Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Murad Ismail, Senin (13/2/2023) meresmikan Kantor Majelis Latupati Maluku yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sekaligus menghadiri penganugerahan gelar kehormatan adat kepada Widya Pratiwi Murad sebagai Ina Latu Maluku.

Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, Gubernur Maluku Murad Ismail memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat atas persemian kantor Majelis Latupati Maluku sebagai sarana representatif, yang akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Majelis Latupati Maluku bersama jajarannya.

“Saya yakin, kantor yang baru ini akan memberi motivasi untuk berkarya lebih baik lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa tahun 2023 ini sudah memasuki tahapan Pemilu 2024.

“Untuk itu, saya mengajak kita semua khususnya para Majelis Latupati, Bersama para Raja se-Maluku, agar tidak terpolarisasi demi kepentingan politik kekuasaan, atau maraknya ujaran-ujaran kebencian dan fitnah (hoaks),” tandas gubernur.

Turut menghadiri acara peresmian Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latif, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, Sekda Maluku Sadali Ie, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku dan Majelis Latupati Maluku.

Ambon, Maluku.news – Widya Pratiwi Murad dianugerahi gelar kehormatan adat oleh Majelis Latupati. Maluku. Penganugerahan gelar kehormatan ini dilaksanakan di Kantor Majelis Latupati Maluku yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi-Passo, Kecamatan Baguala, Ambokn, Senin (13/2/2023).

Gelar kehormatan adat yang diberikan kepada isteri Gubernur Maluku adalah “Ina Latu Maluku (Ibunya seluruh orang Maluku”, atas dedikasi membantu Upu Latu Maluku yakni Gubernur Maluku. Penganugerahan berdasarkan Keputusan Majelis Latupati Maluku No.03/SK/MLM/02/2023.

Proses penganugerahan diawali dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Majelis Latupati Maluku, Ibrahim M.H. Wokas dilanjutkan dengan pemasangan mahkota, salempang dan penyematan PIN oleh Wakil Ketua Majelis Latupati Maluku dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam dari Ketua Majelis Latupati Maluku.

Prosesi pemberian gelar adat juga turut disaksikan Gubernur Maluku Murad Ismail, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latif, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, Sekda Maluku Sadali Ie, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku dan Majelis Latupati Maluku.

Terkait dengan pemberian gelar kehormatan adat kepada Ibu Widya Pratiwi Murad sebagai “Ina Latu Maluku”, Gubernur yang juga “Upu Latu Maluku” menyampaikan bahwa, setiap pemberian gelar kehormatan adat, pasti memiliki alasan dan pertimbangan tertentu, tapi yang jauh lebih penting adalah, bagaimana sang penerima gelar, mampu mengemban amanah, atas gelar tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Saya percaya ibu Widya akan memberikan sumbangsih terbaik, bagi negeri raja-raja ini,” tandas Gubernur.

Piru, Maluku.news – Ina Latu Maluku, Widya Pratiwi Murad, yang juga isteri Gubernur Murad Ismail, menghadiri penyelenggaraan kegiatan bakti sosial pengobatan umum, sunatan massal, operasi minor, pemeriksaan lab sederhana, pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang diselenggarakan Lentera Muda Nakes Waelata Telu di Desa Piru Dusun Air Pesi dan Negeri Eti, Kabupaten Seram Bagiam Barat (SBB), Minggu (13/2/2023).

Gubernur Maluku Murad Ismail pun turut menghadiri kegiatan dimaksud. Selain Gubernur tampak hadir, Pj. Bupati SBB Andi Chandra As’aduddin, Forkopimda Kab. SBB, sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Provinsi dan Kabupaten SBB, Tim Inalatu Malika, Pengurus dan anggota TP PKK Provinsi dan Kabupaten SBB serta Ketua dan Pengurus Lentera Muda Nakes Waehata Telu.

“Selaku Inalatu Maluku, saya sangat bersyukur dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lentera Muda Nakes Waehata Telu yang telah menggelar bakti sosial kesehatan, yang bertujuan membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu yang ada di
Kabupatem SBB, khususnya di Desa Piru Dusun Air Pesi dan Negeri Eti,” ungkap Widya.

Lebih lanjut, Widya mengatakan, kegiatan bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan ini merupakan wujud kerja nyata kepedulian sosial Lentera Muda Nakes Waelata Telu kepada masyarakat di daerah ini, terkhusus di kabupaten SBB.

Bakti sosial kesehatan ini tentunya sangat baik dan langsung dirasakan oleh masyarakat, dimana kegiatan tersebut memberikan suatu pelayanan preventif dan kuratif. Pada pasien preventif agar keluhan pasien dapat dicegah progresivitasnya dan kuratif untuk mengibati semaksimal mungkin setiap keluhan pasien.

“Oleh sebab itu, saya mengucapkan terimakasih kepada tenaga kesehatan yang tergabung dalam Lentera Muda Nakes Waelata Telu atas kontribusinya telah melaksanakan satu terobosan pengobatan dan pelayanan kesehatan gratis yang sangat bermanfaat bagi masyaraka. Semoga niat baik kita untuk mewujudkan Maluku sehat ini, terus berprogres dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat Maluku,” tandas Widya.

Widya pun berharap, dengan adanya kegiatan bakti sosial kesehatan yang diadakannya saat ini, masyarakat Kabupaten SBB dapat terbantu kesehatannya.
“Dan semoga bakti sosial ini dapat terus berlanjut di tahun yang akan datang, dan menjadi motivasi bagi stakeholder lainnya untuk terus bergerak membantu masyarakat,” tandas Widya

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel E. Huwae menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Ambon, Jumat (10/02/2023) yang berlagsung di Aula Kantor LPP RRI Ambon.

Acara sertijab Kepala LPP RRI Maluku dipimpin Dirut LPP RI, Dr. I. Hendrasmo, MA dari pejabat lama, Jaya Maulana Rukmantara, SE,.M.Si kepada pejabat baru Drs. Apral Miswirawan, mm.

Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Huwae mengucapkan selamat datang dan selamat mengabdi kepada sdr. Drs.Apral Miswirawan, beserta keluarga di Maluku, semoga dapat membangun komunikasi dan koordinasi bersama instansi terkait dalam mengembangkan LPP RRI Ambon ke depan.

“Dan kepada saudara sdr. Jaya Maulana Rukmantara, SE,.M.Si beserta keluarga, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas pengabdiannya selama bertugas di Maluku, dan menyampaikan selamat jalan dan selamat bertugas ditempat yang baru,” ucap Huwae.

Sebagai lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi untuk memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta sebagai sarana kontrol sosial, LPP RRI Ambon kata Gubernur, sangat membantu pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyuarakan informasi secara akurat, aktual dan seimbang sehingga masyarakat memiliki informasi yang benar dan dapat dipercaya.Bahkan, LPP RRI mampu menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.

“Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada LPP RRI Ambon atas kerjasama yang telah terbangun selama ini, termasuk berperan aktif untuk menyebar-luaskan program-program Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Harapan saya, kerjasama yang telah terjalin selama ini, terutama dalam memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat, dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Apalagi mengantisipasi berkembangnya berita-berita palsu dan tidak benar atau hoax, yang sengaja disebarluaskan oleh pihak tertentu untuk memecah belah persatuan anak bangsa,” tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, meminta seluruh pimpinan OPD, para peneliti dan akademisi, pelaku usaha dan UMKM serta seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku, untuk bersinergi dan berkolaborasi guna mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam program pendampingan hilirrisasi produk, pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus di Maluku.

Demikian hal itu disampaikan Sekda saat menghadiri kegiatan “Membangun Kejayaan Baru Jalur Rempah Indonesia” pada Jumat
(10/02/2023), di lantai V Santika Hotel, Ambon.

Sekda mengatakan, sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki potensi kekayaan alam melimpah antara lain kelautan dan perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata.
Potensi ini merupakan tumpuan pemerintah daerah yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja di wilayah Maluku.

“Kegiatan terpadu yang dilaksanakan hari ini antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan UMKM, hilirisasi produk diharapkan dapat menghasilkan obat tradisional dan pangan berbasis kearifan lokal,” harap Sekda.

Ditempat yang sama, Kepala BPOM RI, Penny Lukito yang hadir langsung untuk membuka kegiatan mengatakan, sebagai wujud keberpihakan terhadap UMK di wilayah Maluku, BPOM bersama Pemerintah Provinsi Maluku bersinergi melalui kegiatan “Membangun Kejayaan Baru Jalur Rempah Indonesia”.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan hasil koordinasi dan tindaklanjut kerja sama antara BPOM, Komunitas Empu, dan Yayasan Benih Baik dalam peningkatan keamanan dan mutu produk jamu. Di samping itu, juga dukungan dari asosiasi industri seperti Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan industri pangan olahan yang berkomitmen sebagai Orang Tua Angkat (OTA) bagi UMK Pangan Olahan di Maluku.

“Provinsi Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia yang telah dikenal mancanegara sejak lama. Di samping sebagai penghasil rempah, kepulauan di wilayah Maluku
juga banyak ditumbuhi tanaman khas daerah Indonesia Timur. Usaha Mikro Kecil (UMK) di Provinsi Maluku pun telah bertumbuh dengan banyak memproduksi pangan olahan dan obat tradisional dengan
bahan baku lokal yang khas,” jelas Penny.

Ia menerangkan, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam momen ini mencakup Focus Group Discussion (FGD) Sinergisme dalam Pengembangan Potensi Kekayaan Rempah di Wilayah Timur untuk Pangan Olahan dan Obat Bahan Alam Indonesia, pendampingan kepada 50 (lima puluh) pelaku usaha jamu gendong, pendampingan kepada 20 (dua puluh) UMK pangan olahan, khususnya olahan rempah dan sagu, Desk Regulatory Assistance dalam rangka Pelayanan Prima Percepatan Perizinan, dukungan ekspor dan hilirisasi hasil riset/inovasi, serta pameran produk pangan dan obat tradisional produksi UMK di Provinsi Maluku.

“Peningkatan permintaan maupun minat masyarakat terhadap jamu serta pangan olahan berbahan rempah dan sagu harus dikawal dengan memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan keamanan,
manfaat/khasiat/gizi, dan mutu produk. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata komitmen BPOM untuk membangun kembali kejayaan rempah Indonesia di Maluku dan mendorong inovasi olahannya,” terang Penny.

Dalam mendukung pengembangan UMK, sambung Penny, BPOM telah menggulirkan berbagai program pendampingan, asistensi, serta kemudahan registrasi, baik berupa keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bantuan pengujian, maupun fasilitasi hilirisasi riset/inovasi pangan olahan dan jamu. Namun demikian, seringkali permasalahan UMK lebih kompleks dan membutuhkan intervensi komprehensif. Kolaborasi program dari pemangku kepentingan lain, seperti lintas sektor, pemerintah daerah, maupun industri pangan olahan dan jamu sebagai OTA menjadi sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Untuk itu, BPOM juga mengawal program pendampingan UMK pangan olahan dan obat tradisional asal rempah dan sagu di Maluku dengan dukungan industri pangan olahan dan industri obat tradisional
sebagai OTA. Terdapat 7 OTA pangan olahan yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., PT. Konimex, PT. Mayora Indah Tbk., PT. Forisa Nusa Persada, PT. Kino Indonesia, PT. Heinz ABC Indonesia dan PT. Niramas yang memberikan bantuan alat produksi bagi UMK Pangan Olahan di Maluku, khususnya di Ambon dan Banda Naira. Terdapat 3 OTA obat tradisional yang memberikan alat bantuan kepada pelaku usaha jamu gendong, yaitu PT Bintang Toedjoe, PT indofarma, dan PT Kimia Farma,” pungkas Penny.

Terkait dengan rempah, salah satu program besar Pemerintah Indonesia yang digagas adalah Indonesia Spice Up the World. Program ini bertujuan agar kuliner Indonesia mampu berpenetrasi di pasar mancanegara, sehingga bumbu-bumbu asli Indonesia merajai dunia. Wilayah Maluku yang terkenal dengan pala, terutama Pala Banda yang bersertifikat Indikasi Geografis, kayumanis, dan cengkeh menjadi potensial untuk didorong melakukan ekspor rempah dan olahannya.

“Oleh karena itu, BPOM membuka kesempatan pendampingan UMK melalui desk regulatory assistance pada kesempatan hari ini. BPOM juga memberikan kesempatan UMK pangan olahan berdiskusi langsung secara daring dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sydney dan ITPC Johanesburg terkait akses informasi peluang ekspor ke Australia dan Afrika Selatan,” tutur Penny.

Pelaku usaha jamu gendong tak luput dari pendampingan BPOM, yang dilakukan melalui stikerisasi jamu gendong, salah satu contoh minuman jamu khas Ambon adalah Guraka Kenari yang berbahan baku jahe yang diberi taburan kenari. Hal ini dilakukan untuk menambah nilai dan kepercayaan
masyarakat kepada pelaku usaha yang mampu menghasilkan jamu gendong yang aman, bermanfaat dan bermutu.

“Ke depannya, diharapkan akan makin banyak usaha jamu gendong yang telah
distikerisasi, sehingga semakin meningkatkan daya saing jamu dan nilai ekonominya,” lanjut Kepala BPOM.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM turut menyaksikan penandatanganan komitmen OTA bagi UMK Pangan dan Obat Tradisional di Maluku dan menyerahkan secara langsung kepada pelaku UMK di Maluku berupa Nomor Izin Edar untuk produk obat tradisional dan pangan olahan, sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Tahap I dan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB); serta sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).

“Penyerahan berbagai sertifikat serta rangkaian kegiatan pendampingan UMK, termasuk penggalangan komitmen pendampingan dari OTA pangan olahan dan jamu pada hari ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha untuk berinovasi dan konsisten memproduksi produk olahan rempah yang berkualitas,” harap Kepala BPOM lagi.

Lebih lanjut, BPOM berkomitmen akan terus aktif melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman, serta memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan UMK pangan olahan dan usaha jamu gendong yang berdaya saing.

“BPOM juga terus meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui berbagai strategi untuk dapat melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan,” pungkas Penny.

Ambon, Maluku.news – Bergerak cepat, Jasa Raharja cabang Maluku menyerahkan santunan meninggal dunia kepada ahliwaris korban kecelakaan di Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Senin (09/02/2023).

Korban kecelakaan atas nama Disanto Oraplean, pengendara Sepeda Motor dengan Nomor Polisis DE6735 AL bertabrakan dengan minibus, korban meninggal dalam perjalanan ke RSUP Dr. J. Leimena Ambon.

”Pimpinan dan Staf PT Jasa Raharja Cabang Maluku menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang menimpa korban, kiranya Almarhum mendapat tempat yang baik disisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga diberikan ketabahan,”ujar Kepala PT Jasa Raharja Cabang Maluku, Herman Haurissa.

Setelah mendapatkan informasi kecelakaan, Petugas Mobile Service Jasa Raharja Cabang Maluku, Saudara Yulians Allen Katuuk dan Piket Unit Laka Satlantas Polres Ambon melakukan survey ke TKP.

Selanjutnya Saudara Dheny Sudjarwo, Petugas Jasa Raharja Samsat Masohi mengunjungi dan membantu persyaratan untuk penyelesaian santunan kepada ahliwaris korban di Desa Waraka, Kecamatan Elpaputih, Maluku Tengah.

“Kepada ahliwaris korban telah kami serahkan santunan meninggal dunia senilai 50 Juta rupiah via transfer ke rekening bank. Ini merupakan amanat UU. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Semoga meringankan beban keluarga,” Haurissa menambahkan.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Maluku juga menghimbau, kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara di jalan raya, karena keluarga menunggu dirumah dengan selamat.

Masyarakat kiranya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kantor Samsat sebagai sumber dana pembayaran santunan.