Ambon, Maluku.news – Tiga tahun berlalu, sebagian masyarakat terdampak bencana Gempa tahun 2019 di Kabupaten Maluku Tengah, hingga kini belum juga menerima bantuan dana dari pemerintah untuk memperbaiki atau rehab rumah mereka.

Hal ini-pun diakui Anggota DPRD Maluku, Halimun Saulattu kepada wartawan di Ambon, senin (09/01/2023).

Katanya, dalam pelaksanaan reses, masyarakat suli dan sekitarnya menginginkan agar bantuan yang dijanjikan harus secepatnya direalisasikan.

Dengan menindaklanjuti hal tersebut, Halimun mengakui telah berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malteng. Dari penjelasan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belum disalurkan bantuan dana bencana, dikarenakan masih dalam perbaikan data.

“Memang datanya menurut Kepala BPBD waktu inventarisasi data awal itu karena menggunakan surat keterangan kependudukan, sementara dari BNPB meminta dokumen lengkap kependudukan resmi KTP, KK dan lainnya,”ungkapnya.

Jika perbaikan data selesai, Halimun memastikan Pemkab Malteng akan langsung menyalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Mungkin dalam waktu dekat sudah bisa jalan,” ucapnya.

Hal serupa juga dikeluhkan masyarakat Tehoru terkait infrastruktur yang rusak akibat gempa,

“Masyarakat mengeluh terkait infrastruktur bencana di tehoru sampai sekarang belum ada perbaikan. Harapannya pemda kabupaten bisa melihat itu,”tuturnya.

Hal lainnya dikeluhkan berkaitan sulitnya nelayan mendapatkan Bahan Bahan Minyak (BBM).

Menerima keluhan tersebut, Halimun telah menghubungi Kepala Dinas Perikanan Maluku Tengah untuk membuka diri dalam menyikapi persoalan dimaksud, dengan memberikan surat keterangan bagi nelayan untuk mendapatkan BBM dengan mudah.

“Solusinya merena ke dinas perikanan, minta surat keterangan dari dinas kemudian dibawa ke SPBU supaya bisa dijual kepada mereka,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku sesuai agenda komisi-komisi di awal 2023 akan melakukan kegiatan pengawasan dengan ke beberapa daerah.

“Komisi-komisi akan turun melakukan pengawasan di awal tahun ini menyangkut penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022 sampai sejauh mana penyerapan APBD? Dan dampaknya ke masyarakat seperti apa”.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Maluku John Lewerissa di Ambon, Rabu (18/01/2023).

Kaitannya dengan itu, Komisi II akan melakukan persiapan dalam waktu dekat  berupa pelaksanaan Bimtek yang ditindaklanjuti dengan agenda pengawasan,

“Pengawasan ini dilakukan kurang lebih hampir 1 bulan atau 29 hari. Setelah itu, Komisi akan melakukan beberapa pengawasan di beberapa kota/kabupaten terkait dengan Pertanian, Perikanan, dan pertambangan,” sambungnya.

Ke depan, Komisi II akan melakukan  beberapa kegiatan lagi menyangkut “On The Spot”, studi banding, dan pendalaman masalah-masalah khusus terkait tiba-tiba ada pengaduan dari masyarakat.

“Karena semua itu berkaitan dengan anggaran APBD,” tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Akhir-akhir ini persaingan Transportasi Online dan Transportasi lokal makin bersaing. Persaingan itu terasa dengan kehadiran Transportasi online Maxim.

Merasa dirugikan dalam merebut para pengguna Transportasi dalam persaingan harga, maka para pengemudi Grab online baik roda dua atau empat dan Transportasi lokal datangi Komisi III DPRD Provinsi Maluku.

Padahal kehadiran Maxim di Maluku, khususnya Kota Ambon, dianggap sangat membantu masyarakat. Karena memiliki tarif yang lebih murah dari jasa transportasi lainnya. Bahkan jangkauan Maxim mudah dijangkau.

Kepada wartawan di ruang rapat komisi III DPRD Provinsi Maluku, rabu (18/01/2023) setelah menerima perwakilan Grab dan asosiasi angkutan kota, Saoda Tethol katakan ada permintaan audence dari asosiasi angkutan Kota .

Menurut wakil ketua komisi III itu, mereka merasa resah dengan kehadiran Transportasi online Maxim .

‘Mereka (Maxim) menentukan harga di bawah standard, dan mereka (Grab) merasa dirugikan dan harus ada solusi yang dicari untuk semua para pengusaha angkutan konvensional maupun online. Dan kita harus duduk bersama dengan Dinas Perhubungan Maluku maupun Kota Ambon, untuk menyetarakan satu harga. Sehingga jangan ada usaha online mematikan para pengusaha transportasi konvensional ini,” jelas Saudah.

“Jangan mereka dengan promosi harga dengan sangat rendah, terus pada akhirnya semua konsumen lari ke angkutan online Maxim dan meninggalkan semua angkutan yang lain.”

Pada suatu ketika mereka semua tutup, maka bisa saja usaha online ini menaikan harga.itu biasanya pasar, pengusaha punya strategi-strategi tertentu .

Selanjutnya kata Tethol, ini yang harus diantisipasi dengan mendudukan semua pihak yang punya kompeten untuk duduk bersama kemudian mengestimasi harga teratas dan terbawah , baik itu online maupun konvensional.

Masalah ini harus duduk bersama untuk menyatukan satu harga .Harga itu akan diestimasi dengan jauhnya jarak tempuh perjalanan pengguna Transportasi, pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Komisi I DPRD Propinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan Bawaslu Propinsi Maluku dalam membahas persiapan pemilihan umum serentak dan pemilihan Kepala Daerah tahun 2924, demikian yang di sampaikan Ketua Komisi I, Amir Rumra kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat di ruang rapat komisi I, kantor DPRD Maluku, Selasa (17/01/2023).

Rumra menjelaskan, dalam rapat ini Bawaslu Propinsi Maluku telah menyampaikan sejumlah persoalan yang terkait dengan persiapan perhelatan pemilu serentak tahun 2024.

“Sebelumnya persoalan ini kita sudah bicarakan dengan pemerintah daerah yang terkait dengan persoalan hibah, karena rezim yang nantinya kita hadapi ini baru dan berbeda, karena pemilunya serentak,” Jelasnya.

Menurutnya, proses dan tahapan Pemilu serentak sudah dimulai tahun 2023 ini, oleh karenanya usulan hibah anggaran yang diajukan oleh Bawaslu dapat di respon dan hal itu benar-benar sesuai dengan kondisi dan realitas yang terjadi, dan nantinya juga di lakukan verifikasi oleh kesekjenan masing-masing, baik KPUD maupun Bawaslu Propinsi Maluku.

Pada kesempatan itu, ketua Bawaslu Propinsi Maluku, Subair, menjelaskan juga, dalam pertemuan tadi banyak hal yang kami bicarakan yang terkait dengan pemilihan umum serentak tahun 2024, yaitu pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden dalam tugas dan fungsi kami untuk melakukan pengawasan.

“Hal yang kami bicarakan dengan komisi I tadi adalah permintaan Bawaslu terkait hibah tanah, termasuk juga kami menyampaikan tentang permohonan Bawaslu Kepada Pemerintah Daerah terkait juga dengan pengajuan hibah untuk Pilkada serentak tahun 2024 kedepannya,”Jelasnya.

Menurutny, sebagai mitra, kami berharap DPRD dengan kewenangannya dapat membantu menyelesaikan segala persoalan untuk secara bersama-sama menciptakan pemilu serentak yang baik di Provinsi Maluku ini.

Ambon, Maluku.news – Komisi IV DPRD Maluku menggelar rapat evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2022.

Rapat evaluasi berlangsung secara tertutup di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (17/01/2023). Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Rofik Afifudin.

Turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangadji dan Sekretaris Dinas, Husein.

Usai rapat, Afifudin kepada wartawan menjelaskan terdapat berbagai program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, yang evaluasi pada beberapa Kabupaten/Kota, seperti pembangunan sekolah, mobiler di Tam, Toyando, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dari hasil evaluasi, kata Rofik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku memastikan seluruh program telah terlaksana dengan baik.

“Kata Kadis, dalam pelaksanaan program yang dijalankan seperti di Tam, Tayando sedikt mengalami kendala dalam hal transportasi untuk pengiriman material. Alhamdulilah semuanya selesai, kalau pun tinggal fisiknya saja, terutama di Tam karena transportasinya sulit tetapi semuanya sudah selesai tinggal mobiler,” ujarnya.

Kemudian pembangunan SMK Pamahanunusa di Kabupaten Maluku Tengah, yang sebelumnya terkendala persoalan tanah, namun sudah terselesaikan.

“Dinas agar sebelum mengusulkan lewat Dapodik harus dilakukan verifikasi jangan sampai kejadian yang dialami, yaitu ada ketika diusulkan banyak disampaikan tanah milik sekolah, ternyata setelah pembangunan bukan itu, seperti di SMK Pamahanunusa. Apa boleh buat harus dilakukan perubahan konstruksi atas sekolah itu. Kami minta juga agar pekerjaan tidak boleh dianggap remeh, maka seluruh konsultan pengawasan harus selalu ada di lokasi melihat progres dari proses pembangunan sekolah itu,” tutur Rofik.

Sebagai tindaklanjut, pihaknya telah agendakan untuk dilaksanakan pengawasan secara langsung ke lapangan, dalam rangka memastikan apakah yang disampaikan Kepala Dinas benar atau tidak.

“Kita belum bisa mengambil kesimpulan apakah penjelasan itu dibenarkan atau tidak nanti pada saat pengawasan untuk memastikan seluruhnya,” pungkas Rofik.

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku kini tengah serius dalam penyiapan kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (17/01/2023).

Katanya, DPRD Maluku telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku, dalam penyiapan kebutuhan anggaran Pilkada, yang bersumber dari APBD.

“Pileg kita tahu bersama sumber pembiayaan APBN, yang sementara kita serius dan gumuli adalah mulai persiapan dan penyiapan untuk anggaran pelaksanaan pilkada. Karena ini pilkada serentak, berkoordinasi seperti yang dilakukan DPRD dan Bawaslu termasuk KPU beberapa hari lalu menjadi penting kita satukan presepesi tentang kebutuhan untuk penganggaran pilkada, karena sumber peganggatan kepala daerah bersumber dari APBD baik Provinsi Maluku maupun Kabupaten/kota,” tuturnya.

Ditanya besaran anggaran Pilakada, kata Sairdekut DPRD masih menunggu usulan proposal lanjutan dari Bawaslu maupun KPU Maluku.

“Nanti setelah proposal diterima DPRD Maluku baru kita membicarakannya. Besok ada rapat lanjutan lagi terkait agenda dimaksud,” ujarnya.

Sardekut juga meminta kepada Pemda 11 Kabupaten/kota, untuk menindaklanjuti di daerah masing-masing sesuai aturan yang berlaku.

“Ini penting untuk ditindaklanjuti bersama dengan pemda di 11 Kabupaten, untuk membicarakan soal keburukan penganggaran pelaksanaan pilkada Gubernur, maupun Bupati/Walikota,” pungkasnya..

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera mengfungsikan wisma Maluku yang beralamat pada jalan kebun kacang raya nomor 20 Jakarta Pusat sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan asil daerah (PAD).

Demikian disampaikan Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut kepada wartawan, Senin 16/01/2023.

Dikatakan Sairdekut Pada tahun 2023 ini kami berharap Pemerintah Provinsi Maluku sudah harus bisa memfungsikan wisma Maluku atau mess Maluku di jakarta karena sudah berapa tahun ini tidak difungsikan dan kami berharap untuk tahun 2023 ini mess Maluku sudah harus difungsikan untuk masyarakat maluku yang bisa ke Jakarta dan tinggal di sana sehingga dan bisa menambah pendapatan asil daerah,” Ujar Sairdekut.

Dimana sudah beberapa tahun ini mess Maluku tidak difungsikan dan Pemerintah Provinsi tidak ada pemasukan dari itu,”Jelas Politisi Gerinda tersebut.

Untuk itu,Kita berharap Mess Maluku bisa difungsikan karena bukan soal pendapatan asli daerah ( PAD ) dari situ tapi soalnya adalah mess itu menjadi simbol atau ikon Maluku di Jakarta dan karena itu kami mendorong untuk Pemerintah Provinsi Maluku segera untuk memastikan mess itu bisa digunakan untuk tahun 2023 ini.

Ditambahkanya mess Maluku itu menjadi salah satu aset Pemerintah Provinsi karena dia berada ditempat strategi untuk itu sangat rugi kalau Pemerintah Provinsi Maluku tidak memgambil langkah cepat untuk memfungsikan lagi Mess Maluku.,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw tanggapi rusaknya armada Kapal, KM. Kapitan Jongker yang diketahui belum sempat beroperasi selama setahun sudah rusak.

Pasalnya, Kapal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kapitan Yongker, Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menghabiskan 2 miliar rupiah.

Menurut Richard, terkait dengan kapal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab dari Pemkab SBB.

“Misalkan kalau kapal itu tidak layak dipergunakan. itu yang lebih tahu Pemkab SBB. Jika ada temuan yang tidak layak dari kapal tersebut, maka ada kemungkinan besarnya juga ada tidak   penyelewengan,”Cetus politisi asal Golkar tersebut. Senin (16/01/2022)

Maka dari itu, dirinya meminta untuk dengan segera melakukan proses pemeriksaan tersebut disana, terkait dengan pembelian kapal maupun pihak-pihak terkait yang ikut andil dalam pembelian kapal tersebut.

“Inikan patut dipertanyakan, tidak masuk akal kapal belum beroperasi sampai setahun sudah bolong,”ujarnya.

Ia mengatakan, dengan nilai kapal sekitar 2 Miliar itu harusnya kapal tersebut tidak dengan secepat itu mengalami kerusakan.

“Bayangkan nilai kapal sekitar 2 miliar itu bukan anggaran yang kecil, itu anggaran yang sangat besar dan harusnya dapat beroperasi dengan lama, bukan belum setahun sudah rusak,”pungkasnya.

Sekali lagi kami minta agar aparat penegak hukum segera melakukan proses penyelidikan dan menangkap setiap pelaku yang terlibat.

supaya ini menjadi perhatian atau warning bagi Pemkab Kota yang lain.

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Maluku melakukan On The Spot lapangan terkait dengan polemik pembangunan jembatan penghubung antara Dian Pulau-Tetoat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw kepada awak media di ruang Komisi III DPRD Maluku. Senin 16/01/2023.

Dikatakanya Pemutusan sementara kontrak kerja pekerjaan jembatan tersebut dilakukan pada Jumat, 13 Januari lalu, dan untuk sementara pemutusan kontrak kerja dilakukan karena harus ada analisa dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

Setelah melakukan kordinasi dinas PUPR Maluku dengan Kementrian PUPR bertemu dengan Komite Keselamatan Jembatan dan Teowongan Jalan (KKJTJ) dan hasil kordinasi dari peetemuan tersebut KKJTJ menurunkan tim untuk melihat secara langsung pekerjaan jembatan Dian Darat- Totoat.

Setelah tim dari KKJTJ melihat secara langgsung pekerjaan jembatan tersebut mereka meminta untuk dihentikan sementara pekerjaan pembangunan Jembatan sampai menunggu hasil kajian teknis oleh KKJTJ dan akan dilanjutkan pembangunan kembali.

Untuk diketahui anggaran yang diperuntukan sekitar 7 miliard lebih dan yang telah digunakan untuk pekerjaan tersebut sekitar 4 miliard sehingha sisa anggaran 3 milard lebih itu dikembalikan kepada kas Daerah.

Untuk itu Komisi III DPRD Maluku akan berkoordinasi dengan Piminan DPRD Maluku sekaligus korninator Komisi III Benhur G Watubun untuk bertemu dengan tim KKJTJ di Jakarta untuk menanyakan sampai sejau mana hasil kajian teknis mereka dan solusi apa terhadap penyelesaian jembatan ini.

Ditambahkanya karena kalau kita terburu buru untuk menyelesaikan jembatan ini akan juga beresiko dan berdampak kepada masyarakat dan untuk itu pihak dari KKJTJ tidak mau hal tersebut terjadi,”ujarnya.