Beranda blog Halaman 195

Jasa Raharja, Tingkatkan Digitasisasi Bisnis Dan Kolaborasi Hadapi Tantangan 2023

0

Jakarta, Maluku.news – Peningkatan kinerja dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, akan terus menjadi concern bagi Jasa Raharja di tahun 2023. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah dengan terus menghadirkan berbagai inovasi digitalisasi proses bisnis dan inisiatif terobosan baru, yang berkolaborasi bersama dengan mitra kerja terkait dengan bentuk strategi stackholders engagement.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, mengatakan, bahwa kolaborasi dan digitalisasi proses bisnis penting untuk terus dilakukan sebagai salah satu upaya perusahaan menghadapi tantangan zaman.

“Karena kalau itu tidak benar-benar dioptimalkan, maka eksistensi kita akan tergerus oleh perkembangan zaman,” ujar Rivan di Jakarta, Kamis (16/02/2023).

Rivan menyampaikan, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Jasa Raharja di tahun 2022, telah terbukti efektif dalam mendongkrak kinerja perseroan. Berkat inovasi dan programprogram yang dijalankan bersama mitra kerja terkait di tahun lalu, Jasa Raharja mampu mencapai kinerja positif.

“Dari sisi pendapatan, kita patut apresiasi karena total penerimaan diperoleh 106%  dari RKAP dengan pertumbuhan 8,76%. Bahkan, 90% kantor cabang mencatatkan pertumbuhan hingga 2 digit,” ujar Rivan.

Dari sisi pelayanan, lanjut Rivan, kecepatan penyerahan santunan meninggal dunia bisa direalisasikan hanya 1 hari 6 jam atau lebih cepat 4 jam dari tahun sebelumnya. Sedangkan kecepatan penyelesaian berkas santunannya hanya 12 menit 2 detik. Peningkatan kecepatan santunan tersebut, antara lain buah dari kerja sama yang dilakukan Jasa Raharja dengan  2.453 rumah sakit, atau 100 persen dari rumah sakit yang berada di bawah naungan Kemenkes, dengan sistem layanan yang sudah kita integrasikan.

“Capaian ini tentu tidak membuat kita berpuas diri dan akan terus menjadi evaluasi. Namun, itu menjadi salah satu cerminan bahwa apa yang telah Jasa Raharja lakukan di tahun 2022 sudah pada jalur yang benar,” tambah Rivan.

Oleh sebab itu, Rivan mengatakan bahwa program-program yang memiliki dampak positif di tahun 2022 akan terus dikembangkan di tahun ini. “Manajemen dan insan Jasa Raharja berkomitmen untuk terus melakukan perubahan-perubahan dan inisiatif strategis, yang akan kita evaluasi secara berkala,” ujarnya.

Agar berbagai tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal, Rivan berpesan kepada seluruh insan Jasa Raharja untuk terus meningkatkan kompetensi dan selalu terjun langsung dalam proses pekerjaan. Sehingga, seluruh jajaran turut andil dan menjadi bagian dari proses keberhasilan perusahaan.

“Tentunya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja utama, seperti Korlantas Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan, yang telah mendukung upaya Jasa Raharja dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Rivan.

Sikapi Penghentian BOSDA Ke Madrasah Afifudin Angkat Bicara

0

Ambon, Maluku.news – Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Madrasah Alawyah (MA) atau Sekolah swasta lainnya, kini telah dihentikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Penghentian bantuan tersebut yang bersumber dari APBD ke Sekolah yang bernaung dibawah Kementerian Agama itu kemudian mendapat respon dari DPRD Provinsi Maluku.

Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin mengungkapkan telah mempertanyakan hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

“Kemarin menurut Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang dari Kanwil Agama sudah bertemu dengan beliau. Ini sementara dibicarakan,” ungkapnya di Ambon, kamis 16/02/2023.

Menurut Afifudin, tidak diberikannya lagi Bosda ke Sekolah Madrasah dikarenakan tidak adanya perhatian serous dari Dinas Pendidikan, Karena seiring terkadinya pergantian Kepala Dinas.

“Dinas Pendidikan selama ini juga tidak pernah terbuka, termasuk besaran Bosda yang diberikan kepada Sekolah Madrasah kepada kami, Mungkin pada saat pergantian kepala dinas, ada hal-hal seperti ini tidak diperhatikan,”ujarnya.

Dijelaskan Afifudin, sebagai tindaklanjut pihaknya sementara mencari dasar hukum yang kuat, agar program yang telah dihentikan ini dapat dilanjutkan kembali. Kalaupun dilanjutkan, Bosda yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, besaran anggarannya juga tidak sama dengan Sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan, hal ini dikarenakan Sekolah Madrasah merupakan kewenangan Kementerian Agama.

“Kita akan lihat kalau ada kemampuan keuangan daerah pasti berbagi, tetapi tidak sama dengan siswa siswi dibawah kewenangan Kementetian Pendidikan. Intinya ini soal kebijakan,” pungkasnya.

Optimalisasi Program TJSL Bentuk Kontribusi Jasa Raharja Bagi Keberlangsungan Ekosistem Masyarakat Tertib Berlalu Lintas

0

Ambon, Maluku.news – Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu mendukung pemerintah dalam hal ini, Jasa Raharja untuk terus berkomitmen mewujudkan pembangunan nasional, salah satunya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang, mengatakan, bahwa sebagai salah satu dari ekosistem dalam Kementerian BUMN, Jasa Raharja tidak hanya concern dalam menjalankan tugas utama, yakni memberikan jaminan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

“Kami dari Jasa Raharja juga turut berkontribusi terhadap berbagai aspek pembangunan nasional melalui program TJSL,” ujar Munadi di Jakarta, melalui press rilis yang diterima Maluku.News, Kamis (16/2/2023)

Di tahun 2022, lanjut Munadi, Jasa Raharja telah menyalurkan dana program TJSL secara optimal.

Dana tersebutpun di kabarkan telah disalurkan melalui sejumlah kegiatan, antara lain pelatihan dan penguatan UMK, pelatihan dan pemberdayaan teman disabilitas, pelatihan dan pemberdayaan ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, program dukungan keselamatan berkendara, penanaman pohon dan pelestarian alam, serta pemberdayaan nelayan.

“Kegiatan tersebut, tentunya telah kami selaraskan dengan apa yang menjadi titik fokus dari Kementerian BUMN dan program TJSL Jasa Raharja benar-benar berdampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar Munadi.

Selain program-program tersebut, TJSL Jasa Raharja juga dilakukan dalam bentuk Created Share Value (CSV), atau sejumlah kegiatan yang secara langsung telah mendukung kinerja dari perusahaan, baik dalam peningkatan sektor pendapatan, maupun pencegahan kecelakaan lalu lintas, antara lain program Traffic Hero, Jasa Raharja Road Safety Innovation (JR-Rovation), JRku BERSIH (kampanye keselamatan berkendara), dan Jasa Raharja Road Safety Ranger Kids.

Lebih lanjut Munadi menyampaikan, bahwa program TJSL Jasa Raharja akan dilakukan secara berkelanjutan. Alokasi anggaran pun akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, Munadi mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, agar dapat senantiasa tertib administrasi serta taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Sejatinya, apa yang dikeluarkan masyarakat dalam bentuk pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, akan kembali lagi kepada masyarakat. Salah satunya melalui berbagai program TJSL tadi,” imbuh Munadi

Diskominfo Maluku Bersama BPS Gelar Rapat Tim Penilai Internal EPSS

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, pada Kamis (16/2/2023), menggelar Rapat Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat tersebut dibuka oleh Asisten 2 Setda Maluku Meikyal Pontoh, yang dipimpin oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Asep Riyadi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Titus Renwarin, serta turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandi Wattimena, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Halimah Soamole, beserta unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya Pontoh menyampaikan, selain 2 OPD yang dijadikan pilot project, rapat yang diselenggarakan ini sangat penting juga untuk diinformasikan kepada 48 OPD lainnya, agar setiap OPD bisa paham dan menyamakan persepsi dengan berbagai indikator penilaian Statistik Sektoral yang ada sesuai dengan ketentuan dari Badan Pusat Statistik.

Sementara itu dalam wawancaranya Kepala BPS Provinsi Maluku, mengatakan rapat yang dilaksanakan ini diharapkan bisa menghasilkan penilaian yang objektif untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Statistik Sektoral di Maluku.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, yang telah menyelenggarakan rapat ini, tentu diharapkan bahwa kolaborasi antara BPS selaku Pembina Statistik Sektoral dan Dinasn Kominfo sebagai walidata Statistik Sektoral bisa melaksanakan evaluasi secara baik, dan kita semua siap bekerja untuk sukses dan terselenggaranya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektroal di Provinsi Maluku.”pungkasnya.

Tingkatkan Peran Mahasiswa Jasa Raharja Gandeng Unissula Dalam Inovasi Safety Campaign

0

Tingkatkan Peran Mahasiswa Jasa Raharja Gandeng Unissula Dalam Inovasi Safety Campaign

Jawa Tengah, Maluku.news – Jasa Raharja terus mengupayakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan terus  menggandeng perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kali ini, Jasa Raharja kembali membangun kerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

Kerja sama tersebut, juga tertuang dalam nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Sinergi Keselamatan Lalu Lintas, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dan Rektor Unissula Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,M.Hum, di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (15/02/2023).

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dalam sambutanya mengatakan, bahwa kerja sama tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan yang sama antara Jasa Raharja dan Unissula, dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kalangan generasi muda.

“Jadi lebih peduli dengan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain di jalan raya,” ujar Rivan.

Menurut Rivan, maksud dan tujuan dari kerja sama ini, adalah untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi antara Jasa  Raharja  dan pihak  Unissula dalam hal sinergi peningkatan keselamatan lalu lintas serta mengajak generasi muda untuk lebih peduli dengan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain di jalan raya dan menjalin  kerja sama yang lebih bersifat teknis lainnya di masa mendatang.

“Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, nantinya kami akan melakukan beberapa kegiatan sebagai sinergi peningkatan keselamatan lalu lintas, antara lain melalui literacy, creative   campaign, research dan internship, seminar, dan JR-Rovation,” ujar Rivan.

Kerja sama antara Jasa Raharja dan Unissula, lanjut Rivan, merupakan langkah awal kolaborasi dalam upaya manfaat perlindungan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Rivan berpandangan, bahwa Unissula sebagai wadah akademisi dan mahasiswa, memiliki peran yang strategis terhadap peningkatan kesadaran keselamatan, terutama pada kaum milenial.

“Jasa Raharja mendapat amanah dari pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan program perlindungan dasar terhadap masyarakat dengan berbagai kegiatan. Tentunya, hal ini tidak dapat di lakukan sendiri oleh Jasa Raharja,” ungkap Rivan.

Turut hadir dalam penandatangan tersebut, antara lain Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang, Wakil  Rektor I Unissula Andre Sugiyono, ST.,MM.,Ph.D, Kepala Divisi Kelembagaan dan Strategi Korporasi Jasa Raharja Radito Risangadi Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Tengah Sigit Harismun

Komisi I DPRD Provinsi Maluku Gelar Rapat Bersama Bawaslu

0

Ambon, Maluku.news – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPRD yang bertempat di ruang Rapat Paripurna, Rabu (15/02/2023).

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Dr Subair, ada Hal-hal yang sudah konkret, karena sudah ada Nomor 900 sekian dari Mendagri, tentang pendanaan pemilihan kepala daerah.

“Poin yang penting itu terkait pembayaran pembiayaan Pilkada dibagi dalam dua tahapan 40% di Tahun 2023 dan 60 % di Tahun 2024,” ungkapnya.

Subair katakan, paling lambat Bulan Mei Tahun 2023 sudah harus ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan KPU, dan Bawaslu, terkait dengan nominal yang disepakati.

“Kemudian soal kesepakatannya nanti akan dibicarakan kembali, tapi diminta untuk ada sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, bagaimana model kesepakatannya, Bawaslu akan melakukan rapat internal dengan kabupaten kota dan selanjutnya kita akan melakukan rapat koordinasi untuk difasilitasi oleh Komisi I DPRD provinsi Maluku,” paparnya.

Dijelaskan Subair, dalam rapat nanti Bawaslu akan mengundang stakekolder untuk mwlakukan pembicaraan secara kongkrit bagaimana model pembagian anggarannya.

“Yang pasti, kita berusaha masing-masing membiayai sesuai dengan tugas kewajiban dan kewenangannya, sehingga tidak ada pihak yang terbebani atau dirugikan dalam arti lebih banyak dari pada yang lain,” imbuhnya.

Subair memastikan bahwa rapat koordinasi bersama Komisi I DPRD Propinsi Maluku, Pemprop.Maluku, Kepolisian dan Stakeholder terkait, akan dilaksanakan pada Hari Minggu kedua di Bulan Maret.

“Bawaslu akan atur waktu secara lengkap, dan rencananya akan dilaksanakan pada Hari Minggu kedua di Bulan Maret 2023 mendatang,”pungkasnya.

KKP Tetapkan Beberapa Ohoi di Malra Sebagai Kampung Rumput Laut, Ini Tanggapan DPRD Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) resmi menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra)  dalam hal ini Ohoi Evu, Letvuan dan Arso, yang berada dalam kawasan budidaya Hoat Sorbay, telah ditetapkan sebagai Kampung Rumput Laut sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri KP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya.

Termasuk juga Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sebagai kampung kepiting. Namun pasca penetapan tersebut, kini muncul pertanyaan dari berbagai kalangan menyoal hal itu. Pasalnya, hingga saat ini belum juga ada tindak lanjut dari pihak KKP terhadap SK tersebut.

Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan menilai jika penetapan tersebut hanyalah sebatas SK Menteri KKP.

“Betul Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa kabupaten di wilayah Maluku sebagai daerah misalnya Maluku Tenggara sebagai kampung rumput laut, Maluku Tengah kampung kepiting. Namun kenyataannya sampai hari ini untuk bentuk programnya tidak jalan, hanya dalam bentuk SK saja,” ungkapnya di Ambon, Rabu (15/02/2023).

Hurasan menegaskan, sebagai penggagas program dimaksud seharusnya memberikan perhatian serius kepada Malra dan Malteng. Artinya, hanya menetapkan tapi tidak membuat program apapun kepada kelompok rumput laut maupun kepiting sedangkan bantuan program pemberdayaan tidak dilakukan.

“Mestinya SK penetapan disertai dengan program kegiatan, mulai dari pemberdayaan. Misalnya di Malra kampung rumput laut mesti ada bantuan program pemberdayaan nelayan. Namun sampai saat ini belum ada,”  bebernya.

Hurasan mengaku hingga saat ini pihaknya  belum mengetahui apa penyebabnya sehingga KKP belum juga merealisasikan program kampung rumput laut dan kepiting. Meskipun secara moralitas, KKP harus segera mengimplementasi kebijakan agar tidak sekedar formalitas saja.

“Pemda Maluku Tenggara dan Maluku Tengah juga harus mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian, supaya kedepan ada program yang menyentuh langsung melalui pemberdayaan rumput laut maupun kepiting,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Maluku Rapat Bersama Mitra Bahas Agenda Pengawasan

0

Ambon, Maluku.news – Komisi IV DPRD Maluku menggelar rapat bersama mitra membahas soal agenda pengawasan ke sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Adapun agenda pengawasan dimaksud akan dilakukan pada 20 Februari 2023 di lima kabupaten/kota.

“Maka kami menyiapkan data-data yang kami butuhkan untuk melakukan pengawasan, terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah atau mitra pada tahun ini,” terang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Akbar Afifudin, di Ambon, Rabu (15/2/2023).

Adapun ke 5 kabupaten/kota dimaksud yakni Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Kota Tual dan Seram Bagian Timur.

“Saat pengawasan nanti kita akan lihat kesesuaian antara program dan fakta yang ada di lapangan,  apakah program-programnya benar dan tepat di sasarannya. Misalnya begini, bantuan-bantuan apakah benar ke orang yang membutuhkan atau tidak? Apa bantuan masih berjalan atau dalam progresnya dan apa manfaatnya buat mereka,” urainya.

Afifudin menekankan, bahwa pengawasan oleh pihaknya tidak sama dengan yang dilakukan lembaga lain.

“Jadi pengawasan DPRD ini tidak sama dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang lain. Jadi mungkin saat kita turun dan misalnya ada yang tidak sesuai, maka kita rekomendasikan untuk dibenarkan dan diperbaiki,” tekannya.

Menurut Afifudin, hal itu dimaksudkan agar yang kurang itu bisa dilengkapi. Sebaliknya jika tidak bisa diperbaiki dapat pula disertakan alasannya apa ?

“Jadi intinya kita fokus pada pembenahan dan itu tugas pengawasan. Jadi nomenklaturnya, kalau misalnya kedapatan barang kurang satu maka itu harus ditambahkan. Mungkin ada yang tidak layak dapat bantuan ini, kenapa dia harus dapat? Jadi ini semua harus di evaluasi,” tegasnya.

Afifudin menambahkan rapat bersama kali ini lebih banyak membahas pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur cuma satu yaitu pembangunan perpustakaan desa di SBT.  Sementara yang lainnya, soal pemberdayaan bantuan modal usaha, bantuan buat BUMDES, dan PKH.

“Ini kita akan lihat semua. Jadi dalam pengawasan ini kita akan memperbaiki masalah yang selama ini terjadi agar jangan terus menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Dan bila itu menjadi hak mereka maka bagikanlah,” pungkasnya.

Gubernur Sampaikan Empat Syarat Ini, Jika Ingin Jadi Orang Hebat

0

Ambon, Maluku.news – Pondok Pesantren (Ponpes) Islam Al-Anshor menyelenggarakan Tasyakuran 19 Tahun dan Silaturahmi Akbar Ponpes Islam Al-Anshor se- Maluku di Pesantren Al-Anshor, Negeri Liang, Selasa, (14/2/2023).

Tasyakuran dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail dan Ibu Widya Pratiwi Murad, Sekda Maluku Sadali Ie beserta isteri, sejumlah pimpimann OPD Lingkup Pemprov Maluku, pimpinan dan pengurus Ponpes Al-Anshor, para orang tua santri dan para santri.

Dalam kegiatan tersebut selain menjadi ajang silaturahmi orang tua santri dengan pengurus ponpes, orang tua juga dapat menyaksikan langsung aktifitas dakwah pesantren serta menyatukan visi misi pesantren yang dapat diketahui orang tua santri, pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Ponpes Islam Al-Anshor saat ini mengasuh, membina dan menyekolahkan 700 lebih anak yatim, mualaf dan dhuafa.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Murad Ismail dihadapan para santri, membeberkan empat syarat jika ingin menjadi orang hebat.

“Mau jadi orang hebat cuma ada empat syarat. Anak-anakku tolong dengar,” ucap Gubernur.

Pertama, rendah hati tidak sombong. Kedua, selalu merasa bersyukur. Ketiga, jauhkan diri dari hal yang samar-samar. Keempat, bersabar, karena rezeki hanya datang dari Allah SWT bukan dari yang lain.

“Supaya bisa memenuhi empat syarat itu, maka harus sabar dan perbaiki sholatmu (Ibadah), pasti kamu menjadi orang yang hebat,” kata Gubernur.

Berada di tengah-tengah para santri, mantan Dankor Brimob Polri ini mengaku terharu saat melihat semangat yang ditunjukkan para santri.

“Ini kunjungan kali pertama saya ke ponpes Al-Anshor. Saya terharu melihat anak-anak ini, mereka begitu semangat. Mereka anak anak yang luar biasa. Yang jelas, ijinkan saya untuk menjadi bapak angkat untuk pesantren ini,” ungkap Gubernur.

Gubernur mengatakan, apalagi yang dicari selain dapat berbuat baik dan bermanfaat bagi semua orang.

” Saya sekarang berpikir ruang dan waktu. Ini sudah bicara hubungan dengan sang pencipta, setelah kita kembali apa yang kita bawa untuk menghadap sang khalik. Saya ingin di sisa hidup saya ini ada manfaat untuk orang lain,” tandas Gubernur.

Di tempat yang sama, Ina Latu Maluku Widya Pratiwi Murad, mengajak para santri untuk bersyukur mendapatkan pendidikan terbaik di pondok pesantren. Rasa syukur tersebut dilakukan dengan terus belajar dan belajar. Ia menilai, tidak semua anak-anak mendapat peluang pendidikan terbaik di lembaga pondok pesantren. Widya pun berpesan, agar para santri mensyukuri kesempatan itu dengan belajar memperdalam ilmu agama dan lainnya.

“Kalian anak-anak belajarlah dengan suka cita, semangat. Ingat, kalian dititipkan disini untuk mencari ilmu sebagai bekal kalian nanti kedepan. Karena ibu yakin, anak-anak ini harus diperkuat oleh ilmu-ilmu agama sehingga menjadi generasi muda yang kuat, tangguh, tidak tergoyahkan, mampu bersaing dan hidup mandiri. Insya Allah dengan izin Allah SWT, kita bisa lebih erat lagi bersilaturahmi untuk anak-anak saya di Al-Anshor,” kata Widya.

Gubernur Maluku Canangkan Gerakan Tanam Sukun di Negeri Tengah-Tengah

0

Tengah-Tengah, Maluku.news – Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Ketua TP PKK Maluku, Ibu Widya Pratiwi Murad, mencanangkan Gerakan Tanam Sukun di Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (14/2/2023).

Pencanangan gerakan tanam sukun yang dikoordinir oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga serentak diikuti oleh seluruh bupati dan walikota secara daring dan didampingi Ketua TP PKK dengan melakukan penanaman di lokasi masing-masing.

Pencanangan disaksikan secara virtual oleh Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Perbenihan Hortikultura, Kementerian Pertanian, Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si, unsur Forkopimda Maluku, Sekda Maluku Sadali Ie beserta sejumlah Pimpinan OPD, Pj Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy, Pj. Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Ketua TPPP Maluku Hadi Basalama, Raja Negeri Tengah-Tengah, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur meminta kepada seluruh Bupati/Walikota, TP PKK provinsi dan kabupaten/kota, untuk menggalakkan tanam sukun sebagai pangan lokal, dan terus meningkatkan nilai tambah olahan sukun sebagai upaya peningkatan kemandirian pangan daerah dalam mengantisipasi krisis pangan global saat ini.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih dan memberikan apresiasi atas dikeluarkannya keputusan Menteri Pertanian tentang pemberian Tanda Daftar Tanaman Sukun Varietas Tengah- Tengah.

Dengan diterbitkanya tanda daftar tersebut, sebut mantan Dankor Brimob Polri ini, akan berdampak positif bagi perlindungan tanaman sukun Tengah -Tengah, sehingga dapat dikembangkan dengan skala besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat Maluku, khususnya bagi masyarakat Negeri Tengah-Tengah dan sekitarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah, akan terus mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan sukun Tengah – Tengah, baik budidaya, industri pengolahan hingga pemasaran.

” Untuk itu, saya berharap melalui kegiatan pencanangan ini, tanaman sukun Tengah-Tengah dapat dijaga dan dilestarikan, sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” tandasnya.