Beranda blog Halaman 197

Ketua DPRD Maluku Harap Pers Jadi Jembatan Pemerintah dan Masyarakat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun di Ambon, Kamis (09/02/2023) mengapresiasi dan berharap pers dapat menjadi jembatan kepentingan pemerintah dan masyarakat, pers bisa menjadi jembatan emas, antara rakyat, eksekutif, legislatif dan semua pihak.

“Kita mendukung penuh peran pers, teristimewa pembangunan pers di daerah. Namun selayaknya pemberitaan yang disebar luaskan harus tertanggung jawab, dengan kata lain harus ada konfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip kode etik jurnalistik,” katanya.

“Sehingga Indeks demokrasi kita dapat meningkat secara baik, salah satunya karena peran dan pemberitaan pers yang berimbang dan akurat, sehingga semua isu-isu yang yang diangkat bisa terkelola dengan baik,” katanya lagi.

Menurutnya, Kebebasan pers juga selayaknya bisa ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

“Yang penting pengelola pers termasuk wartawan dia juga harus mampu dan berkontraksi meningkatkan kapasitas dengan bimbingan teknis yang terukur, uji kompetensi wartawan yang menjadi tolak ukur kualitas,” ungkapnya.

Dijelaskan Watubunb, dengan penyelenggaraan tugas-tugas pers itu mampu untuk memberi gambaran yang jelas tentang apa yang dilihat dan apa yang disampaikan sebagai pesan kepada masyarakat.

“Dan menyalurkan aspirasi masyarakat tepat kepada sasaran,”pungkasnya.

Afifudin : Pers Sangat Berperan Penting

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin mengatakan, kehadiran pers sangat penting, selain untuk mengawal proses demokrasi juga sebagai pilar keempat pembangunan bangsa.

Kehadiran pers sebagai pilar demokrasi, sedianya dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait progres pembangunan didaerah ini. Karenanya, kehadiran pers sangat penting.

Kehadiran pers sebagai pilar demokrasi, sedianya dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait progres pembangunan. Dengan demikian, pers berperan sangat penting,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (09/02/2023).

Dia berharap kebebasan pers terus didukung, sehingga pers merdeka demokratis dan bermartabat sesuai tema hari pers tahun 2023.”Ini agar menyampaikan informasi sebenarnya kepada publik. Tujuanya, agar publik menilai dan memantauprogres pembangunan didaerah ini.

Terkait adanya kekerasan terhadap wartawan di lapangan, Sekretaris DPW PPP Provinsi Maluku ini mengutuk keras siapa saja melakukan tindak pidana kekerasan terhadap pers.

Untuk itu, dia menambahkan, jika ada pelaku kekerasan terhadap pers, agar diberikan sanksi yang tegas.”Ini agar ada efek jera. Kedepan kita berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap pers,”pungkasnya.

Gubernur Maluku Harap Dokter Baru Siap Mengabdi di Daerah Terpencil

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menyelenggarakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 15 Dokter Baru di lantai II Ruang Teater Fakultas setempat, Kamis,(09/02/2023).

Ke-15 dokter ini diambil sumpah dan dilantik oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unpatti Ambon, Dr. Bertha Jeanque, Sps. M.kes.

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dihadiri Sekda Maluku Sadali Ie, Rektor Unpatti Ambon M. J. Saptenno dan seluruh civitas akademika Unpatti Ambon.

Hingga saat ini, jumlah dokter yang telah diluluskan Fakultas Kedokteran Unpatti Ambon telah bertambah menjadi 350 dokter

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Sadali Ie menyampaikan selamat kepada para dokter baru yang telah diambil sumpah dan dilantik. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada seluruh civitas akademika Unpatti Ambon, yang telah membimbing dan mendidik para mahasiswa kedokteran hingga dapat menyelesaikan pendidikannya.

“Saya mintakan kepada para dokter baru agar dapat mengabdikan dirinya di wilayah Maluku. Kehadiran saudara-saudara sangat dinantikan masyarakat terutama di daerah terpencil dan perbatasan, karena akan membawa angin segar bagi peningkatan kualitas kesehatan di daerah ini. Keberhasilan saudara-saudara merupakan keberhasilan kita semua sebagai wujud berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM di Maluku,” pintanya.

Menurutnya, setelah menyandang gelar dokter, bukan berarti proses pendidikan telah selesai, karena proses belajar sesungguhnya baru dimulai dalam praktek nyata di kehidupan kemasyarakatan.

“Para dokter baru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalitas diri melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga akan meningkatkan kompetensi individual yang berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan di lapangan,” kata Gubernur mengingatkan.

Ia menambahkan, tantangan pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Maluku sangatlah kompleks. Terbatasnya akses transportasi, informasi dan komunikasi antar wilayah menyebabkan banyak dokter yang enggan mengabadikan dirinya di Provinsi Maluku.

“Jadilah seorang dokter yang berakhlak mulia dan profesional serta berpegang teguh pada sumpah dan janji dokter Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika serta kompetensi,” tandas Gubernur.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unpatti Ambon, Dr. Bertha Jeanque, Sps. M.kes menampaikan, sebagai pimpinan Fakultas Kedokteran Unpatti Ambon, ia selalu memberikan motivasi kepada mahasiswanya. Secara sederhana, ia mengingatkan mahasiswa untuk tidak hanya berfikir tentang diri sendiri dan memakai talenta yang dimiliki untuk urusan pribadi saja. Talenta mestinya digunakan untuk kegunaan yang baik dan berdampak luas.

“Satu dua tahun harus mengabdi untuk masyarakat kecil. Karena kebutuhan masyarakat kecil kan masih banyak. Jadi itu dulu, supaya bisa tahu bahwa banyak orang yang susah. Mereka harus menjawab itu dulu. Paling tidak kita membantu masyarakat yang tidak bisa terjangkau,” katanya.

“Kita yang harus ke mereka. Karena secara finansial kan mereka terbatas. Jadi masing-masing sudah punya tanggung jawab. Diatur dalam kebijakan, bagaimana agar ini bisa dimanfaatkan. Mengabdi kepada masyarakat,” tutup Dr. Bertha.

Sebagai informasi, 15 dokter baru ini merupakan dokter dari fakultas kedokteran unpatti yang telah menjalani tahap pre-klinik dan profesi dokter selama kurang lebih enam tahun.

Tahap kepaniteraan klinik telah berlangsung di rumah sakit dan Puskesmas di wilayah provinsi Maluku yaitu RSUD Dr. M. Haulussy, RSKD Ambon, RS. AL Latumetten, RS. Bhayangkara, RS. Izaac Umarella, RS. Al-Fatah, RS. Sumber Hidup, KKP Ambon, Dinkes Provmal, Basarnas, Klinik Dokter Keluarga beberapa puskesmas di wilayah pelayanan Dinkes Kota Ambon.

Untuk rumah sakit dan rumah sakit pendidikan di luar Ambon, para dokter baru ini telah menempuh kepaniteraan klinik di RSP FK Universitas Hasanuddin dan RSUD Dr Soetomo, Surabaya.

Setelah menyelesaikan kepaniteraan terakhir, mereka telah mengikuti Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang dilakukan secara nasional sebagai exit exam dalam menentukan kelulusan dan kompetensi mereka untuk memperoleh gelar dokter.

Dari lulusan dokter sebelumnya sebagian besar telah menyelesaikan program internship. Dari yang telah menyelesaikan program internship, ada yang telah melanjutkan pendidikan ke tingkat spesialis, magister, bekerja menjadi PNS maupun dokter kontrak di berbagai lokasi di Provinsi Maluku. Ada juga yang telah menjadi staf pendidik di Fakultas Kedokteran Unpatti Ambon.

Wakili Gubernur, Huwae Buka Musda V ORARI Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Musyawarah Daerah (Musda) V Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Maluku digelar di Hotel Avira, Kota Ambon pada Kamis (08/02/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum ORARI Pusat, Ida Bagus Gde Arnawa dan dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel E. Huwae mewakili Gubernur Maluku.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut positif dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas bantuan dan peran serta ORARI Daerah Maluku yang telah berpartisipasi pada berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan untuk membangun Maluku yang lebih baik. Selamat dan Sukses Musda ORARI Maluku,” ungkap Huwae mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya, sekaligus membuka acara Musda V ORARI Daerah (Orda) Maluku.

Lebih lanjut Huwae mengatakan, dalam tekad yang sama untuk membangun Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan bedaulat atas gugusan kepulauan yang merupakan visi Pemerintah Provinsi Maluku periode 2019-2024, maka ORARI Daerah Maluku diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas, sehingga dapat menjadi mitra pemerintah dimana pengurus ORARI Daerah Maluku mampu mendorong setiap anggotanya untuk mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata dan adil disegala bidang dan pembinaan kemasyarakatan yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang tangguh dan mandiri.

“Disadari sungguh Provinsi Maluku memiliki kondisi geografis yang rawan akan bencana, karena itu saya ingin berpesan agar ORARI Daerah Maluku dapat senantiasa cepat dan akurat dalam menyampaikan informasi yang di nilai krusial, sehingga tangap darurat dapat dilakukan dengan cepat pula oleh masyarakat dengan baik,” harap Gubernur.

Untuk itu, kemajuan organisasi ORARI Daerah Maluku terletak pada kerjasama pengurus, dimana mewujudkan tujuan organisasi diperlukan manajemen organisasi yang baik diawali dengan perencanaan yang matang hingga pada akhirnya setiap program yang dirumuskan dapat dicapai dengan maksimal.

“Musda yang dilaksanakan pada hari ini merupakan sarana untuk menuangkan gagasan-gagasan pemikiran dari seluruh komponen orari guna mengaktualisasikan program sehingga dapat dihasilkan dan ditetapkan program kerja, rencana strategis organisasi orari, serta membuat rekomendasi yang bersifat pembenahan organisasi baik internal dan eksternal, sehingga di masa mendatang orari daerah
Maluku menjadi organisasi yang kuat dan mandiri,”tandasnya.

Munadi : Jasaraharja dan IT Del Wujudkan Disrupsi Digital Utk Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Kompetisi AI/ML

Penulis
Ismi Rery
-
0

Ambon, Maluku.news – Jasa Raharja bersama dengan Institut Teknologi Del (ITDEL) menjalin kerja sama terkait dengam Sinergi Keselamatan berlalu lintas, dengan menandatangani nota kesepahaman bersama.

Mou tersebut, ditanda tangani secar langsung oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Munadi Herlambang dan Rektor Institut Teknologi Del, Dr.Arnaldo Marulitua Sinaga, ST, M.Infotech, yang berlangsung di Laguboti, Kabupaten Toba. Rabu (08/2)

Dalam sambutannya, Munadi menyampaikan, bahwa terkait dengan persoalan penanggulangan kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus berkolaborasi.

“Institut Teknologi Del sebagai wadah akademisi dan mahasiswa, juga mampu memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan keselamatan, terutama pada kaum milenial,” ujarnya.

Sinergitas antara Jasa Raharja dan Institut Teknologi Del, kata Munadi, sekarang timbul dari adanya keinginan yang sama dalam memberikan manfaat bagi setiap masyarakat.

Terutama, lanjut Munadi, bagi kalangan generasi muda untuk dapat berpartisipasi dalam membangun kesadaran berkendara yang jauh lebih baik, sehingga nantinya dapat menurunkan angka dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada ITDEL yang telah berkomitmen dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas. Kita berharap, kerja sama ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia,” ungkap Munadi.

Sementara itu, sambung Munadi. Adapun, ruang lingkup kerja sama tersebut, yakni baik itu dari Jasa Raharja maupun ITDEL akan tetap saling mendukung rencana kerja sama dalam upaya agar dapat menurunkan fatalitas korban akibat kecelakaan lalu lintas.

“Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan, antara lain kegiatan literacy, creative campaign, research dan internship, seminar, dan JR-Rovation,” ujar Munadi.

Sama halnya dengan Mundari, Rektor Institut Teknologi Del, Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga ST., M.InfoTech, juga  menyambut baik kerja sama tersebut.

Menurut dia, kolaborasi antara Jasa Raharja dan pihaknya, akan menjadi sebuah sistem kajian baru bagi IT Del, untuk dapat memahami lebih luas terkait dengan peluang-peluang kerja sama yang dapat dijadikan sebagai pengembangan diri, dan tidak terbatas pada program MBKM.

“Kerja sama dengan lembaga yang bidangnya sangat linear merupakan hal yang masih baru. Namun, selalu ada korelasi dengan bidang keilmuan di IT Del, dimana bidangnya berfokus pada IT,” ujar Arnando.

LIN Batal Pempus Tipu Rakyat Maluku, Turaya Angkat Bicara

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news –  Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru atau Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang selama ini di gembar-gemborkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) akan di bangun di Negeri Wai Kecamatan Salahutu Kabupatèn Maluku Tengah (Malteng) pada akhirnya juga batal .

Informasi pembatalan LIN dan ANP di Maluku di dapat dari Anggota DPR RI di jakarta saat komisi II DPRD Provinsi Maluku lakukan aspirasi ke Pempus , ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Turaya Samal pada wartawan di Ambon, Rabu (08/02/2023).

Di tegaskannya, Saat kita lakukan aspirasi ke jakarta tidak ketemu Pempus dan hanya ketemu dengan anggota Komisi IV DPR RI yang salah satu anggotanya juga asal Dapil Maluku yaitu ibu Saadiah Uluputty dan di sampaikan bahwa LIN itu tidak jadi di Provinsi Maluku.

“Informasi LIN dan ANP yang batal ini juga belum secara resmi ada pada mereka,nanti ketika rapat dengar pendapat bersama Dirjen dan Menteri terkait maka disitu DPR RI akan tanyakan kembali, karena itu sudah janji Pemerintah,” ujar Politisi PKS Maluku itu.

Sebagai anggota DPRD Maluku ,menyikapi masalah ini kita akan menanyakan hal ini kepada Pemerintah Daerah (Pemda ) Maluku dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku .

“Kita akan tanya Gubernur kenapa LIN dan ANP tidak jadi” ujar Legislator Dapil Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) itu.

Kita kaget juga saat di jakarta kemaren saat lakukan aspirasi, dan secara kasar bisah di bilang ini PENIPUAN bagi rakyat Maluku “.

Pertemuan anggota komisi II DPRD Provinsi Maluku dan komisi IV DPR RI di terima langsung oleh Saadiah Uluputty dan beberapa anggota lainnnya, pungkasnya.

Hurasan : Perampokan Hasil Laut Maluku Lewat Kebijakan KKP RI

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – : Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, merupakan upaya perampokan terhadap hasil laut Maluku telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014’pasal 27, yaitu kewenangan pengelolaan laut untuk Provinsi adalah 0-12 mil.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku ,Ruslan Hurasan pada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, senin (06/02/2023).

Menurutnya, Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan terbesar di Indonesia, dengan luas laut 92,4 persen, dan daratan hanya 7,6 persen, dengan wilayah laut yang begitu luas.

Maluku menjadi daerah penghasil perikanan terbesar di Indonesia. 26,4 persen potensi perikanan nasional berasal dari Maluku dengan estimasi 1,72 juta ton per tahun.

Kekayaan laut yang dimiliki Maluku kata Hurasan, membuat perusahaan perikanan, baik domestik maupun ineternational berbondong-bondong datang menguras ikan di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang ada di laut Maluku, yaitu WPP 714 Laut Banda, WPP 715 Laut Seram, dan WPP 718 Laut Arafura. Hal ini tentu berdampak buruk, terutama nelayan lokal dari sisi pendapatan, karena kalah saing.

Bahkan saat ini, kapal ikan diatas 30 GT yang sebelumnya hanya beroperasi diatas 12 mil sesuai, kini telah beroperasi di perairan 0-12 mil.

Hal ini merujuk Peraturan Menteri Kelautan dam Perikanan nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

Jadi yang dimiliki nelayan 10 GT batasnya 0-12 mil dan sekarang 30 GT sudah bisa masuk kedalam, akhirnya bertabrakan dengan nelayan kecil

“ini kan kewenangan Provinsi nelayan 10 GT, tapi dengan adanya keputusan menteri perikanan, mengisyaratkan 30 GT sudah bisa ambil sampai 12 mil ke permukaan laut. Akhirnya terjadi konflik dengan nelayan daerah. Jadi Pemerintah Pusat sudah mulai rampok.”ujarnya.

Selain itu, kata Hurasan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perikanan telah berdampak bagi pasokan ikan pada 22 unit pengelolaan ikan yang beroperasi WPP 714 dan 715 di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, maupun Kabupaten Buru.

22 unit yang kita punya tidak beroperasi lagi, karena kebijakan Menteri Perikanan sudah masuk sampai di wilayah perikanan kecil, kemudian pemprov tidak batasi lagi karena izin dari kapal itu dari Pemerintah Pusat, daerah hanya 0-12 mil,”pungkasnya.

Watubun : Perempuan Tual bisa berperan redam meluasnya konflik

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menilai kaum perempuan dari dua komunitas di Kota Tual, Maluku bisa meredam provokasi yang menyebabkan meluasnya konflik di kota setempat.

“Kami salut dengan peran para ibu lewat gerakan spontanitas meminta penghentian konflik yang terjadi antara dua kelompok masyarakat di Kota Tual antara yang pro maupun kontra,” kata Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun di Ambon, Senin (06/02/2023).

Karena sikap orang Kei itu sangat tegas dan siap mati hanya karena dipicu persoalan batas tanah dan menghina kaum perempuan.

Menurut dia, kalau masalah ‘Sasi adat’ atau ‘Haweari di Kepulauan Kei itu melambangkan perempuan, maka bila ada orang merusak simbol adat tersebut berarti dia dianggap telah merusak harkat dan martabat kaum perempuan.

“Atau dengan kata lain telah menelanjangi kaum perempuan Kei dan sanksinya juga ada di situ,” tegasnya.

Jadi, misalkan, kalau terjadi masalah seperti itu dan kemudian secara spontan seluruh kaum perempuan bergerak berarti perempuan mengambil alih penyelesaian seluruh konflik itu supaya dia menjadi bagian yang utuh dan mendinginkan suasana.

Langkah ini terbukti efektif karena di saat konflik mau diarahkan semakin melebar lewat aksi provokator tetapi justru peranan kaum perempuan jauh lebih hebat untuk bisa meredam suasana yang memanas.

Hal ini membuktikan betapa pentingnya perempuan dalam kehiduapan masyarakat Kei.

“Terbukti konflik yang mau melebar oleh provokator, tetapi perempuan jauh lebih hebat dari pada provokator,”pungkas Watubun.

Warga Korban Eksekusi Batu Merah Temui Ketua DPRD Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban esekusi pada 62 rumah di Jalan Jenderal Sudirman Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku untuk menemui Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun guna menyampaikan aspirasi mereka terkait eksekusi atas lahan tersebut.

Mereka meminta DPRD sebagai lembaga rakyat di daerah ini, untuk menyikapi persoalan eksekusi dengan mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Biro Aset Daerah Maluku untuk melihat kembali lahan yang selama ini ditempati kurang lebih 1000 meter persegi.

Menurut mereka, bahwa proses esekusi yang dilayangkan tidak mendasar. Karena lahan yang mereka tempati dari tahun 2000 sampai saat ini sudah ada kesekapatan dengan pihak pemilik yang saat itu mereka jual dengan harga sebesar Rp 250.000 – Rp 350.000 per meter persegi.

“Jadi hasil pertemuan itu, kami melakukan kesepakatan harga dan berita acara, sehingga seluruh pembayaran itu sudah kami lakukan dengan total sebesar Rp 200,5 juta,” kata korban Eksekusi saat melakukan pertemuan dengan DPRD dibawa pimpinan DPRD di ruang kerja Ketua DPRD Maluku, Senin (06/02/2023).

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST, yang didampingi Komisi IV DPRD Maluku, mengatakan berdasarkan surat yang disampaikan kepada DPRD dalam hal ini Komisi I tersebut mungkin akan disampaikan kembali untuk diperhatikan.

“DPRD tidak mencampuri urusan itu, karena urusan hukum sudah selesai, tidak mungkin kita mau minta bahwa eksekusi itu dibatalkan. Jadi terkait dengan eksekusi lahan di Negeri Batu Merah yang ada di Jalan Sudirman, dan DPRD prinsipnya menerima semua aspirasi dan akan disikapi,”kata Watubun, kepada warrawan usai melakukan rapat bersama dengan pihak korban eksekusi rumah di Desa Batu Merah pada Selasa (31/01/2023).

Menurut Watubun, proses eksekusi itu merupakan ranah hukum. DPRD, Pemerintah Provinsi akan melihat batas-batasnya karena ada informasi jika ada tanda negara yang dikuasai oleh pemerintah provinsi.

“Ini bisa meletakkan rasa keadilan secara sosial, tetapi harus berdasarkan bukti dan fakta. Yang pasti kita ingin atensi soal masyarakat yang sudah pernah membayar kepada pihak yang menggunakan perkara,”ujar Watubun seraya menambahkan pihaknya sementara meminta untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga seluruh proses ini nanti kita akan tindaklanjuti secara baik, sebab ada yang merasa sudah membayar tapi kemudian dia kena dampak jadi ini yang harus di perhatikan secara baik.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary, SH, kembali menegaskan, DPRD tidak bisa mencampuri proses eksekusi yang sudah dilaksanakan, karena putusan pengadilan sudah ingkrah dan Esekusi penetapan sudah keluar dan dilaksanakan.

Ikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Sekda Maluku Dengar Arahan Presiden

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara virtual di Kediaman Gubernur Maluku, Senin (6/2/2023).

Pertemuan dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan MPR/DPR/DPD RI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahedra Siregar serta para Gubernur se-Indonesia.

Dalam acara bertema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi”, Presiden Jokowi menekankan beberapa point penting diantaranya meminta OJK untuk memberikan dukungan penuh bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Presiden mengatakan, di sektor inilah yang menjadi kekuatan bagi negara dan memberikan kesempatan kerja bagi rakyat.

“Saya ingin agar dukungan terhadap sektor UMKM itu diberikan perhatian yang lebih, karena kekuatan kita ada disini. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak banyaknya, namun dengan kehati- hatian yang tinggi, karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,” kata Presiden mengingatkan.

Selain itu, dalam arahannya Presiden juga menekankan, konsistensi hilirisasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju.

Dikatakan, nilai tambah yang dihasilkan hilirisasi sangat besar.

“Berdasarkan data yang diterima, proyeksi dampak hilirisasi minerba, gas migas dan sumber daya laut itu bisa sampai angka USD 715 billion dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar,” tekan Presiden.

Mengilas balik, Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2018, Indonesia masih berada di jajaran lower middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian sempat masuk ke jajaran upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas dan kembali menurun akibat pandemi.

“Dan di tahun 2022, Indonesia sudah kembali naik menjadi upper middle income country, sehingga inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita. Ini yang kita harapkan betul-betul. Kita harus bisa melompat maju ke depan. Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini, kalau kita ingin menjadi negara maju. Di semua komoditas, baik itu yang namanya CPO, Minerba, baik yang berasal dari sumber daya alam laut kita, semuanya kita hilirkan,”tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden kembali meminta dukungan OJK untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilrisasi.

“Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK terkait ini. Bagaimana memberikan sosialisasi pentingnya hilirisasi. Karena proyeksi dampak hilirisasi bagi PDB sangat besar,” tandas Presiden.

1...196197198...283Halaman 197 dari 283