Jayapura, MALUKU.News – Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Provinsi Papua, Daniel Toto menilai walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka, namun kinerja lembaga antirasuah itu masih jauh dari harapan. Ia mendesak KPK untuk segera melayangkan panggilan ketiga kepada orang nomor satu Papua itu, dan Lukas harus dinonaktifkan dari semua kegiatan pemerintahan.
“Kinerja KPK masih jauh dari harapan. Walaupun Lukas Enembe sudah tersangka, dan sudah dua kali KPK panggil Lukas. Kalau tersangka itu, dia (Lukas Enembe) harus dinonaktifkan dari semua kegiatan-kegiatan pemerintahan walaupun (dugaan korupsinya) belum inkrah. Atau kalau nunggu inkrah dulu, ya kalau begitu, (KPK terbitkan surat) panggilan ketiga,’’ kata di Jayapura, Minggu (25/12/2022).
Daniel yang juga mantan Anggota DPR Kabupaten Jayapura, menyatakan jika membiarkan seorang pejabat daerah yang sudah diberi label tersangka, apalagi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan keuangan negara untuk tetap melakukan aktivitas pemerintahan, adalah hal yang aneh, karena tersangka bisa menghambat penyelidikan KPK.
“Kata Mendagri karena belum inkrah dia (Lukas Enembe) tetap sah sebagai Gubernur Papua, ada apa dengan Mendagri lagi? Membiarkan orang yang sudah dianggap menyalahgunakan keuangan daerah termasuk dana Otsus, tapi dibiarkan? Masyarakat Papua mengharapkan transparansi, negara (KPK) betul-betul bekerja itu tidak tebang pilih. Banyak (oknum pejabat daerah) yang sudah meringkuk di tahanan, terus kenapa yang ini (Lukas Enembe) masih melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,” tanya Daniel yang wilayah adatnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi ini.
Desakan untuk menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan gubernur sempat ramai diutarakan sejumlah tokoh Papua pada medio Oktober 2022 lalu. Menyikapi desakan itu, Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan, status hukum Lukas Enembe masih belum inkrah. Dari sisi aturan, dengan keadaan yang ada, Lukas Enembe punya kewenangan untuk bisa lakukan apa saja sepanjang proses hukum belum ditindaklanjuti. (Kompas.com, 28 Oktober 2022).
Daniel Toto khawatir, jika Lukas Enembe tetap memimpin urusan pemerintahan di Papua, Lukas dengan kewenangan yang ada bisa mengerahkan jajaran di bawahnya untuk membantu dirinya.
“KPK tidak boleh membiarkan itu berlarut-larut. Jangan terus ke gubernur, bawahannya juga harus diperiksa karena ini satu mata rantai yang bekerja sama untuk bagaimana melakukan penggunaan anggaran secara sah atau tidak sah, ini satu mata rantai. Jadi mesti yang di bawahnya diperiksa juga,” tandasnya.
Daniel juga mendesak kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe seyogyanya dapat dituntaskan sesegera mungkin dengan melakukan panggilan ketiga dan menahan Lukas. Jika terus diulur, Daniel khawatir akan ada intervensi dari partai-partai politik (parpol) untuk kepentingan Pemilu 2024. Bisa saja, parpol memanfaatkan kasus Lukas untuk melakukan bargaining politik untuk pemenangan kader-kadernya ke kursi legislatif maupun Pilkada.
“Kita akan memasuki tahun baru, itu kita masuk situasi politik akan berubah. Partai-partai politik akan bermain di wilayah itu. Itu justru akan menghambat semua proses ini, itu sudah pasti. Oleh sebab itu, KPK harus membuat sesuatu dengan adanya kasus penyalahgunaan keuangan negara, harus menyampaikan kepada pubik, sudah melakukan panggilan ketiga dan lakukan penahanan,” ungkapnya.
Dijelaskan Daniel, kegembiraannya karena KPK juga sudah mulai menelisik penggunaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Menurut Daniel, Gubernur Papua selaku Kepala Pemerintahan di Bumi Cenderawasih ini patut diperiksa keterkaitannya dengan banyaknya keluhan masyarakat Papua seputar penyelenggaraan PON Papua yang masih menyisakan sejumlah persoalan. KPK diimbau menambah jumlah personelnya untuk menangani kasus penyalanggunaan uang negara di Papua.
“Itu pengelolaan dana PON, habis berapa banyak. Kalau memang dana PON terjadi penyelewengan, KPK silahkan periksa, ini bukan uang kecil. KPK punya jaringan banyak, dia tahu siapa yang miliki hotel dimana, aset tanah dimana, kan mereka tahu juga. Siapa yang menangani kasus di PON, siapa yang menangani pelaksanaan dana Otsus dan lain-lain. Jadi, KPK mesti menambah personel, supaya bisa lebih fokus menangani kasus demi kasus. Jangan personel yang sama tangani yang ini belum selesai, pindah tangani yang satu, ujung-ujungnya tidak beres semua,”tegasnya.
Daniel kembali meminta KPK untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus penyalahgunaan uang negara di tanah Papua.
“Sekali lagi sebelum tahun baru, KPK secara tegas untuk menetapkan atau mengeluarkan surat panggilan ketiga kepada Gubernur Papua sebagai tersangka. Itu proses hukum harus jalan, terkait dengan pemeriksaan atau penahanan dan seterusnya. Kalau dia (Lukas Enembe) sudah ditahan, konsekuensinya harus ada pemeriksaan. Kalau dia masih sakit, periksa di rumah, kalau undang-undang menjamin periksa di rumah dengan tidak menunggu. Itu yang kira-kira masyarakat Papua menunggu,”pungkasnya.
