Beranda blog Halaman 181

Gubernur Maluku Pimpin Peringatan Hari Pendidikan di Malra

0

Maluku Tenggara, Maluku.news – Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, Pemerintah Provinsi Maluku mengelar Upacara yang dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara, pada Selasa (2/5/2023).

Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, dan bertindak selaku Komandan Upacara Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.

Adapun Tema Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 ini adalah “Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar”

Dalam Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang dibacakan oleh Gubernur, dikatakan bahwa Selama tiga tahun terakhir, perubahan besar terjadi disekitar kita, di mana-mana dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia.

“Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara, yaitu Pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat.” Terangnya.

Dijelaskan lagi, anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri.

“Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya, sekarang dapat menggunakan data Asesmen Nasional di Platform Rapor Pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan.” Jelasnya.

Ditambahkan lagi, para guru sekarang sedang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya Platform Merdeka Mengajar, selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya Kurikulum Merdeka.

“Sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar.” Ungkap Mendikbudristek dalam sambutan tertulisnya.
Untuk itu, pada jenjang perguruan tinggi, mahasiswa yang dulu hanya belajar teori dalam kelas sekarang bisa melalang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka.

“Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberika keleluasan bagi sekolah untuk meningkatkan kulaitas pembelajara. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka, dan dukungan dana pendanaan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi.” Tambahnya.

Selain itu, ia mengatakan, mekanisme Dana Indonesia yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan.

“Saudara-saudariku, mari kita ingat, bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan Gerakan Merdeka Belajar.”, ajak Gubernur.

Transformasi yang masif ini, lanjut Gubernur, sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerja sama kita.

“Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan Kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal Langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang tiga tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan Gerakan Merdeka Belajar.” Pintanya.

Sebelum menutup sambutannya, Gubernur sesuai sambutan tertulis Mendikbudristek menegaskan, layar yang sudah dibentangkan jangan sampai terlipat lagi, karena semua para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, serta peserta didik di seluruh penjuru Nusantara, adalah kapten dari kapal besar yang Bernama Indonesia, dimana perjalnaan harus tetap dilanjutkan, perjungan mesti diteruskan, agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan bercita-cita.

“Oleh karena itu, mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan Pendidikan yang memerdekakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional.” Tutupnya.

Untuk diketahui, pada kesempatan itu juga turut diserahkan pemberian piagam kepada penerima Satyalancana Karya Satya kepada 29 orang sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 63/TK/2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, dan penyerahan 55 Kartu Maluku Cerdas, penyerahan Kartu Maluku Bantuan Siswa Miskin sebanyak 87 kepada siswa siswa SMA/SMK se-Kabupaten Maluku Tenggara, Penyerahan SK kenaikan Pangkat ASN Provinsi Maluku sebanyak 11 orang, yang diberikan secara langsung oleh Gubernur Maluku yang bertindak selaku Inspektur Upacara kepada para perwakilan penerima.

Turut menjadi peserta Upacara, Bupati Maluku Tenggara, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, Sekretaris Daerah Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para peserta didik, para guru, unsur TNI/Polri, beserta pihak berkepentingan lainnya, dengan mengenakan pakaian adat.

Gubernur Harap Gedung CAT Jadi Fasilitas Layanan Kepegawaian Secara Digital di Malra

0

Maluku Tenggara, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail, secara langsung meresmikan Gedung Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten Maluku Tenggara, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, pada Selasa (2/5/2023).

Hadir juga pada kesempatan itu Pangdam XVI/Pattimura, Kabinda Maluku, Bupati Maluku Tenggara, Sekretaris Daerah Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Danrem 151/Binaiya, Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Maluku Tenggara, beserta pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Maluku Tenggara Drs. M. Thaher Hanubun, menjelaskan dalam tahapan dan mekanisme ujian atau seleksi diberbagai bidang khsuusnya dalam perekrutan calon Aparatur Sipil Negara, penggunaan Gedung CAT sudah menjadi syarat wajib.

“Sebelum adanya Gedung ini, pelaksanaan tes berlangsung dengan meminjam ruangan kelas dari sekolah ke sekolah.” Ungkapnya.

Bupati pada kesempatan itu juga melaporkan, Lahan untuk pembangunan Gedung berukuran 27m x 19m ini berada di lahan pemerintah dengan luas 95,6 hektar, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3.471.450.00, dan dirancang maksimal menampung 100 peserta seleksi.

“Dalam Gedung ini juga Fasilitas yang tersedia antara lain meubeler dan perabot, 50 unit perangkat komputer, peralatan operator dan studio cctv, perangkat keamanan, pendingin ruangan, serta beberapa perangkat lainnya.” Ungkapnya.

Sementara itu Gubernur, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian Gedung CAT di Maluku Tenggara, diahrapkan kehadiran sarana prasarana ini dapat mendukung kelancaran pengelolaan manajemen kepegawaian di seluruh Kabupaten/Kota se-Maluku.

“Pembangunan Gedung ini merupakan momentum penting dan strategis untuk mempermudah serta mendekatkan pelayanan kepegawaian dalam meminimalisir permasalahan rentang kendali di Kabupaten Maluku Tenggara” Tambahnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Murad berharap, pembangunan Gedung ini juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara maupun masyarakat pada umumnya.

“Saya menginginkan Gedung ini bukan hanya melayani proses penerimaan ASN berbasis CAT saja namun lebih dari itu menjadi fasilitas peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN serta memberikan fasilitas layanan kepegawaian secara digital di Kabupaten Maluku Tenggara.”

Kegiaatan dilanjutkan dengan peninjauan Ruangan oleh Gubernur didampingi istri, Pangdam, Bupati, dan rombongan.

Kebakaran Sering Terjadi, Pj. Wali Kota Himbau Warga Berhati-Hati

0

Ambon, Maluku.news – Terhitung dalam kurun waktu 2 (dua) minggu terakhir sudah 4 (empat) kali warga kota Ambon dilanda musibah kebakaran. Untuk itu Pj. Wali Kota, menghimbau agar warga lebih berhati-hati.

“Kita berharap peristiwa kebakaran yang terjadi menjadi peringatan bagi kita agar berhati-hati terkait penyebab kebakaran,” kata Wattimena di sela-sela tinjauan lokasi kebakaran, di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Senin (1/5/23) siang.

Menurutnya penyebab kebakaran dapat disebabkan karena kelalaian penghuni rumah, baik itu untuk hubungan arus pendek listrik (korsleting) maupun kompor yang menjadi sumber api.

“Kabel (instalasi) yang sudah tidak layak dilaporkan ke PLN untuk diganti, dan kalo bepergian lama harap diperhatikan kompor dan peralatan listrik jangan lupa dimatikan, sehingga tidak menjadi pemicu kebakaran,” terangnya.

Terkait dengan penanganan korban kebakaran sendiri, Wattimena menandaskan, prosedur tanggap darurat tetap dijalankan oleh OPD teknis Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, baik berupa tenda, makanan dan fasilitas air bersih.

Tak sampai disitu, pihaknya juga akan membantu dalam pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan. (Kependudukan) korban kebakaran, seperti KTP, KK, Akte Nikah, dan Akte lahir, maupun ijazah.

Sekedar tahu, musibah kebakaran diantaranya menimpa warga di desa Passo, Kelurahan Lateri, Kelurahan Urimessing dan Pandan Kasturi.

Musibah kebakaran terakhir terjadi di Pandan kasturi, pada Minggu (30/4/23) lalu, disebabkan hubungan arus pendek listrik yang mengakibatkan 4 rumah yang dihuni 8 KK ludes dilalap si jago merah.

Peringati Mayday, Pj.Wali Kota : Buruh Harus Sejahtera

0

Ambon, Maluku.news – Membuka kegiatan senam sehat dalam rangka peringati Hari Buruh Internasional (Mayday) 2023, Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena menekankan para Buruh di Kota Ambon, harus sejahtera.

“Hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa perjuangan panjang dan berat yang dilakukan. Oleh sebab itu, buruh mesti sejahtera. Kira-kira maknanya seperti itu,” ungkapnya di Tribun Lapangan Merdeka Ambon, Senin (1/5/2023).

Katanya, guna mensejahterahkan para buruh para pemberi kerja dilarang mengeksploitasi, pemberian upah yang disesuaikan dengan beban kerja yang berat, jaminan kesehatan, menjamin keselamatan saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Tambah Wattimena, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, juga tidak akan lepas tangan dari upaya mensejahterahkan para buruh. Ada dua hal penting yang dipersiapkan.

“Pertama, dalam tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pemkot dalam beberapa tahun ini bahkan di Tahun 2022 kemarin kami menjamin 40.000 pekerja rentan termasuk para buruh. Kedua; Kalau ada pemberi kerja di Kota Ambon yang tidak melaksanakan dengan baik laporkan kepada kami melalui Dinas Tenaga Kerja. Ini soal komitmen kita untuk memberi terbaik kepada pekerja,” urainya.

Wattimena berharap, seluruh pemberi kerja dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Termasuk dengan para buruh yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

“Saya mengajak kita semua mari kita sama-sama rasional memikirkan atau bersama-sama menjalankan hak dan kewajiban. Hindari sikap anarkis dan tindakan tidak memperhatikan hak-hak orang lain,” harap Wattimena.

Gubernur Maluku Letakan Batu Pertama Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji

0

Tual, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol . (Purn.) Drs. Murad Ismail Letakan batu pertama pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan, serta Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Tual, pada Senin (01/05/23).

Gubernur pada kesempatan itu turut didampingi oleh istri Widya Pratiwi Murad yang juga selaku Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Walikota Tual Adam Rahayaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku H. Yamin, Sekretaris Daerah Maluku, beserta unsur terkait lainnya.

Yamin, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak lepas tangan dalam menggelontorkan sejumlah bantuan melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Maluku untuk membantu proses pembangunan madrasah di daerah ini.

Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku ini juga mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi, kepada Gubernur Maluku, karena telah meluangkan waktu ditengah kesibukan kerjanya, dengan hadir meletakan batu pertama proses pembangunan beberapa gedung SBSN Kementerian Agama ini.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail di tempat yang sama, atas nama pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Agama, karena melalui program pengembangan revitalisasi gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bentuk dorongan untuk meningkatkan kualitas keagamaan di wilayah Provinsi Maluku.

“Saya selaku Gubernur Maluku, berharap agar keberadaan gedung ini dapat memberikan dampak positif yang sebesarnya kepada masyarakat Kota Tual.” pungkasnya.

Gubernur Hadiri Peletakan Batu Pertama Gedung MTS 1 Malra

0

Maluku Tenggara, Maluku.news – Tiba di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Gubernur Maluku, Irjen.Pol (Purn) Drs. Murad Ismail beserta Istri, Ny. Widya Pratiwi Murad hadiri pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah MTS Negeri 1 Maluku Tenggara (Malra), pada Senin (01/05/23).

Dalam sambutannya, Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikam apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di Larvul Ngabal, khususnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang telah berkontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.

“Kita semua berharap progres pembangunan gedung Madrasah Negeri 1 ini akan berjalan lancar dan sukses,” Harapnya.

Ia juga mengatakan, bantuan dalam bentuk pembangunan gedung ini, bukan hanya merupakan wujud kepedulian Kementrian Agama untuk menatalayani pemenuhan standar nasional pendidikan seluruh anak usia sekolah di Maluku Tenggara, tetapi juga tetap akan mendapatkan layanan pendidikan yang dibutuhkan.

Pada kesempatan itu juga, Widya Pratiwi Murad selaku Ketua Majelis Taklim (MT) Nur Asiah Provinsi Maluku berkesempatan untuk bertemu bersama Majelis Taklim (MT) yang ada di Malra.

Ia yang juga selaku Pembina Majelis Taklim Provinsi Maluku, menyampaikan kebahagiaan-nya saat bertemu bersama dengan Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan berharap agar silahturahmi yang dilakukan ini dapat berkelanjutan.

“Insya Allah jika nanti ada kesempatan saya diberi kesehatan dan panjang umur untuk tahun-tahum kedepan silahturahmi kita dapat berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara yang kita cintai bersama,” Ujarnya.

Hadir Juga pada Kesempatan itu, Bupati Maluku Tenggara didampingi Istri, Sekretaris Daerah Maluku dan istri, unsur Forkopimda Provinsi Maluku dan Maluku Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara beserta pihak lainnya.

DPRD Maluku Dorong Dibentuk Perda Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku akan mendorong untuk dibentuknya Peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas di Maluku dinilai masih kurang diperhatikan, terutama dalam hal Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti fasilitas khusus, termasuk pekerjaan, jalan, transportasi dan lain sebagainya.

“Kita sudah sepakat untuk mendorong pembentukan Perda Disabilitas. Karena pasca diterbitkannya UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, hingga kini Maluku belum membentuk sebuah Perda dimaksud,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan di ruang kerjanya, rabu (29/04/2023).

Sekedar tahu, pembentukan Perda Disabilitas, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Ketua DPRD Maluku bersama Koalisi Daerah Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Lembaga Pemerhati Disabilitas Provinsi Maluku, yang dikoordinir Ketua Pertuni Maluku, Yohana Maitimu.

Dikatakan, ada dua jalur dalam proses pembentukan Perda, yaitu usulan dari Pemerintah Daerah Maluku, dan usulan inisiatif DPRD Maluku.

Untuk usulan inisiatif DPRD, dirinya telah mendorong Komisi IV, atau melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai leading sektor.

Alhasil, usulan tersebut langsung direspon, dengan target sebelum berakhir masa jabatan di tahun 2024 mendatang, Perda tentang disabilitas telah ditetapkan DPRD Maluku.

“Kita semua sepakat dalam spirit yang sama, bahwa kita akan memulai gerakan ini, dan kami berharap sebelom masa jabatan kami berakhir, perda tentang penyandang disabilitas sudah harus terbit sebagai perda payung untuk seluruh daerah di Maluku,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya telah meminta Koalisi Daerah Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Lembaga Pemerhati Disabilitas Provinsi Maluku untuk membantu menyusun legal draft, sedangkan akademik draft akan dicairkan bersama- sama.

“Rumusan legal draf ini nanti kita diskusikan semacam workshop yang akan difasilitasi DPRD. Sehingga subtansi dari pelaksanaan UUD 1945, setiap warga negara berkedudukan dalam hukum dan pemerintah dapat mereka alami dan menjadi bagian yang utuh,” ucapnya.

Pada prinsip, Benhur memastikan dua hal yang menjadi tuntutan penyandang Disabilitas terkait akomodasi yang layak, dan aksesibilitas, tetap menjadi perhatian DPRD dalam memperjuangkan Perda tersebut.

“Prinsipnya kita susah sepakat untuk mendorong Perda tentang disabilitas, untuk memberikan dasar hukum, menghormati dan melindungi hak-hak warga, khususnya penyandang disabilitas, yang selama ini merasa di diskriminasi,” pungkasnya.

Sekda Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah xxvii Tahun 2023

0

Ambon, Maluku.news – Memperingati Hari Otonomi Daerah XXVII, Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Upacara yang bertempat di Halaman Kantor Gubernur Maluku pada Sabtu, (29/4/2023).

Bertindak selaku Inspektur Upacara tersebut Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, dan bertindak selaku Komandan Upacara dari Biro Pemerintahan Setda Maluku Fristina Susianti.

Turut serta pada kesempatan itu para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Jajaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Sekda, disampaikan bahwa Esensi filosofis dari Otonomi Daerah adalah desentralisasi kewenangan agar daerah mencapai kemandirian fiskal. Salah satunya yaitu dengan menggali potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

“Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak, untuk kembali memahami esensi filosofis dari diterapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun.” Ujar Sekda.

Ia juga menyampaikan setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya PAD dan kemampuan fiskal daerah.

“Namun data juga menunjukan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).” Tambahnya.

Mendagri dalam sambutan tertulisnya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Daerah-Daerah Otonom Baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya.

“Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik. Selain itu kepada Daerah kemampuan PAD dan Fiskalnya yang IPMnya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran efektif, serta efisien.” Tambahnya.

Program Peningkatan Pembangunan Produk Dalam Negeri (PPPDN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri sehingga PPPDN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemuliahan enkonomi nasional sebagai instrument PPPDN pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri didalamnya mengatur mengenai kebijakan tingkat komponen dalam negeri.

“Sektor industri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.

Ia menyampaikan, Pemerintah Pusat menargetkan 2023 angka stunting anak turun menjadi 17% secara nasional.

“Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengambil Langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing. Masalah stunting bisa dipicu dari keadaan ibu dan anak hingga faktor eksternal termasuk pola asuh dan lingkungan, sementara factor spesifik lainnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Kesehatan seperti kurang gizi dan anemia.” Tambahnya.

Sadali juga mengatakan, Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah dan tepat sasaran, untuk itu koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya penanganan stunting di seluruh wilayah.

“Saya mengaja kita semua untuk berdoa bersama agar apa yang menjadi tujuan otonomi daerah sebagaimana filosofi pembentukannya dapat terwujud di semua daerah, dan kita semua mampu menjaga stabilitas harga sehingga tidak terjadi inflasi.” Ujarnya

Sekda menyampaikan, kunci utama yang utama untuk mencapai itu adalah pada unsur Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, kompoten, dan dapat bekerjasama secara kolaboratif.

Untuk diketahui, Peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini, mengambil tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul.

Gubernur Murad Harap Pukul Sapu Jadi Agenda Wisata Nasional

0

Mamala, Maluku.news – Dalam Perayaan 7 (tujuh) Syawal 1444 Hijriah, Negeri Morela dan Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah menggelar Acara Adat Pukul Sapu Lidi pada Sabtu, (29/4/2023).

Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, Penjabat Bupati Maluku Tengah Dr. Muhamat Marasabessy dan Istri, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Unsur TNI/Polri, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Maluku, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, beserta pihak berkepentingan lainnya.

Penjabat Bupati Maluku Tengah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.)Drs. Murad Ismail selaku Upu Latu dan Istri Widya Pratiwi Murad yang merupakan Ina Latu Maluku, karena selalu menunjukan komitmen dan kecintaan bagi masyarakat Maluku melalui dukungan yang sangat luar biasa, dalam mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Maluku sehingga mampu mengharumkan nama Maluku di kancah nasional dan internasional termasuk penyelenggaraan event-event pariwisata yang digelar secara rutin dan berkelanjutan sehingga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Maluku

“Tradisi adat ini merupakan simbol persatuan dan kerjasama antar warga, serta merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah menjaga, melestarikan dan mewariskan tradisi pukul sapu lidi ini.” Jelasnya

Menutup sambutannya, Marasabessy menyampaikan kedepan acara pesta adat pukul sapu lidi dapat didesain dalam konsep kolaborasi antara Pemerintah Negeri Mamala, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Pusat, serta dukungan sektor swasta lainnya agar tidak saja nilai-nilai luhur yang ada sebagai representasi jiwa anak-anak negeri tersampaikan ke masyarakat sebagai kontribusi kepada bangsa dan negara, tetapi lebih dari itu menghadirkan pesta adat ini ke pentas budaya nasional bahkan regional dan global yang memiliki nilai ekonomis untuk dikelola secara profesional.

Sementara itu Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Acara adat pukul sapu merupakan warisan budaya para leluhur dengan nuansa keagamaan yang kental serta nilai historis dan penjelmaan dari jiwa keberanian yang harus tertanam dalam karakter anak-anak Maluku, khususnya generasi negeri Mamala dan Morela dalam menjaga dan melestarikan pusaka adat ini turun temurun.” jelasnya.

Ia menambahkan, adat pukul sapu juga mengandung pelajaran berharga tentang sikap bertanggung jawab, setiap kata dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata di daerah ini, untuk bersinergi bersama-sama dan mempromosikan adat dan budaya pukul sapu lagi menjadi agenda pariwisata nasional.” Harap Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Dirinya juga menambahkan atraksi adat ini adalah aset pariwisata unik dan istimewa, yang tidak ada di daerah lain.

“Aset ini perlu didesain sedemikian rupa, agar menjadi lebih terkenal sehingga bisa dinikmati wisatawan nusantara maupun mancanegara.” Tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan atraksi pukul sapu lidi, yang ditandai dengan pemukulan sapu lidi pembukaan kepada 10 orang perwakilan.

Untuk diketahui pada kesempatan itu juga kegiatan disuguhkan dengan Tari-Tarian adat dan nyanyian dari artis-artis lokal.

Negeri Adat Belum Miliki Raja Defenitif, Pj. Wali Kota : Ada Persoalan Internal

0

Ambon, Maluku.news – Sejumlah negeri adat di kota Ambon hingga kini belum memiliki Raja defenitif. Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena akui hal tersebut lantaran masih ada persoalan internal.

“Persoalan internal itu baik internal di dalam mata rumah parentah maupun beberapa mata rumah. Kita kesulitan kalau persoalan tersebut belum terselesaikan secara internal,” kata Wattimena usai pelaksanaan Program Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar), Jumat (28/04/2023) di Balai Kota.

Untuk itu, Wattimena yang akan mengakhiri masa tugas sebagai Pj. Wali Kota Ambon, 24 Mei mendatang, mendorong agar masyarakat adat sendiri yang bersepakat dalam penetapan Raja defenitif.

Bila tidak, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diperhadapkan dengan keputusan yang menimbulkan pertentangan.

“Nanti Pemkot diperhadapkan dengan suatu keputusan yang kalau diambil ada pihak yang menerima dan ada yang tidak,” ujarnya.

Kendati demikian menurut Wattimena, Pemerintah harus tetap mengambil keputusan, sebab dari keputusan tersebut, dapat diperoleh kebenaran.

“Keputusan itu bisa saja benar dan sesuai dengan adat dari negeri tersebut, dan kalaupun keputusan itu tidak benar, dapat digugat ke jalur hukum untuk mendapatkan kebenaran,” tandasnya.

Untuk diketahui selama kepemimpinannya sebagai Pj. Wali Kota hingga saat ini, sudah 3 (tiga) Raja yang dilantik Wattimena, yakni Raja Latuhalat, Urimessing, dan Laha, sehingga masih tersisa 8 (delapan) negeri yang belum memiliki Raja defenitif, diantaranya, Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Naku, Batu Merah, Amahusu dan Seilale.