Beranda blog Halaman 203

BNPB Salurkan Bantuan Kepada Korban Gempa Bumi di KKT dan MBD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pasca gempa bumi bermagnitudo M 7,9 (parameter update M 7,5) di perairan laut Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, beberapa waktu lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertolak menuju KKT dari Bandara Internasional Pattimura Ambon, Kamis pagi, (12/01/2023), untuk meninjau lokasi bencana.

Sebelum bertolak ke KKT, BNPB bersama Forkopimd Maluku bertemu di
Gedung VIP Room Bandara Pattimura Ambon, mengadakan rapat koordinasi penanganan bencana pasca gempa.

Rapat yang dipandu Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto itu, dihadiri Deputi Geofisika BMKG Dr. Suko Prayitno Adi, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI. Said Latuconsina, Kabinda Maluku Brigjen. TNI. Anton Irianto Popang, Kabakamla Haris Joko Nugroho, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Pj. Bupati KKT Danny Indey, Inspektur Kabupaten MBD dan lainnya.

Menyikapi kondisi kedaruratan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno saat menghadir Rakor mengatakan, Pemprov Maluku melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar dan MBD. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan OPD / instansi / lembaga teknis terkait kebencanaan termasuk TNI/Polri, dalam mensinergikan peran bersama untuk menangani permasalahan kedaruratan setelah gempa bumi terjadi, secara berjenjang di kabupaten terdampak maupun di tingkat provinsi.

“Kami telah menetapkan status tanggap darurat untuk memudahkan upaya penanganan darurat secara cepat, tepat dan efisien,” kata Wagub.

Wagub juga melaporkan, Pemprov Maluku pada tanggal 10 januari 2023 telah melakukan pengerahan bantuan logistik ke KKT dan MBD berupa beras, peralatan evakuasi, perlengkapan keluarga, peralatan sandang dan obat-obatan. Bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di KKT telah diberangkatkan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72 dan tiba hari ini. Sedangkan bantuan untuk masyarakat terdampak di MBD akan tiba pada tanggal 15 Januari 2023.

“Di sisi lain, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku antara lain membentuk tim pendamping untuk melakukan pendampingan secara langsung bagi pemerintah KKT dan MBD, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian / lembaga dan pemerintah kabupaten/kota, juga bersinergi dengan unsur TNI/ Polri dalam masa tangkap darurat,” ujar Wagub.

Atas nama pemerintah daerah, mantan Bupati MBD itu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari BNPB dalam penanganan gempa bumi Maluku, juga atas bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang tersalurkan maupun bantuan logistik dari BNPB.

Ia berharap, kerjasama antara BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten kota, selalu solid dalam penanganan bencana.

“Kami juga menyampaikan terima kasih BMKG beserta jajaran. Saat ini kami mengharapkan bantuan dari BMKG untuk kolaborasi ke depan dalam penambahan sensor seismograf maupun sinergitas dalam upaya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami,” pungkas Wagub.

Di tempat yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto menerangkan, kedatangannya bersama jajaran ke Maluku adalah perintah Presiden Joko Widodo. Kehadiran pemerintah pusat untuk memberikan bantuan logistik karena KKT dan MBD telah menetapkan status tanggap darurat.

“Sehingga kami datang memberikan bantuan tanggap darurat berupa logistik yang harus bisa bermanfaat kepada masyarakat terdampak, dengan pendekatan seluruh masyarakat terdampak gempa bisa terjamin logistik dasarnya,” terang Suharyanto.

Ia yakinkan, rumah warga dan infrastruktur yang rusak di KKT dan MBD akan diperbaiki oleh pemerintah.

“Kami menuju Saumlaki. Disana ada 33 rumah rusak berat. Kemudian yang rusak, ringan dan sedang ratusan rumah. Infrastruktur seperti kantor Bupati, sekolah, ada juga Gereja, semua akan diperbaiki,” tutup Suharyanto.

Sebagai informasi, Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pemerintah provinsi Maluku sebesar Rp. 500 juta, dan Rp. 250 untuk KKT dan MBD, bantuan kebutuhan dasar untuk pemerintah provinsi Maluku senilai Rp. 150 juta, dan Rp. 250 juta bantuan kebutuhan dasar kepada KKT dan MBD.

Sedangkan bantuan logistik untuk pemerintah provinsi Maluku, KKT dan MBD berupa selimut, matras dan tenda keluarga.

DPRD Provinsi Maluku Gelar Paripurna Tutup Buka Sidang Tahun 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, akan menggelar Paripurna Tutup Buka Sidang Tahun 2023.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sardekut di Ambon, Kamus (11/01/2023).

Sairdekut menyampaikan bahwa seluruh agenda untuk tugas-tugas DPRD Provinsi Maluku telah disusun berdasarkan waktu yang telah disediakan oleh masa sidang sampai empat bulan dari Januari sampai bulan Mei 2023.

Menurutnya, sudah di pastikan besok itu positif untuk kita tutup buka sidang secara detail, bisa ditanyakan di sekretariat tapi agenda pertama dimasa sidang ini yang kita persiapkan, dan diagendakan pengawasan untuk membicarakan realisasi program APBD Tahun 2022.

“Realisasi program APBD Tahun 2022 perlu dibahas untuk mengevaluasi seluruh pembangunan ditahun 2022,” jelasnya.

Sairdekut menambahkan, kenapa penting karena ini berkaitan dengan mengevaluasi seluruh pembangunan yang telah
dilakukan sejak tahun 2022 dari Januari sampai bulan Desember.

Pembangunan Jembatan Dian Pulau-Tettoat dihentikan, Tunggu Rekomendasi KKJT

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Baru saja dilanjutkan di tahun 2022, kini proyek pembangunan erection Jembatan Dian Pulau-Tettoat, Kecamatan Hoat sorbay, kabupaten Maluku Tenggara (Malra) kembali dihentikan pembangunannya.

Penghentian proyek yang menelan anggaran Rp7,8 miliar dari APBD Provinsi Maluku Tahun 2022 itu, karena masih menunggu hasil rekomendasi dari Konsultan Penilaian dan Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan (KKJT).

Sekedar tahu, pembangunan jembatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan terhenti tetapi kembali dilanjutkan tahun 2022, namun kembali dihentikan.

“Untuk sementara Pekerjaan jembatan Dian Pulau-Tetoatt, dihentikan sambil menunggu hasil Rekomendasi KKJT mengidentifikasi permasalahan lebih lanjut,”Ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tetthol.

Usai rapat bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku. Kepala Bidang Bina Marga Muhijaty Tuanaya, Kepala PPK Dian Darat-Tetoat, Aminah Zulhisna Pellu, Kepala PPTK, Bapak Richard Sopamena, yang dilangsungkan secara tertututp di DPRD Maluku karang panjang Ambon, Rabu (11/01/2023).

Dikatakan, jika pembangunan erection Jembatan Dian Pulau-Tettoat tetap dilanjutkan di tahun ini, dikhawatirkan akan berdampak terhadap keselamatan masyarakat setempat. Mengingat saat ini terdapat masalah pada bagian konstruksi ash, sehingga mengakibatkan penurunan chamber,

“Saya sebagai wakil rakyat tidak mau ada korban, jangan sampai kita memaksakan untuk jembatan ini selesai, tapi tidak sesuai fungsinya. Jadi kita tunggu sampai ada analisa baru dilanjutkan, karena apapun itu kita sudah banyak mengeluarkan uang, jangan sampai sia-sia. Kalaupun dipaksanakan bisa saja jalan, tapi dalam penggunaannya jika melebihi kapasitas maka jembatan ini bisa ambruk lagi,”bebernya.

Atas pertimbangan tersebut, Saoda memastikan pembangunan jembatan tersebut untuk sementara dihentikan.

“Kalau dihentikan tentu diputus kontrak, jadi setelah dianalisasi baru dilanjutkan. Kalau pemutusan pasti ada lelang kembali, jadi selesai analisa baru dilanjutkan kontraknya. Untuk berapa lama analisasi tergantung, saya tidak bisa menentukan itu,”pungkasnya.

Sebagai tindaklanjut, kata Saoda komisi telah mengagendakan untuk melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung perkembangan proyek dimaksud.

“On the spot ke lokasi pembangunan akan dilakukan dalam waktu dekat,”tandasnya.

Pelata : Pasca Gempa Minta Dikbud Maluku Perbaiki Kerusakan SMA 17 MBD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Maluku Hengky Pelata meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk segera perbaiki kerusakan sekolah SMA 17 MBD Pasca Gempa 7,5 Sr yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) , Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan beberapa wilayah di Provinsi Maluku pada 10 januari 2023 pukul 00.47.wit lalu.

Kerusakan pada SMA 17 Maluku Barat Daya (MBD) Kecamatan Dawelor-Dawera Desa Watuwei perlu menjadi perhatian Dikbud Maluku, “ujar Pelata kepada wartawan di DPRD Maluku, Rabu (11/01/2023).

Dirinya, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku untuk bisa cepat memperhatikan kerusakan sekolah akibat Gempa bumi yang terjadi itu.

Kerusakan itu sudah tentu menjadi kewenangan Provinsi terutama Dikbud Maluku, jadi apapun yang dialami oleh masyarakat disana dan dalam rangka untuk menunjang proses Pendidikan, tentu sekolah itu harus dilihat dan diehabilitasi.

“Setahu saya SMA 17 MBD di pulau Marsela itu baru di bangung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 kamaren”, ujar Politisi Partai Hanura Maluku itu.

Ia menambahkan, disamping kerusakan sekolah SMA 17 MBD, juga kerusakan pada SD Kresten Watuwei dan SMP Negeri 1 Amarere, namun SD dan SMP itu tanggung jawab dari Kabupaten.

Disamping itu juga ada sekitar 20 rumah warga yang rusak berat, sedang dan ringan, “pungkas Hengky.

Sairdekut : Minta Pemda Bergerak Cepat Paska Gempa Tanimbar dan MBD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gempa berkekuatan Magnitude 7.9 yang kemudian diperbaharui BMKG mejadi M7.5 mengguncang sejumlah wilayah di selatan Indonesia, salah satunya di Provinsi Maluku.

Dua wilayah masing-masing Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD) dilaporkan terdampak parah akibat gempa yang mengguncang di saat warga masih tertidur lelap itu.

Gempa tersebut pun oleh BMKG dilaporkan berpotensi Tsunami.

Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut yang dimintai keterangannya terkait gempa tersebut, mengaku sangat prihatin.

“Kita sangat prihatin ya terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita saat ini baik di Kepulauan Tanimbar maupun Maluku Barat Daya,” ungkapnya kepada wartwan di ruang kerjanya, Selasa (10/01/2023).

Sairdekut pun mengimbau kepada warga untuk tetap siaga dan terus mengikuti peringatan yang dikeluarkan BMKG.

“Sebab ini bukan hanya soal gempa saja tetapi berkaitan juga dengan kondisi alam karena cuaca yang masih ekstrim sehingga terjadi gelombang tinggi yang perlu terus diwaspadai,” imbaunya.

Menurutnya, akibat gempa yang terjadi menimbulkan banyak rumah warga dan gedung pemerintahan mengalami kerusakan. Bahkan dilaporkan ada korban jiwa di Tanimbar.

Oleh sebab itu, Pemda diminta bergerak cepat dengan segera menerapkan tanggap darurat terhadap kondisi yang terjadi di Kepulauan Tanimbar juga MBD agar penanganan pasca gempa bisa segera dilakukan terhadap warga yang mengalami dampak secara langsung.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten diharapkan segera mengidentifikasi kerusakan pada bangunan rumah warga, dan fasilitas pemerintah yang mengalami kerusakan, agar segera ada penanganan darurat.

Gubernur Murad Perintahkan Langkah Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Menindaklanjuti Arahan Gubernur Maluku Murad Ismail, terkait Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, sekitar pukul 02.47 WIT.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Tanggap Darurat yang bertempat di ruang Rapat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, pada Selasa (10/01/2022).

Rapat yang dipimpin Asisten II Setda Maluku Meikyal Pontoh itu, dihadiri oleh Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yakni, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam keterangan di sampaikan, Rapat Darurat yang dilaksanakan ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Maluku Murad Ismail, setelah mendengar bencana yang terjadi pada beberapa kabupaten kota di Provinsi Maluku,” ujar Pontoh.

“Berdasarkan informasi dari Kepala BPBD Provinsi Maluku ada 2 Kabupaten yang sangat terdampak akibat gempa subuh tadi, yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan kemungkinan akan ada penambahan lagi.” Ujar Asisten II Setda Maluku.

Dirinya menjelaskan, dalam rapat awal ini, sistem penanganan tanggap darurat akan sangat terkoordinir apabila melalui satu pintu.

“BPBD akan mengkoordinir dalam bentuk laporan data dan informasi, secara terknis BPBD telah mengatur dan menetapkan strategi apa yang ditetapkan agar masyarakat segera mendapatkan penanganan sampai pada tahap rehabilitasi dan rekonsiliasi, karena sudah terdampak pada kerusakan baik fasilitas umum maupun perumahan.”tambahnya.

Di tempat yang sama Kepala BPBD Maluku Ismail Usemahu, mengatakan data akan terus diupdate sampai beberapa hari kedepan, sehingga bisa mendapatkan data real korban dampak dari gempa bumi ini.

“Untuk hari ini akan disalurkan bantuan sebanyak 4 ton beras, pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, yang mana masing-masing mendapatkan 2 ton. Pada KKT, kami akan berkoordinasi dengan Bulog yang ada di sana agar bisa disalurkan kepada BPBD KKT yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana, sementara untk MBD dikarenakan tidak ada Gudang Bulog di sana, maka bantuan akan dikirim secepatnya dengan Kapal Sabuk Nusantara 71 pukul 16.00 WIT.” Ungkap Usemahu.

Di samping itu, Usemahu mengatakan nantinya juga akan diberikan bantuan logistik berupa tikar, selimut, tenda gulung, family kit, kid ware dan obat-obatan.

“Saya berharap teman-teman di Kabupaten/Kota bisa secepatnya turun ke kecamatan dan desa-desa terdampak bencana dan secepatnya bisa melaporkan ke BPBD, agar bisa mendapatkan data keseluruhan. Saat ini juga kita akan menyiapkan Surat Pernyataan Telah Terjadi Bencana, SK Penetapan Status Tanggap Darurat, dan SK Penanganan Darurat Bencana, yang mana administrasi ini sangat mendukung dalam Penanganan Kedaruratan Bencana.” Harapnya.

Untuk diketahui gempa dengan magnitudo 7,9 , berdasarkan Hasil analisis BMKG menunjukan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7,5 SR, dimana pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 130 km, terletak pada koordinat 7,37 Lintang Selatan – 130.23 Bujur Timur, yang berada 136 km arah Barat Laut Maluku Tenggara Barat.

Berdasarkan laporan Kejadian Bencana dari BPBD Maluku, disampaikan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi Laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Dilaporkan juga dalam laporan itu terdapat Kerusakan pada Permukiman dan Sarana Prasarana Umum serta Ibadah pada beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dimana untuk Permukiman terdapat 4 unit Rusak Ringan, 103 unit Rusak Ringan, dan 17 Rusak Berat, sementara untuk Kerusakan Sarpras Umum dan Sarpras Ibadah ada 5 unit yang mengalami Rusak Berat.

“Upaya mitigas pasca terjadinya Gempa Bumi, yakni meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi terdampak, untuk lebih mengenal dan memahami potensi bencana gempa bumi, serta membuat rambu-rambu evakuasi Gempa Bumi serta menentukan Titik Kumpul bencana, “tegas Usemahu.

Bergerak Cepat, Gubernur Maluku Intruksikan OPD Bantu Warga Terdampak Gempa Bumi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Murad Ismail telah menginstruksikan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku untuk bergerak cepat membantu menyerahkan sejumlah bantuan logistik terhadap korban bencana Gempa Bumi berkekuatan 7,5 SR di Wilayah Pantai Utara Maluku Barat Daya.

Sesuai instruksi tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, pada Selasa (10/01/2023) pukul 16.00 WIT, melepas secara langsung bantuan yang dikirim menggunakan KM Sabuk Nusantara 72 di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Paket bantuan dari Pemprov Maluku ke Kabupaten MBD dan KKT masing-masing, berupa beras 2 ton, tenda gulung merah 20 lembar, tenda keluarga 2 unit, Kasur merah 10 lembar, matras 576 lembar, peralatan dapur keluarga 20 paket, food ware 20 paket, family kit 30 paket, kids ware 30, selimut merah 20 lembar, sandang dewasa 50 paket, sandang bayi 100 paket, pembalut Wanita 50 paket, serta obat-obatan pelayanan dasar, yang nantinya akan diserahkan kepada korban bencana gempa.

Sesuai arahan Gubernur, saya sudah menindaklanjutinya dengan laporan situasi tanggap darurat.

Jadi begitu SK Tanggap Darurat ditetapkan kita langsung bergerak, dan proses pengiriman dimulai sekarang, dengan penyaluran bantuan ke 2 kabupaten yang sangat terdampak akibat gempa tersebut, yakni ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan ke Maluku Barat Daya jam 8 Malam.

Dengan mengutamakan 2 OPD yang bergerak yakni Dinas Sosial dan bantuan dikawal oleh BPBD, mulai dari proses penyerahan sampai ke kabupaten bahkan sampai wilayah terdampak.” Ujarnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Ismail Usemahu, pada kesempatan itu juga menyampaikan, dampak dari gempa dini hari terasa di seluruh kabupaten kota, namun ada dua kabupaten yang sangat terasa dampaknya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Sesuai instruksi Gubernur, kita harus merespon cepat dan telah dilakukan koordinasi dengan opd terkait, yang mana paling penting saat ini ialah SK Penetapan Darurat Akibat Bencana oleh Bupati dan Gubernur dimana telah masuk proses penandatanganan.” Ungkap Usemahu.

Saat ditanyai terkait korban jiwa, Usemahu mengatakan, tidak ada korban jiwa namun berdasarkan hasil koordinasi, ada yang luka ringan, sementara terkait dengan kerusakan rumah, sarana prasarana umum, telah dikoordinasikan untuk mendapatkan informasi detailnya namun sampai saat ini telah terdata Kerusakan Permukiman pada Kabupaten Kepulauan tanimbar ada 80 unit yang Rusak Ringan, 40 Unit Rusak Sedang, dan 8 Unit Rusak Berat, sedangkan di Kabupaten Maluku Barat Daya 23 unit Rusak Ringan, Rusak Sedang tidak ada, dan 9 unit Rusak Berat.

“Terkait dengan munculnya Gundukan Karang di Kecamatan Wuar Labobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, nantinya akan dilakukan penelitian lebih lanjut, karena itu adalah dampak daripada tektonik, yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BRIN, agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat” Tambahnya.

Munaswir : Hingga Kini Insentif Nakes RSAL Suhardjo Tidak Ada Kejelasan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr. F. X. Suhardjo hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pembayaran insentif Nakes Relawan covid-19 tahun 2021.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Andi Munaswir di Ambon, Senin (09/01/2023).

Untuk persoalan ini DPRD Maluku sudah memanggil pihak-pihak terkait, dan sebelumnya juga telah melakukan rapat.

Menyangkut 96 hak nakes, dengan anggaran sebesar 3,2 Miliar sebenarnya sudah masuk ke anggaran RSAL, namun pihak RS mengembalikan ke kas negara sebagai pendapatan bukan pajak,”ujarnya.

Sehingga, Dinas kesehatan Provinsi Maluku harus punya upaya lebih keras untuk proses pembayaran Nakes.

Katanya, saat pandemi kita semua sangat membutuhkan Nakes, dan mereka ada bersama pemerintah, tapi saat hak-hak nya belum dipenuhi pemerintah juga harus ada bersama relawan Nakes jangan terkesan lepas tangan.

Munaswir menyebutkan hanya masalah kurang koordinasi antar pihak Dinkes dengan Manajemen RSAL saja, sebenarnya tidak harus dikembalikan semuanya.

Salah satunya mungkin karena keterbatasan pemahaman dan informasi sehingga dampaknya hak nakes tidak bisa terbayarkan hingga kini.

“Namun informasi yang kami dapatkan sementara di urus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP, untuk dibayarkan kembali,” Terang Legislator Dapil Malteng ini.

Munaswir di kesempatan yang sama juga meminta pihak nakes agar bersabar dan menunggu hak-haknya yang sementara diperjuangkan di pusat.

“Yang diperlukan hanya kesabaran dan mempercayai semua proses kepada pihak-pihak terkait, kami tidak akan menutup mata dan tetap memperjuangkan hak nakes sebagai garda terdepan perjuangan Covid-19, pemerintah harus tetap bersama Nakes,” Pintanya.

Surat terbuka dari tenaga kesehatan (Nakes) pada Rumkital dr, F.X Suharjo tengah ramai dipampang di beberapa ruas jalan kota Ambon.

Untuk di Ketahui, Hak-hak Nakes belum dibayarkan, padahal pihak nakes hanya meminta baik pemerintah provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, agar jangan menutup mata, diam dan acuh tak acuh.

Buruknya Pelayanan Kurir J&T Passo, Konsumen Kecewa

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Salah satu pelanggang setia Shopee, Dindha Tuny, menyampaikan bahwa pelayanan jasa pengiriman barang J&T cabang Ambon Desa Passo kecamatan Baguala masih saja dikeluhakan konsumen.

Pasalnya, selain cara melayani yang kian buruk juga diduga sengaja menahan barang kiriman yang sudah sampai dikantor cabang.

Parahnya lagi, disaat konsumen menanyakan barang kiriman tersebut, melalui via watshap salah satu kurir dengan no 082397733640, justru ditanya bisa lihat resi dan memakai alamat mana, “ujar kurirnya.

“Saya tidak terima kalau kurir mengatakan, atas ijin siapa memakai alamat kantor J&T passo? Tanpa diijinkan juga tidak mugkin memakai alamat kantor tersebut,” kesal Tuny.

Screenshot 20230111 194002

Hal ini dialami oleh pengguna jasa J&T express Passo, dan menanyakan paket yang tak kunjung di hubungi, Senin (09/01/2023).

Barang kiriman tersebut sudah sampai di Gudang Ambon tanggal 6 januari pukul 7.50 wit, pada hari minggu tanggal 8 di cek paketnya sudah diantarkan ke alamat tujuan.

Screenshot 20230111 131802

Padahal hari itu tidak menerima Whatsapp maupun telpon dari pihak kurir J&T, trus dihari yang sama juga di cek lagi kalau barangnya gagal dikirm karena penerima menolak paket pengiriman dan akan dilakukan kembali oleh jasa kirim.

“Besoknya di cek kembali kalau pesanan telah dikirim dari lokasi Ambon (retur). Untuk itu, ia menanyakan kepihak kurir terkait status paketnya,”katanya.

“Sehingga dari isi percakapan di watshap kurir menyampaikan paket yang harus masuk di kantor J&T itu harus ada ijin, apalagi tinggal diluar kota baru pake alamat sini, untuk carì ongkir murah tidak usah pakai alamat kantor lagi, beta (saya) admin yang suruh jadi jang pakai alamat kantor lagi mau ongkir mahal itu urusan kakak, pakai alamat Kecamatan Salahutu saja,” katanya mengutip pernyataan kurirnya.

Dengan adanya pelayanan jasa yang buruk seperti ini, yang jelas sangat merugikan konsumen, apalagi jika barang yang dikirim adalah barang yang urgent dan dibutuhkan dengan cepat,”pungkas Dindha.

Ini jelas sangat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa, sehingga sering adanya keluhan ke pihak kurir,”Dindha menambahkan.

Pertamina Mulai Terapkan QR Code di Wilayah Jayapura dan Mimika

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jayapura, Maluku.news – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku mulai menerapkan QR Code untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di wilayah Jayapura dan Mimika.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku, Edi Mangun mengatakan, penerapan pembelian BBM Subsidi dengan menggunakan QR Code mulai diberlakukan hari ini Senin 9 Januari 2023.

Hal ini tentunya di sambut baik dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah setempat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku, Edi Mangun mengatakan bahwa penerapan pembelian BBM Subsidi dengan menggunakan QR Code yang dilaksanakan di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura.

Masih diperuntukan untuk pembelian BBM Jenis Solar Subsidi bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Sedangkan di kabupaten Mimika diperuntukan untuk pembelian BBM Subsidi jenis Solar dan Pertalite bagi kendaraan roda 4 atau lebih.

“Sebelumnya penerapan QR ini telah dilaksanakan di wilayah lainnya, Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Mimika merupakan wilayah pertama yang di implementasikan di wilayah Papua. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku akan secara bertahap untuk mengkaji kesiapan dan kehandalan sistem digitalisasi di wilayah lain untuk implementasi Full Cycle Program Subsidi Tepat dalam mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran,”tandas Edi.

Edi mengatakan, bagi masyarakat di wilayah Jayapura yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli Solar Subsidi sesuai dengan ketentuan volume pembatasan pembelian bahan bakar subsidi, untuk setiap kendaraan sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Pembelian Solar Subsidi di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yakni sebesar 40 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 60 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum, dan untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 120 liter per hari per kendaraan.

Sementara di Kabupaten Mimika sesuai dengan peraturan daerah yang ada untuk pembelian solar subsidi maupun pertalite dibatasi yakni sebesar 40 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 60 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum, dan untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 80 liter per hari per kendaraan.

“Untuk mengakomodir konsumen yang masih belum memiliki dan belum mendaftarkan kendaraannya di website subsidi tepat, pada saat pelaksanaan full cycle ini masih dapat membeli BBM bersubsidi namun dengan volume pembatasan yang diatur yakni maksimal 20 liter per hari dan konsumen tersebut diharuskan untuk melakukan registrasi untuk mendaftarkan kendaraannya di website subsidi tepat,” tambah Edi.

Untuk lokasi SPBU yang melayani sosialisasi dan pendaftaran untuk transaksi pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code yaitu: untuk wilayah Kota Jayapura dengan Kode Area SPBU 84.99102, 84.99107, 84.99103, dan 84.99104.

Untuk wilayah Kabupaten Jayapura dengan Kode Area SPBU 84.99301, dan 84.99302. Untuk wilayah Kabupaten Mimika dengan Kode Area SPBU 84.99901, 84.99902, 84.99903, 84.99904, 84.99905, dan 8A.99901. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk transaksi pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code tidak wajib melalui handphone atau gadget, QR Code juga dapat di print dan dibawa ke SPBU.

“Masyarakat yang belum memiliki QR Code dan belum mendaftarkan kendaraannya, dapat mendatangi SPBU terdekat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu masyarakat juga dapat mendaftarkan kendaraannya pribadinya secara mandiri melalui website subsiditepat.mypertamina.id,”pungkasnya.

Penerapan Subsidi Tepat secara menyeluruh menggunakan QR Code untuk transaksi pembelian BBM Bersubsidi (Solar dan Pertalite) ini merupakan komitmen pertamina dalam memberikan pelayanan dan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Sebagai bentuk upaya Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku agar penyaluran BBM Subsidi lebih tepat sasaran, masyarakat dihimbau untuk dapat melakukan registrasi dan mendaftarkan kendaraannya agar mendapatkan QR code.

Harapannya saat penerapan full cycle QR code diterapkan masyarakat sudah teredukasi dan sudah siap untuk menerapkannya.

1...202203204...283Halaman 203 dari 283