertanian. Tak ketinggalan, Dinas Kehutanan juga menyalurkan 2.000 anakan pala dan 2000 anakan cengkeh, 3 unit alat pengolah biji kopi kepada kelompok tani hutan, pemegang izin perhutanan sosial. Bantuan yang diberikan untuk juga kepada kelompok tani Desa sekitar seperti Kufar, kwaos, Milana.

Tak hanya memberikan alat dan pupuk, Pemerintah juga memberikan harapan dan peluang. Kopi bukan lagi hanya minuman, tetapi pintu menuju ekonomi mandiri di tingkat desa.

Kopi : Potensi Tersembunyi Maluku

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa meskipun Maluku telah lama dikenal sebagai daerah rempah, seperti pala dan cengkeh, potensi kopi tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Kopi jenis Tuni dan Liberika mulai dikenal luas oleh pecinta kopi, meski pengembangannya masih terbatas. Penanaman hari ini diharapkan jadi motivasi bagi para petani untuk mengembangkan kopi sebagai komoditas unggulan baru,” ujar Gubernur.

Ia juga menyebut bahwa perubahan gaya hidup saat ini menjadi peluang besar. Kopi kini digemari semua kalangan, termasuk anak muda, dan kedai kopi tumbuh pesat di berbagai penjuru Maluku.

“Saya berharap Asosiasi Kopi Maluku (Askoma) yang diisi oleh anak-anak muda bisa terus memperkenalkan kopi khas Maluku, bermitra dengan petani, dan menjadi jembatan antara produksi dan pasar,” lanjutnya.

Dorongan Penuh dari Pemerintah

Pemerintah Provinsi Maluku, tegas Gubernur, akan terus mendukung pengembangan kopi secara terpadu, dari budidaya hingga hilirisasi.

“Kami tidak hanya menanam pohon hari ini. Kami menanam harapan, ekonomi baru, dan kebanggaan akan produk lokal Maluku yang bisa mendunia,” pungkasnya.

Dengan semangat gotong royong, sinergi pemerintah, petani, dan generasi muda, kopi Liberika dari SBT kini bukan sekadar tanaman, melainkan simbol masa depan yang lebih mandiri, hijau, dan menjanjikan untuk Bumi Raja-Raja.

SBT, Maluku.news – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah dengan menghadiri peluncuran nasional 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, secara daring dari Desa Administratif Salagor Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Senin (21/07/2025).

Koperasi Merah Putih Desa Salagor menjadi salah satu dari 16 koperasi percontohan yang mendapat kehormatan berdialog langsung secara daring dengan Presiden, Koperasi ini telah mengembangkan berbagai unit usaha produktif seperti pengolahan sagu, klinik dan apotek, sembako, simpan pinjam, BRI Link, agen minyak tanah, dan gerai usaha lainnya.

Gubernur Maluku didampingi Bupati dan Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri dan Miftah Wattimena, serta Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Maya Baby Rampen, disambut meriah oleh siswa-siswa Negeri Salagor dan masyarakat setempat, lengkap dengan adat penyematan saraun.

Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian Desa Salagor Kota sebagai bagian dari koperasi percontohan nasional.

“Ini bukan hanya kebanggaan bagi Kabupaten SBT, tapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Maluku. Dari 1.235 koperasi Merah Putih di Maluku, Salagor menjadi wajah percontohan di tingkat nasional,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan dukungan penuh atas gagasan Bupati SBT untuk menjadikan kabupaten ini sebagai pusat pengembangan industri sagu nasional, apalagi Maluku merupakan provinsi ketiga dengan lahan sagu terluas di Indonesia, dan 35.000 hektar di antaranya berada di SBT.

“Sagu adalah anugerah Tuhan bagi kita orang Maluku. Ia tahan hama dan perubahan iklim. Ini sejalan dengan program Asta Cipta Presiden Prabowo, terutama di bidang ketahanan pangan dan ekonomi hijau. Saya berkomitmen mendukung SBT sebagai ikon industri sagu nasional,” tegasnya.

Dalam rencana jangka panjang, Gubernur menargetkan industri sagu di SBT dapat mulai berproduksi pada tahun 2029, bahkan lebih cepat jika seluruh infrastruktur pendukung segera dibangun. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung hilirisasi produk sagu dan menjadikannya identitas pangan lokal Maluku.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan sejumlah program strategis pemerintah pusat yang akan dibawa ke SBT, di antaranya pembangunan Sentra Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) untuk penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa, balita, dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembangunan rumah sakit representatif berstandar nasional yang akan hadir di beberapa wilayah Maluku, termasuk SBT.

“Katong harus bersabar dan optimis. Program pemerintah memang bertahap, tapi pasti. Kita sambut dengan sukacita karena ini semua demi kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden dan kehadiran Gubernur di tengah masyarakat Salagor. Ia menyebut peluncuran Koperasi Merah Putih menjadi momentum penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

“Terima kasih atas keistimewaan ini. Desa Salagor menjadi bagian dari sejarah koperasi nasional, dan menjadi satu-satunya dari Maluku yang berkesempatan berdialog langsung dengan Presiden. Ini kebanggaan bagi kami,” ujar Bupati.

Acara juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Desa Salagor dan Koperasi Merah Putih, serta antara Puskesmas dan Koperasi, yang disaksikan langsung oleh Kadis Kesehatan dan Kadis Koperasi Kabupaten SBT.

SALAGOR, Maluku.news — Aroma perubahan mulai terasa di Desa Salagor Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Di tengah semangat membangun ekonomi kerakyatan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memimpin langsung kegiatan penyerahan bantuan pertanian dan penanaman kopi jenis Liberika, Senin (21/07/2025).

Langkah ini menjadi momen penting bagi kebangkitan komoditas kopi lokal di Maluku. Bersama Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Rampen, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, Wakil Bupati Miftah Wattimena, dan para pemangku kepentingan lainnya, Gubernur menanam kopi di lahan desa, menandai awal dari perubahan yang lebih besar.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang diikuti secara daring dari Desa Salagor Kota. Tak hanya menjadi simbol komitmen negara terhadap ekonomi desa, kegiatan ini juga membuka harapan baru bagi petani di wilayah timur Maluku.

Bantuan Nyata untuk Petani

Gubernur membawa serta berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku. Melalui Dinas Pertanian, disalurkan 1.400 kg pupuk NPK untuk petani kopi, 5.500 anakan bibit pala dan 5.500 anakan bibit cengkeh, 50 pacul dan 50 linggis untuk mendukung aktivitas pertanian. Tak ketinggalan, Dinas Kehutanan juga menyalurkan 2.000 anakan pala dan 2000 anakan cengkeh, 3 unit alat pengolah biji kopi kepada kelompok tani hutan, pemegang izin perhutanan sosial. Bantuan yang diberikan untuk juga kepada kelompok tani Desa sekitar seperti Kufar, kwaos, Milana.

Tak hanya memberikan alat dan pupuk, Pemerintah juga memberikan harapan dan peluang. Kopi bukan lagi hanya minuman, tetapi pintu menuju ekonomi mandiri di tingkat desa.

Kopi : Potensi Tersembunyi Maluku

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa meskipun Maluku telah lama dikenal sebagai daerah rempah, seperti pala dan cengkeh, potensi kopi tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Kopi jenis Tuni dan Liberika mulai dikenal luas oleh pecinta kopi, meski pengembangannya masih terbatas. Penanaman hari ini diharapkan jadi motivasi bagi para petani untuk mengembangkan kopi sebagai komoditas unggulan baru,” ujar Gubernur.

Ia juga menyebut bahwa perubahan gaya hidup saat ini menjadi peluang besar. Kopi kini digemari semua kalangan, termasuk anak muda, dan kedai kopi tumbuh pesat di berbagai penjuru Maluku.

“Saya berharap Asosiasi Kopi Maluku (Askoma) yang diisi oleh anak-anak muda bisa terus memperkenalkan kopi khas Maluku, bermitra dengan petani, dan menjadi jembatan antara produksi dan pasar,” lanjutnya.

Dorongan Penuh dari Pemerintah

Pemerintah Provinsi Maluku, tegas Gubernur, akan terus mendukung pengembangan kopi secara terpadu, dari budidaya hingga hilirisasi.

“Kami tidak hanya menanam pohon hari ini. Kami menanam harapan, ekonomi baru, dan kebanggaan akan produk lokal Maluku yang bisa mendunia,” pungkasnya.

Dengan semangat gotong royong, sinergi pemerintah, petani, dan generasi muda, kopi Liberika dari SBT kini bukan sekadar tanaman, melainkan simbol masa depan yang lebih mandiri, hijau, dan menjanjikan untuk Bumi Raja-Raja.

SBT, Maluku.news — Di tengah semangat membara membangun negeri, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kembali menunjukkan komitmennya terhadap masa depan anak-anak bangsa. Dengan wajah berseri dan senyum tulus, ia meletakkan batu pertama pembangunan Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Walang Tengah, Senin (21/7/2025).

Bukan sekadar seremoni, peletakan batu pertama ini menjadi simbol awal hadirnya harapan baru bagi generasi muda di pelosok Maluku. Lokasi dapur MBG berdiri di atas lahan hibah dari tokoh masyarakat Abdul Radak Kelrey, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam momen bersejarah itu, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri dan Miftah Wattimena, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Maya Baby Rampen, serta para tokoh adat, pemangku kepentingan, dan masyarakat setempat yang antusias menyambut program ini.

“Anak-anak di wilayah ini belum mendapatkan makanan bergizi gratis. Karena itu, kita harus mulai dari membangun dapurnya dulu. Kalau dapur sudah ada, baru kita usulkan ke Pemerintah Pusat lewat Badan Gizi Nasional,” jelas Gubernur dalam sambutannya.

Menurutnya, sekitar 40 ribu siswa di Maluku telah mendapatkan manfaat dari program MBG, namun jumlah itu masih jauh dari harapan. Ia menegaskan, pembangunan dapur MBG sangat penting untuk menjangkau lebih banyak anak-anak, termasuk ibu hamil dan balita yang memerlukan asupan gizi tambahan.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapat gizi seimbang setiap hari agar tumbuh cerdas, kuat, dan sehat.

“Makanan bergizi itu bukan sekadar kenyang. Itu adalah investasi jangka panjang. Anak-anak yang makan bergizi bisa berpikir lebih baik, tubuhnya lebih kuat, dan daya ingatnya meningkat. Mereka adalah masa depan bangsa ini,” kata Gubernur dengan penuh semangat.

Dalam kegiatan daring peluncuran 80.081 Koperasi Merah Putih yang diikuti langsung dari Desa Salagor Kota, Presiden RI menargetkan seluruh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia, termasuk dapur MBG, sudah harus beroperasi penuh sebelum Oktober 2025.

Gubernur memastikan, Pemerintah Provinsi Maluku siap bersinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengejar target nasional tersebut.

“Kami akan jalankan tanggung jawab ini bersama. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan dijalankan, dan kami di provinsi siap mendukung. Tujuan kita sama memastikan anak-anak sekolah mendapat haknya makanan bergizi dari negara,” tandasnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat agar program mulia ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Maluku.

“Mohon doa restunya, agar apa yang menjadi program terbaik dari Bapak Presiden bisa terlaksana dengan baik di daerah kita tercinta,” tuturnya.

SBT, Maluku.news  —  Dalam semangat membangun generasi emas Maluku sejak usia dini, Bunda PAUD Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, melakukan kunjungan penuh makna ke PAUD Gumumae-Bula, Senin (21/07/2025). Kunjungan ini menjadi momen penuh keceriaan sekaligus penguatan komitmen terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berlandaskan kasih sayang.

Didampingi langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten SBT, Ika Fachri Alkatiri, yang juga merupakan Ketua TP-PKK SBT, rombongan disambut meriah dengan tarian selamat datang yang dibawakan oleh anak-anak PAUD. Senyum polos dan gerak-gerik lincah para peserta didik menjadi simbol semangat masa depan yang cerah.

PAUD Gumumae-Bula saat ini menaungi 110 murid dengan dukungan 11 tenaga pendidik yang berdedikasi. Selain sebagai pusat pembelajaran anak usia dini, fasilitas ini juga terintegrasi dengan posyandu, mencerminkan sinergi antara pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar bagi anak-anak dan ibu balita.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah PAUD Gumumae, Umi Arei, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kunjungan Bunda PAUD Provinsi Maluku.

“Kehadiran Ibu Maya menjadi semangat dan motivasi tersendiri bagi kami semua, terlebih untuk para guru dan anak-anak. Ini bentuk perhatian yang luar biasa bagi dunia pendidikan anak usia dini di daerah kami,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD Provinsi tak hanya menyapa dan menyemangati anak-anak, tetapi juga menyerahkan secara simbolis makanan bergizi bagi para peserta didik sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi seimbang. Gizi, menurutnya, menjadi pondasi penting dalam tumbuh kembang anak selain pendidikan.

Dalam arahannya kepada para pendidik, Bunda PAUD Maluku, Maya Baby Lewerissa menekankan pentingnya membangun hubungan kasih dalam proses belajar-mengajar.

Ia juga mengajak anak-anak untuk rajin belajar dan menikmati proses pendidikan dengan sukacita.

“Belajar itu menyenangkan. Jangan takut salah, jangan takut mencoba. Tugas kita semua adalah memastikan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat, dan bahagia,” tambahnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Bunda PAUD Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur yang menyasar berbagai titik layanan pendidikan anak usia dini. Komitmen ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, PKK, hingga keluarga sebagai lingkungan pertama pendidikan anak.

Dengan semangat kolaborasi, cinta, dan kepedulian, PAUD bukan sekadar tempat bermain dan belajar, melainkan taman pertama pembentukan karakter generasi Maluku masa depan.

MBD, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath menghadiri sekaligus meresmikan Lima Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di Kabupaten Maluku Barat Daya, Senin (21/7/2025).

Hadir dalam acara tersebut yakni Perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Kabupaten MBD, Forkopimda Kabupaten MBD, Pimpinan OPD Kabupaten MBD serta tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Vanath memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat mulai dari pembangunan hingga pengresmian terminal dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas orang dan barang serta pengawasan keimigrasian yang efisien.

Dikatakan demikian, karena keberadaan Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian merupakan wujud kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Selain itu, memberikan dampak nyata adanya interaksi antara Indonesia dan Timor Leste pada sektor Ekonomi (perdagangan) maupun sektor Pariwisata (kunjungan wisatawan manca negara) yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan lagi, karena kehadiranTerminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dapat mengoptimalkan pengawasan keimigrasian untuk mencegah pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian seperti People Smuggling, Human Trafficking, Penyeludupan narkoba, dan senjata api, jelas Vanath.

“Oleh karena itu, pemeriksaan keimigrasian sangat diperlukan, mengingat pulau- pulau di Kabupaten MBD terdapat lalu lintas Warga Negara Asing (WNA) Timor Leste yang melakukan kegiatan ekonomi, sosial budaya dan hubungan kekeluargaan”, tuturnya lagi.

Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, lanjut Vanath dapat memberikan manfaat seperti halnya tempat perlintasan masuk dan keluar orang ke wilayah Indonesia melalui Kabupaten MBD, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas Layanan keimigrasian.

Bukan itu saja, manfaat lainnya adalah memudahkan pegawasan terhadap WNA yang beraktivitas pada pulau terluar, meningkatkan sinergitas dan kolaborasi aktif antar instansi, terjaganya stabilitas keamanan dan kedaulatan negara serta terciptanya pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Diharapkan, dengan adanya pembentukan Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dapat menjadi rujukan awal menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kabupaten MBD.

Untuk diketahui, pemerintah daerah telah mengusulkan PLBN dan telah mendapat respon positif dari Bapak Presiden RI melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada 3 menteri masing-masing Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri RI, kata Vanath.

“ Melalui Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian masyarakat dapat melakukan proses keimigrasian dalam melakukan perjalanan ke Luar Negeri akan lebih mudah”, tutur Vanath.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan mendampingi warganya di luar negeri dengan turut memfasilitasi proses pemulangan dua Warga Negara Indonesia (WNI) asal Maluku dari wilayah konflik di Yaman.

Kedua WNI tersebut, yaitu Ida binti Jamal Umar (Pekerja Migran Indonesia) dan putrinya Aisha Humaira Jibril Mhd Issa, berhasil dievakuasi dan tiba dengan selamat di Jakarta pada Minggu, 20 Juli 2025 pukul 14.00 WIB melalui penerbangan Oman Air WY849.

Proses evakuasi ini melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar RI di Muscat (Oman), serta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Serah terima resmi dari Kementerian Luar Negeri kepada Pemda Maluku dilakukan setelah kedatangan keduanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Badan Penghubung Provinsi Maluku, hadir atas perintah langsung Gubernur, Hendrik Lewerissa sebagai respon cepat untuk proses serah terima untuk menyambut dan memastikan bahwa keduanya dalam keadaan sehat serta aman.

Gubernur melalui juru bicara, Kasrul Selang memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri RI yang telah memfasilitasi proses evakuasi tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan terus hadir dan bertanggung jawab terhadap perlindungan warganya, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kami sangat bersyukur kedua warga kami, Ibu Ida dan anaknya, dapat kembali dengan selamat. Ini bentuk nyata kehadiran negara, dan kami sebagai pemerintah daerah turut mendukung penuh. Selanjutnya, Pemprov Maluku akan memastikan proses reintegrasi mereka ke masyarakat berjalan baik, termasuk dukungan sosial dan psikologis,”ujar Selang saat mendampingi Gubernur, dalam perjalanan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Setelah proses serah terima, keduanya akan didampingi oleh Pemda Maluku atas perintah Gubernur. Selanjutnya difasilitasi kepulangannya ke Ambon, dengan Flight Pelita Air IP500 pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 Pkl 23.40 WIB (Nanti Malam) dan tiba di Bandara Patimura Ambon pada Senin, 21 Juli 2025 Pukul 06.45 WIT, dan akan di Jemput oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku bersama pihak keluarga, hingga kepulangan ke kampung halaman di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Pemda juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten guna memastikan kedatangan mereka diterima dengan baik dan mendapatkan perhatian yang layak, termasuk kemungkinan bantuan pemulihan sosial dan reintegrasi ke masyarakat.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku Bersama Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara resmi melepas bantuan Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras alokasi Bulan Juni dan Juli 2025 untuk Masyarakat Maluku.

Seremoni acara Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras ke Masyarakat dilaksanakan di Depan Kantor Gubernur dan dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Jumat (18/7/2025).

Hadir dalam acara tersebut Para staf Ahli Gubernur, Asisten 1 Sekda Maluku, para pimpinan OPD, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Pusat Statistik Provinsi Maluku, Kepala Bulog Divre Maluku- Maluku Utara dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa bantuan pangan beras ini merupakan tindaklanjut dari hasil rapat terbatas Presiden Republik Indonesia Bersama Badan Pangan Nasional mengenai penguatan bantuan sosial kepada Masyarakat.

Selain itu kata Lewerissa, kegiatan penyaluran bantuan pangan beras ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di Masyarakat.

Perlu diketahui, penyaluran bantuan pangan beras ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, katanya lagi.

“ Jadi dalam Perpres tersebut telah diatur penyaluran Cadangan Pangan pemerintah dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, manangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan Inflasi serta melindungi produsen dan konsumen”, tutur Lewerissa.

Dijelaskan lagi, penyaluran Cadangan pangan di Provinsi Maluku ini diberikan kepada 119.990 KK dengan rincian Kota Ambon sebanyak 10.452 KK, Kabupaten Buru sebanyak 10.993 KK, Kabupaten Buru Selata sebanyak 5.188 KK, Maluku Tengah sebanyak 29.826 KK, Kabupaten SBB sebanyak 15.801 KK, Kabupaten SBT sebanyak 8.604 KK, Kota Tual sebanyak 4.843 KK, Kabupaten Malra sebanyak 9.922 KK, Kabupaten MBD sebanyak 6.925 KK, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 10.076 KK dan Kabupaten Aru sebanyak 7.360 KK, rinci Lewerissa.

Untuk bantuan Cadangan pangan pemerintah yang diperuntuhkan kepada Masyarakat penerima untuk bulan Juni sebanyak 1.199,9 ton dan bulan Juli sebanyak 1.199,9 ton, jelas Lewerissa.
Tujuan dari kegiatan ini, lanjut Lewerissa yakni untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan dan menjaga stabilitas harga pangan serta melanjutkan kebijakan nasional dalam rangka mengentaskan kemiskinan Ekstrim.

“ Saya berharap kepada penerima bantuan beras di 11 Kabupaten/Kota agar dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik guna memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga”, tambah Lewerissa.

Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Bulog Divre Maluku Utara dan pihak terkait agar menyiapkan data penyaluran penerima bantuan dengan baik sehingga pelaksanaan penyaluran beras kepada keluarga sasaran dapat dilakukan dengan tepat dan cepat, harap Lewerissa.

Namlea, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap masalah Kesehatan di Maluku.

Hal ini disampaikan langsung oleh Lewerissa di sela-sela sambutannya saat acara Groundbreaking peningkatan kelas Rumah Sakit RSUD Namlea, sekaligus meninjau kondisi fasilitas dan pelayanan kesehatan, Kamis (17/7/2025).

Dikatakan demikian, karena kehadiran Menteri Kesehatan adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Pusat untuk melakukan pemerataan akses Kesehatan yang berkualitas hingga ke pelosok negeri.

“Perlu diketahui, Maluku yang merupakan Provinsi Kepulauan dengan 1.340 pulau, dengan luas wilayah 712.479 yang terdiri dari 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan serta jumlah penduduk 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota”, jelas Lewerissa.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Lewerissa, akses dan konektivitas geografis dan demografi Kesehatan masih menjadi isu klasik dalam menjamin kualitas Kesehatan di Wilayah Kepulauan.

Ia menambahkan, Provinsi Maluku memiliki 240 Puskesmas dan 29 Rumah Sakit yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 10 Rumah Sakit di antaranya berada di Pulau Ambon dengan 2 rumah sakit kelas B dan sisanya kelas C, Kelas D.

Untuk tenaga Kesehatan, dokter spesialis berjumlah 206 di Provinsi Maluku, 109 dokter spesialis berada di Kota Ambon, 97 dokter spesialis berada diluar pulau Ambon.

“Jadi kami di Maluku sangat membutuhkan pemerataan dokter spesialis untuk 10 Kabupaten/Kota lainnya, selain itu perlu diperhatikan peningkatan kesejahteraan dalam pemberian intensif agar dokter spesialis tertarik untuk bertugas di 10 kab/kota di Maluku”, kata Lewerissa.

Lebih lanjut, ia menyampaikan program Quick Win Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah pada tahun 2025 di RSUD Namlea, sedangkan 5 RSUD lainnya dialokasikan 2026 di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku.

Peningkatan kualitas Rumah Sakit Daerah didukung dengan penambahan alat Kesehatan melalui program SIREN agar pembayaran BPJS sesuai kelas standar rumah sakit.

“Pada tahun 2024, cakupan elektronik rekam medik Provinsi Maluku mencapai 78 persen, dibutuhkan penguatan program digitalisasi agar mencapai 90 persen yang terintegrasi dalam 1 sehat platform”, ungkap Lewerissa.

Pada tahun 2026, dalam mengembangkan pelayanan telemedis pada 11 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan akses dan pelayanan yang lebih berkualitas akan dikembangkan rumah sakit bergerak guna menjangkau daerah tertinggal dan daerah perbatasan, tambah Lewerissa.

“Ketika mendengar Pak Menteri akan berkunjung ke Maluku, sebagai Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, ini merupakan sukacita terbesar kami karena Pak Menteri bisa menyaksikan pelayanan kesehatan di Maluku, tidak mudahnya pelayanan Kesehatan di daerah kepulauan seperti halnya Provinsi Maluku, kami juga bersyukur lewat program Quick Win kami bisa memiliki Rumah Sakit yang representative, apa arti rumah sakit kalau tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia, apalagi Maluku adalah salah satu provinsi yang menjadikan negara Republik Indonesia, karena negara lahir hanya 8 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Maluku,” tutur Lewerissa.