Ambon, Maluku.news – Pemilihan Jujaro-Mungare (JM) 2023 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Ambon, selain untuk promosi Pariwisata, juga diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda dalam menjaga eksistensi kota di masa mendatang.

Hal itu dikemukakan Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam sambutan ketika membuka ajang dimaksud, Rabu (24/5/2023) di Hotel Santika Premiere Ambon.

“Generasi muda dipandang sebagai potensi penting kota ini, yang pada waktunya mennggantikan generasi yang ada saat ini, untuk menentukan sejauh mana kota ini akan dibawa kedepan ketika mengambil tongkat estafet kepemimpinan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon merasa penting untuk memberikan ruang yang cukup bagi generasi muda dalam meningkatkan kualitas serta kreatifitas agar dapat bersaing dengan daerah lainnya.

“Pemkot harus memberikan banyak ruang bagi generasi muda, apalagi kita berhadapan dengan era digitalisasi saat ini,” tambahnya.

Wattimena jelaskan, di era digitalisasi, promosi pariwisata cukup mudah karena dapat dilakukan lewat media sosial, namun generasi muda kota Ambon harus memiliki pemahaman yang positif, dengan menyeimbangkan antara intelektualitas serta mental spiritual.

Hal itu, lanjutnya, menjadi salah satu concern Pemkot dalam ajang ini, karenanya selama karantina selama 2 (dua) hari, ke- 30 peserta akan dibekali dengan berbagai ilmu dan ketrampilan.

“Minimal memungkuti ajang ini peserta dibekali ilmu dan ketrampilan, supaya walau tidak jadi juara minimal setelah ikuti ajang ini dapat jadi agen pembaru di lingkungan dan masyarakat; dapat meminimalisir berita hoax, tidak menyebarkan politik identitas, menyuarakan hal positif dan lain sebagainya,” bebernya.

Wattimena tandaskan, tujuan lain dari pemilihan JM 2023, adalah untuk seleksi awal wakil kota Ambon dalam ajang Pemilihan Putri Pariwisata tingkat provinsi Maluku dimana pada tahan 2022 lalu, Wakil Kota Ambon hanya berhasil menduduki peringkat ke III (tiga).

Ambon, Maluku.news – Pj. Ketua TP – PKK yang juga Bunda PAUD Kota Ambon, Lisa Wattimena, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Gebyar PAUD se- Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel), Selasa (23/5/2023) di Negeri Hutumuri.

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah tema “Merdeka Belajar Buat Anak Cerdas, Ceria, Kreatif dan Berkarakter” diharapkannya, mampu mengembangkan bakat dan kreatifitas anak-anak, yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan bangsa kedepan, serta dapat membentuk karakter anak lebih baik lagi.

“Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan Gebyar PAUD di hari ini, guna memberikan stimulasi terhadap tumbuh kembang anak serta memberikan kesempatan bagi anak dan tenaga pendidik untuk berkreatifitas,” ujar Wattimena dalam sambutan saat membuka kegiatan.

Diungkapkan, usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak anak, melalui rangsangan dan pendidikan, dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, sehingga perkembangan anak akan semakin optimal.

Olehnya itu, kehadiran PAUD di tengah-tengah masyarakat, kata dia, sangat penting dan berdampak positif bagi kemampuan fisik dan mental anak yang dilakukan melalui pendekatan bermain sambil belajar.

“Ketika seorang anak mendapatkan pendidikan usia dini yang tepat maka ia memperoleh kesiapan belajar yang baik, dan keberhasilan di pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi,” terangnya.

Sebagai Bunda PAUD kota Ambon, Wattimena berharap semua stakholder pendidikan, khususnya orang tua agar dapat memberikan bimbingan arahan, perlindungan, dan dukungan yang positif bagi anak-anak karena pelajaran karakter yang paling penting ada di dalam keluarga.

“Kepada anak-anak kota Ambon, tunjukanlah segala potensi dan bakat yang ada di dalam diri. Tunjukanlah bahwa kalian adalah anak-anak yang cerdas, ceria, kreatif dan berkarakter,” tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Dalam Proses penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD), satuan pendidikan di Kota Ambon diminta untuk menghilangkan tes baca, tulis, hitung (caslitung).

Demikian disampaikan, Pj. Ketua TP-PKK, yang juga Bunda PAUD Kota Ambon, Lisa Wattimena, saat melepas anak- anak PAUD se- kota Ambon menuju Pendidikan SD (Transisi PAUD-SD), Rabu (24/5/2023) di Aula PGSD Unpatti.

Menurut Wattimena, selama ini miskonsepsi tentang calistung pada pendidikan usia dini dan pendidikan dasar kelas awal, masih sangat kuat di masyarakat. Padahal membangun kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dalam cara yang menyenangkan.

“Kita perlu mengakhiri miskonsepsi tentang calistung mulai dari sekarang dengan transisi PAUD ke pendidikan dasar,” katanya saat memberi sambutan.

Dikatakan, gerakan transisi PAUD ke SD harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan, dimulai sejak tahun ajaran. baru nanti. Untuk itu, tidak boleh ada pelabelan “siap sekolah kepada anak.

“Siap sekolah bukanlah pelabelan antara anak yang sudah siap atau belum siap, melainkan proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua secara bijak,” ungkapnya,

Dengan keterlibatan semua pihak, tambah Wattimena, setiap anak yang bertransisi dari PAUD ke ke Pendidikan dasar dapat terus melanjutkan proses untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat di SD.

“Peserta didik baru yang tidak mengikuti PAUD tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi, sehingga memiliki pojakan yang kuat untuk memperoleh pembelajaran selanjutnya,” bebernya.

Ditandaskan, selain menghilangkan Calistung, Satuan pendidikan juga diminta untuk menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru 2 minggu pertama, serta membangun enam kemampuan fondasi anak yang telah dibangun secara kontiniu dari PAUD hingga kelas II (dua), pada pendidikan dasar.

Ambon, Maluku.news – Setelah setahun mengemban tugas selaku Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, berhasil memenuhi dua Mandatory Spending, yakni dibidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini diketahui melalui data yang diterima oleh tim Media Center, Rabu (24/5/2023).

Ketika dikonfirmasi terkait dengan kebenaran pencapaian tersebut, Kamis (25/5/23) di Balai Kota, Wattimena mengakui hal itu sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana minimal Pemkot harus memenuhi 10 persen dalam setahun. Namun pada triwulan pertama tahun 2023 Mandatory Spending Kesehatan telah mencapai 10,38 persen.

“Selain itu ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan dalam hal ini Puskesmas berangsur membaik. Sebelum saya menjabat terdapat kerusakan ringan pada 10 faskes, dan dua rusak berat. Setelah menjalani tugas selama setahun kondisi berubah sebanyak 19 unit telah diperbaiki, dan tertinggal tiga lainnya yang berada di kategori rusak ringan, tidak ada rusak berat sama sekali,” urainya.

Lanjutnya, sebaran tenaga kesehatan (Nakes) juga merata pada wilayah kerja Pemerintah Kota (Pemkot). Penambahan 18 orang perawat menjadi 221 orang. Dokter umum yang sebelumnya 47 orang sekarang sebanyak 49 orang.

“Asisten Apoteker apoteker tambah satu dari sebelumnya 18 menjadi 19 orang. Dan tenaga Apoteker di kota ini menjadi 33 orang yang pada masa kepemimpinan sebelumnya sebanyak 31 sekarang sudah menjadi 33 orang,” jelas, Wattimena.

Sementara itu, untuk Mandatory Spending yang kedua yang sementara ini telah dipenuhi dan masih terus berjalan adalah pada bidang Pendidikan, dan telah terpenuhi 29,05 persen dari target tahunan sebesar 20 persen.

“Ketersediaan fasilitas juga meningkat terdapat empat buah PAUD tambahan dari sebelumnya 219 menjadi 223 unit, penambahan fasilitas Sekolah Dasar (SD) sebanyak tiga unit menjadi 195, SMP (2) menjadi 52 Unit,” tambahnya.

Selain fasilitas, sambungnya, tenga pendidik pada ketiga tingkatan satuan pendidikan tersebut juga ditambah guna memberi kualitas pendidikan yang baik generasi penerus bangsa.

“Penambahan guru TK 188 menjadi 253 orang, dan Guru SD yang sebelumnya 1.872 mendapat penambahan sebanyak 85,” pungkas Wattimena.

Diharapkan, pada masa kepemimpinan lanjutan dirinya dapat menyelesaikan 11 program prioritas sampai tuntas. Dua masalah yang belum terselesaikan sampai dengan hari ini yakni Perombakan Birokrasi dan masalah sampah, dapat terealisasikan dengan baik.

Ambon, Maluku.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengirimkan radiogram yang ditujukan kepada Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Pj. Bupati Buru, Djalaludin Salampessy, dan Pj. Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Andi Chandra As’aduddin. Isinya terkait perpanjangan jabatan sebagai penjabat kepala daerah.

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, usai bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, dalam penyerahan radiogram dimaksud, Rabu (24/5/23), di kantor Gubernur Maluku, mengungkapkan dirinya akan melanjutkan seruh program prioritas yang belum selesai dikerjakan pada masa kepemimpinan periode pertama.

“Yang belum selesai dilanjutkan, termasuk beberapa hal yang belum sempat dikerjakan juga, dan perlu diprioritaskan akan kita kemukakan nanti setelah Bapak Gubernur serahkan SK resmi bersamaan dengan pelantikan Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang baru,” ujarnya.

Dirinya juga mengakui, pada periode kedua kepemimpinannya akan lebih tegas terkait pembangunan kota ini ke arah yang lebih baik.

“Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mau bekerjasama tidak bisa masuk dalam barisan. Tapi saya berharap semua mengerti bahwa kepemimpinan ini tunggal dan mesti didukung bersama, bisa ada yang menggerogoti, merusak dari dalam, itu akan ditertibkan,” tegas Wattimena.

Lanjutnya, diperiode kedua ini dirinya akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah bersama dengan janjinya guna melaksankan perombakan birokrasi, sehingga hal tersebut tidak menjadi persungutan semua pihak.

“Soal Perombakan Birokrasi ini kita hanya mengunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN saja karena perombakan banyak, kalau sudah datang saya lantik. Untuk sampah kita masih menunggu bantuan Dumptruck pengangkut sampah. Tapi saya akan upayakan untuk pengadaan dua buah dalam tahun ini,” tandasnya.

Wattimena mengungkapkan, guna melanjutkan kerjanya dalam periode kedua ini, dirinya akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menargetkan keberhasilan.

“Tidak boleh kita menargetkan, kita mengalir saja terus melakukan perbaikan perbaikan tidak boleh memasang target,” pungkasnya.

Untuk diketahui, hari ini, Rabu (24/5/2023) merupakan akhir masa jabatan Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena. Namun kembali dipercayakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam Radiogram yang dikirimkan guna melanjutkan masa jabatannya.

Ambon, Maluku.news – Event Pemilihan Jujaro dan Mungare Kota Ambon Tahun 2023 digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Ambon. Sebanyak 30 finalis yang telah lolos seleksi administrasi di tahap awal akan memasuki lokasi karantina di Hotel Santika Premier pada Rabu (24/5/2023).

“Jadi tanggal 24-26 Mei para peserta akan melaksanakan karantina di Santika Hotel. Peserta terdiri atas 15 Jujaro dan 15 Mungare yang kami seleksi dari total peserta keseluruhan sebanyak 54 orang,” ungkap, Kepala Disparbud Kota Ambon, Rico Hayat, kepada tim Media Center, Selasa (23/5/2023).

Lanjutnya, kegiatan dibawa sorotan tema “Menciptakan Generasi Milenial Kota Ambon yang Adaptif Terhadap Digital Tourism” ini ditujukan kepda para remaja dengan kriteria usia 19-25 tahun.

Sesuai dengan tema kegiatan, Disparbud Ambon juga menggandeng Bank Indonesia (BI) dalam penggunaan QRIS untuk melakukan voting terhada para finalis yang dapat dilihat pada akun media sosial resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.

Selain itu juga para finalis Jujaro dan Mungare Kota Ambon Tahun 2023 juga wajib membuat video reels dengan memilih salah satu tema, yaitu Destinasi Wisata di Kota Ambon, Kuliner di Kota Ambon atau Atraksi di Kota Ambon. Voting Qris dan like pada video reels dimaksud akan diakumulasikan dengan penilaian dewan juri untuk juara untuk menetapkan Juara Jujaro dan Mungare Kategori Favorit Sosial Media Kota Ambon Tahun 2023.

“Ada dua penilaian voting yang pertama Qris pada foto finalis yang telah di bagikan pada Instagram maupun Facebook kami, dan juga video reels yang dibuat dengan memilih tema destinasi wisata, kuliner atau atraksi budaya yang dimiliki kota Ambon ini,” jelasnya.

Lanjutnya, setelah proses penilaian melalui platform online dan penilaian dewan juri maka akan memilih 10 besar finalis yang akan menyandang predikat Juara Jujaro-Mungare Kota Ambon Tahun 2023, Runner up 1 Jujaro-Mungare Kota Ambon Tahun 2023, dan Runner up 2 Jujaro-Mungare Kota Ambon Tahun 2023, Jujaro-Mungare Berbakat Kota Ambon Tahun 2023 dan Jujaro-Mungare Favorit Sosial Media Kota Ambon Tahun 2023.

“Selanjutnya 6 besar finalis akan dinilai dengan menjawab pertanyaan juri dan memperebutkan predikat juara Jujaro- Mungare, Runnerup 1, dan 2, Sedangkankan untuk dua kategori berbakat dan sosial media nanti dipilih dari mereka yang masuk 10 besar,” tandas Hayat.

Untuk diketahui, malam puncak akan dilaksanakan pada Jumat, (26/5/2023), dan yang berlaku sebagai juri dalam kegiatan ini adalah Penjabat (Pj) TP-PKK, Lisa Wattimena, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, dan 2 juri lainnya, serta Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, selaku Juri kehormatan.

Ambon. maluku.news – DPRD Provinsi Maluku memastikan, akan menarik temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas kelebihan bayar belanja dinas dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku senilai Rp 3,19 miliar.

Temuan BPK mengenai kelebihan bayar ini disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022.

Menyikapi adanya temuan tersebut, Anggota DPRD Maluku Halimun Saulatu meminta Pemprov Maluku untuk segera menyelesaikan temuan tersebut. Ia meminta, Pemprov Maluku dapat memperhatikan detailnya, sehingga kedepan tidak terjadi kembali hal serupa.

“Yang pertama itu dari inspektorat yang mengecek pekerjaan itu harus benar-benar menghitungnya dengan cermat,” ujarnya di Ambon, Rabu (24/05/2023)

Dirinya berharap, Pemprov Maluku dapat memamatkan semua tahapan temuan. Terutama dalam perencanaan dan pengerjaan pembangunan.

“Makanya kedepan kalau mau penyelesaian akhirnya itu harus betul-betul dicermati. Jangan asal saja, sehingga salah hitung, ya kan malu juga kita sama BPK. Gimana sih pemprov tidak bisa menghitung,” tukasnya

la juga mengungkapkan, permintaan akan segera ditingkatkan kelebihan bayar dari temuan BPK RI perwakilan Maluku kepada Pemprov.

“Jadi nanti kita akan pertanyakan itu, kenapa bisa ada kelebihan bayar seperti itu, apakah ada unsur kesengajaan atau ada hal-hal lain yang mungkin kita perlu dalami,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPK mengungkap adanya kelebihan bayar sebesar Rp1,82 miliar, pada belanja perjalanan dinas di 19 SKPD dan kelebihan bayar senilai Rp1,37 miliar atas kekurangan volume pekerjaan 25 paket pekerjaan pada tujuh SKPD Pemprov Maluku.

Hal ini adalah Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, di Baileo Karang Panjang Ambon, Selasa (23/5/2023).

Selain temuan kelebihan bayar kata Laode, BPK juga menemukan lima masalah lain dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov Maluku Tahun 2022.

Menurut Laode, masalah-masalah tersebut bersumber pada lemahnnya sistem pengendalian internal dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pada penyusunan laporan keuangan tahun 2022.

BPK lemahnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menurut BPK belum mencukupi, serta salah satu klasifikasi penganggaran modal belanja pada empat SKPD.

“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum mencukupi, antara lain tidak adanya surat pengesahan atas penerimaan Dana BOS, kemudian ada SP2D tidak berdasarkan nilai transfer yang diterima,” kata Nusriadi.

“Kemudian salah klasifikasi penganggaran belanja modal pada empat SKPD, belanja Bantuan Operasional Sekolah pada satu SKPD,” imbuhnya.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.

Terakhir, belum lengkapnya dokumen pertanggung jawaban anggaran belanja barang dan jasa saat reses pada Sekretariat DPRD Maluku dengan nilai Rp1,86 miliar.

“Belanja barang dan jasa atas kegiatan reses sebesar Rp1,86 miliar pada Sekretariat DPRD belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah,” tukasnya.

Secara umum, BPK menyematkan predikat wajar tanpa batas (WTP) atas Laporan Keuangan 2022 Pemprov Maluku

Namun, BPK mengingatkan Pemprov Maluku untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut.

Ambon, Maluku.news – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Maluku menggelar workshop Peningkatan Kapasitas bagi Jurnalis Perempuan” yang dilaksanakan Sabtu, (20/5/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Provinsi Maluku Piterson Rankoratat, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda), Sadli Lie. Dalam sambutannya yang dibacakan terdapat tiga hal penting yang perlu disampaikan. Yakni; pertama, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kegiatan ini diberi apresiasi yang tinggi dalam upaya pembakalan kepada para jurnali perempuan agar dapat memahami peran dan fungsinya dalam profesi tersebut.

“Kedua, kegiatan ini juga saya anggap sangat penting sebagai upaya membangkit semangat perempuan terutama jurnalis perempuan di Maluku untuk terus berkembang sebagai salah satu perwujudan kesetaraan gender,” ungkapnya.

Ketiga, dirinya berharap melalui workshop ini, FJPI diharapkan dapat bersinergi dengan Pemprov, terutama untuk mendorong isu-isu strategis terkait perempuan dan anak.

“FJPI Maluku diharapkan dapat bersinergi, dengan Pemprov Maluku terutama dalam mendorong isu-isu strategis terkait perempuan dan anak melalui pemberitaan-pemberitaan yang bisa melindungi perempuan dan anak,” harapnya.

Harapan yang sama pula dilontarkan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo Sandi) Kota Ambon, Joy Adriaansz, kepada Tim Media Center usai pembukaan kegiatan dimaksud. Katanya, melalui workshop ini semakin meningkatkan soliditas dan solidaritas baik internal forum maupun antar jurnalis di provinsi ini.

“Saya berharap workshop peningkatan kapasitas jurnalis perempuan Maluku semakin meningkatkan soliditas dan solidaritas baik internal forum, maupun antar jurnalis di Maluku, serta menjadi motor penggertak dalam memperjuangan kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam pemberitaan, sebagai kontrol sosial penyelenggaraan tugas maupun berbagai hal yang terjadi dapa kehidupan bermasyarakat,” pungkas Adriaansz.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang merupakan wartawan perempuan Maluku yang berdomisili di Kota Ambon. Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan tiga pembicara yakni Costavina Litamahuputty, Saswati Matakena dan Rony Samloy, serta Keynote Speaker, Uni Zulfiani Lubis yang merupaka Ketum FJPI.