Ambon, Maluku.news – Publik Maluku saat ini digegerkan dengan tidak masuknya Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) kedalam Program Strategis Nasional (PSN).
Hal ini terungkap saat Komisi II DPRD Maluku melakukan penyampaian aspirasi ke Komisi IV DPR RI beberapa waktu.
Anggota DPRD Maluku, Rovik Afifudin menyatakan, tidak masuknya LIN dan ANP ke dalam PSN, tentu membuat publik Maluku bertanya-tanya terhadap kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku, untuk memperjuangkan program yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 itu.
“Perlu dipertanyakan kemampuan dari Loby Pemda Maluku selama ini, sehingga program ini bisa di cut off dari PSN, Harus ada kejelasan terkait kedua hal itu, apakah karena fokus Pempus diarahkan pada IKN yang merupakan fokus pemerintah pusat maka proyek strategis nasional lainnya dihilangkan dan juga perlu dipertanyakan bagaimana kemampuan dari Lobi pemerintah provinsi Maluku selama ini,””ujarnya di Ambon, senin (13/02/2023).
Afifudin menandaskan, DPRD sebagai representasi rakyat Maluku perlu memanggil pihak terkait untuk menanyakan alasan tidak dilanjutkan sebab LIN dan ANP merupakan kebutuhan mendesak di Maluku.
“Ini tentu sangat penting buat Maluku, tetapi kemudian tidak dilanjutkan oleh Pemerintah, oleh karena itu harus ada alternatif lain, karena kalau Maluku sekedar injeksi dengan DAU, DAK, program lainnya, tentu Maluku tidak akan mampu untuk bergerak maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain,”tuturnya.
Dijelaskan Afifudin, dalam perjuangan agar program LIN dan ANP tetap dilanjutkan, membutuhkan perjuangan dan pemikiran bersama secara parsial, bukan pemikiran yang sifatnya seremonial.
“Kita harus minta kejelasan dari Pemerintah Pusat seperti apa,”ucapnya.
Afifudin menambahkan, di Cut Off nya LIN dan ANP dari PSN menandakan konsistensi Pemerintah pusat dalam mempercepat ketertinggalan Maluku dengan Provinsi lain patut dipertanyakan.
“Seharusnya ada penjelasan konkrit agar rakyat Maluku bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab pembatalan PSN. Apakah karena fokus Pempus lebih di arahkan terhadap IKN ibu kota Negara baru, sehingga PSN ditangguhkan atau dihilangkan,”pungkasnya.
