Ambon, Maluku.news – Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Forum Mahasiswa Danar (Formad) Ambon Imanuel Jhenzen Rahanubun mendesak Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) memperhatikan nasib para mahasiswa Evav di tanah rantau. Ia menyampaikan hal itu di Ambon, Rabu (26/11/2025).
Menurut Rahanubun, mahasiswa asal Evav tersebar di berbagai provinsi, kota, dan universitas di tanah air. Di tanah rantau, katanya, para mahasiswa Evav juga mencatat prestasi akademik yang baik, namun mereka pun menghadapi banyak kendala.
Rahanubun merinci, kendala utama yang dihadapi adalah beban biaya kuliah, biaya hidup, dan pemondokan. Sebagian mahasiswa dari latar belakang orang tua yang mampu, disebutnya, tidak mengalami kesulitan berarti. Namun Rahanubun menyebut banyak mahasiswa dari latar belakang petani-nelayan, atau orang tua tidak lengkap seperti anak janda, mereka ini cukup rentan dalam perkuliahan.
Menurut Rahanubun, sebagian besar mahasiswa Evav merantau ke Ambon, namun tidak sedikit yang kuliah di Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Surabaya, Malang, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain.
“Mereka adalah aset sumber daya manusia Evav untuk masa depan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Merekalah yang kelak menjadi pemimpin di Tanah Evav, jadi perlu ada sentuhan pemerintah pada masa sekarang,” ujar Rahanubun.
KERJA SAMA PEMKOT-PEMKAB
Menurut Rahanubun, Wali Kota Tual dan Bupati Maluku Tenggara perlu duduk bersama, lalu membentuk satu Tim Independen, untuk melakukan pendataan, identifikasi dan kajian untuk memfasilitasi mahasiswa Evav di rantau.
Tim independen yang dibentuk Walikota dan Bupati ini penting untuk menghindari dualisme dalam mengurus mahasiswa Evav di rantau, kata Rahanubun.
Dia contohkan, jika di Yogyakarta hendak dibangun Asrama Mahasiswa Evav, tidak perlu membangun dua asrama, yaitu Asrama Mahasiswa Tual oleh Pemkot Tual dan Asrama Mahasiswa Malra oleh Pemkot Malra. Cukup satu asrama mahasiswa Evav hasil kerja sama Pemkot Tual dan Pemkab Malra.
Tim independen, menurut Rahanubun, mengelola data mahasiswa Evav di rantau. Dari situ bisa diketahui situasi dan kondisi mahasiswa, sehingga bisa dirumuskan kebijakan yang hendak diambil oleh Pemkot dan Pemkab.
Melalui tim independen, jelas Rahanubun, Pemkot dan Pemkab dapat mengetahui jumlah mahasiswa di rantau lengkap dengan latar belakang dan situasinya.
“Tim independen harus bisa mendata dan mengkaji sehingga Wali Kota dan Bupati dapat mengambil keputusan, kebijakan apa bagi mahasiswa Evav di rantau,” ungkap Rahanubun.
Dari kajian Tim Independen, Rahanubun yakin bisa diperoleh data sebaran mahasiswa. Misalnya, mahasiswa Evav menumpuk pada bidang-bidang studi apa saja dan tidak cukup terdistribusi pada bidang-bidang apa. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan SDM di Kota Tual dan Kabupaten Malra, nanti.
Khusus untuk pemondokan, Rahanubun mengajak Pemkot Tual dan Pemkab Malra meniru apa yang sudah dilakukan pemerintah berbagai kabupaten di Papua.
“Selain memberi beasiswa kepada banyak mahasiswa Papua, pemerintah di sana juga mendukung penyediaan asrama mahasiswa bagi mahasiswa Papua di berbagai kota,” ungkap Rahanubun.
Dia menyebutkan, perhatian pemerintah di Papua untuk putra-putri daerahnya bisa ditelusuri di mesin pencari google.
“Ketik saja di google dengan kata kunci, ‘Asrama Mahasiswa Papua’, maka akan muncul sekian banyak asrama mahasiswa Papua di berbagai kota, bahkan sampai di Kalimantan,” pungkas Rahanubun.
