Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera mengfungsikan wisma Maluku yang beralamat pada jalan kebun kacang raya nomor 20 Jakarta Pusat sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan asil daerah (PAD).

Demikian disampaikan Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut kepada wartawan, Senin 16/01/2023.

Dikatakan Sairdekut Pada tahun 2023 ini kami berharap Pemerintah Provinsi Maluku sudah harus bisa memfungsikan wisma Maluku atau mess Maluku di jakarta karena sudah berapa tahun ini tidak difungsikan dan kami berharap untuk tahun 2023 ini mess Maluku sudah harus difungsikan untuk masyarakat maluku yang bisa ke Jakarta dan tinggal di sana sehingga dan bisa menambah pendapatan asil daerah,” Ujar Sairdekut.

Dimana sudah beberapa tahun ini mess Maluku tidak difungsikan dan Pemerintah Provinsi tidak ada pemasukan dari itu,”Jelas Politisi Gerinda tersebut.

Untuk itu,Kita berharap Mess Maluku bisa difungsikan karena bukan soal pendapatan asli daerah ( PAD ) dari situ tapi soalnya adalah mess itu menjadi simbol atau ikon Maluku di Jakarta dan karena itu kami mendorong untuk Pemerintah Provinsi Maluku segera untuk memastikan mess itu bisa digunakan untuk tahun 2023 ini.

Ditambahkanya mess Maluku itu menjadi salah satu aset Pemerintah Provinsi karena dia berada ditempat strategi untuk itu sangat rugi kalau Pemerintah Provinsi Maluku tidak memgambil langkah cepat untuk memfungsikan lagi Mess Maluku.,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw tanggapi rusaknya armada Kapal, KM. Kapitan Jongker yang diketahui belum sempat beroperasi selama setahun sudah rusak.

Pasalnya, Kapal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kapitan Yongker, Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menghabiskan 2 miliar rupiah.

Menurut Richard, terkait dengan kapal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab dari Pemkab SBB.

“Misalkan kalau kapal itu tidak layak dipergunakan. itu yang lebih tahu Pemkab SBB. Jika ada temuan yang tidak layak dari kapal tersebut, maka ada kemungkinan besarnya juga ada tidak   penyelewengan,”Cetus politisi asal Golkar tersebut. Senin (16/01/2022)

Maka dari itu, dirinya meminta untuk dengan segera melakukan proses pemeriksaan tersebut disana, terkait dengan pembelian kapal maupun pihak-pihak terkait yang ikut andil dalam pembelian kapal tersebut.

“Inikan patut dipertanyakan, tidak masuk akal kapal belum beroperasi sampai setahun sudah bolong,”ujarnya.

Ia mengatakan, dengan nilai kapal sekitar 2 Miliar itu harusnya kapal tersebut tidak dengan secepat itu mengalami kerusakan.

“Bayangkan nilai kapal sekitar 2 miliar itu bukan anggaran yang kecil, itu anggaran yang sangat besar dan harusnya dapat beroperasi dengan lama, bukan belum setahun sudah rusak,”pungkasnya.

Sekali lagi kami minta agar aparat penegak hukum segera melakukan proses penyelidikan dan menangkap setiap pelaku yang terlibat.

supaya ini menjadi perhatian atau warning bagi Pemkab Kota yang lain.

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Maluku melakukan On The Spot lapangan terkait dengan polemik pembangunan jembatan penghubung antara Dian Pulau-Tetoat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw kepada awak media di ruang Komisi III DPRD Maluku. Senin 16/01/2023.

Dikatakanya Pemutusan sementara kontrak kerja pekerjaan jembatan tersebut dilakukan pada Jumat, 13 Januari lalu, dan untuk sementara pemutusan kontrak kerja dilakukan karena harus ada analisa dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

Setelah melakukan kordinasi dinas PUPR Maluku dengan Kementrian PUPR bertemu dengan Komite Keselamatan Jembatan dan Teowongan Jalan (KKJTJ) dan hasil kordinasi dari peetemuan tersebut KKJTJ menurunkan tim untuk melihat secara langsung pekerjaan jembatan Dian Darat- Totoat.

Setelah tim dari KKJTJ melihat secara langgsung pekerjaan jembatan tersebut mereka meminta untuk dihentikan sementara pekerjaan pembangunan Jembatan sampai menunggu hasil kajian teknis oleh KKJTJ dan akan dilanjutkan pembangunan kembali.

Untuk diketahui anggaran yang diperuntukan sekitar 7 miliard lebih dan yang telah digunakan untuk pekerjaan tersebut sekitar 4 miliard sehingha sisa anggaran 3 milard lebih itu dikembalikan kepada kas Daerah.

Untuk itu Komisi III DPRD Maluku akan berkoordinasi dengan Piminan DPRD Maluku sekaligus korninator Komisi III Benhur G Watubun untuk bertemu dengan tim KKJTJ di Jakarta untuk menanyakan sampai sejau mana hasil kajian teknis mereka dan solusi apa terhadap penyelesaian jembatan ini.

Ditambahkanya karena kalau kita terburu buru untuk menyelesaikan jembatan ini akan juga beresiko dan berdampak kepada masyarakat dan untuk itu pihak dari KKJTJ tidak mau hal tersebut terjadi,”ujarnya.

Ambon, Maluku.news – Setelah ditetapkan agenda masa sidang II tahun 2023, Komisi II DPRD Maluku kemudian menggelar rapat internal, guna membahas agenda kerja kedepan.

Rapat berlangsung secara tertutup di kantor DPRD Maluku, karang panjang, Ambon, senin (16/01/2023), dipimpin Ketua Komisi II, John Lewerissa.

Usai rapat, Lewerissa kepada wartawan mengatakan ada berbagai agenda yang telah ditetapkan mulai dari Bimbingan Teknis (Bimtek), sampai pengawasan ke Kabupaten/Kota terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD/APBN tahun 2022.

“Untuk Bimtek dalam peningkatan kapasitas dewan akan dilaksanakan dalam bulan ini,” ucapnyaucapnya

Setelah pelaksanaan Bimtek, kata Lewerissa dilanjutkan dengan pengawasan di beberapa daerah berkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan mitra, baik itu di bidang pertanian, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup.

Kemudian dilanjutkan dengan beberapa kegiatan, berupa on the spot, studi banding, dan pendalaman masalah khusus.

“Jadi kita telah menyiapkan seluruh agenda dalam rangka pelaksanaan tugas di tahun 2023,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Setelah menutup masa sidang I tahun sidang 2022/2023, kini DPRD Maluku masuk dalam masa sidang II tahun 2023.

Penutupan masa sidang I, dan pembukaan masa sidang II dilaksanakan dalam rapat paripurna, dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, di dampingi oleh Wakil Ketua Melkianus Sairdekut, dan di ikuti anggota yang hadir. berlangsung di Ambon, jumat (13/01/2023).

Di masa sidang II tahun 2023 ada berbagai rangkaian kegiatan disertai berbagai program yang akan dilaksanakan.

“Ada 14 program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai hasil pembahasan Badan Musyawarah (Bamus),”ujarnya

14 program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam masa sidang II, Kata Benhur antara lain meningkatkan kapasitas anggota DPRD Maluku yang akan dilaksanakan di pertengahan Januari, penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat di akhir Januari atau awal februari.

Rapat penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023, penyampaian laporan kerja secara tertulis oleh masing masing alat kelengkapan dewan (AKD) kepada Pimpinan DPRD dilaksanakan sebelum pengawasan.

Selanjutnya pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah, pengawasan hasil pelaksanaan APBD dan APBN tahun 2022 di kabupaten/kota, yang akan berlangsung februari sampai maret.

Verifikasi surat masuk, paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Maluku tahun 2022 sesuai ketentuan tata tertib, paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemda tahun 2022.

Kemudian rapat AKD DPRD Maluku, Rapat paripurna, agenda lain pembahasan sesuai kebutuhan, dan masa reses persidangan II tahun sidang 2023

“Berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan tersebut maka masa sidang II tahun 2023 dibuka,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Daerah pesisir pantai merupakan daerah paling rentan terjadinya abrasi, untuk itu diperlukan pemecah ombak atau talud untuk mengurangi dampak dari terjangan ombak.

Di Kota Ambon, daerah paling terdampak diterjang ombak besar, yaitu Negeri Laha. Daerah yang berhadapan dengan Laut Banda itu sangat beresiko.

Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku bahkan telah membangun Talud, sebagai langkah antisipasi terjadinya abrasi.

Namun sayangnya, pembangunan talud di Negeri Laha yang berada di Kecamatan Teluk Ambon tidak bertahan lama, mengingat kondisi talud kini terancam rusak.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin pada wartawan di Ambon , jumat (13/01/2023) saat selesai melakukan reses di Negeri Laha beberapa waktu yang lalu.

“Reses di kota Ambon secara umum masyarakat mengeluhkan terutama soal pembangunan talud penahanan pantai, seperti di Negeri Lahan yang dibangun lewat BWS yang saat ini terancam rusak,”ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, dirinya akan berkoordinasi dengan BWS Maluku untuk melakukan penanganan terhadap persoalan dimaksud.

“Nanti akan kita surati ke BWS Maluku untuk melihat lebih jauh masalah yang dihadapi disana,”ungkapnya.

Menurutnya, persoalan Talud harus secepatnya ditangani BWS Maluku, kalau tidak akan berdampak terhadap masyarakat sekitar.

“Jika kita tidak atasi, maka akan diperhadapkan dengan masalah lebih besar. Sehingga harus cepat ditangani,”tegas Afifudin.

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, bakal menggelar Rapat Paripurna Tutup Masa Sidang Tahun 2022 Dan Membuka Masa Sidang Tahun 2023.

DPRD Maluku telah mengagendakan untuk menggelar rapat paripurna tutup buka masa sidang I tahun 2023.

Agenda buka tutup sidang akan dilaksanakan pada hari Jumat ini, (13/01/2023 merupakan hasil dari keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus),”katanya.

“Besok dilaksanakan tutup buka masa sidang I pukul 11.00 WIT,”ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di Ambon, kamis (12/01/2023).

Menurutnya, agenda tersebut telah disusun berdasarkan waktu yang disediakan masa sidang selama empat bulan sampai bulan Mei mendatang.

Agenda yang dipersiapkan dalam masa sidang ini, kata Saidekut pengawasan untuk membicarakan realisasi APBD 2022.

“Ini sangat penting karena berkaitan evaluasi seluruh pembangunan yang telah dilakukan sejak januari-desember 2022,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Kondisi ruas jalan di Daerah Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Utara Timur di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mengalami kerusakan berat dan sangat memprihatinkan, dan ini merupakan jalan Provinsi. Kerusakan ruas jalan ini sehingga mengakibatkan biaya Transportasi melambung tinggi.

Masyarakat mengharapkan agar ruas jalan di Daerah mereka perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, baik Kabupaten , Provinsi juga Pusat.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethol pada wartawan di Ambon, kamis (12/01/2023).

Menurut wakil ketua komisi III DPRD Maluku itu, ada beberapa ruas jalan itu sangat memperhatikan , akibatnya biaya transportasi bagi masyarakat sangat tinggi sekali .

Terutama ruas jalan dari warvut Hako sampai soin Dat dan jalan dari Kilwat sampai dengan Holat sampai ke warbal ini sangat memprihatinkan.pada akhirnya biaya transportasi pada masyarakat sangat tinggi.

Dijelaskannya,untuk kendaraan roda dua kalau kesana kita sewa 500 ribu rupiah PP, dan rota empat kita sewa 12 jam 2,5 jutaan.

Jalan yang bagus itu hanya ada di Kei Besar Tengah , maupun selatan dan selatan barat yang sudah di tangani oleh Kabupaten dengan baik, Ujarnya.

Menurutnya, pembatasan anggaran sudah di hapuskan. Tidak ada lagi jalan Kabupaten, Provinsi maupun jalan Nasional karena semua bisa di cafer dari pusat kalau itu anggaran ada.

Mudah-mudahan setelah reses ini ada penyampaian aspirasi akan di sampaikan pada Pemerintah Pusat terkait dengan ruas-ruas jalan tersebut.

“Saya rasa juga untuk ruas jalan Provinsi yang di beberapa kabupaten belum juga tertangani dengan baik. Contoh yang kita dapat seperti di Kabupaten Maluku Tenggara.” ujar Tethol.

Ambon, Maluku.news – Sesuai dengan isu yang beredar bahwa Bank Indonesia (BI) sedang mengerjakan proyek white paper terkait dengan pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital.

Hal tersebut, digadang-gadang guna mendukung digitalisasi yang terus berkembang.

Pasalnya, kebijakan Bank Indonesia dinilai sebagai pemanfaatan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap perkembangan digital.

Menanggapo hal tersebut, Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias menyatakan dukunganya secara pribadi terhadap program Rupiah Digital yang di usung Bank Indonesia tersebut.

“Saya secara pribadi menyambut baik program ini, karena program ini merupakan alat pembayaran yang sah dan sekaligus dapat meminimalisir upaya kejahatan di pihak perBankan,”Kata Anos, di DPRD Maluku, Kamis (12/01/2022)

Menurutnya, uang digital tidak berbeda jauh dengan uang kartal yang biasa digunakan sehari-hari. Selain itu saat ini berbagai negara khususnya negara di kawasan ASEAN juga telah melakukan penyamaan kode QR.

“Tentu kebijakan Bank Indonesia ini menjadi salah satu efisiensi pembayaran,” jelasnya.

Sementara itu menurutnya dengan adanya kebijakan ini maka posisi Indonesia menjadi setara dengan negara lain untuk proses pengembangan mata uang.

Oleh sebab itu integrasi uang digital menjadi perhatian khusus oleh Bank Indonesia.

Infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, menurut Anos, juga sudah memadai dan perkembangannya cukup pesat.

Terlebih lagi saat ini masyarakat Indonesia juga turut beradaptasi dari cash menjadi cashless.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan terdapat tiga alasan BI perlu mengeluarkan Rupiah Digital.

Pertama, karena BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan mata uang digital.

Kedua yakni keinginan BI untuk melayani masyarakat seiring dengan postur demografi Indonesia. Dan, alasan terakhir yaitu karena mata uang digital dapat memudahkan kerja sama internasional.