Ambon, Maluku.news – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel E. Huwae mewakili Gubernur Maluku, menghadiri pelantikan dan membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Maluku masa bakti 2022-2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Amaris Ambon, Sabtu (4/3/2023).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pengurus IAI atas dedikasi dan perhatian mengenai Kesehatan masyarakat di daerah ini.

Apresiasi juga disampaikan terhadap wacana-wacana dari organisasi profesi apoteker agar apoteker senantiasa tampil di tengah masyarakat dengan kepercayaan diri yang tinggi dan diakui keprofesionalannya oleh masyarakat.

“Sebagai tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang farmasi, diperlukan apoteker yang tidak hanya cerdas dalam bentuk IQ yang tinggi, tetapi juga ditunjang dengan kecerdasan emosional yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat,” kata Gubernur.

Untuk itu, Gubernur berharap, Rakerda yang diselenggarakan ini sebagai momentum yang baik untuk membangun kesepahaman bersama antara pengurus, terkait tugas dan fungsi organisasi IAI serta mengevaluasi kekurangan dalam pelaksanaannya selama ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, dan sekaligus mengucapkan selamat kepada pengurus IAI Maluku, semoga dalam masa kepengurusannya kedepan lebih mempererat jalinan komunikasi dan kerjasama, baik intern IAI maupun dengan pemerintah daerah terutama di bidang pelayanan Kesehatan masyarakat di Maluku. Saya harap agar perkuat kerja-kerja organisasi untuk melahirkan gagasan-gagasan cemerlang bagi kemaslahatan masyarakat banyak,” tandas Gubernur.

Jakarta, Maluku.news – Jasa Raharja menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Serta Kemudahan Berusaha/Berinvestasi di Daerah Sesuai Amanat UU NO 1 Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (3/03/ 2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Dirjen Bina Keuda Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Drs.Yusri Yunus, Plh. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Budi Ernawan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si dan para narasumber lainnya.

Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan SWDKLLJ pada Tahun 2022 menurut data PT Jasa Raharja hanya sebesar 56,2%. Angka tersebut, termasuk angka yang masih relatif rendah sehingga mempunyai potensi lebih dalam meningkatkan pendapatan negara.

“Pada Tahun 2022 hingga hari ini bersama Tim Pembina Samsat sudah melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan roadshow dalam memberikan sosialisasi terkait Implementasi Pasal 74 UU No 22 Tahun 2009 dan bersama Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar PKB dan SWDKLLJ melalui program Diskon PKB & Penghapusan BBN II serta Pembebasan Pajak Progresif,” ujar Dewi, dalam paparannya.

Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi bisa memberikan kebijakan untuk Penghapusan BBN II dan Pajak Progresif, sehingga meningkatkan validitas data Registrasi Kendaraan dan berdampak juga kepada peningkatan PKB dan SWDKLLJ yang dapat digunakan sebagai pembangunan negara dan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kecelakaan lalu lintas untuk masyarakat Indonesia.

Ambon, Maluku.news – Sebagai bentuk Kepedulian Pemerintah Provinsi Maluku kepada masyarakat melalui Gerakan Peduli Maluku, maka dilaksanakan Rapat tindak lanjut dalam rangka Pengendalian Inflasi Menghadapi Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, yang dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Jumat (3/3/2023), bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku.

Dalam keterangannya Basalamah menyampaikan, dalam rapat ini akan dikonsolidasi bersama-sama, upaya Langkah percepatan yang saat ini menjadi isu di tingkat Nasional maupun Dunia yaitu inflasi.

“Rapat ini merupakan tindak lanjut pertemuan tiga hari yang lalu, dan hari ini kita akan menkonsolidasi bersama-sama atas nama Maluku, terkait dengan upaya Langkah-langkah percepatan yang saat ini menjadi isu di tingkat nasional maupun dunia, khususnya terkait kondisi makro ekonomi yang didalamnya juga ada inflasi.” Ujarnya.

Pada kesempatan tersebut dirinya juga menjelaskan tambahan bantuan paket yang saat ini sudah mencapai 10.500 paket.

“Alhamdulillah, ada tambahan kurang lebih 1.000 paket jadi totalnya semua 10.500 paket, kita berdoa bersama-sama agar apa yang dilakukan ini bernilai ibadah disisi Allah SWT, untuk masyarakat Maluku.” Harapnya.

Ia juga mengajak para stakeholder, untuk sama-sama peduli untuk Maluku yang lebih baik.

“Marilah kita sama-sama peduli, berkolaborasi, bahu membahu, sebagaimana harapan teman-teman pelaku usaha dan Gubernur Maluku Murad Ismail, yang selalu menyampaikan agar Bersama-sama berkolaborasi untuk Maluku lebih baik lagi kedepan.” Ajak Basalamah.

Untuk diketahui pada kesempatan itu sejumlah paket telah diterima dari PT. PLN Maluku Maluku Utara sebanyak 250 paket, Bank Tabungan Negara 150 Paket, Bank Tabungan Pensiunan Negara 150 Paket, Bank Central Asia 50 Paket, PT Lia Tan Jaya 25 Paket, Hotel Swissbel Ambon 15 Paket, Taspen 100 paket, dan BPJS 100 paket.

“Sementara saat ini masih menunggu konfirmasi dari PT. Pupuk Indonesia, Jasa Raharja, Perikanan Nusantara, Maluku Prima, PT. PPI” Tutupnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Maluku Saldi Aldrin, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku Onesimus Soumeru, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pelaku Usaha, Perbankan, beserta unsur terkait lainnya.

Jakarta, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie didampingi Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Anton Lailossa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus Renwarin, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Secara langsung menghadiri kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (RAKORTEKBANG) Tahun 2023, dan Penganugerahan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Seluruh Indonesia (ASKOMPSI). Digital Leadership Government Award 2022, pada Selasa (28/2/2023), yang berpusat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo yang ditandai dengan pemukulan gong, dihadiri oleh Ketua ASKOMPSI, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rektor IPDN, Gubernur, Sekda, Pimpinan Tinggi Pratama dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Bupati/Walikota, Pimpinan OPD Provinsi Se-Indonesia, stakeholder, beserta unsur terkait lainnya.

Dalam Arahannya, Wetipo mengatakan, sebagaimana amanat Pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan daerah dilaksanakan untuk melakukan beberapa tujuan diantaranya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses & kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

“Pencapaian tujuan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan uruisan pemerintaha yang telah diserahkan ke daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, hal ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di daerah.” Ujarnya.

Wetipo juga menambahkan hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa pembangunan tidak lagi terpusat, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi).

“Salah satu komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Daerah dan Desa, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Jelasnya.

Untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan nasional diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara efektif, untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

“Pemerintah Pusat dan Daerah melalui forum RAKORTEKRENBANG, bertujuan antara lain pembahasan dukungan RKPD/Renja Perangkat Daerah terhadap indikator kinerja urusan dan sebagai forum diskusi sebagai bahan masukan RKPD/Renja Perangkat Daerah, penyepakatan target indikator makro pembangunan tahun 2023 serta strategi dan aksi pusat dan daerah dalam pencapaiannya, serta pembahasan usulan teknis dan dukungan teknis daerah terhadap program/kegiatan yang sesuai dengan Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Beberapa keluaran yang kita harapkan yaitu, nantinya pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang menjadi pijakan dalam penyusunan RKP dan RKPD melalui Sinkronisasi sasaran makro pembangunan, program strategis nasional dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.” Ujar Wetipo.

Dinamika pembangunan nasional mengarah pada kondisi yang cukup baik, jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menunjukan angka 5,31% dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 3,70%, turunnya tingkat pengangguran terbuka dari 6,49% pada tahun 2021 menjadi 5,86% pada tahun 2022, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 9,71% menjadi 9,57% pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 72,29% pada tahun 2021 menjadi 72,91% pada tahun 2022, dan rasio gini pada tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0,381.

“Kolaborasi pembangunan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antar pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi kunci meningkatnya capaian pembangunan nasional. Dukungan pemerintah daerah secara khusus dapat dilakukan melalui pembangunan daerah yang berbasis urusan namun tetap memperhatikan sinergitas antar sektor dan potensi dari masing-masing wilayah, pada akhirnya kesejahteraan untuk seluruh rakyat di Indonesia semakin cepat terwujud.” Tambahnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2022 dan 2023 merupakan masa yang penuh tantangan, tidak hanya bagi Indonesia melainkan seluruh negara di dunia, dan kondisi inflasi di Indonesia saat ini menunjukan angka 5,28%, yang berada pada peringkat 146 dari 186 negara di dunia.

“kondisi ini secara optimis dapat kita perbaiki dan tingkatkan dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang menunjukan peningkatan.” Ungkapnya.

Terkait dengan Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 37 provinsi kecuali Provinsi DIY, dan 93 Kota serta 415 Kabupaten kecuali kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, dirinya menyampaikan hal ini membutuhkan perhatian dan fokus terutama dari Pemerintah Daerah terhadap kestabilan dan keamanan politik di daerah masing-masing.

Wetipo juga mengatakan 4 Provinsi Daerah Otonom Baru perlu melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga diharapkan juga dapat memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Selain itu juga terdapat 117 daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, sehingga akan dijabat oleh penjabat kepala daerah dan tidak memiliki Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah atau RPJMD yang memuat visi misi kepala daerah, maka dari itu diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.” Tambahnya.

Wetipo juga menjelaskan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar yang berhak diterima oleh masyarakat sebagai tindak lanjut telah diterbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

“Dalam rangka menyikapi kebutuhan akan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Ditargetkan bahwa instansi Pusat dan Daerah dapat menerapkannya dengan baik.” Jelas Wetipo

Tentang Satu Data Indonesia, pengelolaan data yang berbasis tahapan dan proses untuk menjamin validitas data juga perlu menjadi perhatian Bersama, pemanfaatan dan proses perencaan pembangunan daerah tentunya menjadi urgensi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkualitas, oleh karena itu didalam sistem informasi pembangunan daerah yang juga menjadi bagian dari sistem informasi pemerintah daerah saat ini telah dikembangkan fitur integrasi sistem keseluruhan perencaan pembangunan, yang dimulai dari penyelenggaraan statistik sectoral daerah (e-walidata) yang selanjutnya sebagai bahan masukan di dalam data perencanaan pembangunan daerah.

“Kembangkan kolaborasi dan inovasi serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya pada setiap proses pembangunan.” Tutupnya.

Pada kesempatan itu juga turut diserahkan Penganugerahan Penghargaan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government Award 2022 untuk Sekretaris Daerah Terbaik Kategori Leading Change & Influence Tingkat Provinsi yang diterima oleh Sekda Provinsi Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan, sementara untuk Tingkat Kabupaten/Kota, diterima oleh Sekda Sumedang, Sukoharjo, dan Tanggerang.

Ambon, Maluku.news – Untuk memperkuat sinergitas antar stakeholder dalam penanganan Inflasi menjelang Hari Kesiagaan Bencana Nasional (HKBN), Ramadhan, dan Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Maluku, menggelar rapat bersama instansi terkait, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Maluku, perbankan, dan badan usaha lainya.

Rapat yang digelar di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Selasa (28/2/2023) untuk mendukung Gerakan Peduli Maluku (GPM). Hasilnya, sekira 8.725 Paket Sembako terkumpul untuk mensukseskan GPM. “Saya sebagai Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) dan Bank Indonedia (BI), para pejabat pemerintahan dan BUMN, pelaku usaha, yang semuanya saya tidak sebutkan satu persatu. Atas nama Maluku, atas nama kita semua,”kata Ketua TGPP, Hadi Basalamah, ketika memimpin rapat tersebut.

Dia mengaku, rapat digelar dalam rangka kesiapan GPM sebagai pengendalian inflasi menghadapi puasa dan Idul Fitri di 2023.”Tadi kita lakukan pertemuan yang menurut, saya sangat confiden dan sangat bersahabat. Bahkan, teman-teman pelaku usaha sangat mendukung. Disinilah kita bergerak untuk Maluku. Dan inilah yang selalu menjadi harapan Pak Gubernur. Apapun yang dilakukan oleh kita semua ini adalah atas nama Maluku. Mari kita bersama-sama membawa Maluku yang sudah lebih baik ini, lebih baik lagi kedepannya,”harapnya.

Diakui, dari hasil pertemuan tersebut, akan sampaikan langsung kepada Gubernur Maluku.” Begitu besar dukungan kepedulian seluruh pemangku kepentingan baik itu BUMN, saling berbagi menjelang puasa dan Idul Fitri. Ini partisipasi tulus,”terangnya.

Diakui, dari hasil pertemuan itu, pelaku usaha yang menyatakan kesiapan menyumbang paket Sembako, yakni, PT SIS 2000 Paket, Kepala BI, 1000 Paket, pimpinan Bank Maluku, 1000 paket, PT Gunung Mas Makmur Indah, 1000 paket, PT Maluku Prima Makmur, 500 paket, Hiswana Migas, 750 paket, PT BRI 200 paket, Bank Negara Indonesia, 150 paket, Telkom 250 paket, PT Bumi Perkasa Timur, 100 paket, Sinar Mas 100 paket, Pertamina 250 paket, Bank Mandiri 100 paket, PT Pelindo 250 paket, Gema Rejeki 100 paket, Tanto 100 paket.

“Sementara belum konfirmasi berikan bantuan Sembako, yakni Bank Mayapada, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Swisbelhotel, Bank Central Asia, Bank Mandiri, Hotel Natsepa, Garuda Indonesia, Telkomsel, Bulog, PT Gema Surya, Taspen, Bank Moderen Ekspres, dan UD Putri. Itulah hasil pertemuan kita ini, dan total jumlah paket Sembako yang terkumpul adalah, 8.725 paket atau senilai Rp 1,1 miliar,”pungkasnya.

Hadir pada kesempatan itu, sejumkah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, BUMN, dan perbankan.

Ambon, Maluku.news – Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional yang hadir disetiap tahunnya selalu menjadi momen untuk menjadi pengingat dan refleksi terhadap aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Upaya untuk terus meningkatkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja terus menerus dilakukan yang meliputi beragam aspek baik dari sisi Man (SDM), Machine (peralatan dan mesin kerja), Method (cara kerja) serta Teknologi. Selain memperkuat budaya K3 terhadap faktor-faktor eksternal (non SDM) , Pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong penguatan kualitas SDM yang sehat dan berintegritas untuk menunjang terwujudnya kesehatan dan keselamatan kerja yang unggul.

Olehnya itu, pada Apel Peringatan Bulan K3 tahun ini di Provinsi Maluku, Senin, (27/2/2023), di PT. Dok dan Perkapalan Wayame, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Gubernur Maluku Murad Ismail melalui Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima, menyerahkan sejumlah penghargaan.

Penghargaan pertama diberikan kepada PT. Pertamina Patra Niaga Terminal Integrated Wayame, dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja dengan kategori gold.

Penghargaan kedua diberikan kepada PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Proyek Pembangunan Pasar Mardika Ambon, dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja dengan kategori gold.

Penghargaan ketiga diberikan kepada Hutama Karya Jaya Konstruksi KSO Proyek Pembangunan Bendungan Wae Apu (Paket 2) tentang Kecelakaan Nihil, atas prestasinya dalam melaksanakan program K3 hingga mencapai 1.461.814 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima mengatakan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul tidak hanya didukung dengan adanya regulasi di bidang ketenagakerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya membangun budaya K3 yang baik.

“Karena seringkali luput dalam benak kita, bahwa nikmat selamat dan sehat melalui penerapan budaya K3 yang baik dapat menghindarkan kita dari resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya akan terwujudnya pekerjaan layak,” kata Menaker.

Ia menjelaskan, untuk dapat dikatakan sebagai pekerjaan layak maka diharapkan dapat memenuhi tiga kondisi. Pertama, tersedia bagi semua orang pada usia produktif tanpa kecuali termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik serta tanpa hambatan gender. Kedua, semua pekerja terlindungi secara sosial termasuk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal, dan ketiga, semua pekerja tersalurkan suara dan aspirasinya melalui sistem dialog sosial yang berharakat secara kemanusiaan.

“Kondisi yang dikatakan ideal tersebut seharusnya menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan sehingga dapat diwujudkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab,” jelas Menaker.

Diakhir sambutannya, Menaker mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaknai tema Bulan K3 nasional tahun ini dengan meningkatkan komitmen semua pihak, kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi, serikat pekerja/buruh, swasta, perguruan tinggi dan media bahkan hingga masyarakat agar bersama-sama melakukan akselerasi berbudaya K3.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan dalam mengembangkan mempromosikan serta membudayakan K3, karena penting bagi dunia usaha dan industri di Indonesia untuk melihat korelasi antara investasi pada K3 dan kinerja. Perusahaan yang meningkatkan investasi di bidang K3 tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan menurun dan ujungnya adalah kinerja dan produktivitas menjadi semakin baik.

“Semoga peringatan Bulan K3 tahun ini dapat diikuti oleh semua pemangku kepentingan, dengan lebih bermakna bersama untuk bersinergi mengedepankan K3 sebagai prioritas pekerja,” tutup Menaker.

Sebagai informasi, pada Apel Peringatan Bulan K3, juga dilakukan Penyerahan Simbolis Manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Pertama, Penyerahan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama almarhum Simon Patty, dari BPD Maluku-Maluku Utara dengan penerima santunan atas nama ahli waris Ibu Dortje Santje Sintania, sebesar Rp. 697. 698.260.

Kedua, Penyerahan Santunan Jaminan Kematian atas nama almarhum Junaedi Andi Sampara dari BPR Modern Express, dengan penerima santunan atas nama ahli waris, Paula Lidya Panekenan senilai Rp. 69.957.640.

Apel Peringatan Bulan K3 dihadiri Karo Administrasi Pimpinan Setda Maluku, Fibra Breemer, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Maluku, Endang Diponegoro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Sandi Alexander Wattimena dan undangan lainnya.

Sumatera Selatan, Maluku.news – Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan roda empat jenis minibus Nopol BG- 1386 CH dengan BG 1542 ZL, di Jalan Palembang-Prabumulih, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin, 27 Februari 2023, sekitar pukul 08.30 WIB.

Setelah mendapat informasi kejadian, Jasa Raharja bersama kepolisian setempat langsung merespons cepat dengan mendatangi lokasi guna mendata para korban untuk percepatan penyerahan santunan. “Seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, terjamin Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,” ujar Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Senin (27/02/2023).

Dewi menyampaikan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.16 Tahun 2017, korban meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris yang sah. Sementara untuk bagi korban luka, Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan perawatan (guarantee letter) kepada rumah pihak sakit, dengan menanggung biaya perawatan maksimal Rp20 juta.

“Atas musibah tersebut, kami segenap keluarga besar Jasa Raharja, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan menghadapi musibah ini, dan korban yang sedang mendapat perawatan bisa segera pulih seperti sedia kala,” ungkap Dewi.

Jasa Raharja sebagai BUMN yang mendapat amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Hal tersebut, merupakan bentuk manifestasi kehadiran negara melalui peran Jasa Raharja. “Kami juga terus mengingatkan dan mengimbau kepada pengguna jalan raya untuk senantiasa berhati-hati dan mentaati aturan berlalu lintas, karena keselamatan adalah hal yang utama,” imbuh Dewi.

Tabrakan dua kendaraan tersebut, berawal ketika minibus bernomor polisi BG 1386 CH melaju dari arah Prabumulih menuju Palembang. Saat tiba di lokasi kejadian, sang sopir diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun di saat bersamaan, mobil lain dengan Nopol BG 1542 ZL datang dari arah berlawanan. Atas musibah tersebut, lima orang meninggal dunia dan dua orang luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.