AMBON, Maluku.News – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menilai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 telah merugikan daerah, terutama sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku.

Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menyebut regulasi tersebut mempersempit kewenangan daerah dalam menarik pajak dan retribusi perikanan. Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) turun signifikan dan berimbas langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“PAD kita jatuh, APBD tertekan. Ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah pusat. Banyak pelabuhan perikanan yang sudah dibangun kini tidak berfungsi optimal karena aktivitas alih muatnya tidak lagi dilakukan di darat,” kata Irawadi kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Ia menegaskan, kebijakan alih muat di laut (transshipment) telah menutup peluang daerah memperoleh retribusi dari aktivitas pelabuhan perikanan. Sebelumnya, hasil tangkapan ikan wajib didaratkan di pelabuhan daerah, sehingga menciptakan perputaran ekonomi bagi masyarakat setempat.

Komisi II mendesak pemerintah pusat segera mencabut Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 dan mengembalikan mekanisme lama yang mewajibkan hasil tangkapan ikan didaratkan di pelabuhan perikanan daerah.

“Kalau aturan ini tidak direvisi, dampaknya sangat serius. Maluku akan kehilangan sumber utama pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Pernyataan Irawadi sekaligus membantah penjelasan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif, yang menyebut regulasi baru tersebut merupakan usulan dari wilayah timur Indonesia.

“Maluku tidak pernah mengusulkan aturan seperti ini. Kami tahu betul risikonya. Alasan bahwa ikan cepat rusak jika didaratkan juga tidak masuk akal, karena teknologi pengawetan ikan kita sudah maju,” tegasnya.

Irawadi menilai, kebijakan alih muat di laut lebih menguntungkan pengusaha besar dan merugikan masyarakat lokal serta pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah pusat mendengar aspirasi daerah dan segera mengevaluasi kebijakan yang dianggap menekan ruang fiskal provinsi kepulauan seperti Maluku.

“Aturan ini bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan segelintir pengusaha. Pemerintah harus segera evaluasi dan cabut aturan ini,” tutupnya.

AMBON, Maluku.News – DPRD Provinsi Maluku menyoroti dugaan pencemaran lingkungan akibat tumpahan oli bekas di kawasan pesisir Teluk Ambon, tepatnya di pantai Negeri Hative Besar. Dugaan pencemaran tersebut mencuat setelah warga melaporkan adanya bercak hitam menyerupai oli yang menempel di pasir dan batuan pantai pada akhir Oktober 2025.

Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung lokasi kejadian dan menemukan indikasi sisa tumpahan oli yang masih terlihat di pantai. Ia menyebut, DPRD akan memanggil sejumlah instansi terkait, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku, serta Pemerintah Negeri Hative Besar, untuk dimintai penjelasan.

“Dari sumbernya kita belum tahu, dari kapal mana. Tapi masih ada sisa tumpahan yang terlihat di pantai. Nanti kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk KSOP dan DLH,” kata Irawadi kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan Komisi III, karena persoalan ini menyangkut dua bidang, yakni lingkungan hidup dan perhubungan laut. “Nanti kita agendakan rapat bersama Komisi III dan Komisi II. KSOP ada di Komisi III, sedangkan DLH di Komisi II,” ujarnya.

Selain menindaklanjuti kasus ini, DPRD juga mendorong penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk memperkuat pengawasan di laut. “Ini bukan kejadian pertama. Maka kita akan bentuk perda terkait B3. Karena laut adalah kewenangan provinsi, kita harus perkuat payung hukumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah mengambil sampel air laut dan bahan yang diduga oli untuk dilakukan uji laboratorium. Hasil uji tersebut diperkirakan keluar dalam waktu 14 hari.

“Dari pengambilan sampel air laut maupun bahan yang diduga oli, saat ini masih diuji di laboratorium. Hasilnya nanti bisa kami sampaikan saat rapat dengar pendapat,” jelas Sylvia, pengawas DLH Maluku.

DLH juga mengimbau warga setempat untuk sementara tidak beraktivitas di area pantai hingga kondisi dinyatakan aman. “Kami sudah arahkan warga, terutama anak-anak, agar sementara tidak mandi di pantai. Nelayan juga diminta tidak melaut dulu,” kata Sylvia.

Menurut hasil pantauan tim DLH, sebaran bahan pencemar mencapai sekitar 100 meter di pesisir Hative Besar. Namun, hingga kini belum diketahui kapal mana yang menjadi sumber tumpahan. “Wilayah itu dilalui kapal besar maupun kapal nelayan lokal, jadi kami belum bisa memastikan sumber pencemar,” ujarnya.

DPRD Maluku meminta agar KSOP dan DLH segera menuntaskan penyelidikan, menelusuri sumber tumpahan, dan menindak pihak yang bertanggung jawab. Dewan menilai insiden pencemaran laut ini harus menjadi pelajaran penting agar pengawasan lingkungan di perairan Teluk Ambon lebih diperketat.

AMBON, Maluku.News – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menetapkan Benhur George Watubun sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Fredric Palit, saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) ke-VI DPD PDI Perjuangan Maluku di Hotel Santika, Ambon, Minggu (2/11/2025).

Dalam struktur kepengurusan yang baru, Nancy Purmiasa ditetapkan sebagai sekretaris dan Andreas Taborat sebagai bendahara. Selain itu, sebanyak 24 fungsionaris DPD juga dikukuhkan untuk memperkuat mesin partai dalam masa kepemimpinan lima tahun ke depan.

Benhur Watubun, yang juga Ketua DPRD Provinsi Maluku, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum dan jajaran DPP atas kepercayaan yang diberikan. Dalam pidato perdananya, ia berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memastikan PDIP Maluku tetap solid, ideologis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Amanah ini akan kami jalankan dengan tanggung jawab penuh. Kami akan menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi, dan memastikan PDI Perjuangan tetap dekat dengan rakyat,” kata Benhur.

Benhur menegaskan, fokus utama kepemimpinannya mencakup tiga agenda penting: penguatan ideologi partai, konsolidasi organisasi, dan peningkatan kinerja elektoral. Ia menyebutkan bahwa pembentukan struktur yang ramping namun efektif menjadi langkah awal untuk memastikan kaderisasi berjalan baik dan semangat Pancasila terus mengakar dalam setiap gerakan politik partai.

“Kami akan membentuk struktur partai yang efisien, memastikan regenerasi berjalan dengan baik, agar nilai gotong royong tetap menjadi roh perjuangan politik PDIP di Maluku,” ujarnya.

Dalam pidato politiknya, Benhur juga mengumumkan target PDIP Maluku untuk meningkatkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku dari delapan menjadi sembilan atau sepuluh kursi pada periode berikutnya. Menurutnya, target ini realistis jika seluruh kader bekerja kompak, disiplin, dan fokus pada kerja-kerja politik yang menyentuh masyarakat.

“Target kami jelas, menaikkan jumlah kursi di DPRD. Dengan semangat kebersamaan dan kerja kolektif, kita bisa mencapai itu,” tegas Benhur.

Benhur menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh kader untuk menjaga soliditas dan loyalitas terhadap partai. Ia menegaskan, PDI Perjuangan Maluku akan menjadi kekuatan utama yang mengawal kepentingan rakyat dan memastikan kebijakan politik berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Ambon, Maluku.News – Tragedi keracunan massal akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) menimpa lebih dari seratus siswa di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, pada Senin (20/10/2025). Peristiwa ini tidak hanya mengancam kesehatan para siswa, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap keamanan program pemerintah tersebut.

Korban keracunan berasal dari sejumlah satuan pendidikan, di antaranya SD Inpres Talaga Ratu, MI 2 Kairatu, dan salah satu PAUD di Desa Kairatu. Setelah mengonsumsi makanan dari program MBG, para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing hingga harus dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Insiden ini menimbulkan trauma mendalam, baik bagi para siswa maupun orang tua mereka.

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Ismail Marasabessy, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak serius yang ditimbulkan terhadap kondisi fisik dan psikologis anak-anak.

“Keracunan yang terjadi di SBB ini sangat berpengaruh terhadap psikologis anak-anak kita. Hingga kini mereka masih takut mengonsumsi makanan bergizi gratis tersebut,” ujar Marasabessy kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, peristiwa ini juga memicu kekhawatiran besar di kalangan orang tua. Banyak dari mereka kini melarang anak-anaknya untuk mengonsumsi makanan dari program MBG di sekolah.

“Ini menjadi cerita tersendiri, karena makanan bergizi yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan ketakutan. Orang tua kini lebih waspada dan tidak lagi mengizinkan anak-anak mereka memakan MBG dari sekolah,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menekankan bahwa jika program tersebut merupakan kebijakan resmi pemerintah, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi siswa.

“Kalau MBG ini benar-benar bergizi, jalankan dengan penuh tanggung jawab. Tapi kalau justru menjadi racun bagi anak-anak, sebaiknya dihentikan karena tidak ada manfaatnya,” tegas Marasabessy.

Ia menjelaskan, program MBG saat ini masih dalam tahap awal dan baru diterapkan di beberapa wilayah di Kabupaten SBB, seperti Kairatu, Waimital (Gemba), dan Hatusua. Sementara sejumlah wilayah lainnya belum menerima program tersebut.

“Program ini harus dievaluasi sebelum diperluas ke daerah lain. Banyak orang tua kini khawatir dan enggan menerima MBG karena dampak dari kejadian kemarin,” tambahnya.

Sebagai langkah solutif, Marasabessy mengusulkan agar sekolah-sekolah yang belum menerima program MBG, khususnya di wilayah pegunungan, diberikan dana langsung untuk dikelola oleh pihak sekolah dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

“Tidak mungkin pihak sekolah dengan sengaja memasak makanan untuk meracuni murid-muridnya sendiri. Jadi ada baiknya dana MBG diserahkan ke sekolah agar mereka bisa mengatur menu, kebersihan, dan pengawasan makanan dengan baik,” tandasnya.

Diketahui, dapur penyedia makanan MBG di wilayah tersebut dikelola oleh Eko Bidiona, penanggung jawab dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al-Barqah Nahdliyin Waimital yang berlokasi di Jalan Trans Seram, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB, Maluku.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti keracunan serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Marasabessy juga mendesak agar Polres SBB segera mengusut tuntas kasus ini, karena diduga terdapat unsur kelalaian yang mengancam nyawa orang lain.

“Pihak kepolisian harus segera menindaklanjuti kasus ini. Jika terbukti lalai, dapur penyedia MBG tersebut harus dicabut izinnya,” tegasnya.

Ambon, Maluku.News – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan pengelolaan Ruko Mardika Ambon yang hingga kini masih menuai polemik. Pernyataan tersebut disampaikan Watubun saat menerima aksi demonstrasi dari Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti di halaman Kantor DPRD Maluku, Senin (20/10/2025).

“Kami sudah mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi, dan Polda Maluku untuk mengusut masalah pasar tersebut,” ujar Watubun di hadapan para pendemo.

Watubun menjelaskan, DPRD Maluku telah menjalankan fungsinya dengan memberikan rekomendasi dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Ruko Mardika. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

“Tugas DPRD adalah melakukan pengawasan dan uji petik di lapangan. Namun kewenangan proses hukum tetap berada di tangan penegak hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Watubun mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait untuk memperjelas sejumlah temuan di lapangan. Temuan itu termasuk dugaan adanya pungutan liar (pungli) dan penyimpangan dalam pengelolaan Ruko Mardika Ambon.

“LSM yang menyuarakan aspirasi masyarakat juga akan kami undang dalam rapat tersebut agar perkembangan penanganan kasus ini bisa diketahui secara terbuka dan transparan oleh publik,” jelas Watubun.

Ia menegaskan, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum atau penyimpangan administratif, DPRD akan meneruskan hasil temuan itu kepada aparat penegak hukum. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku agar menindak tegas pihak ketiga yang terbukti melanggar ketentuan kerja sama.

Watubun menambahkan, kontrak kerja sama pengelolaan Ruko Mardika yang telah berakhir seharusnya tidak diperpanjang, dan seluruh proses pengelolaan harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kontrak yang sudah berakhir jangan lagi diperpanjang. Pengelolaan Ruko Mardika harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi agar pengaturannya bisa lebih tertib dan memberi manfaat maksimal bagi daerah,” ujarnya.

Ketua DPRD Maluku itu juga berharap agar seluruh kebijakan terkait Ruko Mardika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berharap seluruh kebijakan di Ruko Mardika dilaksanakan sesuai aturan agar kontribusinya terhadap pemerintah dan rakyat Maluku benar-benar dapat dirasakan,” tutup Watubun.