Seram Bagian Barat, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail didampingi istri Widya Pratiwi Murad yang juga selaku Pembina Majelis Taklim se-Provinsi Maluku dan rombongan tiba di Negeri Hualoy Kecamatan Amalatu, pada Senin (17/4/2023).

Setibanya di sana Gubernur dan rombongan disambut oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Brigjen. TNI Ando Chandra As’aduddin, SE., MH, dan Tiga Raja Negeri Hualoy, Tomalehu, dan Latu, yang dilanjutkan dengan pengalungan kain surban dan diiringi dengan tarian hadrat.

Turut hadir juga pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU dan istri, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, serta Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Negeri Hualoy dan Tomalehu.

Kehadiran Gubernur tersebut bertujuan untuk membuka kegiatan Mae Ku Posopuru (Mari Mengaji) dan Pembacaan 30 Juz Al-Quran sebanyak 33x khataman (990 Juz) pada malam Lailatul Qadar, yang ditandai dengan Pemukulan Bedug dan pembacaan Surah Al-Fatiha, serta dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Al-Baqarah oleh Pj. Bupati SBB.

Dalam ucapan selamat datangnya Raja Negeri Hualoy Arif Tubaka, S.Sos, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur dan Bupati SBB, adalah suatu kehormatan serta kebanggan bagi masyarakat di Negeri Latu, Hualoy dan Tomalehu.

“Insha Allah kehadiran 2 jenderal ini memberikan kesejukan kedamaian dan membawa keberkahan.” Ujarnya.

Tubaka menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda sejak tahun 2021 dengan melibatkan 900 pembaca, dan kegiatan ini juga dilaksanakan serentak di Ambon, Makassar, Jayapura dan Jakarta, yang bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT, sekaligus menanamkan rasa cinta warga masyarakat, generasi muda khususnya anak-anak agar selalu mencintai Al-Quran.

“Kami menyadari sungguh tanpa bantuan dan sumbangsih dari Bapak Gubernur dan Bupati, acara ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, untuk itu kami menyampaikan terima kasih, teriring doa semoga Allah memberikan kemudahan, kesehatan dan memanjangkan umur sehingga bapak terus memberikan pembangunan terbaik untuk Kabupaten ini dan Provinsi ini, serta membawa kemakmuran bagi negeri Hualoy, Latu dan Tomalehu.” Ungkapnya.

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur, mengatakan bahwa tidak terasa saat ini kita telah berada pada 10 hari terakhir yaitu fase ketiga bulan ramadhan yaitu It’Qum Minan’Nar, (pembebasan dari api neraka)

“Yang paling spesial pada fase ini adalah malam Lailatul Qadar, dan Insya Allah, Allah turunkan malam Lailatul Qadar pada malam ini, bersamaan dengan pelaksanaan pembacaan 990 Juz (33x khataman).” Ungkapnya.

Murad pada kesempatan itu, mengharapkan penyelenggaraan kegiatan ini dapat melahirkan generasi-generasi Qur’Ani yang tidak hanya membaca Al-Quran semata, tapi lebih dari itu, dapat menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud Islam yang Rahmatan Lil’Alamin.

“Saya menghimbau kepada kita semua, khususnya generasi muda di daerah ini, agar tidak menyianyiakan kesempatan ramadhan ini, dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hindarilah hal-hal yang dapat merusak iman dan menghancurkan persatuan. Mari berlomba-lomba dalam kebajikan (Fastabiqul Khairat) untuk menjadi insan yang terbaik.” Harap Gubernur.

Pada kesempatan itu juga Pembina Majelis Taklim Se-Provinsi Maluku turut menyerahkan 520 paket sembako, kepada ibu janda, pengurus-pengurus masjid dan Majelis Taklim di Negeri Hualoy dan Tomalehu.

Dalam wawancaranya Widya selaku Ketua Majelis Taklim Nur Asiah yang juga selaku Pembina Majelis Taklim se-Provinsi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk tali asih di bulan Ramadhan, berupa sembako.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, membuka secara resmi Ramadhan Leadership Camp yang ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di Grand Avira, Sabtu (15/4/2023)

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (MPW PEMUDA ICMI) Provinsi Maluku, yang dihadiri juga oleh Ketua Umum Pemuda ICMI Dr. Ismail Rumadan, SH., MH, Sekretaris ICMI Orwil Maluku Dr. Ruslan Tawari, M.Si, Ketua Pemuda ICMI Provinsi Maluku M. Ridwan Assel, SE., M.Sc, para narasumber, Ketua Organisasi Kepemudaan di Maluku, dan unsur lainnya.

Sekda dalam sambutannya menyampaikan bahwa, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi yang luar biasa atas kegiatan yang dilaksanakan ini.

“Mudah-mudahan dengan keberkahan ramadhan ini, nantinya akan melahirkan generasi cendekiawan muslim yang kompak, berkompeten, yang siap bersaing di pasar global. Kita juga akan memasuki bonus demografi 2030, itu berarti kesiapan kita menyambut harus dari sekarang makanya kegiatan ini sangat strategis untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang kompetitif.” Ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan, kegiatan ini sangat penting dalam rangka mengembangkan bakat dan minat terutama bagi para pelajar dan mahasiswa, guna meningkatkan soft skill, keterampilan generasi muda di masa mendatang, yang memiliki leadership dan visi ke-Indonesiaan yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman.

“Pemuda ICMI Provinsi Maluku diharapkan berperan menjadi pendorong, motivator dan fasilitator bagi umat dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan berkualitas. Oleh itu saya berharap ramadhan leadership camp yang diisi dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan ini kiranya mampu meningkatkan kepercayaan diri, membangun karakter pemimpin yang efektif, belajar mempercayai dan dipercayai, selalu update, berani mencoba hal baru, menyikapi kegagalan dengan dewasa, serta mampu membangun kreatifitas dan inovasi generasi muda di Daerah.” Harap Sadali.

Menutup sambutannya Sekda juga mengharapkan kiprah pemuda ICMI di daerah ini menjadi garda terdepan dalam menyongsong perubahan, menjadi wadah dalam mengembangkan diri melalui pemikiran dan konsep yang strategis dengan tetap mengedepankan kultur akademik dan kearifan lokal yang berbasis agama serta dengan tipe progresifitas kaum muda muslimin di Indonesia pada umumnya, dan Provinsi Maluku pada khususnya.

Ambon, Maluku.news – Bunda Literasi Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad jadi Keynote Speaker dalam Diskusi Publik dengan Tema : “Literasi Digital bagi Kelompok Rentan di Kota Ambon”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berpusat di Auditorium Fakultas Hukum, pada Jumat (14/4/2023).

Kegiatan yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura itu, dihadiri juga oleh para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Ketua Lembaga Badan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Unpatti, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, para mahasiswa, dan bertindak selaku narasumber Koordinator Pusat Data dan Informasi Universitas Pattimura Benhard Mattheis dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Melky Lohy yang memberikan materi Peran Diskominfo dalam Meningkatkan Literasi Digital.

Dalam sambutannya Widya mengatakan, kemajuan digital dan pemberdayaan kelompok rentan menjadi tema bahasan menarik dalam kegiatan ini, disebut menarik karena itulah salah satu tantangan yang muncul seiring dengan berlangsungnya transformasi digital kontemporer, yakni dengan adanya kelompok yang rentan terdampak oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi.

“Masyarakat dunia telah mengakui berbagai bentuk keberagaman mulai dari yang bersifat ciri fisik, hingga identitas sosial. Beberapa kelompok memiliki bentuk keberagaman yang unik dan khas, sehingga membutuhkan akses lebih untuk mendapatkan layanan dasar dan kelompok ini disebut kelompok rentan.” Jelasnya.

Bunda Literasi Provinsi Maluku ini juga mengatakan, berdasarkan United Nation Office for Disaster Risk Reduction dijelaskan, tantangan sebagai faktor fisik sosial, ekonomi dan lingkungan yang menyebabkan seseorang atau suatu komunitas semakin rawan mengalami keparahan akibat bencana dan menurut pasal 5 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

“Komnas HAM menyatakan kelompok rentan dan minirotas yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lansia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras, dan suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kelompok khusus. Kelompok khusus merupakan mereka yang sering mengalami hambatan sehingga menyebabkan keterlanggarnya hak, dikarenakan kerap mengalami diskriminasi oleh budaya masyarakat. Komnas ham dapat kerap menemukan diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan, dari segi aksesibilitas fisik, ekonomi, maupun hukum terhadap kelompok ini.” Paparnya.

Widya juga menyampaikan, Indonesia telah memulai program Literasi Digital Nasional sejak Mei 2021, dimana pemerintah merencanakan program ini agar mampu menjangkau sekitar 50juta rakyat hingga tahun 2024, dan diharapkan jumlahnya terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Ia menjelaskan, Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui perangkat komputer, karena melalui perangkat ini juga informasi dapat diakses dan disebarluaskan dengan menggunakan jaringan internet.

“Dari buku literasi digital, Unesco menjelaskan literasi digital yang berkaitan dengan life skill, yang tidak hanya melibatkan teknologi saja, tetapi juga kemampuan untuk belajar, berfikir kritis, kreatif, inovatif, untuk kompetensi digital. Jadi literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan sumber informasi melalui komputer. konsep baru ini tidak hanya terkait penguasaan komputer secara teknis, tetapi juga pengetahuan dan emosi dalam menggunakan media dan perangkat digital.” Jelas Widya

Widya menyampaikan, dalam kenyataannya ditunjukan bahwa Indonesia mulai banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelompok rentan, tapi tingkat implementasinya sangat beragam, sebagian UU sangat lemah pelaksanaannya sehingga keberadaaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat, disamping itu terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan.

“Keberadaan masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan Tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakkan hukum dan Tindakan legislasi lainnya. Hak asasi orang-orang yang diposisikan sebagi masayarakat kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan juga keluarganya, serta secara tidak langsung juga mempunyai dampak bagi masyarakat.” Terangnya.

Widya menyatakan, selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dilain pihak hak-hak yang terdapat di dalam komunitas masyarakat rentan belum mendapat prioritas dari kebijakan tersebut, sedangkan permasalahan yang mendasar di dalam komunitas masyarakat rentan adalah belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak kelompok rentan ini.

“Era digitalisasi ini membuka pengertian dimana HAM yang perlu di lindungi dari ancaman otoritarianisme digital, penyalahgunaan data, dan desain tata Kelola digital yang tidak human sentris. Selain agitasi dalam kebebasan berpendapat transformasi digital juga membuka celah ketimpangan yang besar, apabila tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur dan regulasi digital yang mumpuni.” Ujarnya.

Dirinya menyampaikan, semakin kegiatan sosial ekonomi bermigrasi ke dunia digital, maka semakin tinggi disparitas ekonomi dan kecakapan yang dialami warga di daerah, dengan kata lain pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tidak berjalan baik tanpa peningkatan infrastruktur teknologi yang merata

“Olehnya itu ada beberapa hal penting yang dapat mencegah pelanggaran ham di era digital, yakni penguatan partisipasi dan komitmen multipihak pada transparasi dan demokratisasi data, membentuk perantara regulasi data dan digital yang berorientasi kemanusiaan (bukan profit ataupun kekuasaan politik), meningkatkan Pendidikan soal privasi dan wawasan keadilan gender dirana digital, serta menyediakan kerangka aturan untuk pengawasan etika ataupun batasan kampanye politik berbasis data.” Terangnya.

Pada kesempatan itu juga turut diserahkan 70 paket bantuan kepada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan GWL SMM.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024, pada Kamis (13/4/2023) berpusat di Hotel Santika, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail ditandai dengan pemukulan tifa.

Turut hadir pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Sekda Maluku, narasumber dan Rombongan dari Kementerian PPN Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kab/Kota Se-Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Vertikal, Perbankan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan para undangan.

Dalam laporannya Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Anton Lailossa menjelaskan tujuan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD ini adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap RKPD Provinsi Maluku tahun 2024.

Berangkat dari Visi “Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan” Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024, merupakan tahun penentu keberhasilan pencapaian visi tersebut, yang merupakan bagian integral dalam mewujudkan pembangunan Nasional.

“Perencanaan pembangunan tahun 2024 harus tetap memperhatikan berbagai dampak negative akibat instabilitas keamanan dunia, ancaman inflasi maupun resesi global. Saya berharap Musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga tercapainya perencanaan Daerah yang semakin berkualitas.” Terang Gubernur.

Murad pada kesempatan itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Maluku untuk optimis dalam mempersiapkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, sebagai modal dasar untuk berdaya saing, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

“Kepada Bupati/Walikota, agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional, serta berkomitmen meningkatkan inovasi daerah, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di bumi Raja-Raja ini.” Tegasnya.

Gubernur MI juga berharap, forum strategis ini, mampu dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi konstruktif, dalam melahirkan berbagai gagasan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang sedang dihadapi.

Pada kesempatan itu juga turut dilakukan penganugerahan Maluku Innovation Award 2023, dimana pada Kategori Inovasi Perangkat Daerah Terbaik di Provinsi Maluku Juara 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Juara 2 Badan Pendapatan Daerah, dan Juara 3 Dinas Kesehatan.

Sementara untuk kategori Inovasi Daerah Terbaik tingkat Kabupaten/Kota, Juara 1 Kota Ambon, Juara 2 Kabupaten Maluku Tengah, dan Juara 3 Maluku Tenggara.

Ambon, Maluku.news – Terindikasi dana Rp. 19 miliar dana Covid-19 dari total dana Rp. 62 Miliar untuk penanganan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru diduga di korupsi.

Pejabat Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan, secara tegas membantah dan mengklarifikasi isu yang beredar bahwa dana Covid sebesar Rp 19 miliar tidak jelas penggunaanya di Kabupaten Aru.

Perlu diketahui bahwa dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, tidak pernah dianggarkan khusus untuk dana Covid-19. Yang ada adalah dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 62 miliar sekian,” tegasnya.

“Dirinya menjelaskan, dari Rp 62 miliar sekian itu yang diminta oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 itu, sekitar Rp 42 miliar dari BTT dan bukan belanja Covid,” ujarnya kepada wartawan di Ambon, Kamis (13/04/2023).

Sehingga BTT yang tidak digunakan sekitar Rp 19 miliar sekian perlu saya klarifikasi ini. Sebab dalam dokumen APBD 2020 tidak secara khusus menganggarkan untuk dana Covid-19.

Ubayaan menegaskan, sesuai aturan penggunaan dana darurat dalam hal ini BTT harus jelas tidak bisa digunakan sembarangan. Karena ada keputusan Bupati dan ada pengusulan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kemudian ada keputusan Bupati yang terkait dengan keadaan darurat itu baru anggarannya bisa digunakan.

“Jadi Dana Covid-19 untuk Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah menggunakan APBD yang ada, itu belanja tidak terduga, dan belanja tidak terduga diperuntungkan bukan saja untuk Covid, tapi untuk membiayai keadaan yang sifatnya darurat seperti bencana alam atau pun wabah penyakit. Jadi sekali lagi perlu diketahui bahwa Rp 19 milir itu digunakan dan tidak dibelanjakan untuk pos yang lain,” tegasnya.

Menurut Ubyaan, Jadi APBD Pemda Aru itu kita umumkan melalui Webasite pemerintah daerah. Jadi silahkan kalau ada pihak yang mau mengecek bisa langsung klik di website pemerintah daerah. Jadi silahkan kalau ada pihak yang mau mengecek bisa langsung klik di website Pemda Aru, bisa dilihat dalam dukumen APBD, apakah ada dalam Covid ataukah tidak.

“Saya berharap dengan adanya klarifikasi ini, bisa menjadi terang benderang isu ini sehingga tidak menjadi bola liar yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu bisa saja menggiring opini untuk masyarakat mempercayai hal yang tidak benar, jadi masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas,” harapnya.

Dia justru menyarankan agar mengecek langsung di website pemerintah daerah semua jelas disitu, ada juga hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kalau itupun di salahgunakan ada temuan BPK.

“Sedangkan bagi BPK itu perjalanan dinas Rp 10 juta saja diangkat dari temuan. Bagaimana nilainya Rp 19 miliar tidak diangkat dalam temuan. Jadi saya kira semuanya jelas,” pungkasnya.