Ambon, Maluku.news – Musyawarah Daerah (Musda) V Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Maluku digelar di Hotel Avira, Kota Ambon pada Kamis (08/02/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum ORARI Pusat, Ida Bagus Gde Arnawa dan dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel E. Huwae mewakili Gubernur Maluku.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut positif dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas bantuan dan peran serta ORARI Daerah Maluku yang telah berpartisipasi pada berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan untuk membangun Maluku yang lebih baik. Selamat dan Sukses Musda ORARI Maluku,” ungkap Huwae mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya, sekaligus membuka acara Musda V ORARI Daerah (Orda) Maluku.

Lebih lanjut Huwae mengatakan, dalam tekad yang sama untuk membangun Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan bedaulat atas gugusan kepulauan yang merupakan visi Pemerintah Provinsi Maluku periode 2019-2024, maka ORARI Daerah Maluku diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas, sehingga dapat menjadi mitra pemerintah dimana pengurus ORARI Daerah Maluku mampu mendorong setiap anggotanya untuk mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata dan adil disegala bidang dan pembinaan kemasyarakatan yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang tangguh dan mandiri.

“Disadari sungguh Provinsi Maluku memiliki kondisi geografis yang rawan akan bencana, karena itu saya ingin berpesan agar ORARI Daerah Maluku dapat senantiasa cepat dan akurat dalam menyampaikan informasi yang di nilai krusial, sehingga tangap darurat dapat dilakukan dengan cepat pula oleh masyarakat dengan baik,” harap Gubernur.

Untuk itu, kemajuan organisasi ORARI Daerah Maluku terletak pada kerjasama pengurus, dimana mewujudkan tujuan organisasi diperlukan manajemen organisasi yang baik diawali dengan perencanaan yang matang hingga pada akhirnya setiap program yang dirumuskan dapat dicapai dengan maksimal.

“Musda yang dilaksanakan pada hari ini merupakan sarana untuk menuangkan gagasan-gagasan pemikiran dari seluruh komponen orari guna mengaktualisasikan program sehingga dapat dihasilkan dan ditetapkan program kerja, rencana strategis organisasi orari, serta membuat rekomendasi yang bersifat pembenahan organisasi baik internal dan eksternal, sehingga di masa mendatang orari daerah
Maluku menjadi organisasi yang kuat dan mandiri,”tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Jasa Raharja bersama dengan Institut Teknologi Del (ITDEL) menjalin kerja sama terkait dengam Sinergi Keselamatan berlalu lintas, dengan menandatangani nota kesepahaman bersama.

Mou tersebut, ditanda tangani secar langsung oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Munadi Herlambang dan Rektor Institut Teknologi Del, Dr.Arnaldo Marulitua Sinaga, ST, M.Infotech, yang berlangsung di Laguboti, Kabupaten Toba. Rabu (08/2)

Dalam sambutannya, Munadi menyampaikan, bahwa terkait dengan persoalan penanggulangan kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus berkolaborasi.

“Institut Teknologi Del sebagai wadah akademisi dan mahasiswa, juga mampu memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan keselamatan, terutama pada kaum milenial,” ujarnya.

Sinergitas antara Jasa Raharja dan Institut Teknologi Del, kata Munadi, sekarang timbul dari adanya keinginan yang sama dalam memberikan manfaat bagi setiap masyarakat.

Terutama, lanjut Munadi, bagi kalangan generasi muda untuk dapat berpartisipasi dalam membangun kesadaran berkendara yang jauh lebih baik, sehingga nantinya dapat menurunkan angka dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada ITDEL yang telah berkomitmen dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas. Kita berharap, kerja sama ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia,” ungkap Munadi.

Sementara itu, sambung Munadi. Adapun, ruang lingkup kerja sama tersebut, yakni baik itu dari Jasa Raharja maupun ITDEL akan tetap saling mendukung rencana kerja sama dalam upaya agar dapat menurunkan fatalitas korban akibat kecelakaan lalu lintas.

“Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan, antara lain kegiatan literacy, creative campaign, research dan internship, seminar, dan JR-Rovation,” ujar Munadi.

Sama halnya dengan Mundari, Rektor Institut Teknologi Del, Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga ST., M.InfoTech, juga  menyambut baik kerja sama tersebut.

Menurut dia, kolaborasi antara Jasa Raharja dan pihaknya, akan menjadi sebuah sistem kajian baru bagi IT Del, untuk dapat memahami lebih luas terkait dengan peluang-peluang kerja sama yang dapat dijadikan sebagai pengembangan diri, dan tidak terbatas pada program MBKM.

“Kerja sama dengan lembaga yang bidangnya sangat linear merupakan hal yang masih baru. Namun, selalu ada korelasi dengan bidang keilmuan di IT Del, dimana bidangnya berfokus pada IT,” ujar Arnando.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara virtual di Kediaman Gubernur Maluku, Senin (6/2/2023).

Pertemuan dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan MPR/DPR/DPD RI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahedra Siregar serta para Gubernur se-Indonesia.

Dalam acara bertema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi”, Presiden Jokowi menekankan beberapa point penting diantaranya meminta OJK untuk memberikan dukungan penuh bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Presiden mengatakan, di sektor inilah yang menjadi kekuatan bagi negara dan memberikan kesempatan kerja bagi rakyat.

“Saya ingin agar dukungan terhadap sektor UMKM itu diberikan perhatian yang lebih, karena kekuatan kita ada disini. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak banyaknya, namun dengan kehati- hatian yang tinggi, karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,” kata Presiden mengingatkan.

Selain itu, dalam arahannya Presiden juga menekankan, konsistensi hilirisasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju.

Dikatakan, nilai tambah yang dihasilkan hilirisasi sangat besar.

“Berdasarkan data yang diterima, proyeksi dampak hilirisasi minerba, gas migas dan sumber daya laut itu bisa sampai angka USD 715 billion dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar,” tekan Presiden.

Mengilas balik, Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2018, Indonesia masih berada di jajaran lower middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian sempat masuk ke jajaran upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas dan kembali menurun akibat pandemi.

“Dan di tahun 2022, Indonesia sudah kembali naik menjadi upper middle income country, sehingga inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita. Ini yang kita harapkan betul-betul. Kita harus bisa melompat maju ke depan. Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini, kalau kita ingin menjadi negara maju. Di semua komoditas, baik itu yang namanya CPO, Minerba, baik yang berasal dari sumber daya alam laut kita, semuanya kita hilirkan,”tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden kembali meminta dukungan OJK untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilrisasi.

“Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK terkait ini. Bagaimana memberikan sosialisasi pentingnya hilirisasi. Karena proyeksi dampak hilirisasi bagi PDB sangat besar,” tandas Presiden.

Ambon, Maluku.news – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon menyelenggarakan Tax Gathering dengan tajuk “Baku Dukung For Maluku” di lantai V Santika Hotel, Senin, (6/2/2023).

Kegiatan ini dihadiri Dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Heri Kuswanto, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Johan Gonga

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Sadali Ie mengatakan, pajak memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan nasional, karena salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang hampir seluruh penerimaan negara.

“Penggunaan uang pajak mencakup seluruh aspek kegiatan pemerintahan dari belanja pegawai, hingga pembayaran berbagai proses pembangunan lainnya,” katanya.

Gubernur menilai, saat ini pelayanan SPT tahunan semakin dipermudah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yaitu dengan menggunakan SPT E-filing, wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya di mana saja dan kapan saja secara online, sehingga tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah berkomitmen tinggi untuk membayar pajak. Dengan tema Baku Dukung For Mollucas, mari kita bergotong-royong dengan membayar pajak untuk pembangunan Maluku,” ucap Gubernur.

Gubernur lalu menyampaikan apresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan selama ini, dalam penataan administrasi perpajakan yang semakin transparan, efektif dan efisien guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih.

“Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya,” tutup Gubernur.

Kemudian, Pj. Walikota Ambon Boedewin Wattimena menyebut, kegiatan Tax Gathering seperti ini merupakan salah satu program untuk membantu pemerintah dalam mendukung pembangunan dengan cara membayar pajak dengan baik. Baginya, membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada negara, karena memang itulah sumber utama penerimaan negara yang bersumber dari pajak itu sendiri.

“Kami berterima kasih kepada KPP Pratama Ambon yang terus bersama kami untuk berdiskusi mengenai optimalisasi penerimaan pajak di Kota Ambon,” sebut Pj. Walikota.

Mewakili Bupati/Walikota yang se-provinsi Maluku, Pj. Walikota menyatakan siap bekerja sama dengan KPP Pratama Ambon dalam rangka memenuhi tanggung jawab pungutan pajak di Maluku.

“Saya kira kalau semuanya kita bisa lakukan dengan baik, pada waktunya keutuhan pembangunan daerah ini yang bersumber dari pendapatan pajak akan dapat terpenuhi,” tegas Pj. Walikota.

“Atas nama Pemkot Ambon, kami mengucapkan selamat, mengapresiasi pelaksanaan Tax Gathering ini, semoga dengan cara seperti ini tujuan kita untuk mendapatkan pungutan pajak yang maksimal untuk membangun Maluku, Kota Ambon dan negara ini dapat tercapai.
Sekali lagi, kami mendukung, tugas dan tanggung jawab KPP Pratama Ambon dalam optimalisasi pungutan pajak negara di tahun 2023,” tutup Pj. Walikota.

Di tempat yang sama, Kepala KKP Pratama Ambon, Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto dalam pidatonya, menjelaskan tentang statistik wajib pajak yang diterapkan KPP Pratama Ambon terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak pemungut. Juga tentang target penerimaan pajak nasional senilai Rp. 1, 484,9 triliun dan KPP Pratama Ambon senilai Rp. 1,425,3 miliar. Kemudian tentang penerimaan pajak KPP Pratama Ambon di tahun 2020 sebesar 90,26 persen, tahun 2021 sebesar 94,23 persen dan 2022 sebesar 124,73 persen.

“Dan target penerimaan pajak KPP Pratama Ambon di tahun 2023 sebesar Rp. 1,796,5 miliar,” jelas Kurniawan.

Di kesempatan ini, Kepala KKP Pratama Ambon, Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail yang diterima Sekda Sadali, juga kepada Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku (Diterima perwakilan), Binda Maluku (Diterima perwakilan), Pj. Walikota Ambon, Perwakilan BI Provinsi Maluku, OJK Maluku, Kantor Wilayah Perbendaharaan Maluku, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku, BPK, Kejati Maluku, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Bapenda Maluku, KPPN Tipe 1A Ambon, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon, KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon dan Gedung Keuangan Negara Ambon.

Ambon, Maluku.news – Pertumbuhan Ekonomi Maluku pada tahun 2022 mengalami tren peningkatan. Merujuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku di tahun tersebut sebesar 5,73 persen.

“Hari ini kami kembali menyelenggarakan rilis berita resmi statistik terkait laju perkembangan ekonomi Provinsi Maluku.
Untuk triwulan IV 2022, Laju perkembangan ekonomi secara kuartal mencapai 2,06 persen (q-to-q), sementara untuk y-on-y tumbuh 5,73 persen dan secara tahunan atau kumulatif mencapai 15,11 persen (c-on-c),” demikian hal itu disampaikan Kepala BPS Maluku, Asep Riyadi saat menyampaikan data rilisan BPS Pertumbuhan Ekonomi Maluku Triwulan IV – 2022 di lantai II, Kantor BPS Provinsi Maluku, Kota Ambon, Senin, (6/2/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh.

Asep menjelaskan, perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2022 mencapai Rp. 14.14 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp. 8,62 triliun.

Kemudian untuk ekonomi Maluku triwulan IV- 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,73 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,61 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 140,75 persen.

Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan IV- 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen (q-to-q), dimama dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,04 persen. Kemudian untuk dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 265, 81 persen.

Sedangkan, di triwulan IV-2022 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,11 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 9,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran tertinggi pada komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 62,94 persen.

Ambon, Maluku.news – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2019 kemiskinan di Provinsi Maluku masih di atas 17%, tetapi pada bulan September 2022 angka tersebut menjadi 16,23%”, ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Anton Lailossa di ruang kerjanya, Senin (6/2/2023).

Ia menjelaskan Provinsi Maluku dibawah Kepemimpinan Murad Ismail, mengalami penurunan kemiskinan menjadi 1,46%, dan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 5 tahun sebelumnya yakni Maret 2014 – September 2017 penurunan kemiskinan hanya terjadi sebesar 0,8%, maka pada kepemimpinan Murad-Orno kali ini perbandingan sekitar 170% lebih tinggi.

“Bisa dilihat pada masa pemerintahan saat ini penurunan jumlah orang miskin juga terjadi, dari diatas 300 ribu jiwa menjadi hanya sekitar 290 ribuan. Nah pada periode yang sama 5 tahun yang lalu walaupun terjadi penurunan 0,8%, orang miskin tidak mengalami penurunan, tetap mengalami kenaikan. Dari referensi ini kita harus berbesar hati, karena pada masa ini terjadi percepatan penurunan kemiskinan.” Ungkapnya.

Lailossa mengatakan, hal ini dapat dilihat dari semakin mendekatnya tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dengan tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Provinsi terdekat yang lebih rendah tingkat kemiskinannya dari Provinsi Maluku yaitu Provinsi Gorontalo.

“Jika awal masa kepemimpinan ini jarak dengan provinsi Gorontalo lebih dari 2%, namun pada September 2022 jarak tersebut hanya tinggal 0,8%. Tentunya jika kecenderungan ini terus dapat dipertahankan, maka diharapkan dalam waktu tidak lama lagi, kita dapat saja menyalip atau melewati Provinsi yang terdekat dengan kita, sheingga peringkat kita dapat lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya.” Ujar Kepala Bappeda Provinsi Maluku itu.

Ia juga menjelaskan, meskipun awal masa pemerintahan Murad – Orno, diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa yaitu gempa bumi pada tahun 2019, yang dilanjutkan dengan pandemic covid-19 pada awal Maret 2022, dimana dilakukan pengendalian terhadap factor-faktor non ekonomi, seperti mengendalikan factor-faktor penyebab covid-19 agar aktifitas masyarakat dapat berjalan baik, kemudian dilanjutkan lagi dengan instabilitas keamanan global yang memacu krisis, menaikan tingkat inflasi, dan menaikan garis kemiskinan, yang terjadi sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku dapat menurunkan angka kemiskinan dikarenakan semua pihak dapat bekerjasama dan mengelola instrumen APBD dengan efektif.

“Ini terjadi karena kita semua dapat bekerjasama, mengkoordinasikan berbagai sumber dana dari Pemerintah Pusat dan juga dari non pemerintah, maupun yang bersumber dari APBD Provinsi, sehingga dapat secara efektif melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tingkat kemiskinan tersebut. Perbaikan yang dimaksudkan seperti, Pembuatan Kartu Maluku Cerdas berupa beasiswa terhadap siswa miskin, dan kartu Maluku Sehat, pengembangan sentra industry, mendorong ekspor, membuka penerbangan ke Jepang dan mempermudah ekspor tersebut sehingga terjadi kenaikan investasi, membangun sentra produksi di berbagai tempat, mendorong perdagangan pala, kelapa, cengkeh yang diekspor ke berbagai negara, damar, yang diekspor ke Bangladesh dan India, mendorong produksi kelapa di Maluku Tengah, rumput laut di Maluku Tenggara, sektor pariwisata di berbagai tempat, dan mendorong perikanan tangkap di berbagai lokasi di Provinsi Maluku.” Jelasnya.

Anton mengatakan, APBD ini juga diefektifkan untuk menahan laju inflasi, dimana Tim Pengendalian Inflasi Daerah bekerja keras untuk mengendalikan harga-harga akibat tekanan global. Namun dengan membuka sentra-sentra penghasil produksi bahan makanan, dan menjaga stabilitas harga serta melakukan hubungan perdagangan dengan distributor di luar Maluku, dan melakukan pengendalian operasi pasar di seluruh titik di Provinsi Maluku.

“Nah instrument-instrumen seperti inilah yang kemudian berkontribusi terhadap penurunan laju kemiskinan, termasuk bantuan-bantuan sosial melalui APBD OPD-OPD dan melalui hibah-hibah yang diberikan kepada masyarakat Maluku, serta melaksanakan koordinasi melalui Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah, dengan dana-dana APBN sekitar 2triliun, dengan Lembaga-lembaga non pemerintah seperti CSR, kita fokuskan untuk hal-hal tersebut.” Ungkapnya.

Ia juga mengatakan peningkatan tipis tingkat kemiskinan ini, tidak dapat dilepaspisahkan dari Maluku sebagai perekonomian terbuka yang berhubungan dengan nasional dan tingkat global, dimana perang Rusia dan Ukraina menyebabkan ketidakpastian global di tingkat keamanan yang mengakibatkan terganggunya rantai pasok perdagangaan ekonomi dunia, yang juga mengakibatkan peningkatan harga-harga berbagai komoditas, sehingga meningkatkan garis kemiskinan.

“Walaupun pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi kita 6% juga meningkatkan pendapatan masyarakat, namun peningkatan garis kemiskinan yang cukup besar di seluruh dunia, tingkat nasional dan regional mengakibatkan masyarakat yang tergolong di garis kemiskinan mengalami peningkatan tipis.” Ujarnya.

Menutup keterangannya, Lailossa menyampaikan sebagai masyarakat Maluku harus berbangga dengan pencapaian yang sudah dicapai sampai saat ini atas percepatan penurunan kemiskinan yang terjadi.

“Kedepannya kita tetap harus optimis menghadapi berbagai fenomena global, karena kita juga berhasil melewati krisis-krisis sebelumnya dengan cukup baik, karena itu kita juga harus tetap bekerja keras, sesuai arahan Gubernur Maluku kepada seluruh OPD, agar tetap berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sosial dan juga mendorong ekonomi serta berbagai dampak-dampak positif yang dapat ditimbulkannya.”pungkasnya.